harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Kota Bandung, Khairullah menilai, perlu adanya grand planning dalam persoalan akses dan lalu lintas di kawasan Masjid Al Jabbar Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pasalnya keluhan warga sekitar kawasan Masjid Al Jabbar merasa terdampak dengan arus lalu lintas yang direkayasa oleh pihak terkait.

Dengan rekayasa tersebut, lanjut Khairullah, waktu dan jarak tempuh warga Cimincrang dan Rancanumpang semakin jauh, baik ketika pergi maupun pulang.

Selain itu, kedatangan bus wisata dari berbagai daerah baik dalam dan luar Jawa Barat menambah crowded dan padat lalu lintas di kawasan ikon baru Jawa Barat tersebut.

Baca Juga : Pemkot Bandung Optimalisasi Area Parkir dan PKL Masjid Al Jabbar

“Jadi, grand planning sangat perlu. Ini agar akses maupun lalu lintas masyarakat sekitar tidak terganggu,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/1/2023).

Menurutnya, dengan adanya perencanaan yang matang maka dapat mengurai kondisi kawasan Masjid Al Jabbar.

Khairullah mengatakan, pemerintah daerah juga harus menyiapkan infrastruktur pendukung. Hal itu bertujuan agar lalu lintas dan akses menuju Al Jabbar, dapat lebih baik kedepannya.

“Perlu juga adanya infrastruktur pendukung. Ini agar kawasan Masjid Al Jabbar semakin baik,” ujarnya Wakil Komisi A DPRD Kota Bandung tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kunjungan ke Masjid Al Jabbar dapat dihentikan sementara waktu hingga akses dan infrastruktur pendukung sudah siap.

Selain Rekayasa, Legislatif Kota Bandung Juga Soroti Drainase Masjid Al Jabbar

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Agus Gunawan mengungkapkan hal serupa. Ia mengharapkan, agar kunjungan ke Masjid Al Jabbar dapat dihentikan sementara. Mengingat, lanjut Agus, saat ini masih belum siapnya infrastruktur yang memadai.

Baca Juga : Catat! Dishub Jabar Terapkan Rekayasa Lalu lintas Menuju Masjid Al Jabbar

Ia juga menyoroti terkait infrastruktur pendukung Masjid Al Jabbar lainnya. Selain terkait akses, pihaknya juga menyoroti mengenai drainase di sekitar kawasan Masjid Al Jabbar.

“Tentu ini menjadi masukan yang baik bagi komisi kami. Kami akan memperdalam lagi terkait bagaimana infrastruktur di sekitar Masjid Al Jabbar. Ini karena berdampak kepada warga sekitarnya, termasuk drainasenya,” ungkap Agus. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Keberadaan lokasi tempat pembuangan sementara (TPS) sampah yang berdekatan dengan pedagang kaki lima (PKL) di Dadaha, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi pemandangan yang ironis.

Tentunya, dengan saling berdekatan tersebut membuat sejumlah pengunjung PKL mengeluhkan bau menyengat yang berasal dari tumpukan sampah. Sehingga, pengunjung yang datang ke Shelter PKL tersebut lebih memilih pulang lagi.  

Bukan hanya para pedagang dan pengunjung, warga juga mengeluhkan sampah yang menumpuk dari TPS yang berada di samping PKL Shelter Dadaha.

Bery Ferdiansyah, salah seorang warga Dadaha, mengaku mendapat banyak sekali keluhan dari warga lain.

“Keluhan terkait adanya TPS sampah di komplek Dadaha bukan cuma saya saja, tetapi juga dari masyarakat dan PKL,” ucap Bery, Kamis (26/1/2023).

Menurutnya, bau busuk sampah dari TPS sangat mengganggu aktivitas, terutama pada PKL Dadaha Tasikmalaya.

Baca Juga: Video Pemuda Tasikmalaya Bersihkan Sampah di Sungai Viral di TikTok, Netizen: Bangganya Punya Kalian

Terlebih, sambungnya, penempatan TPS tersebut berdampingan dengan shelter Dadaha, yang diperuntukan untuk pedagang dengan mayoritas sebagai pedagang di bidang kuliner. 

“Bahkan  bau busuk tercium bisa sampai radius 100 meter,” ujarnya.

Belum lagi, katanya, saat turun hujan besar sering terjadi penyumbatan, yang mengakibatkan genangan air lumayan tinggi.

