harapanrakyat.com – Tebing di Kampung Sirna Sari Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, longsor dan menimpa sejumlah rumah warga. Sebanyak 2 orang meninggal akibat tertimbun material longsor itu. Kejadian itu terjadi pada Selasa (14/3/2023).

Selain menimbulkan korban jiwa, sebanyak 4 warga yang tertimbun masih dalam pencarian tim penyelamat. Sebanyak 6 unit rumah warga dan 1 tempat ibadah, rusak akibat tertimbun material longsor.

Berdasarkan informasi, sebelum longsor di Kota Bogor itu terjadi, intensitas hujan cukup tinggi di daerah tersebut. Akibatnya, tebing tanah yang berada di dekat pemukiman warga longsor dengan dimensi ketinggian longsor mencapai 12 meter dan lebar 6 meter.

Baca Juga : Pemkot Bandung Bangun Kolam Retensi Cisanggarung

Selain berdampak pada pemukiman warga dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, longsor itu juga berdampak pada jalur kereta api relasi Bogor-Sukabumi sepanjang 15 meter. Atas peristiwa itu perjalanan kereta api terkendala.

Mendukung percepatan penanganan bencana tanah longsor di Kota Bogor itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan berupa dana siap pakai senilai Rp 500 juta.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim. Penyerahan bantuan berlangsung di lokasi pengungsian warga terdampak longsor di Masjid SMP Negeri 9 Kota Bogor, pada Rabu (15/3/2023).

Dalam keterangan resminya pada Kamis (16/3/2023), Suharyanto menegaskan, proses evakuasi korban longsor menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui BNPB terus mendukung upaya pencarian para korban.

“Kami berharap bantuan DSP ini bermanfaat. Khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi terdampak longsor di Kota Bogor selama dua minggu. Hal itu sesuai dengan penetapan masa tanggap darurat oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Suharyanto.

Relokasi Korban Terdampak Longsor di Kota Bogor

Di samping DSP, BNPB juga menyerahkan dukungan logistik dan peralatan kepada pengungsi terdampak longsor di Kota Bogor. Bantuan itu berupa tenda pengungsi 1 unit, matras (250 lembar), selimut (250 buah).

Warga terdampak longsor ini pun memperoleh bantuan sembako sebanyak 100 paket dan hygiene kit.

Suharyanto juga menyampaikan rencana pemerintah yang akan merelokasi para warga terdampak dan yang berada di lokasi rawan tanah longsor.

Baca Juga : Sebanyak 78 Warga Pangradin Bogor Keracunan Massal

Menurut Suharyanto, lokasi permukiman warga di bawah lereng tebing sepanjang bantaran Sungai Cisadane sangat tidak layak jadi tempat tinggal. Oleh sebab itu relokasi menjadi jalan terbaik untuk menjauhkan para warga dari potensi risiko bencana.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan, Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan lahan di daerah Pamoyanan. Setelah proses perencanaan selesai, maka BNPB akan melakukan pembangunan rumah relokasi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

“Ini dalam proses perencanaan dan persiapan. Jika suda siap, BNPB dan PUPR akan membangun rumah relokasi untuk warga terdampak longsor di Kota Bogor ini,” tutur Suharyanto. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- 200 orang korban investasi bodong ternak lebah madu klanceng di Tasikmalaya, Jawa Barat, bertolak ke Jakarta untuk melakukan demo di Gedung DPR RI.

Hal itu sebagai upaya meminta atensi pemerintah pusat, supaya mendesak PT MBM untuk mengambilkan uang para korban PT MBM yang diduga ditipu investasi berkedok lebah madu klanceng.

Cepi Herdian, Ketua Perkumpulan Peternak Lebah Klanceng Nasional Indonesia (PPLKNI) Priangan Timur mengatakan, pihaknya sebagai masyarakat kecil yang menjadi korban investasi dari PT MBM tentunya terus berikhtiar.

“Ini sebagai langkah ikhtiar, karena Allah SWT nanti yang menentukan. Kita semaksimal mungkin berusaha berikhtiar, dengan cara demo di Jakarta di hadapan Pemerintah,” ungkap Cepi Rabu (15/3/2023).

