harapanrakyat.com,- Jumlah penduduk kategori miskin Kota Banjar, Jawa Barat, tercatat 12.730 jiwa atau 6,73 persen dari jumlah penduduk menurut data BPS 2022. Lalu apa kabarnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang bantuan hukum untuk warga tidak mampu?

Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar Bambang Prayogi mengatakan Raperda tersebut tidak masuk dalam Propemperda tahun 2023. Sebab sudah masuk program legislasi tahun 2022 dan sudah pembahasan.

Raperda tersebut saat ini tinggal pengajuan ke provinsi oleh DPRD. Selanjutnya proses finalisasi dan penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Untuk raperda tersebut sudah pembahasan dan sedang dalam tahap finalisasi. Awal tahun 2023 kita target bisa tetapkan,” kata Bambang, Senin (13/12/2022).

Dalam Raperda tersebut nantinya akan mengatur bantuan hukum bagi masyarakat yang kategori warga tidak mampu ketika mereka memiliki permasalahan hukum.

Baca Juga: 12 Ribu Penduduk Kota Banjar Hidup di Bawah Garis Kemiskinan, Mahasiswa: Harus Ada Kebijakan Strategis

Bantuan hukum tersebut baik terjadi di Banjar maupun maupun di luar daerah. Hal penting warga tersebut secara administratif merupakan warga Banjar dan tidak mampu.

Standarisasi masyarakat tidak mampu yang akan mendapat bantuan hukum tersebut, diatur juga melalui perwal dengan rumusan dari OPD terkait.

“Pada intinya raperda itu untuk membantu warga Banjar yang memiliki masalah hukum. Namun mereka tidak mampu sehingga harus mendapat bantuan dari pemerintah daerah,” katanya.

“Lebih jelasnya juga akan diatur melalui Perwal. Sekarang Raperda bantuan hukum warga tidak mampu ini masih dalam proses pengajuan ke provinsi untuk finalisasi,” ujarnya. (Muhlisin/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Tiga bakal calon telah mengembalikan berkas formulir bakal calon ketua DPD KNPI Ciamis kepada panitia pelaksana Musda ke XV tahun 2022, di Gedung KNPI Ciamis, Selasa (13/12/2022).

Ketiga bakal calon ketua tersebut yakni, Haris Hendriana, Sekretaris PC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Ciamis, kemudian Uus Rusdiana yang juga merupakan anggota DPRD Ciamis dan terakhir Dede Hilman.

Ketua OC Musda KNPI Ciamis, Muhammad M Husain K mengatakan tahapan pengambilan formulir dari tanggal 9-11 Desember 2022. Dari tahapan ini ada 4 orang bakal calon yang telah mengambil berkas.

“Saat tahapan pengembalian, ada sebanyak 3 orang bakal calon yang telah mengembalikan berkas kepada kami. Yakni Uus Rusdiana dan Haris Hendriana serta Dede Hilman,” katanya.

Menurutnya, ada 1 kandidat yang belum melakukan pengembalian berkas yakni Hernawan.

“Apabila pada hari terakhir ini kalau tidak ada pengembalian, kami anggap gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya,” tuturnya.

Baca Juga: Verifikasi OKP dan PK pada Musda XV DPD KNPI Ciamis Diperpanjang

Ketua SC Musda KNPI Ciamis Dani Alinurdin menambahkan setelah tahapan pengembalian berkas selanjutnya pelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon.

“Kemudian verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi. Jadi masih ada tahapan selanjutnya, itu baru bakal calon belum ditetapkan sebagai calon ketua,” ucapnya.

Untuk penetapan calon ketua KNPI Ciamis pada tanggal 21 Desember 2022. Apabila semua administrasi sudah memenuhi syarat sebagai calon ketua.

“Jadi masih ada tahapan lagi, jika sedang tahapan verifikasi kemudian ada kekurangan data atau belum lengkap bisa juga melengkapinya,” terangnya.

Dani menambahkan, semua yang saat ini telah mengembalikan berkas yakni Uus Rusdiana dan Haris Hendriana serta Dede Hilman itu telah mempunyai rekomendasi dari OKP dan juga PK. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

Harapanrakyat.com,- 12 ribu penduduk Kota Banjar, Jawa Barat masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut terbilang tinggi berhubung jumah penduduk Kota Banjar yang relatif sedikit.

Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kota Banjar yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 12.730 jiwa.

