Beranda blog Halaman 1491

GoTo Financial Dorong Optimalisasi Layanan Keuangan

Pratyush-Prasanna-Head-of-Merchant-Payment-GoTo-Financial-2_copy_800x600.jpg

review1st.com – GoTo Financial, bisnis teknologi finansial dari Grup GoTo, berbicara pada forum global untuk teknologi keuangan MoneyLive di Singapura (13/9) untuk menekankan komitmennya dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif.

Peran ini diwujudkan melalui layanan pembayaran dan solusi bisnis yang komprehensif serta program edukasi untuk UMKM dan masyarakat secara umum.

Diwakili oleh Head of Merchant Payment GoTo Financial Pratyush Prasanna dan Head of GoPay Global Partnership & Business Development GoTo Financial Vrutika Mody, GoTo Financial mengangkat pergeseran tren belanja konsumen yang beralih signifikan ke digital sejak pandemi, yang diikuti juga oleh pelaku usaha yang dulunya offline kini juga beralih ke online.

Pasca penggabungan Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021, GoTo Financial lahir sebagai bisnis teknologi keuangan dari grup GoTo.

Tak hanya terdiri dari GoPay dan GoPayLater yang telah menjadi layanan pembayaran dan jasa keuangan konsumen terdepan di Indonesia, GoTo Financial juga tawarkan ragam solusi bisnis yang holistik untuk mitra usaha dari tiap skala bisnis, seperti GoBiz, GoBiz PLUS, Midtrans, Moka, GoStore, GoKasir, Selly, dan GoModal. 

Head of Merchant Payment GoTo Financial Pratyush Prasanna mengatakan bahwa konsumen dan pelaku usaha tidak hanya mengharapkan layanan pembayaran yang memproses pembayaran semata, tapi juga terintegrasi secara ekosistem dengan layanan bisnis lainnya.

“Di balik pembayaran di sisi konsumen yang cepat, mudah, dan aman, ada sebuah sistem pembayaran di sisi mitra usaha yang memastikan proses transaksi jual beli dapat berlangsung lancar.

Sebagai payment gateway bagian dari GoTo Financial, Midtrans menyediakan layanan pembayaran digital untuk berbagai jenis pelaku usaha, mulai dari platform online ternama hingga pedagang kaki lima.

Ini sejalan dengan komitmen GoTo Financial yang terus memantapkan langkah untuk membuka akses keuangan serta peluang bisnis bagi pengguna dan pelaku usaha dari berbagai lapisan masyarakat.”

Di hadapan ratusan peserta pelaku teknologi dan industri keuangan di Asia Tenggara, Pratyush berbagi tips agar penyedia layanan keuangan dapat memahami user experience guna memberikan nilai tambah bagi konsumen :

  1. Konsumen ingin melakukan pembayaran dengan cepat dan proses check out yang efisien. Berbagai rintangan yang ada di halaman pembayaran, termasuk metode pembayaran yang tidak kompatibel, membuat konsumen cenderung menangguhkan pembelanjaan. Oleh karenanya, merchant yang menampilkan informasi lengkap dengan langkah-langkah yang singkat di halaman pembayaran dapat cenderung mempercepat proses check out bagi konsumen.
  2. Merchant membutuhkan layanan pembayaran yang dapat diandalkan, mengingat tingginya frekuensi konsumen bertransaksi secara digital di Indonesia. Beberapa merchant seperti e-commerce yang mempunyai volume penjualan yang tinggi, memiliki kebutuhan untuk memproses transaksi dalam hitungan detik.
  3. Merchant dan konsumen membutuhkan sistem pembayaran yang aman serta bebas fraud. Dengan menggunakan provider payment gateway yang tepat, para pelaku usaha bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi, sekaligus mengurangi risiko transaksi mencurigakan.

Sebagai payment gateway yang terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, Midtrans terus menjadi yang terdepan di Indonesia yang tak hanya hadirkan metode pembayaran yang komprehensif, namun juga dapat diandalkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha dan juga konsumen.

