harapanrakyat.com,- Persiapan libur Nataru (Natal dan tahun baru), Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menargetkan 15 ribu kunjungan wisatawan per hari. Target tersebut diharapkan bisa menaikan ekonomi masyarakat Garut pasca pandemi Covid-19.

Pemerintah Daerah Garut optimis ekonomi masyarakat akan bangkit saat libur Nataru. Hal itu sudah dipersiapkan pemda.

Salah satunya kepada para pelaku usaha wisata dan perhotelan agar tidak menaikan tarif saat libur Nataru.

Upaya itu untuk menarik minat wisatawan yang berlibur ke Garut. Pemda Garut juga memperhatikan aspek kesehatan pengunjung dengan menyiagakan pos-pos kesehatan.

“Kita sudah perbaiki jalan-jalan rusak menuju tempat wisata. Seperti yang ke arah Cipanas sudah kita perbaiki. Ya, targetnya bisa 15 ribu wisatawan datang ke Garut. Itu kan tujuannya meningkatkan ekonomi masyarakat Garut,” kata Bupati Garut, Rudy Gunawan, Senin (19/12/2022), usai apel di kantornya.

Baca Juga: Kampung Amsterdam Garut, Lokasi Wisata yang Cocok untuk Berlibur

Ia juga mengatakan, pihaknya menyiagakan pos kesehatan di seluruh titik wisata, mengingat pandemi Covid-19 belum mereda. “Di pusat kota ada 2 pos kesehatan,” imbuh Rudy.

Dalam persiapan Libur Nataru yang tinggal menghitung hari, semua sektor kepariwisataan terus berbenah. Mengingat tempat wisata di Garut kerap dibanjiri pengunjung dari luar kota maupun dalam kota. Hal itu karena harga tiket wisata Garut yang relatif terjangkau.

Agar target jumlah wisatawan 15 ribu per hari selama libur Nataru nanti bisa tercapai, Bupati Garut pun sudah mengkonsolidasikan supaya para pelaku usaha wisata dan hotel tidak menaikan harga.

“Kita sudah beritahukan kepada pelaku usaha wisata dan hotel-hotel besar agar tak menaikan harga. Tujuannya supaya wisata Garut menjadi tujuan utama,” pungkas Rudy Gunawan. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Kabar baik bagi atlet Porprov Garut, Jawa Barat, yang meraih medali. Pasalnya, seluruh atlet peraih medali asal Garut sudah bisa menerima bonus hari ini, Senin 19 Desember 2022.

Ketua Koni Kabupaten Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, hari ini pemerintah daerah memberikan bonus. Untuk atlet yang meraih medali emas dalam Porprov Jabar akan menerima bonus sebesar Rp 35 juta.

“Kemudian, untuk beregu Rp 40 juta, atlet yang meraih medali perak bonusnya Rp 15 juta, dan peraih perunggu mendapatkan bonus Rp 7,5 juta,” kata Abdusy Syakur di lapangan Setda Pemda Garut, Senin (19/12/2022).

Kabupaten Garut memang berada di peringkat 11 dalam pagelaran Porprov Jawa Barat. Meski mendapat peringkat tak masuk 5 besar. Meski begitu, pemerintah daerah memberikan bonus uang bagi para atlet peraih medali.

Baca Juga: 23 Mahasiswanya Sumbang Medali di Porprov Jabar 2022, Unigal Ciamis Rencanakan Ini

Dalam ajang tersebut, Garut meraih emas sebanyak 22 medali, perak 24 medali, dan perunggu 44 medali.

Sebelumnya, lanjut Abdusy Syakur, Koni Kabupaten Garut merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Garut, agar memberikan bonus uang kepada atlet peraih medali.

Kisaran bonus yang direkomendasikan yaitu Rp 35 juta untuk peraih emas, Rp 25 juta untuk peraih perak, dan Rp 15 juta untuk peraih perunggu.

“Koni mengajukan Rp 35 juta untuk peraih emas, Rp 25 juta untuk peraih perak, dan Rp 15 juta untuk peraih perunggu. Ya, terealisasinya demikian,” imbuh Syakur.

Pembayaran uang bonus untuk para atlet Porprov asal Garut dibayarkan tunai kepada masing-masing rekening atlet peraih medali.

