harapanrakyat.com,- Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kini telah resmi menjadi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Selain Stadion GBLA, demikian juga dengan aset Taman Lalu Lintas Kota Bandung yang kini menjadi aset Pemkot Bandung.

“Kami dari Pemkot Bandung sangat bersyukur mendapatkan penyerahan sertifikat atas aset-aset milik Pemkot Bandung dari Kantor Pertanahan Kota Bandung,” ucap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Jumat (16/12/2022).

Yana menjelaskan, menerima sertifikat Stadion GBLA dan Taman Lalu Lintas, Pemkot Bandung juga telah menerima ratusan sertifikat aset Pemkot Bandung lainnya dari Kantor Pertanahan Kota Bandung.

“Total ada 609 sertifikat tanah yang kami terima. Sebelumnya kami mengusulkan sertifikasi objek tanah yang menjadi aset milik Pemkot Bandung untuk mendapatkan atas hak,” ungkap Yana.

Baca Juga : Libur Natal dan Tahun Baru, Polda Jabar Jaga Ketat 72 Objek Vital di Bandung Raya

Yana menjelaskan, sertifikat tanah Stadion GBLA yang tercantum seluas 160.652 meter persegi. Sedangkan luas Taman Lalu Lintas Kota Bandung seluas 35.480 meter persegi.

Selain kedua lokasi aset Pemkot Bandung yang sudah tersertifikasi itu, Yana menambahkan, ada juga sertifikat atas hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seluas 213.260 meter persegi dan akses jalan Tol KM 149 Gedebage, Kota Bandung.

Setelah tersertifikasinya aset milik Pemkot Bandung secara sah, maka lanjut Yana, dapat memberikan kepastian hukum terhadap sejumlah aset tersebut. Saat ini, kata Yana, masih tersisa sekitar 5.000 aset yang masih dalam proses sertifikasi dari total 17.000 bidang tanah.

“Saat ini (aset Pemkot Bandung) yang sudah tersertifikasi sebanyak 12 ribu. Secara bertahap kita akan menyelesaikannya bersama-sama,” kata wali kota.

Dukung Penyelesaian Sertifikasi Aset Pemkot Bandung

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Nugraha menuturkan, pihaknya akan terus berupaya mengakselerasikan serta mendukung penyelesaian sertifikasi aset Pemkot Bandung.

Baca Juga : UMK 2023 Telah Ditetapkan, Pengusaha Wajib Patuhi

Dalam kesempatan itu juga Asep menambahkan, pihaknya mengapresiasi Pemkot Bandung yang menjadi wilayah pertama di Jawa Barat menyelesaikan PTSL tahap I.

Pihaknya pun turut menawarkan program yang dapat diakselerasi bersama kelurahan di Kota Bandung, melalui perbaikan serta memperkuat administrasi pertanahan dengan cara sensus pertanahan pada 2023.

“Dengan sensus pertanahan ini, mampu memetakan aset pertanahan. Manfaat lainnya, yaitu tertib administrasi pertanahan, mitigasi risiko masalah pertanahan, kemudahan berusaha, investasi, dan mempermudah digitalisasi,” ungkap Nugraha. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Kondisi Jalan Raya Bojongkondang di Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, berubah seperti sungai berlumpur saat hujan deras mengguyur.

Salah seorang pengguna jalan, Dani mengatakan, kondisi jalan rusak seperti itu tepatnya berada di tanjakan Bojong.

Menurut Dani, kerusakan jalan sudah berlangsung lama. Setiap hujan turun badan jalan digenangi air bercampur lumpur. Kondisi tersebut menjadi rawan kecelakaan bagi pengguna jalan.

“Ini bukan kali pertama kondisi Jalan Raya Bojongkondang seperti sungai. Namun, pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa sama sekali tidak mengupayakan perbaikan,” kata Dani, Jumat (16/12/2022).

Baca Juga: Warga Cigugur Pangandaran Swadaya Tambal Jalan Berlobang

Padahal menurutnya, masalah tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama. Jika ada perintah dari pemerintah desa, masyarakat pun bisa mengupayakan untuk mengeruk drainase di pinggir Jalan Raya Bojongkondang dengan cara kerja bakti.

Lanjutnya menyebutkan, setiap hujan turun, air yang masuk ke badan jalan arusnya cukup deras. Selain itu, lumpur dan batu kerikil juga ikut masuk ke badan jalan, bahkan sampai menyerupai aliran sungai.

“Itu sangat membahayakan para pengguna jalan. Bahkan banyak dari para pengguna jalan yang putar balik karena melihat kondisi Jalan Raya Bojongkondang yang tidak aman mereka lewati,” tuturnya.

