harapanrakyat.com,- Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Jawa barat mencatat sebanyak 688 warga terjangkit DBD dan 8 orang meninggal dunia pada Januari hingga November 2022. 

Kepala Dinas Kesehatan Yoyo, didampingi Acep Jhoni Kepala Bidang P2P mengatakan, jumlah kasus DBD tersebut merupakan hasil pendataan setiap bulan yang dilaporkan  Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di kabupaten Ciamis.

“Data jumlah kasus merupakan hasil laporan pendataan ketika ada warga yang terkena DBD. Baik melalui Puskesmas maupun Rumah Sakit rujukan untuk menangani pasien Demam Berdarah seperti RSUD Ciamis,” kata Acep Jhoni kepada harapanrakyat.com, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Kadinkes Ciamis Sebut Keberadaan Asklin Ciamis Sangat Penting

Acep Jhoni menjelaskan, setiap bulan jumlah kasus naik turun sesuai daerah endemik. Misalnya kecamatan Ciamis yang memiliki kepadatan penduduk sehingga nyamuk penyebab DBD cepat berkembang dan menyebar.

Sementara itu, data kasus DBD tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 127 kasus dengan 3 orang meninggal. Februari 86 kasus, Maret 41 kasus, April 60 kasus, Mei 72 kasus satu orang meninggal, Juni 92 kasus. Lalu Juli 73 kasus dan satu meninggal, Agustus 56 kasus satu meninggal, September 44 kasus dua meninggal, Oktober 23 kasus dan November 14 kasus. Sehingga jumlahnya menjadi 688 kasus DBD sepanjang tahun 2022.

“Itu merupakan hasil pendataan kasus dengan sebaran kasus yang beragam dari setiap kecamatan. Hampir seluruh kecamatan sekarang ada kasus demam berdarah, artinya pencegahan dan penanganan harus terus kita lakukan bersama-sama,” katanya.

Upaya Penanganan Kasus DBD di Ciamis

Menurutnya, setiap ada kasus DBD, Dinas Kesehatan Ciamis langsung melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE). Hal itu agar warga Ciamis yang terjangkit DBD bisa segera ditangani dengan perawatan, baik oleh Puskesmas maupun rumah sakit.

Selanjutnya setiap Puskesmas dibagikan larvasida untuk didistribusikan ke masyarakat dengan terus mensosialisasikan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus oleh Puskesmas.

Selain itu, pihaknya juga memberikan surat edaran kewaspadaan dini DBD. Surat Edaran tersebut didistribusikan RDT DBD ke Puskesmas dan RSUD Kawali untuk deteksi dini DBD setiap hari.

“Setelah penanganan dini terus kita lakukan bersama, maka meski angka kasus masih ada, namun setidaknya penanganan dan pencegahan bisa dengan mudah kita lakukan bersama-sama. Karena itu bisa dilakukan setiap hari oleh warga masyarakat di rumah masing-masing,” pungkasnya. (ES/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Sidang lanjutan perkara dugaan penipuan dan penggelapan bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan terdakwa mantan Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Irfan Suryanagara, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Senin (12/12/2022).

Dalam sidang yang digelar tersebut, sejumlah saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan. Salah satunya ajudan mantan ketua DPRD Jabar, Panji Prawinugraha.

Kepada Majelis Hakim di muka persidangan, Panji membantah keterangan korban Stelly Gandawidjaja yang mengaku pernah menitipkan uang sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut untuk investasi dua lokasi SPBU di wilayah Cirebon dan Kabupaten Sukabumi pada Juni 2018 lalu.

Baca Juga: Viral Burung Garuda Tanpa Kepala di Bandung, Ini Kata Pemkab

Ajudan Mantan Anggota DPRD Jabar Mengaku Tak Dititipi Uang Rp 5 M

Dalam berkas dakwaan, Stelly mengaku pernah menitipkan uang itu kepada Panji yang dimasukkan ke dalam beberapa buah kardus.

“Pernah dititipkan uang Rp 5 miliar dari Stelly?” tanya anggota Majelis Hakim, Saut Erwin Hartono.

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Panji pun menjelaskan tidak pernah menerima titipan uang dari Stelly. Sebab, sebagai aparatur sipil negara (ASN), dirinya mengaku sedang menjalani cuti bersama lebaran.

