Berita Tasikmalaya (Harapanrakyat.com),- Santi (28), ibu hamil warga Warga Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, nyaris melahirkan di jalan rusak, Senin (22/8/2022).

Awalnya pasien tersebut datang ke Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Kemudian Poskesdes merujuknya ke Puskesmas Jatiwaras karena sulit untuk melahirkan.

Namun perjalanan menuju Puskesmas Jatiwaras cukup jauh menempuh jalan rusak sepanjang 14 kilometer. Akibatnya ibu hamil tersebut nyaris melahirkan di jalan rusak. Namun setelah sampai Puskesmas Jatiwaras, kondisi ibu hamil tersebut kritis dan perlu mendapat perawatan medis.

Kades Mandalamekar Alfie Ahmad kondisi pasien tersebut susah untuk mengeluarkan bayi. Jadi pihak Poned Desa merujuknya ke Puskesmas Jatiwaras lantaran tidak memiliki alat yang memadai.

“Kalau Poskesdes tidak punya alat-alat yang memadai untuk melakukan pertolongan pertama terhadap pasien hanya pake bidan saja. Hanya untuk melahirkan secara normal,” ucapnya.

Baca Juga: Jalan Jatiwaras Rusak Parah, Ini Kata DPUPR Kabupaten Tasikmalaya

Pasien sudah beberapa jam berada di Poskesdes namun tak kunjung melahirkan. Menurut Alfie, kondisi pasien kritis, sedangkan untuk mencapai Ke Puskesmas Jatiwaras butuh waktu 1 Jam karena Jalan rusak sepanjang 14 kilometer.

“Alhamdulillah tidak melahirkan dalam perjalanan yang rusak itu. Justru sekarang kondisinya kritis, karena telat penanganan,” katanya.

Kades menegaskan untuk kendaraan mobil desa itu selalu siafa mengantarkan warga yang sakit. Hanya saja untuk menuju Puskesmas Jatiwaras perlu memakan waktu sampai satu jam karena jalan rusak. Hal tersebut membuat penanganan menjadi terlambat.

“Untuk kendaraan mobil Desa itu sudah biasa sehari-hari untuk mengantarkan masyarakat yang sakit. Jalan Desa Mandalamekar pokoknya sekarang parah sekali rusaknya karena guyuran hujan hampir setiap hari,” pungkasnya. (Apip/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

KBRN, Jakarta: PT Pertamina (Persero) mengapresiasi Polri yang terus melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Total sepanjang 2022, Polri menindak 49 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, tindakan yang dilakukan Polri menjadi pilar penting dalam upaya penyaluran BBM bersubsidi. Terlebih, BBM bersubsidi berasal dari anggaran negara. 

“Perlu diketahui, anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 ini mencapai lebih dari Rp500 triliun. Artinya, ada uang negara dan hak masyarakat yang berhak menikmati BBM dengan harga terjangkau,” kata Nicke dalam keterangannya, Senin (22/8/2022).

Nicke mengapresiasi langkah Polri yang terus memantau dan melakukan penindakan terhadap penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi di tengah masyarakat. Tercatat, hingga Agustus 2022 Polri telah melakukan sebanyak 49 penindakan kasus penyalahgunaan penyaluran hak rakyat ini.

Dari banyaknya kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, paling banyak modus penyelewengan yang dilakukan dengan melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM subsidi. Selanjutnya pembelian BBM subsidi dengan jeriken tanpa izin untuk dijual kembali, dan penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri. 

Untuk itu, Nicke menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya penghentian penyalahgunaan BBM bersubsidi. “Pengawasan ini tidak dapat dilakukan sendirian oleh Pertamina,” ucapnya.

“Selain regulasi, pengawasan bersama adalah cara yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kembali penyalahgunaan. Agar BBM subsidi ini disalurkan dengan tepat sasaran,” kata Nicke.

Nicke menegaskan, Pertamina tidak akan mentolerir jika ada oknum SPBU melakukan tindakan melawan hukum, seperti menyelundupkan BBM bersubsidi. Sanksi tegas siap diberikan seperti penghentian pasokan BBM, hingga penutupan SPBU.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri bersama pemangku kepentingan melakukan pengawasan hingga penindakan hukum jika ditemukan penyimpangan. “Perlu dilakukan upaya pengawasan sampai dengan penindakan hukum jika ada penyimpangan dalam distribusi,” ujar Listyo.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, hingga Mei 2022 setidaknya volume penyalahgunaan BBM subsidi sudah mencapai 257.455 liter. Dari total volume yang diduga diselewengkan tersebut, sebanyak 231.455 liter terbukti merupakan volume yang memenuhi unsur pidana.

Untuk itu, Pertamina senantiasa mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi penyaluran distribusi BBM bersubsidi. Apabila menemukan indikasi kecurangan dapat melaporkan kepada aparat kepolisian maupun Pertamina Call Center 135

KBRN, Jakarta: Seleksi calon pejabat setingkat Eselon I Kementerian Agama Tahun 2022 memasuki tahap akhir. Dari enam formasi yang dibuka, salah satunya adalah Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen. 

Untuk posisi tersebut, Kemenag telah memilih tiga kandidat. Mereka adalah Indra Yuwana, Jeane Marie Tulung, dan Suganda Pandapotan Pasaribu. 

Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn F. Manuputty memberi tanggapannya. Dia berpendapat bahwa ketiga calon Dirjen adalah umat Kristen terbaik dari puluhan yang mendaftar untuk posisi tersebut. 

“Kami mendukung ketiga kandidat dan wewenang pemerintah untuk menentukan siapa yang terpilih,” kata Manuputty kepada RRI, Senin (22/8/2022). Menurut dia, PGI selalu diminta konsultasi dalam kerjasama dengan Kemenag.

