harapanrakyat.com,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, Dadang Ramdan Kalyubi meminta pemerintah kota (Pemkot) untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat (Jabar).

Dadang mengatakan, terdapat tiga poin yang menjadi catatan dari hasil laporan pemeriksaan BPKP Jawa Barat tahun 2022. Laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. 

Tiga poin tersebut di antaranya terkait belanja hibah di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hal itu berkaitan dengan belum adanya laporan pertanggungjawaban dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjar ke Dispora.

Baca Juga: Jembatan Baru Kota Banjar Diuji Beban Pakai 6 Kendaraan Besar

Kemudian, terkait 8 paket pengerjaan proyek di Dinas PUTR Kota Banjar yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai kontrak. Selain itu juga pengelolaan aset tetap milik pemerintah kota yang harus ada penyesuaian jumlah aset.

“Tiga catatan itu kami dari DPRD meminta supaya menjadi evaluasi dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota,” kata Dadang kepada harapanrakyat.com, Selasa (9/5/23).

Jawaban BPPKAD Kota Banjar Terkait Laporan BPKP Jabar

Terpisah, Kepala BPPKAD Kota Banjar, Asep Mulyana, mengatakan, membenarkan masih adanya aset tetap milik pemerintah kota yang belum lengkap tersebut dan saat ini masih dalam tahap pendataan.

Sejak awal tahun 2023, pihaknya tengah melakukan pendataan ulang terkait aset tersebut dan baru sekitar 60 persen data yang masuk. Itu juga masih harus dilakukan croscek ke lapangan.

“Iya betul. Aset tetap masih ada yang belum lengkap identitas barangnya. Secepatnya kita dari bidang aset mau cek ke OPD bersama Inspektorat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar, Dedi Suardi, mengatakan, terkait laporan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat tersebut Dispora sudah menindaklanjuti hal itu dan sudah dilaporkan ke BPKP pada saat masih bertugas di Banjar.

Dispora juga sudah menindaklanjuti dengan mengundang KONI ke Kantor Dispora untuk segera melengkapi laporan pertanggungjawabannya kepada Dispora.

Untuk progresnya, kata Dedi Suardi, sampai dengan sekarang ini pihak KONI belum menyampaikan kekurangan LPJ-nya. Meski begitu Dispora komunikasi intens dengan KONI dalam hal penyelesaian ini.

“Dispora sudah menindaklanjuti dengan mengundang pihak KONI ke Kantor Dispora untuk segera melengkapinya. Progresnya, sampai sekarang pihak KONI belum menyampaikan kekurangan LPJ-nya,” tandasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Kasi Pelayanan Desa Kertaharja, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengundurkan diri pasca digerebek warga lantaran diduga selingkuh.

Camat Cijeungjing Iyus Sunardi membenarkan Kasi Pelayanan inisial DI mengundurkan diri.

“Benar, saya sudah mendapatkan laporan dari Plt Kepala Desa Kertaharja bahwa Kasi Pelayanan Desa Kertaharja mengundurkan diri,” terang Iyus Sunardi, Selasa (9/5/2023).

Pengunduran diri perangkat desa Kertaharja tersebut sudah ditulis dalam surat pernyataan yang ditandatangani per tanggal 9 Mei 2023.

“Untuk surat pengunduran diri beliau memang belum saya terima. Baru informasi dari Plt saja. Sekarang dari Kasi Trantib memang sedang ke lokasi Desa Kertaharja,” ungkapnya.

Lanjut Iyus, selain pengunduran diri Kasi Pelayanan Desa Kertaharja, Iyus juga mendapat laporan adanya mediasi antara keluarga perempuan dan DI di Mapolres Ciamis.

“Alhamdulilah atas kejadian tersebut sudah ada mediasi antara keluarga perempuan dan Yang Bersangkutan,” katanya.

Baca Juga: Ketahuan Selingkuhi Istri Orang, Giliran Perangkat Desa Kertaharja Ciamis Digerebek Warga

Iyus berharap kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Ia pun berjanji akan memberikan pembinaan kepada perangkat desa di Kecamatan CIjeungjing.

“Tentunya hal ini akan menjadi atensi kita untuk melakukan pembinaan kepada perangkat desa yang berada di Kecamatan Cijeungjing,” pungkasnya.

Sebelumnya perangkat Desa Kertaharja inisial DI digerebek warga lantaran diduga berselingkuh. Mirisnya, kejadian tersebut bukan pertama kalinya terjadi di Desa Kertaharja.

