harapanrakyat.com,- Polda Metro Jaya berkomitmen mengusut kasus yang melibatkan Bripda HS secara transparan.

Sebagai informasi, Bripda HS merupakan anggota Densus 88 Antiteror yang diduga membunuh pengemudi taksi online di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo mengatakan, kasus hukum yang menjerat Bripda HS ini sedang dalam penanganan. Kepolisian, lanjut Trunoyudo, tidak akan memberikan toleransi kepada anggotanya yang melakukan tindak pidana.

Baca Juga : Perbatasan Negara Rentan Pelanggaran Hukum Transnasional

“Terkait kasus HS, kami sampaikan saat ini prosesnya masih berlangsung. Kepolisian sudah menyampaikan tidak memberikan toleransi kepada anggotanya yang melakukan suatu tindak pidana, termasuk untuk proses kode etiknya,” ujar Trunoyudo di Jakarta Utara, Sabtu (11/2/2023). 

Tidak hanya itu, Trunoyudo juga menjelaskan, dalam melakukan proses penyidikan, pihaknya akan bekerja secara profesional dengan menggunakan scientific crime investigation (SCI). 

“Jadi dari mulai olah TKP pertama dengan melibatkan tim Inafis. Terhadap barang bukti yang sudah kami peroleh, pemeriksaannya secara scientific,” kata Trunoyudo. 

Trunoyudo menjelaskan, pemeriksaan dengan cara mengkolaborasikan antara teknis, prosedur, dan ilmiah. Sehingga, lanjut Trunoyudo, hasilnya menjadi akurat.

Untuk saat ini, lanjut ia, pihaknya masih terus melakukan pendalaman atau penelusuran dalam kasus yang menjerat Bripda HS.

Baca Juga : Pembangunan LRT Fase 1B Ditargetkan Selesai Akhir 2024

Oleh karena itu, Trunoyudo menambahkan, penggunaan scientific crime investigation ini merupakan hal yang sesuai dengan instruksi Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. 

“Pak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan scientific crime investigation. Tentunya kita masih menunggu. Terkait proses penyidikan, dugaan pasal yang diterapkan Pasal 338 KUHP. Jadi, tentu semua ini tetap pada alat bukti,” ucapnya. (R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dua pedagang korban penganiayaan dan penjarahan di Musi Rawas Utara Sumatera Selatan (Sumsel), sudah tiba di kampung halamannya Garut, Jawa Barat. Keduanya tiba di Kecamatan Banyuresmi dengan selamat pada Sabtu (11/2/2023) sore.

Kedua korban yang baru pulang ini, merupakan sisa dari 3 korban yang sudah pulang terlebih dahulu ke Garut.

Adapun dua orang pedagang yang jadi korban amukan massa di Musi Rawas Utara itu, antara lain Yosef Mulyana dan Lucky Wanda.

Yosef Mulyana yang merupakan majikan dari keempat pedagang jaket itu pulang terakhir, karena harus mengevakuasi mobil yang massa rusak.

Kendaraan milik korban ini pun tiba di Garut, setelah diangkut menggunakan truk. Kondisinya kendaraan mini bus warna putih itu hancur.

Baca Juga: 3 Korban Penganiayaan dan Penjarahan di Muratara Asal Garut Berhasil Pulang Kampung

Seluruh bagian kaca mobil pecah, bodi penyok, ban mobil hilang sebagian, termasuk interior dalam mobil sudah tak teratur.

Yosef mengaku masih trauma dan akan pikir dua kali untuk berdagang ke lokasi yang sama. ia hanya mendapat ganti rugi dari aparat desa setempat sebesar Rp 30 juta.

Baca Juga: Tak Terima Rakyatnya Dianiaya dan Dijarah di Sumsel, Wabup Garut: Proses Hukum Harus Berlanjut

Namun ganti rugi tersebut jauh dari kerugian barang yang dijarah, apalagi nilai kerugian mobil yang dirusak.

“Ya untuk barang saja Rp 30 juta lebih, belum mobil hancur. Untuk berdagang lagi masih pikir-pikir,” ucap Yosef yang masih terlihat trauma usai jadi korban penganiayaan dan penjarahan di Sumsel, Sabtu (11/2/2023).

