Beranda blog Halaman 1507

Bareskrim Polri Tetapkan Tersangka Korupsi Dua Pejabat Kemendag

Penulis
Redaksi
-
d78805c3d1ea9a23b0c1515d7d25493d.jpg

KBRN, Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri menetapkan tersangka dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Para tersangka diduga korupsi pengadaan gerobak dagang, pada tahun anggaran 2018 dan 2019. 

Dua tersangka adalah, PIW dan BP. “Untuk yang tersangka pertama itu di tahun 2018 adalah saudara PIW, selaku PPK di tahun anggaran 2018,” kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Jakarta, Rabu (7/9/2022). 

Polisi menunjukkan barang bukti gerobak dagang UMKM saat konferensi pers tentang kasus korupsi pengadaan di Kementerian Perdagangan di Mabes Polri, Jakarta. Rabu, (7/9/2022). (Foto: Antara/Reno Esnir/wsj)

Ramadhan menjelaskan, tersangka PIW diduga menerima suap dari pengadaan tersebut sebesar Rp800 juta. “Sebagai PPK, PIW membuat pengaturan lelang tahun 2018,” kata Ramadhan.

Lelang tersebut, ditujukan terhadap pihak-pihak telah ditunjuk PPK Kemendag sebagai pelaksana pengadaan. 

“Kemudian juga di dalam proses pelaksanaan tersebut juga ada pengaturan lelang, dengan cara mengubah. Sehingga ditetapkan oleh pokja ini PT yang ditetapkan pemenang,” ujar Ramadhan.

Ramadhan mengatakan, dalam kontrak lelang, diketahui pengadaan berupa gerobak. 

“Sebanyak 7.200 unit dengan nilai kontrak senilai Rp49 miliar. Namun, faktanya hanya sebanyak 2.500 gerobak yang dikerjakan,” kata dia. 

Ramadhan mengatakan, faktanya adalah pekerjaan fiktif prosesnya fiktif. 

“Nah, untuk penghitungan estimasi Rp30 miliar dari fiktif. Sehingga, mendapatkan estimasi Rp30 miliar ini adalah dari fiktif,” kata Ramadhan. 

Kemudian di tahun 2019, tersangka BP diduga menerima suap sebesar Rp1,1 miliar. 

“Ada yang menarik di sini, Rp1,1 miliar ini diberikan suap. Tetapi, digunakan untuk menutupi penggantian ganti rugi terhadap suatu peristiwa,” kata Ramadhan.

Pristiwa itu dikatakannya, juga akan menjadi objek dalam proses penyidikan. “Jadi, ada Rp1,1 miliar diterima suap, dan digunakan untuk pembayaran ganti rugi terhadap pekerjaan lain,” katanya.

Selaraskan Semangat, Direksi-Dewas RRI Gelar Tabur Bunga

Penulis
Redaksi
-
bd5822bc64aa74516227fda2b81e3bad.jpg

KBRN, Jakarta: Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) melakukan tabur bunga. Kegiatan mengenang jasa para pendahulu ini dilakukan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2022).

Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menjelaskan, kegiatan ini untuk memberikan penghormatan kepada para pendiri dan pejuang RRI. “Kita ingin meneguhkan, menyelaraskan semangat saat ini dengan semangat pendahulu, yang telah bekerja keras, memperjuangkan kepentingan-kepentingan negara melalui RRI,” katanya.

Turut hadir mendampingi para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di Jakarta beserta jajaran. Sementara itu, beberapa makam pendahulu diziarahi di antaranya makam Joesoef Ronodipoero dan Maladi.

“Mereka telah menunjukkan hebatnya melindungi RRI dari ancaman, apapun yang ingin menghancurkan negara,” ujarnya. “Mereka menegakkan siaran untuk mencapai tujuan-tujuan negara, dengan mengedepankan persatuan.”

Baca juga: Mengenal Tiga Tokoh Turut Iringi Kehadiran RRI

Ditekankannya, semangat melindungi negara itulah yang ingin disampaikan kepada angkasawan dan angkasawati RRI, untuk tetap dipertahankan. “Jadi kita terjemahkan dalam program-program siaran kita, inilah sebetulnya spirit yang harus kita lakukan.”

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RRI yang ke-77. HUT Ke-77 LPP RRI jatuh tepat pada Minggu (11/9/2022).

