Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan seorang anak kecil nampak matanya menjadi bengkak dan sipit setelah tersengat tawon. Bahkan, sejumlah netizen menilai, malah anak tersebut kini terlihat mirip oppa-oppa (abang-abang, red) Korea.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @sumatrabeefriend pada Sabtu 18 Maret 2023 lalu.

Di dalam video terlihat, anak kecil itu hendak memakan telur tawon langsung dari sarangnya yang diberikan oleh si perekam video. 

“Aku mau balas dendam makan telurnya,” ucap anak tersebut dengan matanya yang sudah bengkak dan sipit.

Tak diketahui secara pasti bagaimana kronologi anak tersebut disengat tawon, namun pada akhirnya, anak itu berakhir mempromosikan produk lebah yang diproduksi oleh @sumatrabeefriend.

“Bentar lagi puasa, yang mau tambah suplemen, kami ada madu murni sangat bagus buat daya tahan tubuh,” tulis keterangan video lainnya yang diunggah @sumatrabeefriend sambil menampilkan wajah anak itu yang matanya masih bengkak dan sipit.

Video yang telah ditonton sebanyak 7,2 juta kali itu sontak mendapat banyak respon dari netizen di sosial media.

Baca Juga: Viral Video Pasien BPJS VS Umum, Perbedaan Perlakuan Nakes Bikin Geram

Namun, beberapa netizen merasa kasihan dan khawatir dengan kondisi sang anak yang matanya masih bengkak lebam itu.

“seketika jadi cindo,” kata akun @afa_iya***.

“saya pernah ngalamin disengat tawon pas hidung bang, seketika muka jadi bengkak,” ungkap @yogikart***.

“Langsung jadi oppa dong,” tulis @unikinfo***.

“muka adek nya,” ujar @notifikasi1***.

“ngakak banget matanya,” tulis @_wla***.

“lgsg open endorse..bocil be like: “dijamin asli. nih mata gw buktinya,” ungkap @rianofa***.

Anak Disengat Tawon Vespa

Mengutip dari keterangan video yang diunggah @sumatrabeefriend, anak yang matanya bengkak itu diketahui disengat oleh tawon jenis vespa.

Dilansir berbagai sumber, tawon vespa adalah salah satu spesies tawon yang berasal dari Asia Timur, termasuk Jepang, Korea, dan Tiongkok.

Memiliki ukuran tubuh besar dengan panjang sekitar 5 cm hingga 7,5 cm dan lebar sayap hingga 7,6 cm. 

Spesies tawon ini memiliki sengat yang kuat dan beracun yang bisa menyebabkan rasa sakit yang parah hingga fatal bagi manusia. 

Selain itu, tawon Vespa juga dikenal sebagai predator yang sangat agresif dan mampu membunuh lebah madu dalam jumlah besar. 

Oleh karena itu, spesies tawon vespa sering dianggap sebagai hama oleh para peternak lebah dan penduduk di daerah-daerah yang dihuni olehnya.

Selain itu, sengatan tawon dapat menimbulkan dampak yang bervariasi pada tubuh manusia, tergantung pada jenis tawon, jumlah sengatan, lokasi sengatan, dan sensitivitas individu terhadap racun tawon. 

Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat disengat tawon meliputi rasa sakit dan peradangan di area sengatan, reaksi alergi yang parah, serta keracunan racun tawon. Penting untuk menghindari sengatan tawon sebisa mungkin dan mencuci daerah sengatan dengan air dan sabun jika terkena sengatan. (Gumilang/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kota Banjar, Jawa Barat periode Januari-Februari 2023 berkurang hingga 6.000 KPM. Selain itu, penyalurannya pun tidak lagi menggunakan mekanisme e-Warung.

Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Suryamah, melalui Kabid. Pemberdayaan Sosial Kokom Komala, mengatakan, banos sembako BPNT tahap 1 dan 2 (Januari-Februari) sudah mulai tersalurkan.

Proses mekanisme pencarian bansos tahap 1 dan tahap 2 tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat dan dapat diambil tunai melalui outlet bank Himbara/ATM. Tidak melalui E-Warung.

“Sudah mulai penyaluran. Mekanismenya tidak melalui agen atau E-Warung tapi langsung ke penerima manfaat,” kata Kokom kepada wartawan, Senin (20/3/2023).

Baca Juga: Puluhan KPM BPNT Serbu Kantor Desa Cikaso Ciamis, Ada Apa?