Lanjut Bery menambahkan, Kota Tasikmalaya terutama komplek Dadaha memang identik dengan kulinernya. Akan tetapi, menurutnya, dari segi kebersihan dan penataannya masih carut marut.

“Padahal apabila dikelola dengan baik, potensi Dadaha ini akan sangat bermanfaat bagi Pemkot Tasikmalaya,” ujar Bery.

Pedagang di PKL Dadaha Tasikmalaya Pasrah

Sementara itu, Edi, pedagang di PKL Shelter Dadaha mengatakan, bahwa TPS tersebut sudah ada di dekat tempatnya berdagang.

Sehingga, ia mengaku pasrah dengan keberadaan tempat pembuangan sementara sampah, yang mengeluarkan bau tak sedap tersebut.

“Mau bagaimana lagi, karena memang tempatnya jualannya di tempat tersebut. Dan sebelum dagang, TPS ini sudah ada di sini,” katanya kepada harapanrakyat.com, Kamis (26/1/2023).

Baca Juga: Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Terima Audiensi LPLHI, Bahas Pengelolaan Sampah

Lanjutnya menambahkan, bahwa pemerintah rencananya akan memindahkan TPS tersebut. “Tetapi gak tahu kenapa belum juga dipindahkan,” tukasnya.

Edi tidak menampik bahwa ada dampak dari bau busuk yang berasal dari TPS. Salah satu dampaknya adalah pengunjung PKL Dadaha Tasikmalaya yang datang pulang lagi.

“Jadi harapan para pedagang, seimbangkan dengan pengangkutan sampah jangan sampai ada penumpukan. Kalau boleh TPS-nya juga dipindahin aja secepatnya,” ujarnya.

Tanggapan DLH Kota Tasikmalaya

Sementara itu, Ketua RT setempat, Parid, mengusulkan kepada Pemkot Tasikmalaya melalui instansi terkait untuk segera menangani permasalahan tersebut secepatnya.

Hal tersebut menurutnya supaya tidak menimbulkan polusi udara, terutama di musim hujan.

“Dan warga di sini juga ingin TPS ini dipindahkan,” ucapnya.

Baca Juga: Tumpukan Sampah di Jalan Pelita Kota Banjar Viral di Medsos

Lantas bagaimana dengan tanggapan dari Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Tasikmalaya terkait keluhan warga dan pedagang di Shelter PKL Dadaha?

Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kota Tasikmalaya, Fery Arif Maulana mengatakan, bahwa TPS tersebut tidak bisa dipindahkan.

“Jika mau dipindahkan, mau pindah kemana? Sebab, saat ini belum ada tempat atau lokasi yang lain yang cocok untuk TPS,” katanya.

Sehingga, ia pun memberikan solusi untuk mengatasi bau busuk yang berasal dari TPS tersebut. Yaitu, dengan mengakut sampah secepatnya, sehingga tidak menumpuk.

“Selama ini pengangkutan sampah di tempat tersebut terbilang lancar. Namun memang saya akui agak sedikit keterlambatan saat mengangkut,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Mengatasi terjadinya kejahatan jalanan, Polrestabes Bandung menggelar operasi berskala besar setiap malam di Kota Bandung, Jawa Barat.

Pelaksanaan operasi patroli tersebut dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Bandung.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung mengatakan, pelaksanaan operasi ini melibatkan seluruh fungsi satuan di Polrestabes.

“Kita melibatkan personel fungsi satuan dari mulai Sabhara, intel, Satreskrim, Satnarkoba, Satlantas, polsek, dan jajaran staf di Polrestabes Bandung. Operasi kita gelar setiap malam. Seluruh personel gabungan,” ungkap Aswin di Polrestabes Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/1/2023).

Baca Juga : Sempat Adu Jotos, Dua Pelaku Begal di Bandung Tidak Berkutik

Aswin menjelaskan, pelaksanaan operasi berskala besar ini sebenarnya sudah terlaksana mulai Rabu (25/1/2023). Namun, Kapolrestabes Bandung ini tidak merinci sampai kapan batas waktu pelaksanaan operasi patroli kejahatan jalanan ini.

“Kita lakukan (operasi) ini setiap hari mulai malam hingga pagi. Intinya, kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Kota Bandung,” tuturnya.

Mengenai sasaran operasi ini, Aswin mengatakan, menyasar ke berbagai tempat yang menjadi lokasi berkumpulnya warga Kota Bandung. Selain itu, lanjut Aswin, operasi juga akan menyisir hingga ke perbatasan daerah.