Presiden akan Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB

Penulis
Redaksi
-
bd8ff91c976da8c860ce6ee7e1573096.jpg

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Abdullah Azmar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Acara pelantikan akan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/8/2022).

“Pelantikan Menpan-RB pukul 13.30 WIB hari ini. Yang dilantik Azwar Anas,” ujar sumber internal dari pemerintahan. 

Azwar Anas dikenal luas publik sebagai Bupati Banyuwangi yang menjabat sejak 21 Oktober 2010 hingga 17 Februari 2021. Sejak 13 Januari lalu, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia juga tercatat merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Azwar juga sebelumnya pernah menjadi anggota MPR dan DPR RI.

Jabatan MenPAN-RB kosong sejak ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli 2022. Ia wafat setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta.  

Presiden sempat menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD sebagai MenPAN-RB ad interim (sementara). Disusul Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduduki jabatan serupa dengan masa jabatan 4-15 Juli 2022. 

Terbaru, per 15 Juli, Mahfud ditunjuk kembali sebagai Pelaksana Tugas (Plt) MenPAN-RB. Sebelumnya, PDIP menyampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. 

Dalam pertemuan itu, Megawati disebut menyerahkan nama MenPAN-RB pengganti almarhum Tjahjo Kumolo. “Ya nama-nama kan Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu dengan Bapak Jokowi, sudah mengadakan dialog yang cukup panjang,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (21/8/2022).

Sementara itu, Istana juga menyebut, posisi MenPAN-RB yang kosong merupakan alokasi untuk PDIP. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden bakal membahas jabatan posisi tersebut dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Karena memang yang digantikan itu kebetulan juga kader PDI Perjuangan. Dan itu memang alokasi untuk PDI Perjuangan,” kata Pramono Anung di kompleks Istana, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Kejar Target PAD, DPUTR Kabupaten Bandung Jemput Bola Perizinan PBG

Penulis
Redaksi
-
2ad336eef43d0b178bb467b7b26ccb9c.jpg

KBRN, Soreang : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung melakukan upaya jemput bola dalam pengawasan dan pengendalian (wasdal) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima RRI, Rabu (7/9/2022), Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa mengatakan, jemput bola dilakukan dalam upaya menggenjot realisasi target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi dari perizinan PBG. Untuk itu pihaknya menerjunkan Tim Wasdal PBG sebanyak 31 orang sesuai dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung. 

“Tim wasdal ini setiap hari terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Tim Wasdal PBG ini berkordinasi dengan Bidang Bangunan Gedung terkait pemanggilan kepada pemilik bangunan mengenai zonasi Pola Ruang dan dokumen teknis yang lainnya,” jelas Zeis.

Adapun bangunan yang diverifikasi Tim Wasdal PBG ini sesuai Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 bahwa Bangunan Gedung, antara lain hunian, usaha, sosial budaya, keagamaan, dan bangunan atau gedung yang memiliki fungsi khusus.

“Temuan Tim Wasdal di lapangan bervariasi. Terutama banyak belum tahu ketentuan dan prosedur  perijinan PBG, sehingga banyak yang sudah membangun, tapi belum memproses perijinan PBG-nya,” ungkap Zeis.

Tim Wasdal PBG ini, imbuhnya, juga bertugas melakukan sosialisasi serta edukasi terkait peralihan proses dari perizinan manual ke sistem digital. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya ketidaktahuan akan proses perizinan ke online saat ini.

“Karena ini juga menjadi kendala di lapangan, secara umum masalah yang timbul adalah sebagian masyarakat kurang paham mengenai perizinan sekarang seperti pada SIMBG. Sehingga Bidang Bangunan Gedung DPUTR pun gencar melakukan sosialisasi ke 31 Kecamatan,” ungkapnya.

Selain verifikasi ke lapangan, lanjut Zeis, Tim Wasdal PBG juga kerap menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Seperti pengaduan pelanggaran mengenai sempadan sungai, pelanggaran pola ruang, dan pelanggaran kontruksi bangunan tidak sesuai dengan apa yang tertuang di rencana.

Atas laporan pengaduan dari masyarakat tersebut, Tim Wasdal PBG memberikan respon dengan memberikan Surat Panggilan, dari mulai Panggilan 1 sampai dengan pemanggilan ke-3.