Lanjutnya menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos sembako tidak melalui E-Warung sebagaimana kebijakan dari Kementerian Sosial RI dengan pertimbangan agar penyaluran bantuan lebih efektif dan efisien.

Meski begitu, pihaknya tidak bisa memastikan terkait mekanisme penyaluran bansos sembako tersebut kedepannya akan kembali menggunakan skema E-Warung atau penyaluran langsung ke penerima manfaat.

“Tahap satu dan tahap dua penyaluran tidak menggunakan E-Warung. Untuk kedepannya kami belum tahu pasti karena kami mengikuti kebijakan dari pusat,” katanya.

“Pengawasan tetap kami lakukan agar dana bantuan dibelanjakan sesuai pembelian pangan yang ditentukan,” katanya menambahkan.

Jumlah KPM di Kota Banjar Berkurang

Lebih lanjut ia menyebutkan, adapun jumlah warga yang menerima bansos sembako tersebut pada tahun ini yaitu sebanyak 10.470 KPM. Jumlah tersebut menurutnya berkurang cukup signifikan jika dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun lalu, kata Kokom, jumlah penerima manfaat program bansos sembako sebanyak 16.456 orang. Namun tahun ini berkurang hampir 6000 KPM menjadi 10.456 penerima manfaat.

“Datanya langsung dari pusat. Jumlah penerimanya tahun ini berkurang, hanya 10.456 penerima manfaat di Banjar,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Gabung Kompakdesi, belasan mantan kades dari beberapa desa se-eks kawedanan Banjarsari, Cidolog dan Cimaragas berkumpul di aula Kantor Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (20/03/2023).

Kumpulnya para mantan Kades tersebut tak lain untuk membahas pembentukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kompakdesi atau komunitas Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia untuk wilayah Ciamis.

Wakil Ketua DPD Kompakdesi Jawa Barat Haiz Azka mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan para mantan Kades tersebut untuk menyamakan persepsi. Selain itu juga untuk membentuk kepengurusan Kompakdesi Kabupaten Ciamis.

Baca juga: Penjabat Kepala Desa Sindangasih Ciamis Resmi Dilantik, Gantikan Kades yang Ditahan

“Sesuai arahan dari DPP Kompakdesi, kami selaku pengurus Kompakdesi Jawa Barat berkewajiban untuk membentuk serta melantik kepengurusan DPC Kabupaten Ciamis,” ujarnya.

Rencananya, kata Azka, pihaknya akan segera membentuk kepengurusan DPC secepatnya.

Menurut Azka, tujuan Kompakdesi tak lain untuk lebih mempersatukan persepsi antara para mantan kades untuk ikut andil dalam membangun negeri 

Selain itu, pihaknya ingin mengajak para mantan kades untuk tetap bersinergi serta tidak merasa terasingkan setelah tidak lagi mempunyai jabatan.

Secara garis besar, lanjutnya, para mantan kades saat ini kembali ke masyarakat dengan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. 

Sehingga dengan adanya Kompakdesi tersebut Azka menilai nantinya kita akan menjadi wadah bersama untuk memajukan ekonomi melalui UMKM.

“Kita juga ingin menghilangkan paradigma yang menganggap para mantan kades ini akan menjadi duri di pemerintahan desa. Apalagi setelah tidak lagi menjabat. Bahkan, kita ingin menunjukkan bahwa kami masih bisa membangun dan memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat,” ungkapnya 

Saat ini, sambungnya, sudah ada lima kabupaten di Jawa Barat yang sudah terbentuk kepengurusan Kompakdesi, seperti Kabupaten Garut, Cianjur, Purwakarta, Karawang dan Tasikmalaya.

“Ciamis segera menyusul. Doakan saja,” pungkasnya. (Suherman/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Curhatan salah satu warga di akun Facebook menjadi buah bibir. Pasalnya, akun bernama Novi Mellani menuliskan mobil rombongannya harus membayar saat masuk jalan pesisir yang baru.

Dalam postingannya, Novi menceritakan ia bersama tetangganya ingin mencoba jalan pesisir yang baru menggunakan mobil bak. 

Namun, saat masuk mobil rombongan yang ia naiki itu harus membayar Rp 99 ribu. Namun, setelah bernegosiasi akhirnya bisa membayar Rp 60 ribu. 

Menanggapi hal itu, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran Tonton Guntari mengatakan, jalur baru yang menghubungkan Pantai Pangandaran, Pantai Batu hiu, Pantai Batukaras sampai Pantai Madasari itu adalah jalur wisata Pangandaran.