“Kita menyisir juga ke beberapa titik yang dicurigai menjadi tempat titik kumpul berandalan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung,” ungkap Aswin.

“Dasar operasi skala besar ini untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan,” Aswin menambahkan.

Baca Juga : Polisi Ringkus Pelaku Begal Payudara di Kabupaten Bandung

Aswin mengimbau masyarakat bertindak dengan cara melaporkan setiap ada yang melihat atau menjadi korban tindak kejahatan jalanan.

“Ketika warga Kota Bandung ada mendengar kemungkinan ada kejahatan jalanan, mohon melapor kepada Polrestabes Bandung atau polsek terdekat. Agar kegiatan patroli ini bisa langsung menyentuh ke warga yang merasa jadi korban,” ucapnya. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Dua pelaku begal bersenjata tajam di Kota Bandung, Jawa Barat, terlibat adu jotos dengan pengemudi ojek online. Tidak berselang lama, polisi berhasil membekuk pelaku begal berinisial SN dan FA.

Kapolrestabes Bandung Kombes Aswin Sipayung menjelaskan, kronologi kejadian penangkapan pelaku begal tersebut saat rilis media di Polrestabes Bandung, Kota Bandung, Kamis (26/1/2023).

Kapolrestabes mengungkapkan awal mula kejadian itu ketika korban yaitu pengemudi ojek online menerima pesanan penjemputan.

Akan tetapi, lanjut Aswin, ketika korban dalam perjalanan menuju lokasi penjemputan, ternyata pelaku ini membuntuti korban dan berusaha memepet korban dengan motornya.

“Menyadari ada yang membuntuti, korban berusaha menghindari kejaran pelaku. Namun, korban tidak lolos akhirnya terjadi perkelahian antara pelaku dengan korban,” ungkapnya.

Baca Juga : Polisi Ringkus Pelaku Begal Payudara di Kabupaten Bandung

Pelaku, lanjut Aswin, hendak melakukan pencurian dan ingin merampas motor korban. Namun, korban tetap berusaha mempertahankan barang berharganya.

Karena korban berusaha melawan, para pelaku ini pun lantas menghantamkan senjata tajam kepada korban. Pelaku telah menyiapkan senjata tajam dalam melakukan aksinya. Akibatnya, korban pun mengalami luka pada bagian tangan dan wajahnya.

“Pelaku begal dan korban sempat berkelahi. Pelaku melakukan pembacokan kepada korban. Akibatnya, korban terluka. Pelaku kemudian melarikan diri,” tuturnya.

Saat pelarian itu, kata Kapolrestabes, polisi bersama warga berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari dua jam. Polisi menghadiahi timah panas pada bagian kaki pelaku lantaran berusaha melawan petugas.

“Kondisi korban saat ini masih dalam perawatan akibat mengalami luka cukup serius. Petugas memberikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku begal ini karena berusaha melawan petugas,” ucapnya.

Baca Juga : Polrestabes Bandung Ringkus 72 Pelaku Kejahatan Jalanan

Akibat perbuatannya, dua pelaku ini melanggar Pasal 365 KUHPidana dan terancam pidana kurungan maksimal 12 tahun.

Sementara itu, salah seorang pelaku begal mengaku, pernah dipenjara dalam kasus pencurian mobil. Aksi tersebut dilakukan beberapa tahun lalu di wilayah Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Para calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak lolos seleksi ontrog Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjaranyar. Mereka datang ke PPK di Kantor Camat Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (26/1/2023).

Hal tersebut lantaran kecewa dan tidak puas dengan hasil seleksi PPS yang KPU Ciamis selenggarakan.

Beberapa perwakilan peserta mempertanyakan hasil transparansi hasil seleksi. Sebab, para calon yang gagal lolos seleksi, mengaku heran dengan hasil putusan KPU yang tidak meloloskan mereka.

Baca Juga: 70 Persen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 di Ciamis Dobel Pekerjaan

Padahal para calon PPS ini mengaku hasil tes Computer Assisted Test (CAT), terbilang mempunyai nilai tinggi dibanding yang lolos saat ini.

Devani Tantiani, salah seorang calon peserta seleksi PPS Desa Cigayam yang tidak lolos seleksi, mengaku kecewa dan menilai putusan KPU tidak adil dan terkesan tertutup.

