MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Ketua DPRD Kabupaten Subang, H. Narca Sukanda berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Selama ini, menurut wakil rakyat paling senior dari PDI Perjuangan tersebut menilai, bahwa Pemda Subang masa kepemimpinan H. Ruhimat dan Agus Masykur selalu mengalami defisit anggaran.

“Setelah mendengar penjelasan dari Pak Sekda, ada beberapa alasan kenapa Subang mengalami defisit. Dan ini harus menjadi bahan evaluasi ke depan,” kata H. Narca Sukanda, Jumat (30/9/2022).

H. Narca merinci bahwa beberapa alasan yang menyebabkan pengelolaan keuangan di Pemda Subang kedodoran, pertama adalah adanya penerima PPPK sebanyak 3.016 orang oleh pemerintah.

“Dari pusat sebanyak 3.016, baik itu dari guru, kesehatan dan juga dari penyuluh Pertanian. Akhirnya menambah anggaran belanja,” katanya.

“Kemarin tahun 2021 yang sudah diangkat dan sudah di SK-kan kalau nggak salah diangka 1.600-an, sedangkan rencana di tahun 2022 sekarang itu sisanya,” tambahnya.

Aparatur negara atau ASN yang diterima melalui proses PPPK itu yang mengakibatkan belanja membengkak.

“Sehigga kita meminta kepada Pak Sekda, untuk meminta kepada pusat supaya dana DAU ditambah, karena bertambah pula untuk belanja aparaturnyakan. Itu yang pertama,” katanya.

Kemudian, penyebab defisit anggaran yang kedua adalah adanya penambahan OPD baru. Sehingga itu menambah pula anggaran belaja yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan.

“Yang kedua, untuk melakukan efektif, efisien jadi di Subang kita usulkan yang tidak memberikan PAD secara signifikan digabungkan, seperti kalau di Kementeriannya ada satu, ya disini satu dinas lah jangan sampai dibagi beberapa OPD,” katanya.

H. Narca mengatakan, bahwa tujuan awal penambahan OPD bisa mengejar target pendapatan daerah atur kira-kira disesuaikan kalau misalkan tidak ada. Namun ternyata tidak berpengaruh secara signifikan.

“Kita berharap Pemda merapikan juga, disesuaikan dengan potensi-potensi aparatur gitukan, sesuai dengan profesionalnya agar tujuan kita penambahan pendapatan juga tercapai,” katanya.

Dua hal tersebut menurut H. Narca sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi, sehingga kedepan Subang tidak mengalami dan berada dalam bayang-bayang defisit lagi.

“Okelah kalau katanya alasan dengan adanya Covid, kalau misalkan ini tidak dievaluasi juga oleh Pak Bupati ini (defisit) akan terulang kembali,” katanya.

Terkahir, H. Narca menegaskan bahwa harus punishment dan reward kepada OPD yang sudah bekerja secara maksimal.

“Kalau di pusat itu ada semacam rapat, apa namanya dikasih warning kepada setiap Kepala OPD, ya untuk tahun berikutnya kalau misalkan target sekian tidak tercapai ya dikasih punishment, dan yang berhasil dikasih reward,” pungkasnya.

KBRN, Bandung: Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat, Hasbullah Rahmad menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) konsisten ingin mematahkan stigma politik transaksional dan identitas pada Pilpres 2024.

Menurut dia, PAN tidak ingin Pilpres 2024 terjebak dalam pembelahan sosial yang diakibatkan oleh kuatnya faktor figur ketimbang gagasan dalam menentukan Calon Presiden.

“Keberadaan KIB mematahkan momok politik yang selama ini berlangsung 5 tahun sekali. Pertama, kita masih terjebak figur. Prakteknya terjadi, transaksional. Nah sekarang KIB membalikan semua fakta itu dengan mengedepankan ide dan gagasan,” kata Hasbullah pada diskusi “Galang Aspirasi” GASPOL yang diselenggarakan PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate di Kapulaga Bistro, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/9/2022).

Politisi yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PAN di DPRD Jabar menjelaskan politik identitas yang terjadi sejak Pilpres 2014 ini diawali dengan muncul dua figur yang kuat dan membelah rakyat.

“KIB bersungguh-sungguh memberikan program dan gagasan tanpa terjebak pada perdebatan figur. Karena awalnya terjadi narasi identitas cebong kampret karena ada 2 figur yang kuat yang membuat faksi ke bawah, jadi kita tidak mau terjebak lagi. Mudah-mudahan keberadaan KIB menghilangkan politik identitas di Pemilu 2024. Itu satu langkah yang kita dorong,” kata politisi yang akrab dipanggil Bang Has ini.