“Tidak pernah. Karena pada Juni 2018 itu saya cuti bersama (Idulfitri),” kata Panji menjawab pertanyaan Majelis Hakim.

Kemudian Majelis Hakim pun menanyakan berbagai pertanyaan kepada saksi Panji yang tertuang dalam berkas dakwaan.

Menanggapi adanya perbedaan keterangan yang disampaikan saksi Stelly yang juga sebagai korban dalam kasus ini dengan kesaksian Panji, penasihat hukum terdakwa Irfan, Radhitya A. Sadiqien menilai, keterangan yang disampaikan saksi Panji ini merupakan fakta persidangan.

Saksi Panji, lanjut Radhitya, dalam fakta persidangannya menjelaskan tidak pernah menerima uang senilai Rp 5 miliar sebagaimana dituduhkan korban dalam dakwaan.

“Tadi terbuka semua bahwa tidak pernah ada titipan Rp 5 miliar di dus. Bahkan tanggal 18 Juni 2018 itu masih Idulfitri, kebetulan ASN semua cuti bersama,” kata dia.

Selain itu juga, tim kuasa hukum terdakwa juga menyoroti kesaksian Stelly dalam sidang sebelumnya.

Kesaksian Stelly dalam dakwaan kerap berubah-ubah, terutama terkait kerugian yang diderita. Kerugian semula disebutkan sebesar Rp 58 miliar, namun berubah menjadi Rp 77 miliar.

Kesaksian Korban Disorot

Selain itu juga, tim kuasa hukum menyoroti kesaksian Stelly yang mengaku memberikan aliran dana kepada sejumlah politisi menjelang kampanye termasuk kepada kliennya.

“Bahwa apa yang dilaporkan dan dimasukkan ke dalam dakwaan itu tidak benar. Majelis sedang memeriksa itu keterkaitan keterangan satu dengan yang lainnya. Dua kali sidang ini kita bisa sampaikan bahwa banyak bohongnya,” ucapnya.

Dalam sidang sebelumnya, kepada Majelis Hakim Stelly juga sempat menuturkan pernah dimintai sejumlah uang oleh Irfan Suryanagara untuk membantu kampanye sejumlah politisi.

Seperti Deddy Mizwar-Deddy Mulyadi (pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018). Lalu untuk kampanye Cellica Nurrachdiana (pilkada Karawang 2020), dan Nashrudin Azis pada 2018 saat pilkada Kota Cirebon. Namun, hal itu pun langsung dibantah Irfan.

“Bahkan tidak pernah ada di BAP 1 juga yang menyatakan ada aliran dana kepada para politisi ini. Jadi menurut kita, itu adalah pernyataan yang dibuat-buat (Stelly),” ungkap tim kuasa hukum Irfan lainnya, Rendra T Putra. (Rendra/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Dinas Perhubungan Kota Banjar, Jawa Barat, masih melakukan proses pemasangan Area Traffic Control Sistem (ATCS) untuk pemantauan arus lalu lintas.

Rencananya, pengerjaan ATCS tersebut akan rampung pada akhir bulan Desember ini dan bisa difungsikan untuk pemantauan arus lalu lintas saat Natal dan tahun baru 2023.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar, Asep Sutarno mengatakan, saat ini pengerjaanya sudah mencapai 70 persen lebih.

“Saat ini (ATCS) masih proses pengerjaan, mudah-mudahan bisa secepatnya selesai. Yang kita harapkan di akhir tahun ini bisa digunakan,” kata Asep Sutarno kepada harapanrakyat.com, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Jembatan Parungsari Diperbaiki, Dishub Kota Banjar Buka Tutup Lalin

Asep menjelaskan, fungsi ATCS tersebut untuk memantau aktivitas pengendara di jalan raya. Nantinya aktivitas pengendara akan terlihat langsung oleh petugas di ruang operator.

“Selain untuk memantau kepadatan arus lalu lintas, ATCS juga bisa memberikan imbauan kepada para pengguna jalan yang melanggar seperti tidak menggunakan helm. Itu nanti ada operator khusus,” jelasnya.