Menurutnya, hari Kamis (16/3/2023) ini para korban investasi bodong madu klanceng di Tasikmalaya akan diterima komisi 3 DPR RI.

“Jadi di Jakarta ada yang melakukan aksi demo di depan gedung, dan akan ada perwakilan 30 orang masuk ke dalam gedung parlemen,” katanya.

Saat di Jakarta, korban investasi bodong madu klanceng dari Tasikmalaya akan bergabung dengan korban lainnya dari daerah Riau, Jambi, Mandi, Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Kemungkinan akan ada 1.500 orang yang akan melakukan aksi demo di Jakarta,” ujar Cepi.

Baca juga: Ratusan Peternak di Tasikmalaya Tertipu Investasi Bodong Berkedok Ternak Lebah

Korban Investasi Bodong Madu Klanceng Tasikmalaya Gabung dengan Korban Lain dari Berbagai Daerah

Lanjutnya, aksi demo yang akan dilakukan adalah aksi damai. “Tujuannya bukan untuk perusakan, atau sara, politik tidak, hanya untuk ingin dilihat oleh Pak Jokowi, bahwa ini korban – korban dari rakyat kecil, tolong dikembalikan uangnya segera oke Pihak PT MBM,” jelasnya.

Ia menambahkan, total korban investasi bodong madu klanceng di Indonesia diperkirakan mencapai 30 ribu orang, dengan kerugian ditaksir mencapai 500 miliar sampai 1 triliun.

“Kalau korban Total se-Indonesia jumlahnya 30 ribu orang ditaksir 500 Miliar sampai 1 Triliun rupiah. Kasusnya sudah ditangani Bareskrim Polri, belum sampai sidik  belum lidik. Kalau tidak didorong dengan demo, khawatir berleha – leha,” ucapnya.

Coba lihatlah, lanjut Cepi, masyarakat kecil demo menuntut haknya dikembalikan oleh PT MBM, tuhan kita mendorong dari pihak Pemerintah mengertilah, DPR RI juga harus bijak, Apalagi Presiden, karena kita dizalimi oleh PT MBM Tersebut. tidak akan berbicara jauh karena ini kewenangan penyidik yang akan menyidik, siapa sebenarnya dalang dari semua ini.

“Pokoknya kami minta usut tuntas sampai habis, kembalikan uang kepada kami. Kami masyarakat kecil teriak – teriak, banyak korban yang punya hutang ke Bank, jadi Bank ini sudah nagih, padahal kita panen madu klanceng juga nggak, bayar ke Bank harus,” pungkasnya. (Apip/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mendapat penghargaan E-TLE Award dari Polri lantaran turut berkontribusi dalam pengembangan program sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).

Berlangsung di Trans Luxury Hotel Bandung, Rabu (15/4/2023), Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Pemprov Jabar, Dedi Taufik, menerima piagam mewakili Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang berhalangan hadir.

Polri mengapresiasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berkaitan dukungan dan sumbangsih dalam program Pengembangan Implementasi ET-LE Nasional Presisi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut serta memfasilitasi pengembangan ETLE Mobile.

Baca Juga : Bus Ramah Lingkungan Bakal Hadir di Bandung Raya

Dedi Taufik yang mendapat mandat dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, sinergitas dengan Polri harus tetap terjaga sebagai bagian dari kolaborasi pemerintahan. Salah satunya mengenai dukungan program E-TLE ini.

“Pengembangan program E-TLE ini tentu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk sinergitas bersama Polri. Ini bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tapi juga soal keamanan, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas bagi masyarakat Jawa Barat.” kata Dedi di Kota Bandung.

Menurutnya, kolaborasi ini juga secara langsung sinergi dengan program penelusuran penunggak pajak kendaraan bermotor wajib pajak di wilayah Jawa Barat, saat pendistribusian surat konfirmasi E-TLE dilakukan.

Dedi Taufik memastikan, komitmen dukungan pengembangan program tersebut akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

“Pak Gubernur (Ridwan Kamil) terus mendorong kolaborasi dan inovasi. Kontribusi dalam program E-TLE ini, adalah salah satu perwujudannya,” kata Dedi Taufik.