Fintech sebagai Perekat Ekosistem GoTo

Di sisi lain, GoPay sebagai dompet digital paling komprehensif telah berevolusi jauh dari hanya layanan pembayaran nontunai hingga kini menjadi platform manajemen keuangan yang fundamental bagi para pengguna, baik itu masyarakat umum maupun pengusaha. 

Dalam diskusi panel di acara yang sama, Head of GoPay Global Partnership & Business Development GoTo Financial Vrutika Mody, turut menambahkan bahwa GoTo Financial melalui GoPay turut berperan dalam memperkenalkan masyarakat Indonesia ke sistem keuangan formal.

“Sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia, GoTo melalui GoTo Financial membantu masyarakat mendapatkan pengalaman terbaik dalam siklus pengelolaan uang, mulai dari melakukan perencanaan keuangan, mengelola pengeluaran, menabung hingga mendapatkan pendapatan.

Peran krusial dalam mendorong terjadinya inklusi keuangan ini hanya dapat terjadi karena posisi GoPay yang terpercaya dan juga terdepan menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, apapun profesi mereka, dan di manapun mereka berada.”

Vrutika menambahkan seiring peran fintech yang menjadi pelekat ekosistem GoTo, GoTo Financial terus hadir menjadi pelengkap keseharian masyarakat dan memungkinkan semua lapisan usaha di Indonesia, dari perusahaan besar hingga pedagang kaki lima serta penjual online di media sosial, untuk mengakses segudang layanan yang memudahkan mereka untuk mengelola dan mengembangkan bisnis.

Melekatnya GoTo Financial sebagai bagian dari keseharian masyarakat ini tercermin dari penggunaan GoPay dan solusi lainnya yang masif digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga investasi, berdonasi, dan banyak lainnya.

GoPay juga menggunakan solusi non-teknologi untuk mendorong masyarakat lebih cakap mengelola keuangan dan menggunakan platform digital yang dapat membantu kebutuhan finansial dan bisnis mereka.

Vrutika menambahkan “Penetrasi GoPay dan layanan GoTo Financial lainnya juga terus meningkat seiring posisi GoTo sebagai satu-satunya ekosistem di regional Asia Tenggara yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce, dan fintech.

Posisi ini juga didukung oleh semangat kami untuk berkolaborasi dan bermitra dengan berbagai pihak baik secara hyperlocal, nasional hingga global.”

Data GoTo pada Agustus 2022 menunjukkan tingkat penetrasi pengguna GoPay pada Q2 2022 mencapai titik tertingginya, dan 52% dari pengguna ekosistem memanfaatkan GoPay sebagai salah satu metode pembayaran mereka di Tokopedia.

GoTo Financial juga bekerjasama dengan Bank Jago dalam beberapa pengelolaan keuangan konsumen dan mitra usaha GoTo, mulai dari integrasi bersama GoPay untuk pembukaan rekening Bank Jago di aplikasi Gojek, fitur Jago Merchant dengan memudahkan mitra usaha GoTo di aplikasi GoBiz dapat memisahkan rekening usaha dan pribadi dengan menggunakan fitur Kantong Jago, dan banyak lainnya. 

Dana Program Upland Manggis 2022 di Subang Sudah Cair Rp 6 Miliar, Ini Rinciannya

IMG-20220922-WA0013.jpg

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Dana program Upland Manggis yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Subang tahun 2022 sudah cair Rp 6 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang, Asep Saeful Hidayat, melalui Kepala Bidang Perbendaharaan, Casari mengatakan, bahwa baru ada empat kali percairan untuk program Upland Manggis tahun ini.

“Iya, baru empat kali pencarian hingga hari ini. Totalnya Rp 6 miliar dari anggaran totalnya Rp 20 miliar,” katanya, Kamis (22/9/2022).

Casari merinci bahwa empat kali pencarian itu diantara pembayaran uang muka 30% pegadaan pupuk NPK dan sub kegiatan pembanguan prasarana pertanian lainnya Rp 1,2 miliar. Kemudian pembayaran uang muka pupuk organik nilainya Rp 1,3 miliar.

“Selanjutnya pembayaran bibit manggis 100% sebesar Rp 3,1 miliar, dan terakhir, kegiatan pupuk organik cair nonsubsidi Rp 178 juta,” katanya.