Menurutnya, ada 4 titik lokasi persimpangan yang sudah dipasang kamera. Diantaranya, simpang 3 Jembar, simpang 4 Alun-alun, simpang 3 Gardu, dan simpang 4 Tanjungsukur.

“Untuk APILL nya juga sudah diganti, jadi nanti bisa dioperasikan oleh operator dari sini untuk mengatur arus lalu lintas,” paparnya.

Lanjut Asep, selain kamera ATCS ada juga kamera CCTV yang berfungsi hanya untuk memantau kondisi arus lalu lintas saja.

“Kemudian di setiap persimpangan akan dipasang 16 unit kamera pantau, itu di luar kamera ATCS dan APILL Smart,” imbuhnya.

Sementara itu, Asep menambahkan, anggaran pengadaan Area Traffic Control Sistem itu bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) sebesar Rp 30 miliar dan Rp 3,6 miliar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Kepala Desa (Kades) aktif di Garut berinisial K, digelandang tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Garut, Senin (12/12/2022) petang.

Ia dicokok Kejaksaan setelah penyidik menemukan bukti kuat atas dugaan korupsi Dana Desa. Kerugian Negara akibat perbuatan pelaku nyaris di angka Rp 500 juta.

K, Kades aktif Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Garut. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan merugikan negara ratusan juta rupiah.

Baca Juga: Mitos Leuwi Tepungan di Kabupaten Garut, Dipercaya Permudah Urusan Jodoh

Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Neva Sari Susanti mengatakan, K ditetapkan tersangka dan langsung ditahan.

“Setelah kami tetapkan sebagai tersangka, kami langsung lakukan penahanan,” katanya.

Neva menjelaskan, penyelidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan tersangka dimulai sejak Agustus 2022. K diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa sejak Agustus 2021 hingga Desember 2021 dan menyebabkan kerugian negara Rp 493 juta.

“Dana desa itu dia gunakan oleh kepala desa ini, untuk membeli misalnya ambulans seharga Rp 200 juta. Itu dilaksanakan setelah lewat masa tahun anggaran berjalan di 2021 itu, jadi sudah lewat waktu,” jelasnya. 

Selain itu, K juga diketahui melakukan pembangunan kawasan wisata khusus desa dengan menganggarkan untuk pembangunannya Rp 263 juta. 

“Hanya 40 persen saja, Sampai sekarang tidak bisa digunakan karena masih mangkrak,” tutup Neva.

Tersangka dijerat  Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah tahun 2020-2021 dan Pasal 3, ancaman hukuman 4 tahun penjara, dan denda Rp 50 juta. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Dalam rangka menjaring atlet berprestasi, SMPN 6 Ciamis menggelar turnamen Bola Voli Cup antar SD dan MI di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (12/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut juga turut hadir Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra sekaligus membuka secara langsung turnamen bola voli.

Ketua Panitia Pelaksana, Tedi mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menjaring atlet-atlet yang potensial untuk nantinya bisa dibina agar menjadi atlet bola voli profesional di Kabupaten Ciamis.

“Kegiatan ini juga untuk menumbuhkan kreatifitas untuk bola voli. Sehingga cabor ini bisa diminati dan menjadi populer di kalangan para siswa,” katanya.

Baca Juga: Tabrakan 2 Motor vs Bus di Ciamis, 3 Orang Meninggal Dunia

Tedi berharap bola voli bisa menjadi ciri khas SMPN 6 Ciamis di Korwil Ciamis.

“Ada 25 peserta dari SD dan MI di Kecamatan Ciamis, mudah-mudahan para peserta bisa menjunjung tinggi sportivitas,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh SMPN 6 Ciamis ini dengan menggelar turnamen bola voli antar SD dan MI se-Kecamatan Ciamis.

“Selain untuk promosi sekolah, kegiatan ini juga saya harap untuk menanamkan sejak dini terkait sportifitas kepada para peserta,” ucapnya.

Menurut Yana, dengan diselenggarakannya turnamen ini, pihaknya harap bisa menjadi sekolah percontohan tentang olahraga bola voli bagi sekolah lainnya.

“Mudah-mudahan saja, dengan adanya kegiatan ini SMPN 6 Ciamis bisa jadi percontohan bagi sekolah lainnya,” tuturnya.