“Itu adalah jalur wisata dan sengaja dibangun oleh pemerintah tujuannya tentu untuk mempercepat akses antar destinasi wisata dan untuk meningkatkan PAD,” katanya, Senin (20/03/2023).

Baca juga: Akses antar Destinasi Wisata Tersambung, Ini Harapan Bupati Pangandaran

Jadi, kata Tonton, jika tidak mau bayar jangan melewati jalur wisata itu. Ia menyarankan memakai jalan umum yang ke Cimerak, Masawah atau lewat Legokjawa.

“Untuk jalan baru pesisir pantai mah tentu harus bayar retribusi, maka pastinya ada tiket yang harus mereka bayar,” imbuhnya.

Jadi, lanjutnya, masyarakat harus tahu bahwa melewati jalur wisata itu ada tiket masuk atau harus bayar retribusi wisata.

Jalan baru ini, kata Tonton, mempermudah akses wisata antar destinasi dan itu bukan tiket baru, namun tiket wisata pantai Batukaras.

Tonton mengatakan, biasanya tiket mobil bak atau sejenis Kijang/L3000 Rp 95.000. Namun, ketika mereka ngotot merasa orang lokal, penjaga pintu biasanya memberikan harga Rp 60.000.

“Jadi untuk akun yang bernama Novi Melani silakan datang dan tanyakan ke Dinas atau ke UPT Cijulang biar lebih paham. Jika kemarin bayar Rp. 60.000 mendapat karcis itu sudah benar, kalau nggak dapat karcis itu berarti oknum,” pungkasnya. (Enceng/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Buntut Kepala Bappeda dan 3 ASN Kota Tasikmalaya yang positif sabu, puluhan aktivis mahasiswa dari PMII unjuk rasa di depan kantor BNN Kota Tasikmalaya, Senin (20/3/23). 

Dalam aksinya, mereka menuntut pencopotan Kepala BNN karena tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Baca juga: PMII Minta PJ Walikota Tindak Tegas Kepala Bappeda yang Terlibat Narkoba: Kalau Tak Berani Pulang dari Kota Tasikmalaya!

Bahkan, dalam aksi sempat terjadi adu argumen hingga penutupan Jalan Raya Dewi Sartika menggunakan ban yang mereka bakar.

Korlap Aksi Abdul Aziz mengatakan, pihaknya menilai BNN tidak bekerja secara maksimal dalam menindak peredaran sabu-sabu di Tasikmalaya. Apalagi setelah adanya kasus pejabat pemerintahan yang positif barang haram itu.

“Kami minta seluruh yang ada di BNN untuk tes urine, termasuk yang ada di instansi pemerintah Kota Tasikmalaya,” katanya. 

Jika tuntutan mahasiswa tidak mendapatkan respon, lanjutnya, mereka mendesak agar kepala BNN berhenti dari jabatannya.

Menanggapi hal itu, Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim mengatakan, unjuk rasa mahasiswa itu menjadi masukan yang sangat baik bagi pihaknya.

“Kami selaku pejabat publik, apalagi penegak hukum istilahnya penyampaian yang terkait kasus, kecuali kasus yang kami rilis sendiri. Makannya sering menyampaikan kepada pihak yang melakukan proses,” singkatnya. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Baliho kritikan warga Garut terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bentuk mosi tak percaya itu di sepanjang Jalan Raya Leles-Kadungora, masih berdiri kokoh hingga Senin (20/3/2023) siang. 

Koalisi Pemantau Pembangunan Garut mengklaim bertanggung jawab atas pemasangan baliho mosi tidak percaya kepada orang nomor satu di Jabar tersebut.

Koalisi Pemantau Pembangunan Garut, mengklaim bertanggung jawab atas pemasangan baliho kritikan terhadap Ridwan Kamil. 

Baca juga: Spanduk Kritikan Ridwan Kamil di Jalan Raya Leles Garut: Jalan Rusak Rakyat Nucilakana

Kuasa hukum komunitas tersebut Evan Saepul mengatakan, pemasangan baliho mosi tidak percaya itu lantaran surat somasi pertama terkait jalan rusak tidak mendapat respon Kang Emil, sapaan akrab Gubernur.

“Benar, jadi sebelum pasang baliho, kawan-kawan memberi tahu. Kami pernah layangkan surat somasi masalah jalan rusak kepada Ridwan Kamil, tapi tidak mendapatkan respon,” kata Evan, Senin (20/3/2023).

Baliho mosi tak percaya masyarakat Garut terhadap pemimpin Jawa Barat rezim kali ini, lanjutnya, lantaran kondisi jalan rusak di wilayah Kadungora-Leles dan sekitarnya. 

