harapanrakyat.com,- Jawa Barat menjadi wilayah terbesar di Indonesia melakukan tindak manipulasi data program kartu Prakerja. Dalam kurun waktu tiga tahun, tercatat 2,3 juta peserta yang terdaftar dalam program ini.

Meski demikian, Ditreskirmsus Polda Jabar beberapa waktu lalu berhasil mengungkap kasus ini. Dari upaya penangkapan itu, Polda Jabar berhasil mengamankan kerugian keuangan negara sebesar Rp 18 miliar.

Atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan penghargaan kepada Polda Jabar atas kasus manipulasi data pribadi dalam pendaftaran program kartu Prakerja ini.

Dalam keterangannya pada Jumat (20/1/2023) di Kota Bandung, Jawa Barat, Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Kemenkop UKM, Rudy Salahudin mengatakan, Polda Jabar berhasil mengungkap kasus manipulasi data pribadi calon peserta program ini.

Baca Juga : Polrestabes Bandung Ringkus 72 Pelaku Kejahatan Jalanan

Sebagai informasi, pada 2021 lalu, Polda Jabar berhasil mengungkap kasus tindak pidana manipulasi data pribadi dalam program kartu Prakerja.

“Waktu itu, nilai kerugian negara mencapai Rp 18 miliar. Polda Jabar berhasil mengungkap kasus ini. Memang kasus manipulasi data ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Namun, yang paling besar itu di wilayah Jawa Barat,” tuturnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mengatakan, penghargaan dari Kemenko UKM ini menjadi suntikan semangat bagi Polda Jabar agar dapat lebih baik lagi.

“Ini menjadi tambahan motivasi bagi jajaran Polda Jabar,” kata Suntana.

Selamatkan Uang Negara Rp 18 Miliar Atas Kasus Manipulasi Data Kartu Prakerja

Perlu diketahui, program Prakerja ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Covid-19.

Dalam upaya penangkapan dan pengungkapan kasus ini, Polda Jabar berhasil mengamankan keuangan negara sebesar 18 miliar.

Dalam kasus ini, Polda Jabar berhasil mengamankan lima pelaku. Para pelaku memulai aksinya sejak 2019. Para pelaku ini berinisial BY, AP, RU, AW, dan WG.

Baca Juga : Kalah Judi Online, Office Boy Kantor di Kab Bandung Gasak Uang Rp 150 Juta

Modus operandi dalam kasus ini, kelima pelaku bekerja sama melakukan manipulasi data pribadi dalam pendaftaran program kartu prakerja.

Dari aksinya tersebut, para pelaku memperoleh keuntungan sebesar Rp 3,4 miliar sejak 2019 hingga 2021. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap 10 ribu akun Prakerja fiktif yang dibuat para pelaku.

Atas perbuatannya itu, para pelaku saat ini sudah mendapat ganjaran hukuman penjara selama 4,5 tahun. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat, pada tahun 2022 mencapai 67 kasus. Pihak Pengadilan Agama pun mengabulkan pengajuan dispensasi nikah tersebut.

Adapun alasan pengajuan dispensasi nikah karena sebagian ada yang hamil di luar nikah, dan alasan ekonomi.

Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Nur Hamid, melalui Hakim PA, Alizia Husnul Labib mengatakan, selama tahun 2022, pihaknya mengabulkan 67 kasus dispensasi nikah bagi mereka yang masih di bawah umur.

Menurutnya, jumlah pengajuan sebanyak itu cukup kecil dan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Alasan pengajuan dispensasi nikah, lanjutnya, ada yang karena hamil. Ada juga karena faktor pertimbangan ekonomi, namun ingin melangsungkan pernikahan.

“Tahun kemarin ada 67 pengajuan. Persentase usianya antara 16 sampai 19 tahun,” kata Labib kepada harapanrakyat.com, Jumat (20/01/2023).

Baca Juga: Kasus Perceraian Semester I, Janda dan Duda Baru di Kota Banjar Ada 378

Ia juga menjelaskan, untuk menekan perkawinan di bawah umur, bagi warga yang akan mengajukan dispensasi nikah nantinya harus ada rekomendasi dari instansi terkait. Rekomendasi tersebut untuk menyatakan kesehatan pihak yang bersangkutan.

Seperti terkait kesehatan, psikologis, termasuk kesiapan reproduksi. Sehingga hal itu bisa menjadi pertimbangan dan kajian komprehensif. Jadi, ketika membangun rumah tangga sudah betul-betul siap.

“Kami kerjasama antara stakeholder untuk memberikan edukasi kepada pasangan muda agar lebih siap, dan memahami pernikahan atau rumah tangga,” kata Labib.

Janda dan Duda di Kota Banjar Capai 828 Orang

Lebih lanjut Labib mengatakan, terkait jumlah kasus perceraian, pada tahun 2022 pihaknya memutus sebanyak 828 kasus perceraian.

Dari jumlah kasus perceraian tersebut, sebanyak 575 kasus cerai gugat, sedangkan 253 kasus cerai talak. Adapun alasan yang melatarbelakangi perceraian tersebut paling dominan karena permasalahan ekonomi.