Sebagai masyarakat dan pengguna jalan, Dani berharap ada upaya dari pemerintah desa untuk memperbaiki dan memperdalam drainase.

“Dengan gerakan masyarakat untuk bergotong-royong, saya rasa masyarakat mau jika ada perintah atau ajakan dari pemerintah desa setempat,” pungkasnya. (Ceng/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Musibah tanah longsor merusak rumah warga Dusun Sukadana, RT 020/006, Desa Bantardawa, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Rumah yang tertimpa longsor pada Kamis (15/12/2022) itu adalah milik Saripudin.

Akibat bencana longsor tersebut, bangunan dapur rumah milik Saripudin mengalami kerusakan lumayan parah.

Anggota Tagana Kabupaten Ciamis, Dodi Romdani, membenarkan adanya kejadian tersebut. ia mengatakan bahwa musibah tanah longsor yang sampai merusak rumah Saripudin terjadi pada Kamis sore.

“Kejadiannya sekitar pukul 16.00 WIB, saat curah hujang mengguyur wilayah sekitar. Adapun bagian rumah yang mengalami kerusakan itu bangunan dapur,” kata Dodi kepada harapanrakyat.com, Jumat (16/12/2022).

Baca Juga: Tebing Setinggi 10 Meter di Pamarican Ciamis Longsor Timpa Rumah Warga

Lanjut Dodi, sejak adanya laporan pihaknya sudah langsung meninjau lokasi serta melakukan assessment.

Namun menurutnya, mengingat kondisi tidak memadai, maka Tagana Ciamis hanya melakukan assessment. Pasalnya, untuk melakukan evakuasi sangat tidak memungkinkan.

Baca Juga: Diterjang Longsor, Tembok Dapur Rumah Warga Ciamis Jebol

“Mengingat kondisi hujan masih berlangsung serta waktu mulai gelap, makanya kami menunda evakuasi,” terangnya.

Menurutnya, akibat longsoran tanah tersebut, juga merusak bagian dapur rumah korban yang lumayan berat. Sehingga, Tagana Ciamis mengimbau agar pemilik berhati-hati.

“Semalam juga kami sudah mengarahkan pemilik rumah untuk tidur di ruangan yang dianggap aman. Mengingat selain bagian dapur, longsoran juga menimpa sebagian ruang kamar tidur,” pungkasnya. (Suherman/R5/HR-Online/Editor-Adi)

harapanrakyat.com,- Akibat tergerus luapan Sungai Cimanuk, jembatan penghubung di Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terputus total.

Selain memutus jembatan, luapan air sungai juga menyebabkan wilayah Desa Giriawas tergenang banjir.

Jembatan tersebut merupakan akses penghubung masyarakat Desa Giriawas menuju ke kota Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut.

Putusnya jembatan permanen yang berada di Kampung Margaluyu, Desa Giriawas itu membuat masyarakat harus memutar melewati jalan lain untuk bisa menuju kota kecamatan.

Baca Juga: Banjir Luapan Sungai Citarum Kembali Terjang Dayeuhkolot Bandung

Andri, relawan kebencanaan setempat mengatakan, jembatan penghubung di Cikajang itu putus akibat tergerus debit air Sungai Cimanuk yang meluap.

Selain menyebabkan jembatan ambruk, terdapat perkampungan yang terdampak banjir luapan Sungai Cimanuk. “Lokasi banjir yang menggenangi pemukiman warga berada di Kampung Cibokor, Desa Giriawas,” kata Andri, Jumat (16/12/2022)..

Sementara itu, Kapolsek Cikajang, AKP Adnan mengatakan, pihaknya telah mengirim personil ke lokasi jembatan yang putus.

“Anggota sedang di TKP. Betul, jembatan penghubung itu putus, tapi ada akses lain, sehingga warga yang akan menyeberang harus berputar arah ke jalur lain,” terang AKP Adnan.

Jembatan Giriawas di Cikajang, Kabupaten Garut memiliki panjang sekitar 3-4 meter. Seluruh badan jembatan ambruk terbawa arus Sungai Cimanuk. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, sedikitnya 72 objek vital Bandung Raya dijaga ketat aparat kepolisian.

Polda Jabar akan menerjunkan ribuan personel kepolisian untuk melakukan penjagaan di beberapa lokasi vital, tempat ibadah, serta lokasi wisata. Penjagaan tersebut untuk menjaga kondusivitas di Jabar, khususnya di wilayah Bandung raya dan sekitarnya.

Direktur Ditpamobvit Polda Jabar, Kombes M. Hidayat mengatakan, Sat.Samapta Polda Jabar melalui Pam Obvit Jabar, akan membagi dan menempatkan para personel kepolisian ke beberapa lokasi.