Meski ada upaya perbaikan, namun surat somasi yang pernah mereka layangkan kepada Ridwan Kamil, belum mendapat respon. Somasi itu karena masyarakat merasa rugi secara materil dan imateril.

“Betul sedang ada upaya perbaikan, akan tetapi aspal rusak itu petugas hanya membuang ke pinggir. Sementara ketika hujan malah jadi genangan, bukannya langsung menambalnya. Selanjutnya ya kita akan layangkan somasi kedua,” tambah Evan.

Proses perbaikan jalan rusak milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ada di Garut, memang terlihat sedang dikebut pekerjaannya.

Namun komunitas yang melayangkan somasi, sudah kadung kecewa atas perhatian Ridwan Kamil dan mereka sebagai warga melemparkan kritik pedas ke Gubernur Jabar. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com – Tidak bisa dimungkiri, hingga saat ini kasus perundungan atau bullying masih terjadi di kalangan pelajar.

Mengantisipasi hal itu, saat ini Dinas Pendidikan Pemprov Jabar mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Terintegrasi Olah Pengaduan Perundungan atau Stopper. Sejak peluncurannya pada Februari 2023, sudah terdapat 8 laporan kasus perundungan yang masuk melalui aplikasi ini.

Pentingnya aplikasi ini untuk mencegah kasus perundungan bahkan kekerasan di kalangan pelajar dan remaja, maka Stopper ini pun mesti ada pengembangan lebih lanjut.

Baca Juga : Spanduk Kritikan Ridwan Kamil di Jalan Raya Leles Garut: Jalan Rusak Rakyat Nucilakana

Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Yesa Sarwedi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memikirkan upaya pengembangan aplikasi Stopper. Termasuk ingin mendaftarkannya ke sistem play store.

“Stopper ini merupakan program berbasis teknologi informasi bentukan Pemprov Jabar berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait,” ujar Yesa, dalam Galang Aspirasi Politik (Gaspol), di Hotel Citarum, Jalan Citarum Nomor 16, Kota Bandung, Senin (20/3/2023).

Kegiatan tersebut terselenggara atas gagasan PWI Jabar Pokja Gedung Sate bekerja sama dengan Diskominfo Jabar.

Yesa mengatakan, kasus perundungan memang sudah ada sejak dulu. Namun karena kini perspektif masyarakat sudah berubah, maka aksi perundungan terutama kekerasan, bisa berujung pada urusan hukum.

Meski demikian, kata Yesa, aplikasi Stopper ini masih butuh pengembangan. Bukan sekedar menampung laporan saja, tetapi juga tindak lanjut apabila perundungan atau kekerasan itu terjadi pada siswa.

“Aplikasi Stopper belum banyak laporan, kita akan bentuk tim untuk menampung laporan kasus. Perlu dukungan semua pihak untuk mensosialisasikan Stopper ini secara masif, termasuk dari kalangan media,” katanya.

Kasus Perundungan di Lingkungan Pendidikan

Ketua Lembaga Bantuan dan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat, Asep B Kurnia menyikapi masih banyaknya kasus perundungan di lingkungan pendidikan.

Ia menilai kasus perundungan ini banyak terjadi karena masih terbatasnya cara pandang orang tua terhadap substansi dari pendidikan itu sendiri.

Baca Juga : Pelajar di Lembang Terjerat Kasus Narkoba, DPRD Jabar Segera Panggil Pihak Sekolah

Cara pandang orang tua itulah, lanjut Asep, yang harus pelurusan. Pendidikan karakter anak, kata ia, pada dasarnya bukan sekedar tanggung jawab sekolah, melainkan lebih bertumpu pada keluarga.

Menyoroti aplikasi Stopper, Asep mengaku khawatir nasibnya sama dengan aplikasi-aplikasi lain produk pemerintah, yang kurang berguna, termasuk Stopper ini.

“Intinya harus ada teladan bersama dari pemerintah dan orang tua yang saling mengingatkan demi menguatkan karakter anak. Hal itu agar kasus perundungan dapat terminimalisir,” ucap Asep. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Daerah dengan UMR terendah di Indonesia pada tahun 2023 menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) rata-rata berada di Pulau Jawa. Data tersebut telah dirilis pemerintah dalam Permenaker No.18/2022.

Upah Minimum Regional (UMR) adalah gaji atau upah bulanan paling rendah yang diberikan pelaku industri atau perusahaan kepada karyawannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dewan Pengupahan Daerah menetapkan UMR secara langsung dengan melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari akademisi, birokrat, pengusaha, dan buruh.