Pemerintah Daerah Garut sengaja mempercepat pembayaran bonus kepada atlet Porprov yang meraih medali tidak melewati tahun 2022. Hal itu untuk memotivasi para atlet. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor-Eva)

Harapanrakyat.com,- Soal tanah di Tanjung Cemara Karangtirta, Dusun Cipari, Blok Poncowaru, Rt 01 Rw 06, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, belum mendapat titik temu.

Saat ini, seorang investor mengklaim memiliki beberapa bidang tanah di area Tanjung Cemara, pihaknya pun memiliki bukti atas klaimnya itu.

Cahya, selaku Investor mengklaim, Ia mendapat tanah tersebut dengan cara membelinya sesuai prosedur dan aturan yang ada.

“Saya mendapatkan tanah tersebut legal dengan cara membeli,” katanya kepada HR Online usai pertemuan dengan Bupati Pangandaran dan Kepala Kantor Pertanahan, Senin (12/12/2022).

Baca Juga : Tanah di Tanjung Cemara Karangtirta Pangandaran, Milik Siapa?

Hal itu Ia buktikan dengan adanya penerbitan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan (BPN) dan setiap tahun melakukan pembayaran pajak SPPT.

“BPN juga sudah menerbitkan sertifikat tanah resmi, pajaknya tiap tahun saya bayar,” pungkas Cahya singkat.

Soal Tanah di Tanjung Cemara untuk Pemberdayaan

Terpisah, Kepala Desa Sukaresik, Mumu Akhdi Mulyana mengatakan, area tersebut bukan merupakan tanah negara bebas melainkan tanah pangangonan.

Karena berupa tanah pangangonan, maka tanah tersebut menjadi tanah kas desa sesuai Keputusan Gubernur No.39 tahun 1990.

Sehingga, Mumu berharap, tanah tersebut tetap menjadi milik desa, sebab pihaknya sedang melakukan akselerasi PADes yang sebelumnya nol persen.

“Sekarang juga kelompok masyarakat peduli lingkungan mengelolanya dengan menanam pohon cemara laut dan pembinanya langsung oleh Perhutani Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya saat dikonfirmasi HR Online, Jum’at (16/12/2022).

Baca Juga : Tanjung Cemara Pangandaran, Tempat Wisata Baru Cocok untuk Healing

Selain itu, pihaknya berencana mengembangkan tanah tersebut dengan cara bekerjasama dengan investor namun tidak merubah status tanah.

Hal itu sesuai Pergub no 51 tahun 2019, boleh disewakan tetapi tidak merubah status dan tidak diperjual belikan karena ada larangan pelepasan hak.

“Jadi silahkan investor datang menyewa tanah tersebut menjadi wisata dan sebagainya kemudian ada sharing bagi hasil dengan Desa,” katanya. 

Lebih lanjut, Mumu mengatakan, Bupati Pangandaran menugaskan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) untuk melakukan penelitian dan penyelesaian dalam waktu 1 bulan.

Permasalahan Lama, Perlu Solusi dengan Kepala Dingin

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, Abdillah Husain mengatakan, persoalan tersebut merupakan permasalahan yang sudah lama.

Namun, pihaknya tidak bisa memutuskan secara langsung, sebab harus melalui penelitian terlebih dahulu.

“Kita tidak bisa langsung menentukan, lokasi ini, lokasi itu. Kita teliti terlebih dulu dengan cermat agar tidak ada yang dirugikan,” katanya.

Menurutnya, baik investasi maupun pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting dan keduanya harus berjalan.

“Setuju dengan harapan pak Bupati, penyelesaiannya secara win win solusi, jangan berbicara di pengadilan. Langkah hukum itu terakhir,” ujarnya.

Kemudian, Abdillah mengungkapkan, untuk proses penyelesaian soal tanah di Tanjung Cemara Karangtirta cukup mudah, karena sekarang batas-batasnya sudah tidak terlihat.

Sehingga, sebaiknya pihak desa dan investor duduk bersama dengan kepala dingin untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kuncinya saya lihat data di BPN posisi tanah tersebut belum jelas, karena menurut ceritanya posisi muara sering bergeser, patok pembatas sudah tidak kelihatan,” ungkapnya.