Sekretaris Komite SMPN 6 Ciamis, Dedi Unay menambahkan, turnamen bola voli antar SD dan MI memang rutin digelar setiap tahun. Namun, Karena pada tahun kemarin Pandemi jadinya tidak bisa dilaksanakan.

“Baru kali ini digelar lagi, karena kemarin Pandemi, alhamdulilah pesertanya banyak. Untuk pesertanya sendiri dari sekolah SD dan MI di Kecamatan Ciamis,” pungkasnya. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan buka tutup arus lalu lintas dari arah Parungsari menuju Alun-alun dan sebaliknya. Hal tersebut dilakukan mengingat Jembatan Parungsari sedang diperbaiki lantaran berlubang pada bagian tengah.

Kepala Dishub Kota Banjar, Asep Sutarno mengatakan, sebelumnya kondisi jalan jembatan itu berlubang hingga terlihat ke bawah.

“Untuk pengaturan arus lalu lintas di Parungsari sudah kita siapkan dengan sistem buka tutup. Tadi juga sudah dikoordinasikan dengan Satlantas Polres Banjar,” kata Asep Sutarno kepada harapanrakyat.com, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Jembatan Parungsari Banjar Segera Diperbaiki, Masyarakat Minta Akses Alternatif

Menurutnya, pengaturan arus lalu lintas tersebut hanya dilakukan selama satu hari, mengingat jalan jembatan itu sedang diperbaiki.

“Malam ini dikerjakan dan besok pagi bisa dilalui kembali dengan normal, karena informasi tadi dari tim yang mengerjakannya itu memakai zat pengeras jadi bisa cepat,” terangnya.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat berkendara dan mematuhi pengaturan buka tutup arus lalu lintas tersebut.

“Para pengendara diimbau untuk berhati-hati, dan mematuhi pengaturan buka tutup arus lalu lintas ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, jalan berlubang itu terlihat menganga di bagian tengah sehingga dapat membahayakan pengguna jalan jika tidak secepatnya diperbaiki. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Dusun Lembur Sawah di Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dijuluki sebagai Kampung Domba. Alasannya, mayoritas warganya memelihara domba.

Hudli, salah seorang warga membenarkan hampir semua warga Dusun Lembur Sawah memelihara domba. Maka tak heran jika dusun ini dikenal dengan kampung domba.

“Hampir semua warga memiliki dan memelihara domba. Anak- anak, orang tua, laki-laki maupun perempuan sudah terbiasa dan sudah membudaya mencari rumput untuk pakan domba,” katanya, Senin (12/12/2022).

Bukan tanpa alasan warga banyak yang memelihara domba. Hampir setiap penjuru terdapat rumput untuk pakan ternak domba. Mereka memelihara rumput untuk pakan domba pada area perkebunan karet milik PTPN.

“Gampang mencari pakan, karena lokasi Dusun Lembur Sawah berdampingan dengan perkebunan karet,” katanya.

Sementara Pegiat lingkungan Desa Karangkamiri Anton Rahanto mengatakan pihaknya bersama warga sedang melakukan penataan dan pemetaan. Supaya Kampung Domba Dusun Lembur Sawah ini lebih menarik.

Baca Juga: Kampung Amsterdam Garut, Lokasi Wisata yang Cocok untuk Berlibur

“Jika kandang- kanda domba warga sudah berada dalam satu blok dan tertata dengan rapi maka akan lebih menarik. Harapannya akan menjadi tempat wisata edukasi,” katanya.

Anton menyebut penataan kandang domba tersebut, pihaknya memakai lahan milik desa.

“Masyarakat kampung ini sudah paham bagaimana cara memelihara domba yang baik dan benar. Kotoran dombanya juga mereka manfaatkan untuk pupuk. Jadi tidak ada kendala dalam melaksanakan program ini, terlebih masyarakat sudah merasakan untungnya memelihara domba,” pungkasnya. (Enceng/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Anggota Komisi A DPRD Ciamis menyoroti seleksi terbuka Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Galuh oleh Pemkab Ciamis. Seleksi tersebut untuk mengisi jabatan direksi dan dewan pengawas BPR Galuh.