“Kami memainkan peran sebagaimana mestinya,” ucap Manuputty. Menurut dia, siapa pun yang terpilih diharapkan dapat bekerjasama dengan gereja-gereja Protestan di seluruh Indonesia. 

Manupputy menegaskan PGI bersikap netral dalam seleksi Dirjen Bimas Kristen Kemenag. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI mengenai siapa yang ditunjuk nantinya. 

“PGI tidak meng-endorse seseorang karena ketiganya warga gereja,” ucapnya. Yang penting, Dirjen terpilih dapat bekerja sebaik-baiknya.

Ka Humas Kemenag Ubaidillah memastikan tiga nama calon Dirjen Bimas Kristen telah berada di tangan Presiden. Namun, Kemenag hingga kini belum mendapat bocoran siapa yang dipilih Presiden.  

“Biasanya tiga atau empat jam sebelum pelantikan kami (Kemenag) baru dikabari,” katanya. Ubaidillah mengatakan itu pun dalam rangka persiapan tim peliputan pelantikan.

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan fokus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Kasus korupsi yang telah terjadi selama 10 tahun ini menjadi prioritas KPK di bidang penindakan.

“Berdasarkan kebijakan pimpinan, kami mempunyai beberapa prioritas di antaranya fokus area,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Dia menyampaikan hal tersebut kepada pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (22/8/2022). 

Menurut Karyoto, fokus area bidang sumber daya alam ini diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. “Misalnya pertambangan yang sudah kami coba tangani seperti kasus LNG ini,” ujarnya. 

KPK telah menaikkan status perkara dugaan korupsi LNG di Pertamina ke tahap penyidikan. Bahkan, KPK sebenarnya telah menentukan pihak-pihak yang menjadi tersangka pada perkara ini.

Namun, KPK belum dapat mengumumkan identitas para tersangka. Mereka akan mengumumkannya bersamaan dengan kontruksi perkara saat dilakukan penahanan.

Pada prosesnya, KPK telah mencegah empat orang yang diduga terlibat dalam perkara ini ke luar negeri. Surat pencegahan diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM.

Kabarnya, empat orang yang dicegah itu antara lain mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Kemudian mantan Plt Dirut Pertamina Yenni Andayani.

Lainnya ada mantan Direktur Gas merangkap Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto. Juga LNG Business Implementation and Monitoring Officer Dimas Mohamad Aulia.

KPK pun telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Dirut dan Komisaris Pertamina. Mereka adalah Dirut Pertamina periode 2014-2017 Dwi Soetjipto dan Komisaris Pertamina periode 2010-2013 Evita Herawati Legowo.

Penggeledahan terhadap kantor pusat PT Pertamina dan kediaman para pihak terkait dengan perkara telah dilakukan KPK. Hasilnya, KPK telah mengamankan barang bukti sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara.

KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, harus ada konsekuensi bagi mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dengan cara ilegal atau suap. Hal itu bertujuan untuk memberi efek jera kepada mahasiswa lain yang diduga menyuap untuk masuk ke PTN unggulan.

“Seharusnya ada konsekuensinya karena masuknya  ilegal dengan cara menyuap. Kita harap sanksi itu betul-betul ditegakkan untuk memberikan efek jera pada mahasiwa yang lain di universitas yang lain juga,” kata Alex di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Ia mengungkapkan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani berawal dari laporan masyarakat. Menurutnya, salah satu orangtua calon mahasiswa merasa dirugikan karena mengetahui terdapat seorang lulusan SMA dengan nilai jelek, tetapi lolos Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila).

“Ada pihak yang dirugikan yang mengenal ada mahasiswa yang nilainya jelek waktu SMA itu. Dia tidak pintar kok lolos, sementara anak saya yang lebih pintar enggak lolos,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sejauh ini KPK belum menerima laporan dugaan suap serupa di perguruan tinggi lainnya. Meski dia membenarkan, belakangan rumor dugaan suap di perguruan tinggi sering tersebar.

“Kalau semua sama-sama senang, sama-sama untung kan enggak ada yang lapor. Kecuali ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan empat tersangka yakni Rektor Unila, Karomani; Wakil Rektor I bidang Akademik Unila, Heryandi; Ketua Senat Unila, Muhammad Basri; serta swasta, Andi Desfiandi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Unila.

Tersangka penerima suap yakni Karomani, Heryandi, dan Basri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan tersangka pemberi suap yakni Desfiandi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/8/2022). Sebanyak 3.000 orang dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Malang, serta Kabupaten Gresik hadir untuk menerima sertifikat tanah. 

Presiden mendorong masyarakat yang hadir untuk menggunakan sertifikat tanah yang telah diterima secara bijak. Jokowi mempersilakan masyarakat jika ingin menggunakan sertifikat untuk pinjaman ke bank, tetapi disarankan digunakan untuk menambah modal usaha. 

“Silakan pinjam ke bank, tetapi semuanya kalau dapat Rp100 juta (misalnya) gunakan untuk modal kerja,” katanya. Atau gunakan untuk modal investasi dan modal usaha.

Kepala Negara juga mewanti-wanti masyarakat agar menghitung dengan baik apabila sertifikat tersebut akan digunakan untuk pinjaman ke bank. Presiden mengingatkan masyarakat, tidak menggunakan uang pinjaman tersebut untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. 

“Jangan kalau dapat Rp500 juta, yang Rp250 juta untuk beli mobil baru,” kata Presiden. Nanti, lanjutnya, enam bulan kemudian sudah tidak bisa bayar cicilannya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto mengatakan, pembagian sertifikat tanah adalah bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian rakyat seiring menurunnya Covid-19. “Dengan sertifikat tanah rakyat berkesempatan mendapatkan akses permodalan di samping kepastian hukum tentang tanah mereka,” katanya.