“Kami melihat batas-batasnya ke mana, sementara kewajiban merawat batas tersebut ya pemiliknya,” lanjutnya.

Abdillah berharap, kalau bisa masyarakat dalam hal ini pihak Desa Sukaresik dan investor bisa sinkron.

Sebab, soal tanah di Tanjung Cemara ini kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemajuan daerah.”Pangandaran maju masyarakatnya pun pasti ikut maju.” Pungkasnya. (Madlani/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

Harapanrakyat.com,- Sengketa tanah di Tanjung Cemara Karangtirta, Dusun Cipari, Blok Poncowaru, Rt 01 Rw 06, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, belum mendapat titik temu.

Saat ini, seorang investor mengklaim tanah seluas 20 hektar tersebut, pihaknya pun memiliki bukti atas klaimnya itu.

Cahya, selaku Investor mengklaim, Ia mendapat tanah tersebut dengan cara membelinya sesuai prosedur dan aturan yang ada.

“Saya mendapatkan tanah tersebut legal dengan cara membeli,” katanya kepada HR Online usai pertemuan dengan Bupati Pangandaran dan Kepala Kantor Pertanahan, Minggu (18/12/2022).

Baca Juga : Tanah di Tanjung Cemara Karangtirta Pangandaran, Milik Siapa?

Hal itu Ia buktikan dengan adanya penerbitan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan (BPN) dan setiap tahun melakukan pembayaran pajak SPPT.

“BPN juga sudah menerbitkan sertifikat tanah resmi, pajaknya tiap tahun saya bayar,” pungkas Cahya singkat.

Sengketa, Tanah di Tanjung Cemara untuk Pemberdayaan

Sementara, Kepala Desa Sukaresik, Mumu Akhdi Mulyana mengatakan, area tersebut bukan merupakan tanah negara bebas melainkan tanah pangangonan.

Karena berupa tanah pangangonan, maka tanah tersebut menjadi tanah kas desa sesuai Keputusan Gubernur No.39 tahun 1990.

Sehingga, Mumu berharap, tanah tersebut tetap menjadi milik desa, sebab pihaknya sedang melakukan akselerasi PADes yang sebelumnya nol persen.

“Sekarang juga kelompok masyarakat peduli lingkungan mengelolanya dengan menanam pohon cemara laut dan pembinanya langsung oleh Perhutani Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

Baca Juga : Tanjung Cemara Pangandaran, Tempat Wisata Baru Cocok untuk Healing

Selain itu, pihaknya berencana mengembangkan tanah tersebut dengan cara bekerjasama dengan investor namun tidak merubah status tanah.

Hal itu sesuai Pergub no 51 tahun 2019, boleh disewakan tetapi tidak merubah status dan tidak diperjual belikan karena ada larangan pelepasan hak.

“Jadi silahkan investor datang menyewa tanah tersebut menjadi wisata dan sebagainya kemudian ada sharing bagi hasil dengan Desa,” katanya. 

Lebih lanjut, Mumu mengatakan, Bupati Pangandaran menugaskan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) untuk melakukan penelitian dan penyelesaian dalam waktu 1 bulan.

Permasalahan Lama, Perlu Solusi dengan Kepala Dingin

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, Abdillah Husain mengatakan, sengketa tersebut merupakan permasalahan yang sudah lama.

Namun, pihaknya tidak bisa memutuskan secara langsung, sebab harus melalui penelitian terlebih dahulu.

“Kita tidak bisa langsung menentukan, lokasi ini, lokasi itu. Kita teliti terlebih dulu dengan cermat agar tidak ada yang dirugikan,” katanya.

Menurutnya, baik investasi maupun pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting dan keduanya harus berjalan.

“Setuju dengan harapan pak Bupati, penyelesaiannya secara win win solusi, jangan berbicara di pengadilan. Langkah hukum itu terakhir,” ujarnya.

Kemudian, Abdillah mengungkapkan, untuk proses penyelesaian sengketa tanah di Tanjung Cemara Karangtirta cukup mudah, karena sekarang batas-batasnya sudah tidak terlihat.