Seperti diketahui, total anggaran proyek Upland Manggis 2022 lebih kecil ketimbang tahun sebelum yakni sebesar Rp 23 miliar.

“Tahun ini pagu totalnya Rp 20 miliar. Itu termasuk tambahan dari tahun sebelumnya Rp 8 miliar,” katanya.

Anggaran yang dikucurkan untuk program Upland Manggis tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yakni menggunakan data talang dari APBD.

“Nanti reimbursement (dana pengganti) setelah semua kegiatan dilaksanakan,” katanya.

Program Upland Manggis ini merupakan program dari pemerintah pusat yang didanai hibah luar negeri.

Program ini dijalankan multiyears dengan total alokasi anggaran Rp 75 miliar . .tahun 2020 hingga tahun 2024.

Serapan APBD Subang Baru Capai 50 Persen, Dinas PUPR Paling Rendah

Asep-saeful-Hidayat.jpg

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Subang tahun anggaran 2022 baru mencapai 50,05 persen.

“Paling rendah Dinas PUPR baru mencapai 10,76, kemudian paling tinggi Disparpora sudah mencapai 83,81 persen,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang, Asep Saeful Hidayat, Kamis (22/9/2022).

Menurut Asep, rata-rata OPD yang sudah melebihi 50 persen serapan anggarannya di triwulan ke-2 tahun 2022 ini adalah OPD kecamatan.

“Iya, yang sudah melebihi 50 persen keatas dari kecamatan, ada juga Setda karena ada dana hibah yang besar,” katanya.

BKAD Subang khawatir kurang cepatnya OPD melakukan penyerapan APBD Subang yang nilai totalnya mencapai Rp 3 triliunan itu, akan berdampak terhadap gagal bayar atau tunda bayar.

“Ada kekhawatiran kearah sana,” katanya.

Areal Sawah H. Mulya di Subang Tuai Konflik

sawah-H.-mulya.jpg

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Almarhum H. Mulya yang berkedudukan di Dusun Parongpong Lembang Bandung, telah meninggalkan ratusan hektar tanah sawah tersebar dibeberapa desa di wilayah Kabupaten Subang Jabar.

Salah satunya areal sawah milik H. Mulya berada di Blok Talang Kec. Binong dan Blok Cigadung Kec. Compreng, masing-masing seluas 14.000 m2 (2 bau), selalu menuai kegaduhan disaat mulai musim tanam dan puncaknya disaat musim panen tiba.

Hasil pantauan Tim Perintis (Pergerakan Independensi Strategis Subang) bersama mediajabar.com, Sabtu (17/9/2022) yang turun bersama kedapatan kerumunan sekelompok orang yang dilatar belakangi mengatasnamakan sebagai kuasa/perwakilan dari salah seorang yang pernah merasa memberikan uang panjar DP (Down Pymen) kepada salah seorang yang mengaku ahli waris dari Alm.H.Mulya (H.Wahyudin alias Dayat).

Konon menurut keterangan yang berhasil dihimpun dari seorang bernama Sanusi alias Uci yang mengaku dirinya sebagai petugas pendata seluruh aset sawah H. Mulya membenarkan, bahwa sekitar tahun 2010 sepeninggal H. Mulya dirinya menyaksikan adanya transaksi pembayaran DP atas areal sawah dari H. Sirod penduduk Desa Rancasari Pamanukan besaranya sekitar Rp 600 jutaan lebih, namun dirinya tidak tahu pasti siapa penerimanya

“Namun sesuai bukti kwitansi tertera penerima H.R.Wahyudin alias H. Dayat,” kata Sanusi sambil dirinya menunjukan foto copy kwitansi.

Sanusi yang kebetulan sedang berada di lokasi menunggu acara panen padi yang sedang dilaksanakan dan disaksikan pula oleh dua orang perwakilan dari pihak Kantor Advokat Aden Sinaga, SH & Rekan, yang menurut keterangan Suhinda dan Mustopa bahwa dirinya hadir dilokasi atas dasar perintah dari Pimpinan Advokat, untuk memantau jalannya panenan.

“Areal tanah sawah ini salah satu lokasi dalam pengawasan dan perlindungan hukum dari pihak kantor advokat kami,” tuturnya.