Sebagai informasi, E-TLE Pada dasarnya  penggunaan teknologi untuk memantau dan mengontrol pelanggaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

Hingga 31 Desember 2022, sudah ada 1210 kamera E-TLE yang terpasang di Indonesia. Kamera E-TLE tersebut terbagi ke dalam empat jenis. Kamera E-TLE mobile handheld menjadi yang paling banyak mencapai 794 unit.

Kembangkan Program E-TLE, Ini Instruksi Kapolri

Dalam keterangan resminya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan ada 2,6 juta kali tilang selama tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 250 ribu tilang elektronik.

Ke depannya, ia berencana meniadakan tilang manual dan menggantinya dengan E-TLE. Hal ini pun mendapat respon positif dari publik.

Baca Juga : Gubernur Akui Jumlah Puskesmas di Jawa Barat Belum Memadai

“Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (periode 30 Oktober sampai dengan 5 November 2022) menunjukkan bahwa 68,5 persen masyarakat setuju atas kebijakan larangan tilang manual dan pemberlakuan E-TLE,” ujarnya.

Sigit mengatakan Polri telah mengembangkan E-TLE tahap 2 dan 3. Total, ada 34 Polda dan 118 Polres yang telah menerapkan E-TLE. Sigit menginstruksikan jajaran Polri bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pengembangan program E-TLE. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Rumah milik Rohin (60), warga jalan Kapten Harsono Sudiro RT 01/31 Lingkungan Cilame Kelurahan/ Kabupaten Ciamis, Jabar, ludes terbakar.

Peristiwa itu terjadi Rabu (15/3/2023) malam, sekitar pukul 22.00 WIB.

Diduga, pemicu kebakaran berasal dari lentera minyak tanah yang tersenggol seekor kucing.

Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian ditaksir mencapai 25 juta rupiah.

Yadi, petugas UPT Damkar Kabupaten Ciamis menuturkan, berdasarkan keterangan, pemilik rumah sudah terbiasa menyalakan lentera minyak tanah yang disimpan di atas meja pada malam hari.

“Namun saat itu, kucing peliharaannya menyenggol lentera. Lenteranya tumpah  menimbulkan api dan membakar seluruh bangunan yang terbuat dari papan kayu,” ungkap Yadi.

“Beruntung korban bisa menyelamatkan diri meski korban mengalami kerugian 25 juta rupiah,” ucapnya.

Baca juga: Rumah Panggung Milik Seorang Nenek di Panawangan Ciamis Ludes Terbakar

Sementara itu, menurut keterangan dari Nana Sujana warga setempat, upaya warga untuk memadamkan kobaran api telah dilakukan, dengan alat seadanya.

Akan tetapi kobaran api semakin bertambah besar. Melihat hal tersebut maka Nana Sujana melaporkan ke UPT Damkar Ciamis.

Petugas UPT Damkar menerima laporan pukul 22.50 WIB dan tiba di lokasi pukul 22.56 WIB.

Selain melakukan tindakan pemadaman, petugas Damkar juga melaksanakan pendinginan dan observasi terhadap objek yang terbakar.

Adapun rumah warga Cilame yang terbakar merupakan rumah duduk jendela luas 4× 5 meter persegi. (Edji/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis telah distribusikan Surat Pembayaran Pajak Tanah (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) ke 27 kecamatan. Distribusi dilakukan dalam tiga hari dari tanggal 13 sampai 15 maret 2023.

“Setelah selesai pengepakan pada tanggal 12 maret kemarin per Kecamatan. Kami langsung pendistribusian SPPT PBB-P2. Hal itu supaya bisa segera sampai ke desa dan kelurahan yang nantinya kepada wajib pajak yaitu warga Ciamis,” ujar Kepala Bapenda Aef Saefuloh, Rabu (15/3/2023).

Kata Aef, sesuai target pihaknya bulan ini selesai pendistribusian. Sehingga SPPT tersebut bisa segera sampai kepada para wajib pajak. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB-P2 bisa dengan cepat terkumpul dengan baik sesuai ketetapan.

Hari pertama tanggal 13 Maret kita distribusiakn SPPT PBB-P2 di delapa kecamatan. Yakni Cipaku, Kawali, Jatinagara, Panawangan, Lumbung, Panjalu, Sukamantri, Panumbangan.