Ketua Cabang PMII Kota Banjar, Awal Muzakki AlKautsar mengatakan, pemerintah kota harus melakukan langkah konkret.

Salah satunya dengan mengambil kebijakan strategis untuk terus mengurangi dan menuntaskan jumlah penduduk kategori miskin.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat penting meskipun presentasi dan angka penduduk miskin mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya.

Sebab, angka 12 ribu penduduk miskin di Kota Banjar masih tinggi jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk yang cukup sedikit, yaitu 200 ribu lebih.

“Sebetulnya meski menurut perhitungan BPS persentasenya turun, tapi jika melihat jumlah penduduk yang relatif sedikit, angka kemiskinan tersebut jadi cukup besar,” kata Awal kepada HR Online, Selasa (13/12/2022).

Baca Berita : PMII Kritik DPRD Banjar tak Libatkan Publik dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja

Oleh sebab itu, Awal melanjutkan, pemerintah harus membuat satu formulasi untuk menanggulangi problem kemiskinan tersebut.

Misalnya, dengan membuat program pemberdayaan masyarakat berbasis skill. Sehingga masyarakat bisa mandiri dan perekonomiannya meningkat.

Dampaknya, ketika ekonominya meningkat kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dan kesejahteraannya pun bisa meningkat.

“Pemerintah kota harus membuat kebijakan dan satu formulasi untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut supaya bisa terus menurun. Bila perlu membuat perda untuk menindaklanjuti,” ujar Awal.

12 Ribu Penduduk Miskin Kota Banjar Tercover Program Bantuan

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Suryamah mengatakan, terkait apakah 12.730 penduduk miskin hasil data BPS tersebut masuk dalam program bantuan sosial, perlu singkronisasi data untuk memastikannya.

Meski begitu, karena jumlah penduduk miskin dari BPS tersebut termasuk kategori penduduk miskin akut sehingga menurutnya sudah tercover dalam berbagai program bantuan dari pemerintah.

Program bantuan sosial tersebut seperti program BPNT, PKH dan bantuan sosial lainnya yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Adapun jumlah penduduk tidak mampu yang tercover dalam program bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 17. 653 jiwa atau penerima manfaat.

Baca Juga : Angka Kemiskinan Pangandaran Naik Jadi 39.070 Jiwa

“Untuk data 12 ribu penduduk Kota Banjar dari BPS itu, kita harus lihat dulu seperti apa,” kata Suryamah usai acara Sosialisasi BLT dana DBHCT tahun 2022 di Gor Kelurahan Purwaharja

“Kalau kami harus dipadupadankan dulu datanya, tapi kalau penduduk miskin insyaallah sudah tercover,” lanjutnya.

Adapun berkaitan dengan pemberdayaan, menurutnya upaya itu harus melalui lintas sektor sesuai kewenangan OPD yang membidangi.

“Dari Dinas Sosial hanya memberikan bantuan. Untuk pemberdayaan itu tergantung leading sektornya,” jelasnya.

Sebab, perihal pemberdayaan 12 ribu penduduk miskin di Kota Banjar, setiap OPD memiliki kewenangan berbeda-beda, “sesuai dengan kewenangan masing-masing.” Pungkasnya. (Muhlisin/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

Harapanrakyat.com,- Upaya menangkal hoaks di medsos, Asosiasi Tour dan Travel DPC ASITA Kabupaten Pangandaran menggelar Dialog Interaktif bersama stakeholder kepariwisataan di Arnawa Hotel Pangandaran, Selasa (13/12/2022).

Hal itu dilakukan seiring masifnya tayangan video hoaks pasca bencana alam Cianjur yang beredar di media sosial.

Untuk menangkal berita-berita hoaks di medsos tersebut, Asosiasi Tour dan Travel DPC ASITA juga bekerjasama dengan Dit Intelkam Polda Jabar dan para pegiat wisata.

Berbagai stakeholder pun turut menghadiri forum dialog tersebut, antara lain Ketua DPRD, Kapolres serta Kadis Pariwisata dan Budaya Kabupaten Pangandaran.

Baca Juga : Dinas Pariwisata Pangandaran Bakar Puluhan Ribu Tiket Objek Wisata, Ini Alasannya!

Kemudian hadir juga Ketua PHRI, Ketua HPI, Polsek Pangandaran, serta perwakilan pegiat wisata lainnya.