“Maka dari itu, saya bersama teman-teman datang ke sini (PPK) Kecamatan Banjaranyar. Hal itu untuk mempertanyakan hasil seleksi serta mekanisme pelolosan calon PPS,” ungkapnya kepada harapanrakyat.com, Kamis (26/2/2023).

Lanjut Devina mengaku bahwa dari hasil seleksi CAT mempunyai nilai tinggi. Bahkan, nilainya di atas peserta yang kini lolos dan telah dilantik.

Hal tersebutlah yang menjadi pertanyaannya. Sebab, peserta yang nilai CAT jauh di bawahnya malah bisa lolos. Sementara, ia bersama teman lainnya yang mempunyai nilai tinggi, justru malah tidak lolos seleksi.

“Terus yang jadi dasar penilaiannya ini apanya? Sementara hasil tes wawancara kami justru tidak dikasih tahu. Hal inilah yang kita anggap telah merugikan kami sebagai calon yang tidak lolos,” tukasnya.

Tanggapan PPK Banjaranyar Ciamis Terhadap Calon PPS yang Tidak Lolos Seleksi

Ia pun mempertanyakan kinerja PPK Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, yang sebagai panitia atau penyeleksi para calon peserta PPS.

Bahkan yang membuatnya semakin aneh, dalam tes wawancara ia hanya diberi pertanyaan seputar nama orang tua.

Kemudian, pekerjaan suami serta beberapa pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas fungsi sebagai pelaksana atau panitia pemilihan (seputaran pemilu).

“Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi hanya beberapa point saja. Sedangkan lebih besarnya pertanyaan seputar privasi diri,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banjaranyar, Andri Suroso, mengaku bahwa dalam pelaksanaan seleksi PPS tersebut, pihaknya sudah melaksanakan tugas secara transparan. Bahkan ia menegaskan, tidak ada unsur titipan dari pihak manapun dalam seleksi PPS.

Menurutnya, untuk lolos dan tidaknya seleksi tersebut semuanya hasil keputusan KPU Kabupaten Ciamis. Sementara pihaknya hanya diberi tugas membantu melakukan tes wawancara saja.

“Adapun soal nilai, itu semuanya keputusan KPU. Jadi kami hanya memberi nilai wawancara saja,” terangnya.

Baca Juga: KPU Pangandaran Lantik 279 Anggota PPS untuk Pemilu 2024

“Namun terus terang saja, hasil nilai wawancara ini memang tidak kami umumkan. Kami hanya memberi nilai dan dibuatkan hard copy yang kami kirimkan langsung ke KPU Ciamis,” tambahnya.

Lanjut Andri menjelaskan, lolos tidaknya calon PPS yang mengikuti seleksi tidak dilihat dari nilai CAT. Sebab, nilai CAT hanya sebatas tiket saja. Sedangkan yang menentukan nilai itu dari hasil wawancara.

“Jadi tidak ada akumulasi nilai antara hasil CAT dan wawancara. Sekali lagi, nilai CAT itu hanya sebatas tiket saja, dan tidak dijadikan nilai lulus atau tidak menjadi anggota PPS,” jelasnya.

Tokoh Pemuda Banjaranyar Angkat Bicara

Sementara itu, tokoh pemuda Banjaranyar, Oky Herna Suganda, menyayangkan atas adanya kejadian seperti itu.

“Sebagai masyarakat, kami hanya bisa menyayangkan saja. Kenapa mekanismenya harus seperti ini,” katanya.

Menurutnya, semestinya semuanya dibuat transparan. Hal tersebut agar pemilu mendatang bisa berjalan lancar dengan tidak adanya petugas yang berpihak.

“Kita berharap semuanya bisa netral saat menjadi petugas penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Selain itu, Oky mengungkapkan, banyak kejanggalan yang terjadi saat pelaksanaan perekrutan seleksi calon PPS di wilayah Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis.

Bahkan menurutnya, jangan sampai persoalan perekrutan ini berbuntut, yang nantinya mencederai pemilu.

Ia juga menyayangkan kenapa hasil atau nilai para calon peserta terkesan tertutup atau ditutupi. “Kenapa tidak seperti CAT yang terbuka, semua peserta bisa melihat hasil nilai masing-masing,” ujarnya.

“Sementara terkait tes wawancara, ini kesannya sangat tertutup sekali. Padahal yang melaksanakan seleksi wawancara ini kan PPK, harus tinggal umumkan saja hasilnya. Jadi tidak ada lagi saling duga dan merasa dirugikan terlebih yang tidak lolos seleksi,” pungkasnya. (Suherman/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat menjadi dua daerah penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) campak di Jawa Barat.