Setelah pemanggilan, Tim Wasdal PBG juga berkoordinasi dengan OPD terkait perizinan antara lain Satpol PP, Dinas lingkungan Hidup dan DPMPTSP. Namun sejauh ini belum ada dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelenggaraan Pendirian Bangunan (SP4B).

“Jadi, mengenai sanksi bagi pelanggar masih terkendala di regulasi. Harus ada revisi Perda yang mengatur sanksi untuk pelanggaran bangunan gedung,” tukas Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa.

KPK Panggil Anies Baswedan Soal Perencanaan Formula E

Penulis
Redaksi
-
914df0020697a01c2924c491ed837b80.jpg

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia akan dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Anies kemungkinan akan ditanya soal perencanaan Formula E. “Lebih kurangnya terkait proses perencanaan kan begitu,” kata Alex, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (6/9/2022).

Alex mengatakan, pihaknya akan menanyakan soal penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan Formula E. “Kami ingin tahu juga bagaimana pelaksanaannya apakah kemarin mendapatkan keuntungan? Karena kalau tujuannya bisnis pasti kan pertimbangannya ini nanti mendapatkan keuntungan,” katanya.

Terkait hal ini, Anies menyatakan bakal memenuhi panggilan KPK. Anies berharap keterangannya bisa membuat jelas terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

“Insya Allah saya akan datang. Dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi jelas,” ujar Anies di Jakarta dikutip, Rabu (7/9/2022).

BBM Naik, Dishub Kota Bandung Tidak Naikkan Tarif TMB

Penulis
Redaksi
-
0431b394e2d343d91de8212da6ec58f5.jpg

KBRN, Bandung: Tarif tiket bus Trans Metro Bandung (TMB) tidak akan dinaikkan sementara meski terjadi kenaikan harga BBM subsidi. Namun operasional bus akan dibatasi dari delapan rit di lima koridor menjadi 6 rit. 

“Untuk TMB kami kemarin sudah rapat koordinasi, kami berupaya tidak menaikkan dulu (tarif), paling operasional  akan mengurangi ritase misal 5 koridor dari delapan rit menjadi enam,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Dadang Darmawan, Rabu (7/9/2022). 

Dadang menuturkan pihaknya masih akan menggunakan tarif lama sambil menunggu evaluasi dilakukan kurang lebih selama sebulan. “Bertahan dulu dengan tarif lama. Sebulan dievaluasi nanti hasilnya akan kita coba lihat,” katanya. 

Selain faktor kenaikan BBM, Dadang mengatakan beberapa koridor TMB relatif sepi penumpang. Koridor-koridor tersebut penuh hanya saat pagi dan sore. 

“Koridor tertentu tidak semua penuh, ada koridor gemuk 1, 2 dan 3. Koridor (sepi) 4 dan 5 seperti Antapani-Leuwipanjang,” ucapnya. 

Dikatakannya, tarif angkutan kota (angkot) di Kota Bandung dipastikan akan naik sebesar Rp 1.000 imbas dari kenaikan harga BBM. Kenaikan tarif angkot tengah diusulkan kepada Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkan. 

“Tadi kita lakukan perhitungan bersama, dan disepakati bahwa kenaikan angkutan kota di Bandung ini naik Rp 1.000 dari tarif yang lama,” paparnya.

Ia menuturkan kenaikan tarif sebesar Rp 1.000 sudah mempertimbangkan komponen dari kenaikan BBM, suku cadang dan biaya personel. “Tarif di Kota Bandung ditetapkan flat jauh dekat,” ungkapnya. 

Dadang menambahkan, usulan tersebut sudah dituangkan dalam berita acara rapat dan akan diusulkan ke Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Pihaknya berharap penetapan tarif dapat segera mungkin terealisasi. 

“(Usulan) setelah ketetapan wali kota,  mengimbau pengemudi pengusaha angkutan untuk bersabar,” tandasnya.

Bharada E Jujur saat Diperiksa dengan Alat Antibohong

Penulis
Redaksi
-
c4a241650ff90b422051c1d62053c498.jpeg

KBRN, Jakarta: Bareskrim Polri menyatakan, Bharada E jujur dalam memberikan keterangan saat menjalani pemeriksaan dengan alat ‘lie detector’ atau antibohong. Bharada E diperiksa terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengungkapkan, hasil yang sama juga terjadi di dua tersangka lainnya yakni, Bripka RR dan KM. “Hasil sementara uji Polygraph terhadap RE, RR, dan KM, hasilnya “No Deception Indicated” alias jujur,” kata Andi, Selasa (6/9/2022).