Beberapa waktu lalu Kepala Desa Kertaharja juga digerebek warga lantaran dugaan perselingkuhan. Kepala Desa Kertaharja pun akhirnya menundurkan diri karena kasus perselingkuhan tersebut. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Husein Ali Rafsanjani guru muda yang mengundurkan diri sebagai ASN di Kabupaten Pangandaran menepis pernyataan Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani yang menyebut Husein dari awal tidak ingin jadi CPNS.

Sebelumnya video Husein Ali Rafsanjani yang mengungkap adanya dugaan pungli di lingkup Pemkab Pangandaran viral. 

Husein yang melaporkan dugaan pungli tersebut mengaku mendapat intimidasi hingga ancaman pemecatan. Lantaran tak tahan dengan intimidasi tersebut, Husein kemudian mengundurkan diri sebagai ASN.

Dalam video terbaru yang diunggah Husein di akun TikTok husein_ar, ia menepis pernyataan dari Kepala BKPSDM Pangandaran.

“Tentang pernyataan dari kepala BKPSDM Pangandaran saya akan me-react sedikit pernyataan dari beliau. Headlinenya seperti ini, Husein Ali dari awal tidak ingin jadi PNS cuman disuruh ibunya,” kata Husein dalam video di akun TikTok husein_ar, Selasa (9/5/2023).

Pernyataan yang dimaksud Husein adalah tanggapan Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani yang disampaikan kepada harapanrakyat.com. Pernyataan tersebut dinilai Husein tidak masuk akal.

Baca Juga: BKPSDM Pangandaran: Husein Ali Rafsanjani dari Awal Tidak Ingin Jadi PNS, Cuma Disuruh Ibunya

“Sekarang saya tanya kepada kalian, karena saya tahu banyak yang follow saya guru muda dan mahasiswa pendidikan. Saya tanya ke kalian, siapa mahasiswa pendidikan atau guru-guru yang tidak ingin bercita-cita atau ingin menjadi PNS, siapa? Apakah pernyataan (Kepala BKPSDM ini masuk akal atau tidak?” tegasnya.

Secara tersirat, Husein mengakui ia pernah melontarkan kalimat tidak ingin jadi PNS. Namun, pernyataan itu keluar lantaran ia sedang diintimidasi.

“Adapun pernyataan itu keluar dari mulut saya mungkin karena posisi saya atau keadaan saya di Pangandaran saat itu, bukan sebelum itu,” katanya.

Pernyataan BKPSDM Pangandaran Disanggah Husein

Husein juga mempertanyakan tidak adanya anggaran transportasi untuk Latsar, padahal daerah lain mampu memberangkatkan CPNS menuju lokasi Latsar tanpa ada pungutan biaya transportasi.

“Yang kedua, dari awal APBD DPA-nya tidak dianggarkan untuk transportasi (Husein mengutip pernyataan Kepala BKPSDM di harapanrakyat.com, red). Lalu pertanyaan dari saya, kenapa daerah lain bisa memberangkatkan CPNS-nya tanpa ada biaya transportasi?” tanyanya.

Husein juga menduga Kepala BKPSDM tahu tentang adanya pungutan biaya transportasi tersebut.

“Yang kedua pertanyaannya mereka sebagai CPNS mengatur biayanya sendiri. Berarti secara tidak langsung bapak tahu ada pungutan itu kan? Bapak juga harusnya tahu ada perkataan bahwa ikut tidak ikut rombongan, berangkat sendiri atau bareng-bareng, sakit atau hamil, tetap harus bayar? Berarti Bapak tahu, kenapa Bapak diam?” tanya Husein.

Pungutan yang dimaksud Husein adalah biaya transportasi sebesar Rp 210 ribu yang diminta dari CPNS peserta Latsar di Kabupaten Pangandaran. Selain pungutan tersebut, Husein dan peserta lainnya juga diminta biaya sebesar Rp 350 ribu.

Husein kemudian melaporkan dugaan pungli tersebut yang berujung dengan intimidasi dan membuatnya mengundurkan diri sebagai ASN guru di SMPN 2 Pangandaran. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,– Husein Ali Rafsanjani, guru muda di SMPN 2 Pangandaran, Jawa Barat mengundurkan diri sebagai ASN. Pengunduran dirinya diduga lantaran Husein melaporkan dugaan pungli yang berakhir dengan intimidasi dan ancaman pemecatan. Husein kemudian menceritakan kisahnya itu di media sosial TikTok dan Instagram husein_ar yang belakangan menjadi viral.