Upaya penanggulangan campak di dua kabupaten itu berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi penyelidikan KLB. Hal itu dalam meminimalisasi jumlah penderita.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Nina Susana mengatakan, teknis pelaksanaan penanggulangan KLB campak ini dengan cara melakukan komunikasi risiko kepada masyarakat.

Selain itu, lanjut Nina, dengan melaksanakan respons imunisasi berdasarkan hasil kajian epidemiologi.

Baca Juga : Tahun 2022 Kasus Campak di Jawa Barat Masuk Kategori KLB

“Pelaksanaan respons imunisasi ini untuk menghentikan transmisi campak. Dua wilayah ini (Kabupaten Bogor dan Bandung Barat) telah masuk kriteria KLB,” ungkap Nina di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/1/2023).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Jawa Barat Ryan Bayusantika mengatakan, sebagai upaya pencegahan campak ini dengan melengkapi status imunisasi campak anak usia 9 hingga 59 bulan.

“Namun pencegahan campak yang paling utama adalah dengan meningkatkan cakupan imunisasi Campak Rubella,” ucapnya.

Ryan juga menambahkan, dengan adanya dua daerah berstatus KLB Campak, daerah lainnya belum tentu terbebas dari status tersebut. Hal itu lantaran pihaknya hanya memperoleh berdasarkan data yang terlaporkan.

Baca Juga : Gejala Campak pada Anak Wajib Anda Tahu Sebelum Terlambat

“Maka, sangat penting melaporkan setiap ada gejala demam ruam ke petugas kesehatan di wilayahnya masing-masing (kota/kabupaten) dan Provinsi Jawa Barat. Itu untuk memastikan apakah campak atau bukan,” ucap Ryan. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Partai Demokrat dengan tegas mendukung Anies Baswedan menjadi Capres.

Maka dari itu, Ia mengajak ke partai Nasdem dan PKS untuk secepatnya membentuk sekber perubahan. Hal itu sebagai bukti komitmen Partai Demokrat mewujudkan Koalisi Perubahan.

AHY menyebut, jika koalisi antara Demokrat, Nasdem dan PKS bukan untuk politik pragmatisme dan transaksional.

Koalisi ini dipersatukan oleh semangat dan visi yang sama. “Demokrat, Nasdem dan PKS senasib dan seperjuangan, ingin mengemban amanah rakyat yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan,” ujar AHY Kamis (26/1/2023).

Lanjut AHY, sebenarnya kerja tim kecil untuk koalisi perubahan sudah mendekati finalisasi.

Waktu komunikasi 6 bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan penting dan fundamental.

Saat ini ketiga partai sudah memiliki kesamaan untuk Bakal Calon Presiden (Bacapres), Anies Baswedan.

“Bagi kamis (Demokrat), Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” jelasnya.

Sementara itu tambah AHY, terkait Bakal Calon Wakil Presiden pendamping Anies, sepenuhnya diserahkan ke Bacapres yang diusung (Anies Baswedan).

Untuk Demokrat dan PKS sudah memiliki aspirasi kadernya masing-masing, sebagai aspirasi dari calon anggota koalisi.

“Selaku calon anggota koalisi, tentu hal ini wajar,” katanya.

Baca juga: AHY Tepis Isu Koalisi Bersama PKS dan Nasdem Jalan di Tempat

Yang terpenting, tegas AHY, untuk posisi Bacawapres ini hendaknya tidak menghambat finalisasi dalam membentuk koalisi.

“Kita rasional saja. Jangan sampai penentuan Bacawapres ini malah menjadi faktor yang menghambat terbentuknya Koalisi Perubahan,” ungkap AHY.

Untuk itu, Partai Demokrat mengajak PKS segera memberikan keputusan siapa Bacawapres yang akan diusung, mendampingi Bacapres (Anies Baswedan).

“Dengan demikian, maka 3 partai punya kesetaraan yang sama dalam koalisi,” katanya.

Selain itu, jelas AHY, Bacapres akan mempunyai independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa adanya intervensi pihak manapun.

Lanjutnya, yang pentingnya saat ini adalah finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat.

“Jadi hasil keliling saya ke daerah, banyak yang bertanya kapan koalisi perubahan terbentuk,” tegas AHY. (R8/HR Online/Editor Jujang)