Pada kedua tanggal 14 Maret, Bapenda Ciamis distribusikan SPPT ke sembilan kecamatan. Meliputi, Sindangkasih, Cihaurbeuti, Cikoneng, Ciamis, Baregbeg, Sadananya, Cijengjing, Cidolog, Cimaragas.

Lalu hari ke tiga tanggal 15 Maret, sepuluh Kecamatan yaitu, Pamarican, Banjarsari, Banjaranyar, Purwadadi, Lakbok, Cisaga, Rancah, Tambaksari, Sukanada dan Rajadesa.

Baca Juga: Nama Wabup Ciamis Dicatut Penipu, Dalih Akan Bantu Cairkan Dana Hibah

“SPPT PBB-P2 yang kita distribusikan langsung ke Kacamatan dan sesuai dengan jumlah desa dari tiap kecamatan tersebut. Sehingga nanti pihak kecamatan langsung memanggil para petugas desa guna mengambil SPPT tersebut,” jelasnya.

Distribusi SPPT Selesai, Bapenda Ciamis Tunggu Hasil PAD

Selanjutnya setelah sampai ke desa, maka pihak desa langsung memilah kembali sesuai jumlah wajib pajak tiap dusun, RW dan RT. Untuk pembagian sampai ke masyarakat harus sesuai dengan nama pemilik tanah tersebut.

Bapenda berharap dengan pendistribusian SPPT PBB-P2 ini, maka tinggal menunggu hasil PAD dari pajak tersebut. Lunasi pajaknya, awasi pengunaanya nikmatin hasilnya. Sebab pajak itu untuk kemajuan program pembangunan Ciamis.

Sementara Dedi Mulyadi salah seorang RT, mengaku sudah menerima pemberitahuan terkait datangnya SPPT PBB-P2 ke Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg. Namun untuk pendistirbusian ke wajib pajak belum ada pemberitahuan.

“Semoga secepatnya, kami selaku RT bisa dengan segera membagikan SPPT tersebut kepada para wajib pajak,” pungkasnya. (Es/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Nama Wakil Bupati (Wabup) Ciamis, Yana D Putra dicatut untuk penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sang penipu tersebut berdalih membantu mencairkan proposal dana hibah kepada mushola atau masjid.

Penipu tersebut menggunakan foto profil Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra pada aplikasi perpesanan WhatsApp.

Kepala Diskominfo Ciamis Tino Armyanto mengatakan, pihaknya mendapatkan kabar dari ajudan Wakil Bupati Ciamis. Bahwa nama dan foto Wabup Ciamis dicatut.

“Iya, saya dapat informasi kalau nama Wabup Ciamis dicatut. Kalau foto profilnya memang betul itu Yana D Putra, akan tetapi nomor WhatsApp nya itu bukan,” katanya, Rabu (15/3/2023).

Baca Juga: Kawanan Pencuri Beraksi di Siang Bolong, Laptop dan Uang Milik Warga Banjarsari Ciamis Raib

Menurutnya, jika melihat tangkapan layar percakapannya dengan salah satu pengurus masjid, itu berdalih bahwa akan membantu mencairkan dana hibah tahun anggaran 2023.

“Kalau melihat isi percakapannya di WhatsApp itu jadi akan membantu pencairan mengenai dana hibah untuk mushola atau masjid,” tuturnya.

Namun demikian, pengurus masjid tersebut langsung menghubungi ajudan Wakil Bupati Ciamis untuk memberitahukan hal tersebut.

Baca Juga: Rumah Panggung Milik Seorang Nenek di Panawangan Ciamis Ludes Terbakar

“Alhamdulilah belum ada transaksi transfer. Pengurus masjid itu langsung menghubungi ajudan Wabup Ciamis,” ucapnya.

Tino mengaku, bahwa Diskominfo Kabupaten Ciamis telah melakukan pelaporan terkait pencatutan nama Wakil Bupati Ciamis kepada Kementerian Kominfo RI.

“Kita sudah lapor dan juga kami meminta agar nomor WhatsApp penipu itu dapat diblokir,” tegasnya.

Tino menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ciamis bilamana mendapatkan pesan baik WhatsApp atau pun SMS yang mengenalkan diri sebagai Bupati dan Wabup Ciamis atau pejabat lainnya agar mengabaikannya. Lebih baik mengecek terlebih dahulu kebenaranya. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)