“Kasus perceraian tahun lalu 828 kasus yang meliputi cerai gugat dan cerai talak. Paling banyak karena faktor ekonomi,” pungkasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Politisi partai Demokrat Jansen Sitindaon menolak keras wacana pemilu 2024 dikembalikan ke sistem proporsional tertutup.

Sebagai bentuk penolakan, melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat, Jansen memberikan kuasa untuk menjadi pihak terkait, dalam sidang pengujian UU Nomor 17 Tahun 2017.

Sebagai informasi, sidang pengujian UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu, dilakukan MK menyusul adanya permohonan yang diajukan Demas Brian Wicaksono cs, dengan nomor 114/PPU/XX/22.

Demas dan kawan-kawan berkeinginan agar sistem Pemilu dari terbuka kembali menjadi proporsional tertutup.

Kepala BHPP Partai Demokrat Mehbob mengatakan, Jansen Sitindaon melalui BHPP Demokrat, sudah mendaftarkan diri menjadi pihak terkait ke MK melalui online.

“Sudah didaftarkan, dengan nomor 8/PAN.ONLINE/2023 tertanggal 20 Januari 2023,” ungkap Mehbob, Jumat (20/1/2023).

Baca juga: Dipimpin AHY, Elektabilitas Partai Demokrat Terus Meroket Capai 11,6 Persen

Permohonan menjadi pihak terkait tersebut lanjut Mehbob, dilakukan Jansen dalam upaya tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.

“Karena jika sistem proporsional tertutup dikabulkan, maka pihak terkait selaku Bakal Calon Legislatif, tidak akan punya ruang dan peluang untuk berkompetisi di daerah pemilihannya (dapil),” katanya.

Kata dia, sistem pemilu tertutup akan merenggut hak rakyat. Rakyat jadi tidak memilih wakil rakyat yang mereka kehendaki.

“Pemilu tertutup merupakan perampasan hak suara rakyat dalam berdemokrasi,” tegasnya.

Menurutnya, sistem proporsional tertutup jauh dari semangat reformasi yang berkehendak agar demokrasi di Indonesia lebih sehat.

“Jika sistem proporsional tertutup dikabulkan, ini menjadi sebuah kemunduran dan penghianatan terhadap demokrasi,” ucapnya.

Mehbob juga berharap agar MK tetap konsisten terhadap putusan Nomor 22/24/PPU/VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Dua rumah warga Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ludes terbakar. Kebakaran dua rumah yang berada di Kampung Sukaratu, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu itu terjadi pada Jumat (20/01/2023).

Api terlihat membumbung tinggi ke udara dan dengan cepat melahap dua rumah semi permanen. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran rumah itu.

Namun, rumah yang terbakar hangus rata dengan tanah. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran dua rumah warga tersebut.

Baca Juga: Rumah Warga Purwadadi Ciamis Terbakar, Hampir Seluruh Bangunan Hangus

Wakil Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Ayatulloh Romdoni mengatakan, kejadian kebakaran yang menghanguskan dua rumah itu terjadi sekitar pukul 09:00 WIB.

“Api sangat cepat membakar dua rumah tersebut lantaran rumahnya semi permanen. Kami Tagana, BPBD, Damkar, TNI, Polri bersama warga berjibaku melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi,” katanya.

Ayatulloh juga menyebutkan, pihaknya belum mengetahui apa penyebab kebakaran dua rumah warga Sawalu itu.

“Penyebab sampai saat ini belum diketahui pasti. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa, namun dua rumah warga di Salawu itu hangus terbakar,” pungkasnya. (Apip/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Gedung di Komplek Islamic Center Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, saat ini sudah ada namanya. Pengambilan nama tersebut adalah dari tiga tokoh ulama Ciamis. Antara lain, KH Irfan Hielmy, KH Moh Sirodj dan KH Umar Nawawie.

Penamaan itu juga sudah diresmikan secara langsung oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, pada bulan Desember 2022 lalu.

Adapun penamaan di Komplek Islamic Center Ciamis yakni Gedung IC menjadi KH Irfan Hielmy. Kemudian Gedung Asrama Haji di sebelah timur dengan nama KH Moh. Sirodj. Lalu gedung Asrama Haji bagian barat diberi nama KH Umar Nawawie. 

Baca Juga: Pembangunan Lanjutan Gedung IC Ciamis Telan Biaya 9,675 Miliar

Selain gedung-gedung dengan nama tokoh ulama kharismatik di Kabupaten Ciamis, masjid di Komplek Islamic Center juga diberi nama Masjid Al-Karomah. 

Alasan 3 Tokoh Ulama Jadi Nama Gedung di Komplek IC Ciamis

Kabag Kesra pada Setda Kabupaten Ciamis, Ihsan Rasyad mengatakan, pemberian nama tersebut merupakan bentuk penghargaan dari Bupati Ciamis atas jasa-jasa para tokoh ulama. 