Pantauan harapanrakyat.com, keluarga menyambut kedatangan Yosef dengan isak tangis. Keluarga, istri dan anaknya telah menunggu lama sejak insiden terjadi pada Senin (6/2/2023) lalu.

Mereka tak kuat menahan air mata saat suaminya tiba di kampung halamannya, usai jadi korban penganiayaan dan penjarahan di Sumsel. (Pikpik/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Tokoh Ciamis yang juga pengurus Yayasan Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat, R Gardea S.AP mendukung penuh upaya Pemkab Ciamis, mengubah nama kabupaten Ciamis menjadi kabupaten Galuh.

“Saya sangat setuju. Perubahan nama Kabupaten Ciamis ke Galuh adalah penantian yang sudah lama,” ujar Gardea, Sabtu (11/2/2023).

Kata dia, penamaan Galuh sendiri sudah dipakai pertama kali oleh perguruan tinggi swasta (PTS) yakni Universitas Galuh (Unigal) Ciamis. Universitas Galuh berdiri tahun 1998.

Kemudian dalam perjalanannya, berbagai program yang dilaksanakan civitas Universitas Galuh, kerap mengenalkan tentang kebudayaan Galuh.

“Baik keluar daerah ataupun keluar negeri. Unigal menjadi satu-satunya Universitas di Indonesia yang mengajarkan mata kuliah kegaluhan, bagi mahasiswa semua jurusan di semua fakultas dengan bobot kuliah 2 SKS,” ucap R Gardea.

Baca juga: Perubahan Nama Ciamis Jadi Galuh, Budayawan: Harus Diikuti Perubahan Sikap

Ia menegaskan, jika memang Kabupaten Ciamis akan  mengubah nama menjadi Kabupaten Galuh, maka kedepan Pemda harus berani mengenalkan pelajaran pelajaran tentang sejarah kegaluhan.

Dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kita harus benar benar mengenalkan tentang apa itu kegaluhan, dari sejak dini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah,” ucap Gardea, yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon anggota DPRD Ciamis tahun 2024 dari Nasdem ini.

Lanjut, Gardea selain mengajarkan tentang budaya kegaluhan, Pemda Ciamis juga harus membuat ornamen-ornamen Kegaluhan di daerah – daerah perbatasan. Sebagai ciri ketika orang berkunjung ke kabupaten Galuh.

“Selama ini belum ada sebuah ciri daerah dan Ciamis ini selalu dianggap kabupaten pensiunan. Maka stigma itu harus berubah, ketika nanti kabupaten Ciamis berubah nama menjadi kabupaten Galuh,” pungkas R Gardea. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Mahasiswi korban cabul dosen yang berani melapor dapat perlindungan dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Unsil (Universitas Siliwangi) Tasikmalaya, Jawa Barat.

Hal itu terkait dengan kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dosen di universitas tersebut terhadap mahasiswi Fakultas Ekonomi.

“Kami akan melindungi para korban kekerasan seksual oknum dosen yang berani melapor. Sesama mahasiswa, ini merupakan bentuk solidaritas kami yang satu almamater. Tentu perlindungan bagi korban bukan cuma perlindungan atas laporannya saja,” kata Ketua BEM Unsil Tasikmalaya Muhamad Ilham, kepada harapanrakyat.com, Sabtu (11/02/2023).

Namun, lanjutnya, keamanan akademik dan hidupnya para korban juga akan mendapat perlindungan. Termasuk jaminan keberlanjutan pendidikan di kampus tanpa adanya intervensi atau intimidasi dari pihak lembaga.

Baca Juga: BEM Unsil Tasikmalaya Kutuk Kekerasan Seksual Dosen Terhadap Mahasiswi

Jika ada intervensi, maka BEM Unsil Tasikmalaya akan bergerak dan mengecam hal tersebut. Selain itu, pihaknya akan melaksanakan seruan aksi lebih masif kepada pihak kampus.

“Kami meminta korban-korban yang lainnya usut secara tuntas, agar tercipta lingkungan kampus yang aman saat melaksanakan akademik secara menyeluruh,” tegas Ilham.