Ketua ASITA Kabupaten Pangandaran Adrianus Saputro mengatakan, dalam dialog interaktif tersebut pihaknya membahas perkembangan digitalisasi bidang pariwisata.

“Dialog interaktif ini bertujuan menciptakan kesepahaman dengan para pelaku usaha wisata, bagaimana teknik dan cara menangkal berita hoaks,” katanya.

Upaya Menangkal Hoaks di Medsos dengan Akun Legal

Lebih lanjut Adrian menambahkan, dari pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah atau akun yang terstruktur dan legal.

Hal ini bertujuan untuk melawan berita hoaks terkait adanya bencana dan berbagai informasi bohong lainnya seputar Pangandaran.

“Beritanya tayang berulang-ulang sehingga berdampak pada tingkat kunjungan wisata, mudah-mudahan kita bisa menangkal hoaks yang beredar di medsos itu,”pungkas Adrian.

Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, beredarnya berita-berita bohong itu sangat berdampak pada kunjungan wisata.

“Banyak calon pengunjung yang membatalkan rencana kunjungannya ke Pangandaran, kan jelas sangat merugikan,” katanya.

Kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengapresiasi kepedulian para pelaku usaha wisata dalam menyatukan persepsi dan menggandeng Dit Intelkam Polda Jabar.

“Ini upaya yang luar biasa, bersama-sama menangkal tayangan berita Hoaks di media sosial,” ungkapnya.

Selain itu, Asep Noordin juga mendorong agar Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Pangandaran segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Hal itu bertujuan untuk membantu promosi serta menangkal berita hoaks di medsos seputar pariwisata Pangandaran.”Perda sudah ada, Dinas Pariwisata tinggal mengusulkan pembuatan Perbupnya,” pungkas Asep Noordin. (Madlani/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- Sebuah mortir ditemukan warga Tasikmalaya, Jawa Barat, saat sedang mencangkul sawah di Kampung Pangligaran, Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Penemuan mortir di sawah pada Selasa (13/12/2022) sore itu membuat geger warga setempat. Warga yang pertama kali menemukan mortir tersebut awalnya mengira botol minuman kratingedeng karena terbungkus kresek. Bahkan sempat melemparnya ke arko (tempat pengangkut pasir).

“Saya sedang mencangkul sawah karena mau panen. Saat sedang mencangkul ada itu (mortir) terbungkus kresek. Awalnya saya tidak tahu kalau dalam kresek itu mortir,” terang Suherman, warga yang pertama kali menemukan mortir di sawah.

Sementara itu, Kapolsek Rajapolah, AKP Iwan Sujarwo, membenarkan adanya sebuah mortir yang ditemukan warga.

Baca Juga: Lansia Ngaku Imam Mahdi di Karawang Jadi Buronan, Alamatnya Palsu

“Awalnya kami menerima laporan dari salah seorang warga bernama Suherman. Kemudian bersama anggota mengecek ke lokasi, dan benar dugaan itu adalah mortir sisa-sisa jaman dulu,” katanya.

Lanjut Iwan, sebuah mortir yang Suherman temukan itu awalnya kena cangkul saat sedang mencangkul sawah. Warga tersebut mengira itu adalah botol bekas kratingedeng, lalu memperlihatkan temuannya itu kepada putranya.

Karena bentuknya aneh, Suherman pun kemudian melaporkan temuannya tersebut ke Polsek Rajapolah.

Iwan menyebutkan, mortir yang Suherman temukan satu biji. Ukurannya sekitar 15 centimeter. Pihaknya sudah komunikasikan dengan Jibom Sat Brimob Polda Jabar. Rencananya petugas dari Jibom akan mengevakuasinya..

“Kita dari Polsek Rajapolah dan Polres Tasikmalaya Kota mengamankan TKP, sambil mengamankan barang tersebut menggunakan ban untuk pelindung,” kata Iwan.

Selain itu, pihaknya juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi ditemukannya sebuah mortir. Tujuannya agar warga tidak mendekat ke area tersebut. (Apip/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Operasi Pasar Murah (OPM) digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (13/12/2022).

Tujuan digelarnya OPM untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Serta sebagai upaya dalam penanganan dampak inflasi menjelang Natal dan tahun baru 2023.

“Operasi Pasar Murah ini untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan sembako bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, di daerah yang menjadi tempat pelaksanaan OPM ini,” kata Kepala DKUKMP Ciamis, Asep Khalid Fajari kepada harapanrakyat.com, Selasa (13/12/2022).