Penghargaan tersebut agar para generasi muda di Ciamis mengenang tentang sepak terjang dakwah Islam, yang tiga tokoh ulama Ciamis itu lakukan.

Ketiga tokoh ulama Ciamis tersebut yakni KH Irfan Hielmy dari Pondok Pesantren Darussalam Ciamis.

“Kemudian, KH Moh Sirodj dari Pondok Pesantren Cijantung. Dan KH Umar Nawawie dari Pondok Pesantren Bayasari, Rajadesa,” katanya, kepada harapanrakyat.com, Jumat (20/1/2023).

Ihsan menjelaskan, penamaan gedung-gedung di Komplek IC Ciamis ini tidak sembarangan.

Sebab, pemberian nama tersebut adalah hasil kesepakatan bersama dari para alim ulama (MUI) Kabupaten Ciamis. Adapun hasil dari kesepakatan mengerucut 3 nama tokoh ulama tersebut.

“Jadi Bupati Ciamis itu tidak sembarangan menentukan nama. Ini juga berdasarkan rekomendasi dari para alim ulama di Kabupaten Ciamis, MUI dan Kemenag. Hasilnya ada 3 nama tokoh ulama tersebut,” jelasnya.

Baca Juga: Gedung Tua di Islamic Center Ciamis jadi Incaran Fotografer

Lanjutnya menambahkan, nantinya juga di setiap gedung akan ada semacam pemberitahuan terkait riwayat singkat. Selain itu juga pemberitahuan jasa-jasa dan foto atau pigura para tokoh ulama Ciamis ini. 

“Komplit pokoknya ada. Itu sebagai edukasi kepada para generasi saat ini agar tetap mengenang tokoh-tokoh ulama tersebut,” tuturnya.

Ihsan berharap, dengan adanya pemberian nama di gedung-gedung Komplek IC ini, bisa mengenalkan tokoh ulama kharismatik Ciamis kepada para generasi muda saat ini.

“Setelah itu bisa meneladani dan juga melanjutkan perjuangan syiar Islam kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ferry/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Lukas Enembe ngadu ke Komnas HAM, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) seperti kehabisan cara dalam mengatasi kasus ini.

Mantan Gubernur Papua tersebut, melaporkan pihak KPK karena dianggap telah melanggar HAM dalam menanganinya.

“Kami ingin menekankan terhadap seluruh proses dalam penanganan hukum, prinsip kami tidak akan pernah melanggar perkara yang ada,” kata Kepala Unit Pelaporan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023).

Ali menambahkan, tim KPK dalam mengusut suatu kasus memiliki dasar hukum. Ali meminta agar Lukas Enembe menjelaskan secara langsung pelanggaran HAM yang dilakukan partainya.

“Jadi kami juga tidak mengerti, kemudian yang disampaikan keluarga atau penasehat hukum terkait hal yang dimaksud, dimana pelanggaran HAM itu terjadi? Padahal kami menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” kata Ali.

Ali mengklaim, lembaga antikorupsi telah memenuhi hak kesehatan Lukas Enembe. Bahkan, kata Ali, pihaknya telah mengundang tim dokter Lukas Enembe untuk mengawasi secara langsung.

“Saya kira semua haknya sudah terpenuhi. Kami juga didampingi oleh dokter di Rutan KPK, termasuk dokter pribadi kami yang telah memberikan kesempatan untuk ikut mengawasi dan melihat langsung kondisi tersangka LE yang saat ini di RSPAD,” kata Ali.

Sebagai informasi, pihak keluarga Lukas Enembe meminta Komnas HAM memeriksa langsung kondisinya di rumah tahanan (rutan). Lukas mengatakan kliennya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya selama di tahanan.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Kapal Angkut TNI AL, Negara Rugi Puluhan Miliar!

Kasus Korupsi Lukas Enembe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjerat Mantan Gubernur Papua itu sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi Papua.

Lukas diduga menerima suap atau gratifikasi tersebut sebesar Rp 10 miliar.

Selain itu, KPK juga melakukan pemblokiran rekening senilai sekitar Rp 76,2 miliar.

Kasus ini bermula pada saat Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka mendapat proyek infrastruktur setelah bekerja sama dengan Lukas Enembe dan segelintir pejabat Pemprov Papua. Padahal, perusahaan Rijatono sendiri bergerak dalam bidang farmasi.

Kesepakatan yang disetujui Rijatono dan diterima oleh Lukas Enembe dan beberapa pejabat di Pemprov Papua, antara lain pembagian persentase fee proyek hingga 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN.

Setidaknya, ada tiga proyek yang didapat Rijatono. Pertama peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar.

Kemudian, rehabilitasi dan prasarana penunjang PAUD Integrasi bernilai proyek sebesar Rp 13,3 miliar. Terakhir, proyek pengelolaan lingkungan venue adalah pengembangan outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar.

Saat ini Lukas Enembe tengah menjadi tahanan KPK, namun pihaknya mengadu ke Komnas HAM karena dianggap KPK telah melanggar HAM terhadap dirinya. (Revi/R8/HR Online/Editor Jujang)