Sehingga, sebaiknya pihak desa dan investor duduk bersama dengan kepala dingin untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kuncinya saya lihat data di BPN posisi tanah tersebut belum jelas, karena menurut ceritanya posisi muara sering bergeser, patok pembatas sudah tidak kelihatan,” ungkapnya.

“Kami melihat batas-batasnya ke mana, sementara kewajiban merawat batas tersebut ya pemiliknya,” lanjutnya.

Abdillah berharap, kalau bisa masyarakat dalam hal ini pihak Desa Sukaresik dan investor bisa sinkron.

Sebab meski sengketa, dalam persoalan tanah di Tanjung Cemara ini kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemajuan daerah.”Pangandaran maju masyarakatnya pun pasti ikut maju.” Pungkasnya. (Madlani/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

Harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai membahas keabsahan tanah di Tanjung Cemara Karangtirta, Dusun Cipari, Blok Poncowaru, Rt 01 Rw 06, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu (17/12/2022).

Posisi tanah seluas 20 hektar tersebut sebagian masuk sungai dan sebagian lagi berupa pantai.

Kepala Desa Sukaresik, Mumu Akhdi Mulyana mengatakan, berdasarkan data yang ada, tanah tersebut bukan tanah negara bebas melainkan tanah pangangonan.

Baca Berita : Rumah Warga Cikalong Pangandaran Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Hal itu sesuai dengan Keputusan Gubernur No.39 tahun 1990 yang menyatakan bahwa tanah pangangonan dan menjadi tanah kas desa.

Karena tanah di Tanjung Cemara menjadi kas desa, maka penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnya berada di desa.

“Juga berdasarkan peta buatan Belanda tahun 1934 dengan penetapan rest beslt 25 Oktober 1925 No.600 tahun 1920 registrasi No 143, sehingga tanah tersebut belum ada pemiliknya,” kata Mumu. 

Klaim Tanah Tanjung Cemara Karangtirta Sudah Bertuan

Namun, Mumu melanjutkan, saat ini terdapat seseorang yang mengklaim bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya. Hanya saja, orang tersebut belum mengetahui kepemilikannya atas nama siapa.

“Maka dari itu saya berkeyakinan, perlu ada penelitian terhadap sertifikat itu, karena ada peristiwa-peristiwa sebelumnya,” ungkap Mumu.

Di samping itu, tidak boleh ada pengalihan hak atas tanah di Tanjung Cemara tersebut, baik pelepasan hak maupun tukar guling.

Terkecuali penggunaannya untuk kepentingan umum atau pemerintah, itu pun harus atas izin Gubernur.

“Kami difasilitasi untuk mediasi pak Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran tidak memiliki data yang ada di desa, makanya saya sedang menyiapkan berkas dan data-datanya,” kata Mumu.

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi untuk memediasi antara pihak investor dan Pemerintah Desa Sukaresik.

“Kita hanya memediasi antara investor dan masyarakat, dalam hal ini Kepala Desa Sukaresik, juga supaya tahu seperti apa teknis yang sebenarnya,” katanya.

Dalam mediasi sengketa tanah di Tanjung Cemara Karangtirta tersebut pihaknya menugaskan langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran.

“Intinya kita beri waktu mereka untuk mencari titik solusinya.” Pungkas Jeje. (Madlani/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- Bangunan pabrik pengeringan kelapa atau kopra yang berada di lingkungan Banjarkolot, RT 5 RW 14, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, milik Iin Nurlela (35) kebakaran, Minggu (18/12/2022) sekitar pukul 19.50 WIB.

Bangunan semi permanen berukuran 2×5 meter tempat pengeringan kelapa milik Iin tersebut ludes tak tersisa akibat dilalap si jago merah.

Kepala Badan Pembangunan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjar, Kusnadi, melalui Kepala UPT Damkar, Aam Amijaya, mengatakan, kebakaran terjadi saat proses pengeringan kelapa tengah berlangsung.

Baca Juga: Pasar Tradisional Ciawi Tasikmalaya Kebakaran

Saat itu, pemilik tempat pengeringan kelapa tengah pergi untuk suatu keperluan. Namun, tak berselang lama, tiba-tiba api muncul dan keluar asap dari bagian atap.

“Kronologis sedang proses penggarangan koprah lalu ditinggal oleh pemilik. Api diketahui oleh warga sudah merembet ke atap,” kata Aam.