“Sedikitnya ada 72 objek vital yang akan kita lakukan pengamanan, termasuk di objek wisata, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan. Kami lakukan untuk menjaga situasi kamtibmas, baik saat Natal maupun malam pergantian tahun” ucap Hidayat di Kota Bandung, Jumat (16/12/2022).

Baca Juga : UMK 2023 Telah Ditetapkan, Pengusaha Wajib Patuhi

Dalam pengamanan objek vital ini, Hidayat menegaskan, tentunya akan bekerja sama dengan polres yang ada Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pam Obvit). Sedangkan sasaran prioritas pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2023 yaitu tindak pidana pencurian dan aksi terorisme.

Sementara itu, Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Pujiyono mengatakan, khusus di Kota Bandung pihaknya menerjunkan 1.575 personel kepolisian.

“Kita akan melaksanakan kegiatan penjagaan ataupun patroli. Pada saat perayaan Natal ini juga, kami terus melakukan pengamanan agar umat Nasrani yang akan melaksanakan ibadah harus dalam keadaan tenang dan nyaman,” ucap Asep.

Selain personel kepolisian dari Polrestabes Bandung, pengamanan objek vital pada saat libur Natal dan tahun baru, baik di gereja maupun di lokasi vital lainnya pun melibatkan personel Brimob Polda Jabar.

Baca Juga : Tekan Inflasi Daerah, Pemkab Bandung Salurkan Bantuan Rp 43 Miliar

Pengamanan Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pelaksanaan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2023 ini, lanjut Asep, berlangsung selama 11 hari mulai dari 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Pihaknya pun mendirikan pos-pos pengamanan, baik pos pengamanan maupun pos pelayanan.

“Ada 21 pos yang kami siapkan. Pos pelayanan kepolisian di stasiun dan terminal,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Bandung Arief Syarifudin mengatakan, menjelang libur Nataru ini, pihaknya berkoordinasi dengan semua instansi terkait lainnya.

“Tentunya kami mengharapkan Kota Bandung aman dan kondusif. Bagi warga Kota Bandung yang merayakan Natal, juga tetap merasa aman dan nyaman,” ucap Arief.

Mengenai okupansi hotel di Kota Bandung pada libur Natal dan Tahun Baru ini, Arief menjelaskan, memang ada peningkatan. Namun Arief tidak menjelaskan jumlah peningkatannya.

“Kalau persentasenya belum tahu persis. Tapi rekan-rekan di PHRI Kota Bandung menyampaikan bahwa hotel-hotel sudah penuh. Itulah beberapa upaya kami melakukan pengamanan libur Natal dan tahun baru ini,” ucap Arief. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Perayaan libur akhir tahun 2022 di Indonesia dipastikan aman dan menyenangkan. Wisatawan tidak perlu mengkhawatirkan dengan penerapan Undang-Undang KUHP baru. Pemerintah pun meminta masyarakat menikmati liburan akhir tahun dengan nyaman.

Hal itu sebagaimana Menparekraf RI Sandiaga Uno katakan, usai rapat koordinasi dengan Polri dan lembaga lainnya, Jumat (16/12/2022), di Mabes Polri.

“Banyak pertanyaan tentang penerapan Undang-Undang KUHP yang baru. Kita tadi telah berkoordinasi dengan Bapak Kapolri. Jadi tak perlu khawatir untuk berwisata saat perayaan libur akhir tahun. Di Indonesia saja yang pastinya aman dan nyaman, juga menyenangkan,” ujar Sandiaga Uno.

Oleh karena itu, Menparekraf RI Sandiaga Uno juga memastikan sektor pariwisata Indonesia saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) aman dan akan menyenangkan.

“Kita akan memastikan liburannya di Indonesia saja, sebagaimana yang telah kita launching. Kita akan pastikan berwisata di Indonesia menyenangkan, aman dan nyaman,” tandasnya.

Baca Juga: Sandiaga Uno Datangi Desa Wisata Terbaik di Kuningan Jabar

Pemerintah Fasilitasi Event Perayaan Libur Akhir Tahun 2022

Sandiaga Uno juga mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pihaknya juga akan memfasilitasi semua event untuk perayaan libur akhir tahun. Baik event konser, acara budaya hingga event olahraga.

Untuk menjaga keamanan semua event yang digelar, pihaknya menjalin koordinasi dengan Polri maupun lembaga lainnya. Bahkan, pemerintah telah membentuk timsus (tim khusus) untuk memantau keramaian selama gelaran berlangsung.

“Terkait event, mulai dari konser, termasuk event budaya dan juga olahraga, akan kami fasilitasi. Kami berkoordinasi dengan Polri. Karena event ini arahan presiden, jadi pada prinsipnya event ini untuk menggerakkan ekonomi,” terang Sandiaga.