Andi menjelaskan, uji tes dengan alat lie detector ini merupakan salah satu kebutuhan penyidik dalam rangka memperbanyak temuan ataupun bukti yang ada. “Uji poligraph sekali lagi saya jelaskan bertujuan untuk memperkaya alat bukti petunjuk,” ujar Andi.

Sementara itu, PC dan asisten rumah tangganya, S, juga bakal diperiksa dengan lie detector hari ini, Rabu (7/9). Sementara, Irjen FS dijadwalkan pada Kamis (8/9).

Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah, Irjen FS, Bharada E, asisten rumah tangga sekaligus sopir KM dan Bripka RR, serta istri FS, PC.

Dalam kasus ini, Polri memastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak. Faktanya, Bharada E disuruh menembak Brigadir J oleh Irjen FS. Irjen FS diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak.

Tanggapi Pleno Balon Ketum, Pengprov Muaythai Jawa Barat: KONI Jabar Kekaisaran?

Penulis
Redaksi
-
a445d725d921eea83ffdce682c22fab5.jpg

KBRN, Subabg: Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai Indonesia Jawa Barat, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana, merespon hasil pleno Komite Olahraga Indonesia (KONI) Jawa Barat, yang menjurus pada dukungan pengurus KONI Jawa Barat kepada salah satu pengurusnya, M Budiana, sebagai calon Ketua Umum KONI Jawa Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya di beberapa media, Ketua Umum KONI Kabupaten Bandung, Herda M Gani, meminta semua pengurus KONI Jabar yang menjadi pimpinan Cabang Olahraga (Cabor), untuk taat dan patuh atas hasil rapat pleno yang mengantarkan munculnya nama M Budiana, dicalonkan dari internal KONI untuk maju di bursa bakal calon Ketua Umum KONI Jabar periode 2022-2026. 

Menurut Evi, munculnya statement tersebut, bahwa Ketua Cabor, sebagai Anggota KONI yang memiliki hak suara secara konstitusional sesuai dengan AD ART, yang harus mengikuti hasil pleno KONI dan mendukung pencalonan Budiana, sebagai sebuah pernyataan yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan juga merusak nilai-nilai sportifitas.

 “Harus dipisahkan, peran sebagai pengurus KONI, dan peran sebagai Ketua Cabor. Memangnya KONI ini kekaisaran? Dimana pemimpin berikutnya ditentukan oleh segelintir elit melalui mekanisme Pleno?. Lalu kami sebagai pemegang mandat konstitusional dipaksa untuk mengikuti hasrat kekuasaan tersebut?,” tutur Evi kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Menurut Evi, statement bahwa cabor harus patuh pada keputusan Pleno ini, merupakan sebuah penghinaan terhadap para Ketua Cabor, dan mengajak Ketua-ketua Cabor untuk melawan hasil pleno tersebut. 

“Bukan hanya tidak mengakui hak suara demokratis Cabang Olahraga, statement ini juga menunjukan adanya nir-intelektualitas dari para pembuat keputusannya. Darimana aturannya menentukan calon Ketua Umum KONI melalui Pleno Pengurus? Jika memang Budiana ingin mencalonkan diri, silahkan datang kepada kami, Cabang Olahraga. Ajak kami berdiskusi, dan paparkan visi misi pencalonannya sebagai ketua. Jika memang masuk akal, pasti akan kami dukung kok,”papar Evi. 

Menurut Evi, siapapun calon Ketua Umum KONI Jawa Barat, sepatutnya harus seorang yang piawai dalam menjalankan kode etik organisasi sesuai dengan AD/ART yang berlaku.

 “Bukan hanya seorang organisatoris yang intelektual, Calon Ketua Umum KONI Jabar juga haruslah seorang patriot olahraga yang memiliki mental petarung dan sportif. Bukan orang yang kumeok memeh dipacok (merasa kalah sebelum bertanding) sehingga menghalalkan segala cara, termasuk meminta pengurus untuk melakukan pleno,”tutup dia.