Oih mengatakan Pemkab Ciamis saat ini tengah membuka seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan pada Perumda BPR Galuh. Ia pun mendorong Pemkab Ciamis untuk lebih selektif dalam mengisi kekosongan tersebut.

“Harus benar-benar selektif dalam melakukan perekrutan bagi calon anggota direksi maupun dewan pengawas BPR Galuh. Pelaksanaannya harus benar-benar profesional, tujuannya untuk kemajuan Perumda itu sendiri,” ungkap Oih Burhanudin, Senin (12/12/2022).

Oih mengingatkan Pemkab Ciamis harus lebih ketat lagi dalam melakukan seleksi dalam mengisi kekosongan tersebut. Jangan sampai kondisi yang terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Cidolog terjadi pada BPR Galuh.

“Terjadi kerugian besar pada LKM Cidolog Ciamis. Ini harus benar- benar menjadi cerminan bagi Badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya,” terang Oih.

Oih pun menyoroti adanya dewan pengawas internal BPR Galuh yang saat ini sudah tak lagi sebagai ASN Pemkab Ciamis. Sehingga Oih menilai pengawasan tidak akan berjalan optimal.

Baca Juga: Pemkab Ciamis Buka Seleksi Calon Direksi dan Pengawas Perumda BPR Galuh

“Menurut Permendagri Nomor 37 tahun 2018 sesuai pasal 6 huruf (e) isinya yaitu dewan pengawas atau komisaris harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas,” ungkapnya.

Untuk itu, Oih pun meminta Pemkab Ciamis untuk mengevaluasi kinerja dewan pengawas internal tersebut. Mengingat saat ini yang bersangkutan sudah menjadi ASN Pemerintah Pusat dan tidak bertugas lagi di Ciamis.

Tanggapan Pemkab Ciamis Soal Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas BPR Galuh

Asisten Daerah II Bidang Perekonomian Setda Ciamis Aef Saefuloh membenarkan hal tersebut. Pemkab Ciamis saat ini sedang melaksanakan seleksi terbuka calon direksi dan dewan pengawas Perumda BPR Galuh Ciamis.

“Tahapan pelaksanaan kita selenggarakan secara terbuka bagi masyarakat umum dan kami laksanakan secara profesional,” katanya.

Pengumuman pembukaan seleksi mulai 7 September 2022. Tahapannya yaitu kelengkapan administrasi kemudian Uji Kepatutan dan kelayakan (UKK) dengan menggandeng akademisi.

“Setelah pelaksanaan UKK nantinya para pendaftar akan melaksanakan seleksi lanjutan bersama OJK. Mengingat perumda ini merupakan lembaga keuangan,” terangnya.

Aep mengatakan seleksi anggota direksi dan dewan pengawas BPR Galuh ini berpedoman terhadap perundang-undangan dan ketentuan berlaku.

“Siapa pun yang nanti lolos dalam seleksi harus fokus dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya,” harapnya.

Aef pun menegaskan pihaknya saat ini melakukan evaluasi terhadap dewan pengawas internal yang kini tak lagi bertugas sebagai ASN Ciamis.

“Sekarang kami melakukan evaluasi dan kebijakan pemberhentian atau lanjutnya ASN tersebut sebagai dewan pengawas kita kembali lagi kepada aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Fahmi/R9/HR-Online)

harapanrakyat.com,- TK Nurussalam di Dusun Cieurihkaler, Desa Cieurih, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Jawa Barat, butuh bantuan penambahan ruang kelas baru. Pasalnya, satu ruang kelas yang ada saat ini kondisinya sempit sehingga mengakibatkan siswa berdesakan.

Apandi, Kepala TK Nurussalam mengatakan sesuai dengan Dapodik, siswa berjumlah 33 orang. Sedangkan ruang kelas hanya memiliki satu ruangan dengan jumlah siswa tersebut.

“Ruang kelasnya hanya satu maka otomatis berdesak desakan. Kasihan anak-anak saat belajar harus berdesakan,” ujar Apandi, Senin (12/12/2022).

Meski berdesakan, Apandi menyebut proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Namun pihaknya berharap agar Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui instansi terkait dapat memberikan bantuan untuk pembangunan ruang kelas baru.