Dalam setiap tahunnya gaji UMR tiap daerah berbeda-beda. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebabnya.

Beberapa faktor tersebut antara lain tingkat perekonomian, kebutuhan hidup, dan indeks harga konsumsi masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan, kenaikan UMR paling tinggi hanya 10 persen.

Merangkum dari berbagai sumber, Senin (20/03/2023), berikut ini 10 daerah di Indonesia yang memiliki gaji UMR paling rendah pada tahun 2023.

Baca Juga: Menaker Dorong Perempuan Tingkatkan Skill, Makin Mudah Dapat Kerja!

10 Daerah dengan UMR Terendah di Indonesia Tahun 2023

Kabupaten Temanggung

Besaran gaji UMR di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah senilai Rp 2.027.569. Jumlah upah minimum sebesar itu menempatkan Temanggung masuk sebagai daerah yang memiliki UMR paling rendah di Indonesia. Hal itu karena biaya hidup di daerah tersebut relatif murah.

Kabupaten Ciamis

Besaran UMR Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini termasuk rendah, yaitu Rp 2.021.657, beda tipis dengan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Kabupaten Brebes

Baca Juga: UMK 2023 Telah Ditetapkan, Pengusaha di Kabupaten Bandung Wajib Patuh

Kabupaten Brebes, Jawa Tengah masuk dalam daftar 10 daerah dengan UMR terendah di Indonesia tahun 2023 ini. Upah minimum di daerah ini sebesar Rp 2.018.836.

Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada tahun 2023 ini memiliki UMR senilai Rp 2.018.836. Biaya hidup di daerah ini memang relatif murah.

Kabupaten Pangandaran

Memiliki UMR sebesar Rp 2.018.389 menjadikan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat masuk sebagai salah satu daerah dengan UMR paling rendah di Indonesia.

Kabupaten Rembang

Upah Minimum Regional di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah lebih rendah dari Kabupaten Pangandaran, yakni sebesar Rp 2.015.927.

Baca Juga: Apindo Jabar Tolak Kepgub Penyesuaian Upah Buruh

Kota Banjar

Kota Banjar, Jawa Barat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki UMR paling rendah, yaitu hanya Rp 1.998.119.

Kabupaten Sragen

Daerah Kabupaten Sragen yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu memiliki UMR lebih rendah dari Kota Banjar, Jawa Barat, yaitu Rp 1.969.569.

Kabupaten Wonogiri

Pada tahun 2023, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah memiliki UMR terendah di Indonesia. Besaran upah minimumnya hanya Rp 1.968.448.

Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tahun 2023 ini memiliki UMR paling kecil se-Indonesia, yakni hanya Rp 1.958.169.

Jumlah upah sebesar itu lebih rendah dari 9 kabupaten/kota lainnya yang sama-sama masuk sebagai daerah dengan UMR terendah di Indonesia. Kamu sendiri tinggal di daerah mana? (Eva/R3/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Si jago merah mengamuk dan menghanguskan satu unit rumah di Bekasi, Jawa Barat. Musibah kebakaran pada Minggu (19/3/2023) malam tersebut, terjadi di Jalan Lamin, RT 02/03, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih.

Komandan Pleton C Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Yudiman mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran.

“Penyebab kebakaran belum kita ketahui secara pasti. Karena pemilik rumah tidak ada di rumah,” kata Yudiman, Senin (20/3/2023).

Menurut keterangan yang pihaknya terima dari warga, si jago merah yang mengamuk di Bekasi tersebut terjadi pada pukul 21.00 WIB. 

Baca Juga: Kebakaran di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, 6 Los Sembako Ludes

“Menurut keterangan warga sekitar pukul 20.59 WIB api sudah membesar, dan membakar seluruh rumah,” ucapnya.

Setelah menerima laporan akan adanya kebakaran, kemudian timnya langsung berangkat ke lokasi dan tiba pada pukul 21.17 WIB.

“Selesai penanganan  pukul 21.40 WIB,” lanjutnya.

Baca Juga: Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Ruko Mie Gacoan Bekasi

Yudiman mengungkapkan, pihaknya mengerahkan sebanyak 6 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api.

“Satu rumah tinggal rusak berat. Luas yang terbakar 144 M2,” ungkapnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian akibat si jago merah mengamuk di Bekasi tersebut, ditafsir mencapai Rp 500 juta. (Setiawan/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)