Lanjutnya mengatakan, untuk memadamkan api Damkar Kota Banjar menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Akhirnya, setelah sekitar 30 menit api berhasil dipadamkan oleh warga dibantu oleh petugas BPBD melakukan pendinginan.

Pihaknya menduga titik api kebakaran berasal dari proses pembakaran dalam pengeringan koprah. Selanjutnya diduga api merembet ke bagian atap dan membakar semua bangunan tempat pengeringan.

Beruntung, kata Aam, saat kejadian pemilik sedang berada di luar ruang kerja sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Hanya saja bangunan tempat pengeringan kelapa semuanya hangus terbakar 

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tetapi, bangunan pabrik pengeringan kopra dan kelapa yang tengah dikeringkan hangus terbakar. Taksiran kerugian sekitar Rp 5 jutaan,” kata Aam. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

The Gade Coffee and Gold Tasikmalaya adalah kedai kopi milik PT Pegadaian yang sudah beroperasi di beberapa kota. Lokasi kafe ini biasanya bersebelahan dengan gedung Pegadaian, letaknya juga berada di jantung kota sehingga mudah diakses darimana pun.

Kafe beralamat di Jalan Otto Iskandar nomor 8, Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk penggemar kopi dan non kopi yang sedang mencari tempat nongkrong yang tidak jauh dari Alun-Alun Kota Tasikmalaya, maka kafe ini bisa jadi pertimbangan.

Baca Juga: Karena Coffee Tasikmalaya, Ngopi Cantik dengan Sunset View

Berikut ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan jika ingin berkunjung mulai dari rute menuju kafe, suasana tempat, hingga rentang harga pada menu.

Ulasan The Gade Coffee and Gold Tasikmalaya

Untuk menemukan kafe ini cukup mudah, karena berada tepat di seberang RSB Budi Kartini. Mengingat jam operasional kafe sudah mulai dari jam 7 pagi, orang-orang bisa membeli kopi dan menu sarapan sebelum memulai aktivitas. Tak heran kafe ini selalu ramai oleh karyawan yang melewati Jalan Otto Iskandar.

Interior yang Mewah dan Eksklusif

Konsep kafe menggunakan warna hitam dan emas yang membuat interior serta furnitur tampak mewah, berkelas, dan eksklusif.

The Gade Coffee and Gold Tasikmalaya cocok untuk menjadi meeting point bagi kalangan enterpreneur dan profesional karena lebih mengutamakan nuansa klasik daripada kekinian.

Di siang hari, sinar matahari bisa menerangi seisi ruangan namun tidak terlalu menyilaukan. Pencahayaan di dalam kafe sangat mendukung untuk membaca buku, apalagi ada alunan musik instrumental yang bikin rileks.

Untuk area meja bar, sudah tersedia colokan listrik sesuai jumlah kursi, sehingga bisa dipakai untuk mengerjakan tugas. Apalagi koneksi wifi lumayan kencang sehingga pengunjung bisa mengakses internet tanpa gangguan.

Aneka Minuman dan Makanan

Sebagai kedai kopi,  The Gade Coffee and Gold Tasikmalaya menyedikan minuman berbasis espresso, manual brew, olahan susu, dan teh.

Rentang harga menu di kafe ini masih terbilang rasional, yaitu berkisar antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per item.

Baca Juga: Kopi Naw Naw Tasikmalaya, Tempat Ngumpul Acara Komunitas

Melansir postingan akun Instagram thegade.coffeetasik, ada potongan harga untuk pengunjung yang membeli kopi pada pukul 7-10 pagi.

“Diskon 50% untuk yang semangat ngopi pagi,” bunyi pada caption gambar promosi pada  Kamis (8/12) lalu. Unggahan gambar promosi juga menyebutkan masa berlaku diskon hanya sampai 31 Desember 2022.

Selain minuman kopi dan non kopi, The Gade Coffee and Gold Tasikmalaya juga menyediakan makanan. Beberapa menu yang tersedia di antaranya kentang goreng, paket sarapan, dan nasi goreng.

Meski pilihan makanan belum terlalu banyak, namun cukup bisa menjawab kebutuhan pengunjung yang gemar ngopi sambil kulineran. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)