Ketika Tim Perintis yang dikomandoi langsung oleh Ketuanya yang akrab disapa Mbah Tito Perintis, mempertanyakan keberadaan Kuasa Hukum dari pihak Ahli waris siapa, keduanya (Suhinda dan Mustopa) kompak menjawab.

“Untuk lebih jelasnya silakan nanti datang ke kantor kami saja yang bekedudukan di Pamanukan,” kata mereka.

Namun anehnya lagi ketika ditanyakan siapa pengelola/penggarap sawah keduanya menunjuk kepada salah seorang sambil menyebut namanya Junedi yang kebetulan juga berada di lokasi, sontak saja mbah Tito menanyakan keberadaannya kepada Junedi, akhirnya secara spontan keluar ucapan bahwa. “Saya kuasa dari H.Sirod dan saya punya dukungan dari orang Polda,” kata Junaedi.

Dan seketika itupula dirinya langsung menghubungi via telpon yang kemudian telepon genggamnya diberikan kepada mbah Tito, terjadilah komunikasi dua arah yang kata Junedi ini dari Polda mau bicara, ahirnya orang yang mengaku dari Polda tanpa menyebutkan identitasnya berpesan dirinya sebagai pendamping Junedi untuk mengamankan tugasnya sebagai kuasa dari pa H.Sirod, menguasai areal sawah yang sedang di panen, begitu ujarnya sambil mengahiri percakapan via telponnya.

Ahirnya mbah Tito langsung mendapat penjelasan lagi dari Junedi. “Itulah orang Polda sebagai tim saya,” katanya.

Ketika ditanya siapa yang menggarap dan mengelola sawah sampai terjadinya panen dia spontan menjawab sambil menyebut identitasnya adalah Wandi berdomisili di Pamanukan.

“Sebagai suruhan, saya, dan nanti hasil panen padi saya juga yang mengaturnya,” begitu jelasnya Junedi.

Atas dasar keterangan tersebut ahirnya Mbah Tito melalui media mohon adanya tindak lanjut dan pengusutan secara tuntas untuk mencari tahu siapa orang Polda yang menjadi pendamping Junedi, dan mengusut tuntas para pihak yang terlibat dan mengaku-ngaku ahli waris.

“Karena institusi Polri sebagai penegak hukum dan pengayom masysrakat ko semudah itu melakukan pelayanan diluar protap prosedur, tetap sesuai Jargon Polri Presisi, prediktif, resfonsibilitas, transfaransi berkeadilan setelah sebelumnya Jargon Polri Jaman Kapolri Tito Karnavian Promoter profesional, modern dan terpercaya, jangan sampai kejadian ini membuat kegaduhan ditengah kehidupan warga setempat,” tegasnya. (Nurdianto)

Buruh Kota Banjar Tanggapi Raperda Perlindungan Tenaga Kerja, Singgung Hak Pekerja

Raperda-Perlindungan-Tenaga-Kerja.jpg

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Forum Solidaritas Buruh (FSB) Kota Banjar menanggapi raperda Perlindungan Tenaga Kerja yang kini tengah dibahas Pansus XXXVIII DPRD Kota Banjar.

Ketua FSB Kota Banjar Endang Suryanto mengatakan, pihak buruh meminta kepada DPRD agar raperda perlindungan tenaga kerja betul-betul memberi perlindungan dan memuat hak-hak buruh, bukan hanya kepentingan perusahaan.

Endang meminta aspirasi hak-hak buruh masuk dalam raperda tersebut, seperti upah cuti melahirkan, upah hari nasional, upah pekerja yang diliburkan, upah pekerja yang tidak masuk karena sakit.

Baca juga: BBWS Citanduy Jawab Keresahan Masyarakat Kota Banjar Terkait Bendungan Leuwikeris 

Kemudian, lanjutnya, pengangkatan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan dan perhitungan kompensasi bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja sepihak serta memberikan perlindungan bagi buruh.

“Selagi memuat perlindungan dan hak-hak pekerja buruh, kami akan mendukung raperda tersebut. Tetapi apabila hanya menguntungkan pemberi kerja buruh pasti akan menolak,” kata Endang, Kamis (22/9/22).