Baca Juga: Anak Rewel, Orang Tua Siswa TK di Ciamis Tolak Penjual Mainan

Menurut Apandi, idealnya untuk satu rombongan belajar berjumlah 20 orang. Sehingga dengan jumlah 33 siswa, TK Nurussalam masih memerlukan penambahan satu ruang kelas baru. Supaya anak-anak tidak lagi berdesakan saat belajar.

Apandi menjelaskan lokasi atau tanah milik TK Nurussalam secara keseluruhan seluas 42 bata dan masih memiliki lahan kosong. Sehingga apabila ada anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru, tidak perlu lagi memikirkan soal ketersediaan lahan.

“Semoga saja Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui instansi terkait dapat mengakomodir apa yang TK Nurussalam harapkan untuk memiliki ruang kelas baru. Agar pada pelaksanaan pembelajaran tidak berdesakan,” pungkasnya.(Edji/R9/HR-Online/Editor-Dadang).

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sudah melepas lambang Burung Garuda yang rusak di papan nama sekitar area komplek Kantor Bupati Bandung.

Namun sayangnya, tindakan dari instansi terkait Pemkab Bandung tersebut, setelah menyusul viralnya unggahan kondisi Lambang Negara Indonesia yang rusak tersebut.

Warga pun menyayangkan kurang sigapnya instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana. Khususnya di area Komplek Pemkab Bandung.

Baca Juga: Inilah Sosok Pelaku Bom Astana Anyar Bandung, Eks Napi Terorisme

Seperti halnya diungkapkan seorang warga Soreang, Ahmad Zaelani (38). Ia mengatakan, seharusnya instansi terkait yang mengurusi penataan tersebut bergerak cepat memperbaiki sarana atau prasarana pemerintah yang rusak.

“Seharusnya sebelum ramai diperbincangkan di media sosial, dinas terkait itu sudah inisiatif memperbaiki infrastruktur yang rusak,” katanya kepada harapanrakyat.com, Senin (12/12/2022).

“Jangan sampai setelah ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi viral, dinas baru turun tangan,” tukas Ahmad.

Sama halnya diungkapkan Farhanudin (48), warga Soreang lainnya. Kepada HR Online, ia mengaku tidak habis pikir dengan kurangnya inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki rusaknya lambang negara Burung Garuda tersebut.

Terlebih, kata Farhanudin, kerusakan terjadi di komplek Perkantoran Bupati Bandung.

“Kok bisa-bisanya ada lambang negara yang rusak dibiarkan, sampai kepala dan sayapnya tidak utuh lagi. Padahal, saya melihat pondasi bagian samping plang nama tersebut tampaknya catnya masih baru,” tutur Farhan.

Disperkimtan Kabupaten Bandung Tanggapi Lambang Burung Garuda Rusak

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Wahyudin, membenarkan bahwa adanya kerusakan lambang negara Indonesia yang tertera di plang Kantor Bupati Bandung.

Ia mengungkapkan, bukan hanya Burung Garuda saja, namun rusaknya prasarana dan sarana lainnya yang ada di komplek Kantor Bupati Bandung memang sering terjadi.

“Lambang Negara Burung Garuda maupun huruf-huruf yang ada pada bagian prasasti tersebut sering mengalami kerusakan. Kerusakan itu karena mungkin oleh ulah tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Wahyudin, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: UMP Jabar 2023 Diterapkan Sesuai Struktur Skala Upah

Selain itu, sambung Wahyudin, kerusakan tersebut juga bisa terjadi karena faktor lainnya. Seperti faktor alam yang tiba-tiba terjadi dan di luar dugaan.

“Atau bisa juga penyebab lainnya yang membuat lambang Burung Garuda menjadi rusak,” tuturnya.

Sebelumnya, warganet di media sosial Twitter ramai memperbincangkan mengenai rusaknya lambang negara Indonesia.

Sementara dalam unggahan oleh akun @AkuTikaFaya tersebut, terlihat kondisi Burung Garuda tanpa sayap dan kepala.

Unggahan Lambang Negara Burung Garuda yang rusak tersebut pun lantas menuai berbagai komentar dari warganet. (Ecep/R5/HR-Online/Editor-Adi)