Dikatakannya, narasi-narasi pembelahan itu harus digeser dengan konsep gagasan dan ide, bagaimana memperkuat ekonomi bangsa dengan mengedepankan produksi yang efektif.

Dalam pelaksanaan dan tindak lanjut koalisi di daerah, DPW PAN Jawa Barat, lanjut Bang Has, secara bersama-sama dengan mitra koalisinya, Golkar dan PPP telah aktif melakukan konsolidasi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.

“Di PAN sangat mendukung keberadaan KIB untuk turun di tingkat Kabupaten/Kota dan kami sudah lakukan konsolidasi pada level Kabupaten/Kota. Harapkan kami, keberadaan KIB memberikan sebuah nilai lebih dalam proses demokratisasi dalam rangka mencari calon-calon pemimpin nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan mengedepankan ide dan gagasan. Tidak lagi mengedepankan politik identitas yang membelah,”ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB. Ace Hasan Syadzilly yang turut hadir sebagai narasumber dalam acara yang digelar PWI Jawa Barat Pokja Gedung Sate ini.

Dikatakan dia, KIB ingin mengedapankan kualitas sumber daya manusia.

“Caranya adalah, politik kita harus dihentikan dari politikj identitas. Politik kita harus berbasis kepada program berbasis kepada gagasan,”ucap dia.

Ace juga mengatakan tantangan serius yang bakal dihadapi sumber daya manusia, maka pada tahun 2025 sampai 2035 Indonesia harus didorong pertumbuhan ekonominya harus 7 persen.

“Itung-itungan di DPP waktu itu, sangat mungkin kalau kita mempunyai orang yang mempunyai kemampuan dan gagasan yang teknokratik. Yang tidak lagi bicara masalah pencitraan, bicara soal gaya-gayaan cukup bermain di mediasosial lalu dia dikatakan punya kompetensi,”ucap Ace.

Partai Golkar sendiri ungkap Ace, tidak akan berbicara masalah figur calon yang bakal dimajukan dalam perhelatan demokrasi nanti.

Sementara itu Pjs Ketua DPW PPP Jabar Pepep Syaiful Hidayat menegaskan, keberadaan PPP di KIB tidak hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen.

“Kami ingin PPP bukan hanya pelengkap di KIB, tetapi bisa berperan aktif bisa menjadi kontributor yang setara dengan PAN dan Partai Golkar. PPP punya tradisi untuk menjadi pemenang. PPP punya basis yang solid hari ini sehingga kita akan memanggil kader, simpatisan, dan pemilih yang pemilu kemarin berpaling,” kata Pepep.

Ia juga mengatakan, polemik di tubuh PPP tidak menjadi halangan untuk terus mendukung KIB.

“Itu tidak merubah tujuan besar yang telah disepakti antar ketua umum,”ucapnya.

KBRN, Subang: Melalui kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan, dan Pembangunan Desa tahun 2022. Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi mengajak kepada seluruh Kades untuk mengelola anggaran dengan baik. 

Kang Akur sapaan Agus Masykur menyambut baik, terlaksananya kegiatan workshop, demi progres pembangunan yang sedang terjadi, baik dari level Pemerintah daerah, hingga sampai pemerintah desa.

“Semoga dengan kegiatan workshop ini, akan menambah wawasan bagi para kepala desa, untuk mendukung kinerjanya semakin lebih baik kedepannya. Karena posisi Desa dalam program pembangunan nasional, baik secara fisik maupun non fisik, diposisikan pada garda terdepan,” ujar Kang Akur kepada wartawan di Subang, Jumat (30/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut Kang Akur juga memaparkan, bahwa pagu dana desa Kabupaten Subang, pada tahun 2022, yang pengalokasiannya pada awal tahun untuk BLT pasca pandemi covid-19, dan di akhir tahun ini dialokasikan sebagai BLT ketahanan pangan, dampak dari kenaikan BBM.

“Untuk itu, dengan adanya workshop ini diharapkan, akan terwujud konsep kebijakan pengelolaan sumber daya keuangan, yang baik, transparan dan berkelanjutan, yang terangkum dalam manajemen keuangan desa yang efektif,” tegasnya.

Kang Akur juga menambahkan, beberapa tahun ini, pemerintah daerah begitu sulit mengelola keuangan, dampak covid-19. 

“Oleh karena itu, kita harus mengelola keuangan kita, sehingga tepat sasaran penggunaannya, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” terang Kang Akur.

Kang Akur menekankan, pemerintah desa mampu mengimplementasikan konsep yang telah diberikan, pada momentum workshop.