Saat ini, pihak BEM Unsil Tasikmalaya sedang mengupayakan pengawalan kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi sampai tuntas.

“Langkah kita sekarang menjalin kerjasama antara BEM dengan pihak Fakultas. Tujuannya untuk menjaring siapa saja yang menjadi korban. Harapannya, tentu tidak ada pelaku lainnya,” katanya.

Bahkan, lanjut Ilham, BEM Unsil Tasikmalaya juga mendorong gerakan aksi media sebagai suport kepada mahasiswi korban cabul untuk berani melapor.

“Kemudian, kita juga membuka hotline sebagai alternatif bagi korban untuk berani melaporkan, atas namanya anonim, tapi dengan menyertakan buktinya. Supaya nanti dari pihak Satgas PPKS bisa optimal dalam melaksanakan wewenangnya hingga akhir,” jelas Ilham. (Apip/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Wilayah perbatasan negara, menjadi wilayah yang rentan terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karenanya, sangat penting peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan untuk mereduksi pelanggaran hukum.

Salah satu jenis pelanggaran hukum yang kerap terjadi di wilayah perbatasan negara yaitu terjadinya penyelundupan manusia atau people smuggling, perdagangan orang (people trafficking), dan kejahatan transnasional lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengatakan, Indonesia berkomitmen memerangi perdagangan orang.

Baca Juga : Pembangunan LRT Fase 1B Ditargetkan Selesai Akhir 2024

Indonesia juga, kata Yasonna, berkomitmen menerapkan rekomendasi AAA (Acknowledge Act Advance) hasil rekondasi dari Government and Business Forum (GABF).

“Indonesia berkomitmen memerangi perdagangan orang termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha. Kami juga berkomitmen menerapkan rekomendasi AAA hasil rekondasi dari Government and Business Forum,” ucap Yasonna dalam forum Bali Process dalam keterangan resminya, Sabtu (11/2/2023).

Yasonna menyadari, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian global. Mulai dari perlambatan ekonomi, inflasi yang meninggi hingga potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasok sumber daya.

Tingginya kebutuhan, lanjut Yasonna, sementara di sisi lain sumber daya (resources) semakin langka, maka beberapa pihak memanfaatkannya demi kepentingan kelompok demi keuntungan sesaat melalui celah-celah yang ada.

“Celah pelanggaran hukum yang berpotensi tinggi adalah kawasan perbatasan yang rawan bagi terjadinya penyelundupan manusia,” ucapnya.

Upaya Cegah Pelanggaran Hukum Wilayah Perbatasan Negara

Dalam Bali Process kali ini, Yasonna menyampaikan beberapa saran. Pertama, peningkatan dan komitmen terhadap Rekomendasi AAA yaitu transparansi rantai pasok, perekrutan yang etis.

Kedua, peningkatan dan komitmen rekomendasi GABF yaitu perlindungan pekerja serta Komitmen tindak lanjutnya.

Sebagai bentuk komitmen, Yasonna menambahkan, Indonesia ke depan akan mengadvokasi Bali Process yang lebih responsif dan proaktif. Hal itu agar tren perdagangan orang yang semakin mengkhawatirkan di kawasan dapat tercegah.

Baca Juga : Pangdam I/Bukit Barisan Dampingi Presiden Peringati HPN, Tinjau Pasar dan Resmikan Terminal Amplas Medan

“Indonesia berkomitmen mencegah segala bentuk perdagangan orang dengan cara peningkatan pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu imigrasi. Tetapi, komitmen kami tersebut tidak akan menuai hasil optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya sektor swasta atau bisnis,” ujar Yasonna.

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, lanjut Yasonna, Indonesia memerlukan adanya dukungan dan peningkatan kolaborasi oleh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya baik itu publik, privat bahkan individual.

Sebagai informasi, Bali Process merupakan forum yang digagas Indonesia dan Australia pada 2002.

Forum ini bertujuan memperkuat upaya menanggulangi pelanggaran hukum berupa persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, serta kejahatan lintas negara terkait lainnya. (Ecep/R13/HR-Online)