Sebetulnya, kata Endang buruh telah mendengar tentang raperda perlindungan tenaga kerja tersebut saat melakukan silaturahmi sharing soal kenaikan BBM ke Dinas Tenagakerja.

Namun, hingga saat ini pihak buruh belum mengetahui kepentingan dan hak-hak buruh yang akan masuk dalam raperda perlindungan tenaga kerja dan belum ada kabar.

“Kebetulan untuk raperda itu sampai sekarang kami belum melihat isinya seperti apa. Jika pemerintah menghargai organisasi buruh selayaknya mengundang atau melibatkan kami dalam pembahasan. Tapi sampai hari ini belum ada kabar,” ujarnya menambahkan.

KSPI Soroti Raperda Perlindungan Tenaga Kerja

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Banjar, Yogi Indrijadi, mengatakan, pihaknya meminta agar dalam rancangan perlindungan tenaga kerja tersebut tidak hanya fokus pada pekerja formal.

Tetapi juga, memperhatikan sektor pekerja informal seperti asisten rumah tangga (PRT) dan perlindungan pemagangan bagi mahasiswa atau pelajar yang tengah magang di sebuah perusahaan atau instansi.

“Itu kan perlindungan sosial, jaminan sosial. Kalau perlu asisten rumah tangga juga bisa masuk,” katanya.

“Mahasiswa, pelajar yang magang di perusahaan atau instansi harus ada perlindungan juga karena mereka sedang bekerja walaupun magang,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenagakerja Kota Banjar, Sunarto, mengatakan, untuk buruh ataupun stakeholder yang lain hal itu tergantung kebijakan DPRD Kota Banjar

“Buruh atau perwakilan yang lain seperti APINDO dan BPJS Ketenagakerjaan tergantung dewan (DPRD, red) mau mengundang siapa,” singkatnya. (Muhlisin/R6/HR-Online)

PTPN VIII Batulawang Perpanjang HGU Lahan di Purwadadi, Bupati Ciamis Minta 20 Persen Digarap Masyarakat

PTPN-VIII-Batulawang-Perpanjang-HGU-Lahan-di-Purwadadi-Bupati-Ciamis-Minta-20-Persen-Digarap-Masyarakat.jpeg

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Terkait dengan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Batulawang di Desa Kutawaringin dan Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Bupati Ciamis, Jawa Barat, Herdiat meminta pihak PTPN agar menyediakan lahan seluas 20 persen yang untuk digarap masyarakat sekitar, hal tersebut sesuai dengan PP 18 tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Herdiat saat menerima audiensi dari Himpunan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu, Rabu (21/9/2022) di ruang oproom Setda Ciamis.

Hadir dalam kesempatan itu pihak dari PTPN VIII Batulawang, Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis juga jajaran SKPD terkait.

Baca juga: Gara-gara Lilin, Sebuah Rumah di Rajadesa Ciamis Ludes Terbakar

Kepala Bagian Hukum Setda Ciamis, Deni Wahyu Hidayat SH MH mengatakan, Bupati Ciamis secara langsung menerima audiensi dari masyarakat Pasir Kolotok Bersatu.

Menurutnya, perwakilan masyarakat meminta kejelasan terkait dengan telah habisnya HGU PTPN VIII tahun 2020. Kemudian lahan garapan tersebut dapat dikelola oleh masyarakat sekitar.

Bupati Ciamis pun menyampaikan pesan dan meminta lahan garapan PTPN VIII Batulawang, dari jumlah seluruh garapan yang dikuasai PTPN VIII Batulawang, 20 persennya harus digarap oleh masyarakat lokal.

“Hal tersebut sesuai PP 18 Tahun 2021, Bupati Ciamis menekankan bahwa lahan garapan PTPN VIII Batulawang yang sedang diperpanjang hari ini, kedepannya 20 persen harus dikelola oleh masyarakat. Terhadap usulan Bupati tersebut PTPN VIII Batulawang sangat menyetujui,” jelasnya.

Penekanan terhadap PTPN VIII Batulangan itu, lanjut Deni, merupakan komitmen Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat.