Ia kembali menegaskan, pemerintah akan memfasilitasi semua event. Pemerintah juga telah membentuk tim khusus guna memastikan mulai dari perizinannya, early warning system, crowd people, hingga jalur evakuasi. Semua itu terkoordinasi dengan baik.

Sandiaga berharap semua event saat perayaan libur akhir tahun dapat berlangsung aman, nyaman dan menyenangkan masyarakat. Tentunya dengan tetap mematuhi prokes (protokol kesehatan), serta protokol keamanan dan keselamatan. (R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Pengusaha di Kabupaten Bandung, wajib membayarkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 sesuai keputusan pemerintah.

Penetapan UMK 2023 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023. Penetapan upah minimum tersebut sesuai dengan usulan bupati/wali kota di Jabar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Rukmana menegaskan, setelah pemerintah menetapkan keputusan UMK 2023, maka para pengusaha wajib mematuhinya. Jika pengusaha tidak melaksanakannya, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas.

“Soal penetapan UMK ini, kan sudah menjadi kebijakan pemerintah. Kalau sudah menjadi kebijakan, ya mau tidak mau semua pihak harus mau menerimanya dan melaksanakannya,” ungkap Rukmana, Jumat (16/12/2022).

Mengenai besaran UMK 2023 Kabupaten Bandung, Rukmana mengatakan, pemerintah sudah menetapkan sebesar Rp Rp 3.492.465,99.

Baca Juga : Majelis Hakim Vonis Doni Salmanan 4 Tahun Penjara

“Sebenarnya upah minimum 2023 ada kenaikan sebesar 7,73 persen dari tahun lalu. Jika sudah berupa kebijakan, maka semua pihak harus bisa melaksanakannya,” ungkap Rukmana.

Dalam kesempatan itu Rukmana menegaskan, penetapan upah minimum ini menggunakan formulasi aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Kita tidak melihat hitungan KHL (kebutuhan hidup layak). Perhitungannya sekarang itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” ucap Rukmana.

Hingga saat ini, pihaknya belum menerima adanya keberatan dari pihak pengusaha mengenai besaran UMK 2023 ini. Jika pengusaha tidak melaksanakan UMK ini, maka pihaknya telah menyiapkan berbagai sanksi dan teguran.

“UMK ini kan safety nett income yang harus dilaksanakan. Artinya, upah ini jadi upah yang paling minimum. Kalau pengusaha tidak melaksanakan UMK, maka termasuk unsur pidana. Jika pengusaha tidak melaksanakan struktur dan skala upah, nanti ada teguran administrasi. Sanksi UMK ini sudah ada di PP Nomor 36,” ucap Rukmana.

Kota Bekasi Paling Tinggi UMK 2023, Kota Banjar Paling Rendah

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menetapkan UMK 2023 untuk 27 kabupaten/kota di Jabar. Rata-rata kenaikan upah minimum 2023 di Jabar sebesar 7,09 persen.

Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2023 untuk pekerja yang telah bekerja kurang dari 1 tahun.

UMK 2023 paling tinggi di Jabar yakni di Kota Bekasi sebesar Rp 5.158.248,20.

Kemudian Kabupaten Karawang (Rp 5.176.179,07), Kabupaten Bekasi (Rp 5.137.575,44), Purwakarta (Rp 4.464.675,02), Subang (Rp 3.273.810,60), Kota Depok (Rp 4.694.493,70), Kota Bogor (Rp 4.639.429,39), dan Kabupaten Bogor (Rp 4.520.212,25).

Baca Juga : Parkir di Badan Jalan, Jadi Penyebab Kemacetan di Kota Bandung

Selanjutnya Kabupaten Sukabumi (Rp 3.351.883,19), Cianjur (Rp 2.893.229,10), Kota Sukabumi (Rp 2.747.774,86).

UMK 2023 untuk Kota Bandung (Rp 4.048.462,69), Kota Cimahi (Rp 3.514.093,25), Bandung Barat (Rp 3.480.795,40), Sumedang (Rp 3.471.134,10), dan Kabupaten Bandung (Rp 3.492.465,99).

Kemudian Indramayu (Rp 2.541.996,72), Kota Cirebon (Rp 2.456.516,60), Kabupaten Cirebon (Rp 2.430.780,83), Majalengka (Rp 2.180.602,90), Kuningan (Rp 2.101.734,30), Kota Tasikmalaya (Rp 2.533.341,02), Kabupaten Tasikmalaya (Rp 2.499.954,13), Garut (Rp 2.117.318,31).

Selanjutnya UMK 2023 Ciamis (Rp 2.021.657,42), Pangandaran (Rp 2.018.389,00) dan Kota Banjar sebesar Rp 1.998.119,05. (Ecep/R13/HR-Online).