Ia menyebutkan, untuk lokasi sasaran pelaksanaan pasar murah yaitu di delapan kecamatan dengan kondisi terdampak kenaikan harga BBM. Terutama sektor transportasi, perdagangan dan buruh tani. Sehingga bisa meringankan kebutuhan bahan pokok.

Delapan kecamatan itu meliputi Kecamatan Panjalu, Cipaku, Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti, Tambaksari, Cidolog, dan Kecamatan Lakbok. Dari delapan kecamatan itu mencakup 72 desa.

Baca Juga: Harga Telur dan Daging Ayam di Pasar Manis Ciamis Mulai Naik

Operasi Pasar Murah di Ciamis Jelang Nataru

Sedangkan, jumlah warga dari setiap kecamatannya yaitu, Kecamatan Panjalu sebanyak 2056 orang, Cikoneng 2358 orang, Cipaku 3406 orang.

Kemudian, Lakbok 2620 orang, Sindangkasih 2358 orang, Cihaurbeuti 2882 orang, Tambaksari 1572 orang, dan Kecamatan Cidolog 1572 orang. Jumlah totalnya mencapai 18.932 orang.

“Jenis komoditas yang disubsidi dalam operasi pasar murah ini berupa beras premium 5 kilogram, 1 liter minyak goreng kemasan. Lalu, 1 kilogram tepung terigu dan 1 kilogram gula pasir yang bisa masyarakat bali dengan harga Rp 56.625,” papar Asep Khalid.

Pihaknya berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu warga masyarakat. Karena memang saat ini membutuhkan sembako dengan harga terjangkau guna memenuhi kebutuhan sehari-hari menjelang Nataru.

Sebab biasanya harga komoditi di pasaran mengalami kenaikan. Sehingga kenaikan tersebut selalu terjadi setiap tahunnya.

“Namun, kami juga terus melakukan pemantauan harga dan stok barang. Jadi, meski ada kenaikan harga, namun kebutuhan bahan pokok masih tersedia untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Ciamis tahun 2022 ini,” pungkas Asep Khalid. (Es/R3/HR-Online-Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Mencegah terjadinya kejahatan jalanan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, memasang closed circuit television (CCTV) di sejumlah titik di Kota Bandung.

Sejumlah titik strategis menjadi sasaran pemasangan 60 unit CCTV. Di antaranya di sejumlah titik yang menjadi titik rawan terjadinya kriminalitas maupun kejahatan lainnya.

Selain Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengelola, CCTV itu juga nantinya terintegrasi dengan Command Center Kota Bandung.

Kadishub Kota Bandung, Dadang Darmawan mengatakan, pihaknya sudah mengelola 300 CCTV di sejumlah titik dan persimpangan di Kota Bandung.

Baca Juga : Banjir di Sejumlah Titik, DPRD Kota Bandung Sebut Drainase Sudah Tidak Layak

“Untuk pemasangan CCTV, di titik-titik yang strategis. Selain itu juga ada di sejumlah tempat yang sering terjadi kecelakaan maupun kejahatan,” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (13/12/2022).

Menurutnya, pemasangan CCTV itu disesuaikan dengan titik persimpangan yang ada. Misalnya di ruas Simpang Lima, lanjut Dadang, pihaknya akan memasang lima unit CCTV.

“Misalnya di Simpang Lima, kemudian di Simpang Jamika. Tahun ini pemasangan ada pemasangan 60 CCTV. Kami yang mengelola CCTV itu langsung,” katanya.

“Selain memasang CCTV tambahan, kami Juga akan menambah lampu penerangan jalannya,” ucap Kadishub Kota Bandung itu.

CCTV Bisa Awasi Seluruh Aktivitas Lalu lintas

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menuturkan, penambahan CCTV tersebut bertujuan mencegah tindak kejahatan dan kriminal.

Ia mencontohkan seperti di Melbourne Australia, CCTV bisa mengawasi seluruh aktivitas lalu lintas hingga jarak 1 kilometer.

Baca Juga : Banjir Luapan Sungai Citarum Kembali Terjang Dayeuhkolot Bandung

Melalui CCTV itu, lanjut Sekda, petugas bisa melihat hal yang akan terjadi dan langsung menginformasikan kepada pihak berwenang sesuai dengan tupoksinya.

“Kita lihat di Melbourne itu luar biasa CCTV-nya, dan semua aktivitas di jalur apapun itu terkontrol untuk melihat potensi gangguan keamanan atau potensi kecelakaan,” ucapnya.