Sebagai informasi, pihak PTPN VIII saat ini sudah mengajukan permohonan perpanjangan HGU ke Kanwil BPN Jawa Barat.

HGU atas pengelolaan tanah seluas 586 hektar itu telah habis tahun 2020 lalu. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

Perjuangan Cinta Dedi Mulyadi Persunting Bupati Purwakarta yang Sekarang Gugat Cerai

Perjuangan-Cinta-Dedi-Mulyadi.jpg

Perjuangan cinta Dedi Mulyadi untuk bisa mempersunting Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika cukup dramatis. Pasalnya Dedi Mulyadi sempat mengalami penolakan dari pihak keluarga perempuan.

Penolakan muncul dari paman Ambu Anne yaitu Bunyamin Dudih yang merupakan Bupati Purwakarta periode 1993-2003.

Mengutip Suara.com, Ambu Anne mengatakan Kang Dedi kala itu merupakan salah-satu anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sama dengan dirinya yang juga anggota dewan di sana.

“Waktu itu saya masih anggota dewan, awalnya bertemu di rumah dinas Bupati, waktu itu saya tinggal bersama om yang sedang menjabat sebagai Bupati,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, Kang Dedi mulai dekat dengan dirinya bermula dari pertemuan antara anggota legislatif dengan eksekutif di rumah dinas tersebut.

“Anggota dewan dan Bupati biasa kan ada semacam rapat begitu. Nah, suami saya itu bertamu lalu tiba-tiba melihat saya, tanya-tanya lah dia ke ajudan,” katanya.

Setelah itu, komunikasi mereka pun berjalan intens sampai Kang Dedi bertekad untuk menikahinya dan meminta persetujuan kepada keluarga Ambu Anne.

Baca juga: Dedi Mulyadi Digugat Cerai Bupati Purwakarta, Netizen Doakan Rukun Kembali

Perjuangan Cinta Dedi Mulyadi Mendapatkan Restu

Ambu Anne melanjutkan, saat Bunyamin Dudih mengetahui komunikasi keduanya berjalan secara intens sang paman pun menolaknya.

Penolakan muncul karena Dedi merupakan anggota dewan yang seringkali mengkritisi kebijakan-kebijakan Bupati Purwakarta masa itu.

“Suami saya itu dulunya paling lantang dalam mengkritisi kebijakan om saya. Saat tahu kita sedang dekat, dia yang pertama kali menolaknya,” ungkap Anne.

Namun, lanjutnya, Dedi Mulyadi terus berusaha untuk mendapatkan restu dari keluarganya, terlebih dari pamannya tersebut.

“Tapi jangan sebut dia Kang Dedi jika tidak mampu menerobos pertahanan kami, kan begitu.” Jelasnya.

Perjuangan itu pula yang kemudian mampu meluluhkan hati Anne Ratna Mustika dan membuatnya mau menerima suntingan pria yang saat ini menjadi suaminya.

Keduanya pun resmi menikah pada tahun 2003 dan hingga kini telah memiliki tiga orang anak, yakni Maulana Akbar, Yudistira dan Hyang Sukma Ayu.

Namun perjuangan cinta Dedi Mulyadi semenjak dahulu kini tengah menghadapi persoalan. Bupati Purwakarta saat ini, Anne Ratna Mustika melayangkan gugatan cerai terhadap Dedi Mulyadi. (Rizki/R6/HR-Online)

Produk Unggulan TACO dalam Karya Seni Interior, Hasil Kolaborasi dengan Roland Adam dan Joke Roos

e9c18958b71c45f5467b6038220b4cbd.jpg

KBRN, Bandung:  Dalam upayanya terus mendukung industri kreatif secara berkelanjutan, perusahaan penyedia solusi interior TACO berkolaborasi dengan desainer interior  Roland Adam dan Joke Roos pada pameran interior The Colours of Indonesia (TCOI) yang  diadakan di Senayan City, 19-30 September 2022. 

Selain bekerja sama dengan desainer interior,  TACO juga terlibat dalam TCOI tahun ini dalam salah satu sudut karya, Ruang Mimpi, dengan  menghadirkan produk unggulannya dalam membangun suasana di ruangan tersebut.  