Wapres Berharap Kasus Meninggalnya Santri Gontor Segera Terungkap

Penulis
Redaksi
-
3e5f3f2fc2023779aedfda1608f3b8cd.jpg

KBRN, Jakarta:  Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap kasus meninggalnya santri di Modern Darussalam Gontor diduga adanya penganiayaan dapat segera terungkap. Harapan itu disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi.

“Jadi, kita berharap bahwa ini bisa segera selesai, kasus ini bisa segera terungkap. Duduk perkaranya, semuanya terjelaskan dan terselesaikan dan proses hukumnya bisa dilanjutkan,” kata Masduki kepada Pro 3 RRI, Selasa (6/9/2022).

Wapres, kata Masduki, meminta agar proses belajar mengajar di Gontor tidak terganggu oleh kasus ini. Kasus saat ini ditangani dengan baik oleh pihak berwajib.

Selain itu, ujarnya, pihak manajemen Pondok Pesantren Gontor juga sangat terbuka dan cukup bekerja sama dengan baik. Dalam hal membantu proses penyelidikan seperti pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi.

Masduki mengatakan, Wapres meminta agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan di lembaga pendidikan. “Apakah itu pesantren ataupun lembaga pendidikan berasrama yang lain, ataupun berlatar belakang agama semuanya itu sangat-sangat tidak baik,” ujarnya. 

Diketahui, kasus kematian seorang santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (PMDG), Jatim berinisial AM, viral di media sosial. Hal itu setelah orangtua AM asal Palembang, Soimah, mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Paska BBM Naik Polsek Pabuaran dan Pusakajaya Bagikan Sembako

Penulis
Redaksi
-
1d1522078172dc010f15d00c222ba220.jpg

KBRN, Subang: Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Sabtu (3/9/2022), Polsek Pabuaran  dan Polsek pusakanagara membagikan sembako kepada warga.Guna meringankan beban masyarakat, Polsek Pabuaran turun langsung ke lapangan dengan memberikan sembako.

“Kegiatan bagi-bagi sembako ini, kami lakukan sesuai intruksi dari Ibu kapolres Subang AKBP Sumarni,” ujar Kapolsek Pabuaran IPTU Udin Awaludin kepada wartawan di Subang, Selasa (6/9/2022). Kapolsek mengungkapkan, sebanyak 100 paket sembako disebar ke beberapa titik, yang ada di wilayah Pabuaran, terutama kepada pedagang kecil . “Sasaran kami adalah para pedagang, ojeg online, ojeg pangkalan  dan warga yang terdampak ekonomi pasca kenaikan harga BBM,” terangnya. 

IPTU Udin berharap, pembagian paket sembako tersebut,  bisa bermanfaat, sekaligus dapat membantu meringankan beban warga, yang terdampak atas naiknya harga BBM kemarin.Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi warga yang terdampak, sambil menunggu bantuan sosial dari pemerintah, baik itu, BLT, BST, maupun BSU, ataupun bantuan lainnya. “Kami dari Polsek Pabuaran, bersama para anggota, pak Kades Pabuaran, serta MUI, dan yang lainnya juga, ikut melaksanakan pembagian sembako ini,” imbuh Udin.

Pasca kenaikan BBM jenis Pertalite, Pertamax dan solar, pihaknya berharap, masyarakat tidak perlu khawatir, karena dari kenaikan BBM ini, akan ada pengalihan subsidi.

“Nantinya akan ada subsidi lain, baik itu BLT, BSU, BST dan bantuan lainnya, yang tepat sasaran untuk masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu di tempat lain juga, Kapolsek Pusakajaya Kompol Dr. R.Jusdijachlan S.H.,MM, membagikan sembako kepada nelayan yang sedang bersandar, karena tidak melaut. Ratusan sembako pun dibagikan Polsek Pusakajaya, baik itu kepada nelayan, ojek pangkalan, serta ibu-ibu yang sedang bekerja.

“Sembako pun disebar kepada warga, yang terdampak atas kenaikan BBM ini. Semoga dengan cara ini, mudah-mudahan dapat meringankan beban masyarakat,” ucap Kompol Jusdijachlan singkat.

1...1,5061,5071,508...1,814Halaman 1,507 dari 1,814

Recent Posts

© 2023, SUARASUBANG.COM