Ema berharap fasilitas seperti itu bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Kota Bandung ke depannya.

“Kita punya mimpi seperti itu, kenapa tidak kita lakukan pemasangan CCTV secara bertahap dan mendukung itu,” ucap Ema Sumarna. (Rio/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Uji publik rancangan penataan dapil (daerah pemilihan) dan alokasi kursi anggota DPRD untuk Pemilu 2024, dilakukan KPU Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (13/12/2022).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor KPU Kota Banjar, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, unsur kewilayahan, dan yang lainnya.

Ketua KPU Kota Banjar, Dani Danial Mukhlis mengatakan, saat ini pihaknya memiliki dua rancangan untuk penataan dapil dan alokasi kursi anggota dewan.

“Secara manual sebetulnya ada tiga rancangan. Namun, ketika simulasi di sistem yang diterima hanya dua,” katanya.

Danial menjelaskan, rancangan yang pihaknya gunakan saat ini adalah dapil eksisting, yang mana ada 3 dapil dengan masing-masing alokasi kursi untuk dapil 1 Banjar dan Purwaharja sebanyak 12 kursi. Kemudian, dapil 2 Pataruman 9 kursi, dan dapil 3 Langensari 9 kursi.

Baca Juga: 221 Peserta Ikuti Tes CAT PPK di Kota Banjar, KPU Ambil 60 Peserta Nilai Tertinggi

“Rancangan kedua itu Purwaharja 3 kursi, Banjar 9 kursi, Pataruman 9 kursi, dan Langensari 9 kursi. Rancangan ketiga kita secara manual membuat 6 dapil, tapi rancangan ketiga ini agak berat,” jelasnya.

Setelah rancangan tersebut selesai, nantinya akan pihaknya serahkan kepada KPU RI untuk dipilih dan disahkan.

“Jadi tahapannya sekarang kita merancang dengan melakukan uji publik. Kemudian kita susun dan ajukan. Nanti KPU RI yang akan menentukan berapa dapil untuk Pemilu di Kota Banjar,” paparnya.

Daniel menambahkan, pada Pemilu sebelumnya KPU Kota Banjar memiliki 3 rancangan untuk penataan dapil tersebut. Hanya saja yang kepilih adalah rancangan pertama.

“Tahun 2018 juga dulu ada 3 rancangan. Tapi yang disetujui tetap opsi rancangan yang pertama tadi,” pungkasnya. (Sandi/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Saat ditinggal pemiliknya ke masjid, rumah warga Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terbakar, Selasa (13/12/2022). Rumah yang terbakar itu milik Darsono, warga Dusun Kedungkuda, RT 01, RW 05, Desa Sukamaju, Kecamatan Mangunjaya.

TKSK Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Deden mengatakan, peristiwa kebakaran rumah milik warga tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB.

“Saya mendapat informasi telah terjadi kebakaran rumah sekitar pukul 16.30 WIB. Rumah yang terbakar milik Bapak Darsono. Kemudian saya langsung koordinasi dengan muspika. Pak Camat, petugas dari Polsek dan Babinsa langsung ke lokasi kebakaran,” kata Deden kepada harapanrakyat.com, Selasa(13/12/2022).

Baca Juga: Rumah Warga Lakbok Ciamis Terbakar saat Penghuninya ke Luar Negeri

Ia juga mengatakan, untuk dugaan sementara penyebab kebakaran rumah warga Mangunjaya itu akibat korsleting listrik.

Kronologisnya, pada pukul 16.30 WIB pemilik rumah pulang dari masjid. Namun tiba-tiba ada suara ledakan. Setelah dilihat ternyata api sudah membakar sebagian atap rumah Darsono.

“Warga setempat berhasil memadamkan api yang membakar rumah Darsono. Tetapi sudah hampir 95 persen kerusakan akibat terbakar,” kata Deden.

Ia menambahkan, pihak Kecamatan Mangunjaya beserta camat dan petugas kepolisian dari Polsek Padaherang, Koramil Padaherang, Pemdes Sukamaju, TKSK. Kemudian, Tagana dan anggota DPRD Pangandaran sudah berada di lokasi rumah warga Pangandaran yang terbakar.

“Saat ini korban kebakaran rumah membutuhkan terpal, kasur dan logistik,” pungkas Deden. (Madlani/R3/HR-Online/Editor-Eva)