“Seluruh Pemerintah desa di Kabupaten Subang, harus bisa mengambil manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga diharapkan, pelaksanaan pembangunan di desa dapat berjalan lancar, sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Kang Akur juga memotivasi kepada peserta workshop, untuk terus mengupgrade pemahaman dari ahli, yang juga memberikan kontribusi demi pengelolaan anggaran tepat guna.

“Dengan workshop ini, para camat dan kades se-Kabupaten Subang, mendapatkan pengetahuan dan pencerahan, dalam penggunaan anggaran desa. Karena workshop ini, menghadirkan narasumber yang mumpuni,” tutur Kang Akur.

Workshop tersebut, dihadiri narasumber Anggota komite IV DPR RI Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, juga hadir narasumber Ir. Mustikorini Indrijatingrum selaku Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Komenko PMK, Mulyana, AK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Turut hadir pula Kepala Kantor pelayanan pembendaharaan negara Purwakarta, Asda 1, inspektur-inspektorat daerah Kabupaten Subang, kepala Dispemdes, kepala BKAD, kepala BP4D, para Camat dan para kepala desa se Kabupaten Subang.

KBRN, Tasikmalaya : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, meminta warga mewaspadai dampak curah hujan tinggi yang terjadi saat ini.

Berdasarkan informasi BMKG, curah hujan tinggi akan terjadi hingga awal tahun mendatang.

“Puncaknya di akhir tahun. Jadi sebaiknya berhati- hati,” kata Kabid Kedarurtan dan Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya Kurnia Tisna Somantri kepada RRI, Jumat (30/9/2022).

Bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tasikmalaya saat curah hujan tinggi adalah, Banjir, Longsor,  dan pergerakan tanah.

Kurnia menjelaskan potensi bencana tersebut rawan terjadi di sejumlah wilayah, terutama wilayah selatan Tasikmalaya, seperti Cibalong, Karangnunggal, Cikalong, Cipatujah, Salopa dan Batarkalong.

“Bagi warga di daerah rawan, jika terjadi curah hujan tinggi sebaiknya waspada. Jika hujan berlangsung lama lebih dari 8 jam, sebaiknya mengungsi ke tempat aman,” pungkas Kurnia.

KBRN, Bandung: Sosialisasi Tim Bidding untuk penjaringan tuan rumah Porprov XV/2026, KONI Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) KONI Jawa Barat dengan KONI kota/kabupaten se-Jabar yang dilaksanakan pada Kamis (29/09/2022) di Gedung KONI Jabar.

Setidaknya ada 7 kota /kabupaten yang mencalonkan diri menjadi kandidat tuan rumah Porprov XV/2026. Yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kota Bekasi.

Ketua Tim Bidding calon tuan rumah Porprov 2026, Gunaryo mengatakan, kota/kabupaten antusias menjadi tuan rumah karena Porprov ini bagian dari pembinaan olahraga di daerah. Porprov sendiri akan memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi ataupun penyebaran fasilitas olahraga yang berstandar selain menjadi central cabang olahraga tertentu.

“Kebijakan kemarin yang menjadi tuan rumah itu tidak satu kota/kabuapten. Karena kalau dari 27 kota/kabupaten ini satu per satu yang menjadi tuan rumah akan lama sekali kota/kabupaten yang lain untuk menjadi penyelenggara,” kata Gunaryo.

Gunaryo mengaku jika timnya sudah membuat rancangan kriteria penilaian yang harus dipenuhi calon tuan rumah jika ingin menjadi penyelenggara. Dan tuan rumah Porprov XV/2026 ini harus sudah ditentukan sebelum Porprov XIV/2022 ditutup. Karena pada saat penutupan Porprov XIV nanti di Kabupaten Ciamis, ada serah terima sevara simbolis kepada tuan rumah Porprov selanjutnya. 

“Menjadi tuan rumah tidak hanya berani menyatakan keinginan untuk menjadi penyelenggara multievent ini. Tapi nanti ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi calon tuan rumah. Tim bidding sudah membuat format penilaian. Kami juga akan melakukan visitasi ke darah yang mengajukan, ada kriteria dan persyaratan yang ditentukan.Setidaknya terdapat enam poin penilaian yang sudah ditentukan oleh Tim Bidding. Yaitu penilaian kemampuan dan potensi dari calon tuan rumah, keterangan sarana dan prasarana, keabsahan atlet, dukungan masyarakat setempat, pembinaan dan pengembangan prestasi penyelenggara, ada usulan dari KONI Provinsi dan yang paling penting adalah adanya komitmen penuh dari kepala daerah dengan diterbitkannya Perbup atau Perwalkot.”Pungkasnya.