Anastasia Tirtabudi selaku Vice President Brand Marketing & Corporate Communication TACO menyatakan rasa senangnya dapat bekerja sama dengan desainer ternama dalam menampilkan produk inovatif milik TACO lewat karya seni interior rancangan Roland Adam dan Joke Roos. 

“Sungguh menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami untuk dapat berkolaborasi dengan kedua designer ternama di pagelaran TCOI tahun ini,” ujar Anastasia, Kamis, (22/9/2022).

Mengusung tema residensial, TCOI tahun ini menghadirkan ragam rancangan interior dari 12 desainer interior ternama yang tergabung dalam ID12. 

Khusus pada instalasi karya Roland Adam dan Joke Roos, TACO menunjukkan produk kebanggaan miliknya, yaitu Produk HPL Ultimate dengan motif Woodgrain yang digunakan oleh Joke Roos dan produk PVC Sheet dengan motif Woodgrain yang digunakan oleh Roland Adam. Kedua produk ini menjadi produk andalan para desainer interior yang kini selalu menjadi pilihan para pemilik rumah yang ingin menggunakan TACO untuk kebutuhan huniannya.  

Pagelaran TCOI ini sendiri bukan menjadi pagelaran seni pertama yang didukung oleh TACO. Sebelumnya TACO sudah lebih dulu terlibat dalam The Colours of Indonesia (TCOI)  di tahun 2018, serta pagelaran instalasi “Karya Kita” tahun 2019 dan 2020 lalu. 

Ke depannya TACO berkomitmen untuk tetap mendukung industri kreatif dengan terlibat di lebih banyak pagelaran yang berkaitan dengan seni dan kreativitas, tak hanya terbatas dari desainer interior, tapi dari para pelaku seni lainnya.  

Lebih lanjut, desainer Roland Adam mengatakan bahwa kualitas material interior menjadi  salah satu yang utama baginya dalam mendesain bangunan impian, baik untuk proyek  residensial maupun komersial. 

“Pada prosesnya, pemilihan kualitas material interior serta motif  dan warna juga sangat penting untuk mewujudkan rancangan yang kami buat. Saya memercayakan kebutuhan rancangan saya kepada TACO untuk instalasi TCOI tahun ini  serta proyek lainnya karena saya percaya akan kualitas dan juga mampu melengkapi desain yang sudah saya rancang,” Kata Roland. 

“Pemilihan material sangat memengaruhi suasana ruang yang ingin dihadirkan. Pertimbangan kami selain dari kualitas ialah warna dan motif dari TACO yang banyak pilihannya sangat membantu saya selaku designer dalam proses kreasi dan bereksplorasi dalam  karya saya kali ini.” tambah desainer Joke Roos. 

Lebih jauh, TACO juga memiliki serangkaian produk seperti lantai vinyl-spc dan juga HPL Clean Touch yang juga digunakan dalam mempercantik Ruang Mimpi sebagai bagian dari perhelatan The Color of Indonesia kali ini. 

“Ke depannya, TACO berencana untuk terus berinovasi dengan mengikuti tren yang ada guna mewujudkan bangunan impian dari penggunanya,” tutup Anastasia.

HUT Lantas, Ratusan Ojol di Kabupaten Tasikmalaya Dapat Sembako

6db0b8b8649ec84682dd83dccd65fdcc.jpg

KBRN, Tasikmalaya : Ratusan driver Ojek Online (ojol) dari berbagai komunitas yang ada di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mendatangi Polres Tasikmalaya, Kamis (22/9/2022).

Ratusan driver ojol ini untuk mengikuti rangkaian acara HUT Lantas yang ke 67 yang digelar Polres Tasikmalaya.  Dalam kegiatan ini, Polres Tasikmalaya menyiapkan bantuan berupa paket sembako bagi para pengemudi ojol.

Kapolres Tasikmalaya AKBP. Suhardi Hery Haryanto menjelaskan, ratusan ojol inj sengaja diundang, untuk bersilaturahmi. Selain itu, hal ini juga dilakukan sebagai ucapan terima kasih, karena sudah tertib dalam berlalu lintas.

“Mereka selalu menggunakan hel standar. Ini luar biasa,” ujar Hery.

Ia menambahkan, cara ojol berkendara danga tertib berlalu lintas menjadi kampanye  kepada masyarakat luas agar senantiasa tertib. Maka dari itu, pihaknya memberikan penghargaan, berupa paket sembako untuk para ojol.

“Baksos ini juga membantu pengendara ojol terdampak Pandemi Covid-19,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Ketua Komunitas ojol Singaparna Indra menuturkan, pihaknya berterima kasih kepada Polres Tasikmalaya atas apa yang telah diberikan.

“Kami akan terus berupaya mengkampanyekan  tertib lalu lintas dalam kegiatan kami sehari – hari” kata Indra. 

Komentar Gugatan DPAC, Ini Kata Ketua DPC Demokrat Kota Bandung

e348abd9ddb732b9c31d30ef623b6fd0.jpg

KBRN, Bandung: DPC Partai Demokrat Kota Bandung sangat keberatan terkait pernyataan Riyan Rizal Usman yang mengomentari soal gugatan yang dilakukan oleh 16 Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat di Kota Bandung melalui Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Apalagi masalah ini sudah memasuki ranah pengadilan yang seharusnya tidak dikomentari Riyan Rizal Usman yang tidak ada kapasitasnya dalam masalah ini.

“Pernyataan Riyan Rizal Usman itu ngawur, ga paham AD ART Partai Demokrat,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung Aan Andi Purnama, Kamis, (22/9/2022).

Aan Andi Purnama pun membongkar sosok Riyan Rizal Usman yang memang ternyata seorang pembangkang Partai Demokrat.

“Dia masuk barisan Moeldoko saat melakukan gerakan kudeta kepada Ketum AHY tapi gagal dan sekarang rupanya dia belum move on,” ujar Kang Aan sapaan akrabnya.

Dijelaskan Kang Aan, mengenai gugatan 16 DPAC itu jelas salah alamat karena berdasarkan aturan main yang berlaku yakni UU Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik bersangkutan yakni Mahkamah Partai.

Secara jelas disebutkan pada Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di Pasal 32 membahas topik tersebut.Pasal 32 ayat 1 menyebutkan, Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.

Pasal 32 ayat 2 menyebutkan, Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

“Di Anggaran Dasar Partai Demokrat tahun 2020 sendiri di pasal 97 ayat 2 menyebutkan, penyelesaian perselisihan internal partai dilaksanakan oleh Mahkamah Partai, jadi bukan diajukan ke Pengadilan Negeri,” jelas Aan.   Jadi menurut Kang Aan, mengenai permasalahan yang digembar-gemborkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Cabang Serentak adalah melanggar Anggaran Dasar, seperti diungkapnya Riyan Rizal Usman adalah tidak paham dan ngawur karena kalau membaca lebih dalam AD/ART terbaru diyakini tidak ada pemahaman seperti itu.

Lebih jauh Kang Aan menjelaskan, dalam AD/ART terbaru hasil Kongres 2020 pasal 60 ayat 1 menyebutkan, Ketua DPC dipilih dan ditetapkan oleh DPP bersama DPD setelah menerima sebanyak-banyaknya tiga nama calon dari hasil keputusan Musyawarah Cabang.

“Jadi bukan dipilih DPAC tapi dipilih dan ditetapkan DPP dan DPD. Sedangkan DPAC mengajukan nama calon,” jelas Aan.

Menurut Aan, permasalahan itu muncul kemungkinan karena kader Demokrat di tingkat anak cabang kurang tersosialisasikan mengenai AD/ART terbaru dan juga Peraturan Organisasi yang merupakan penjabaran dari AD/ART.

“Saya harap ini cukup menjelaskan,  segera selesai dan kami tidak terganggu terkait gugatan tersebut, kami sekarang lagi melakukan persiapan kelengkapan administrasi untuk bakal calon legislatif Partai Demokrat Kota Bandung. Ini juga sekaligus menjawab isu bahwa proses pengajuan bakal caleg Demokrat akan terganggu dengan adanya masalah ini. Saya tegaskan, tidak terganggu, berjalan normal sesuai tahapan dari KPU Kota Bandung,” pungkas Aan.

Recent Posts