Tim harapanrakyat.com menyambangi tempat mengajar Husein di SMPN 2 Pangandaran, Selasa (9/5/2023).

Wakasek Humas SMPN 2 Pangandaran Wawan Suswandi R mengakui Husein merupakan guru yang disukai para siswanya.

“Siswa-siswinya menyukai cara mengajarnya, orangnya baik tidak ada masalah dengan pihak sekolah, tapi setelah ada Latsar (Latihan Dasar CPNS) jadi banyak perubahan,” ungkap Wawan kepada harapanrakyat.com, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga: Husein akan Penuhi Undangan Bupati Pangandaran: Kalau Tidak Pulang ke Bandung Cari Sampai Ketemu!

Wawan mengatakan, pihak sekolah menyambut baik Husein sebagai guru. Apalagi Husein memiliki banyak talenta.

“Dari awal ada guru baru di sekolah, kami menyambut baik mengingat guru tersebut memiliki banyak talenta dan kemampuan di bidang seni, juga menjadi guru favorit siswa dan siswi, termasuk dengan orang dinas juga dekat,” jelas Wawan.

Menurut Wawan, para siswa saat ini merindukan Husein dan berharap Husein kembali mengajar.

“Anak-anak sekolah sebenarnya sangat menunggu kehadiran pak guru Husein Ali Rafsanjani sampai sering mendatangi kosannya rindu ingin diajar kembali itu waktu sebelum ada kegiatan Latsar,” kata Wawan.

Selain memiliki talenta dalam bidang seni, Husein juga pernah mengangkat nama baik SMPN 2 Pangandaran saat menjadi juara 3 bidang seni dalam lomba yang digelar PGRI.

Bukan itu saja, lanjut Wawan, Husein juga pernah memberikan uang gajinya untuk membeli kuota siswanya.

“Bahkan pernah memberikan uang gajinya untuk anak-anak yang kurang mampu. Juga memberi paket kuota dan lainnya, wajar saja kalau dirindukan siswanya,” ungkap Wawan.

Husein Berubah setelah Mengikuti Latsar, Tidak Masuk Mengajar di SMPN 2 Pangandaran

Sebelum Latsar, kata Wawan, Husein rajin masuk sekolah untuk mengajar. Baru ada perubahan sikap setelah Husein mengikuti Latsar.

“Lama tidak masuk-masuk ke sekolah sampai saya bolak-balik ke kosnya. Juga sempat komunikasi terus-terusan dan kepala sekolah waktu itu sudah memberikan nasehat. Dipanggil sudah beberapa kali sebagai bentuk pembinaan dari Humas dengan Kepala Sekolah soal masalah kedisiplinan,” kata.

Wawan menuturkan, pihak sekolah sudah melakukan berbagai cara untuk mengajak Husein masuk sekolah agar anak-anak tidak tertinggal pelajarannya. Karena Husein satu-satunya guru seni di SMPN 2 Pangandaran.

“Kami membujuk Husein supaya mau masuk ke sekolah untuk mengajar lagi Tapi, sampai hari ini tetap tidak masuk-masuk,” jelasnya.

Baca Juga: BKPSDM Pangandaran: Husein Ali Rafsanjani dari Awal Tidak Ingin Jadi PNS, Cuma Disuruh Ibunya

Wawan berharap permasalahan Husein dengan BKPSDM Pangandaran tidak diungkap melalui media sosial.

“Alangkah baik dan bijaksana mending silahkan selesaikan dengan BKSDM jika ada sesuatu yang kurang puas atau apapun mending datang langsung,” ungkapnya.

Menurut Wawan, kejadian tersebut tidak boleh berdampak terhadap kedisiplinannya sebagai seorang tenaga pengajar atau guru.

“Apalagi di kita membutuhkan sekali guru kesenian yang memiliki banyak inovasi dan talenta,” katanya.

Wawan menambahkan Husein tercatat tidak masuk sekolah sejak Maret 2022 hingga saat ini.

“Husein itu tidak masuk-masuk sekolah hampir sekitar 1 tahunan. Silahkan selesaikan sebaik mungkin jangan melalui medsos, kan malah jadi viral,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Ribuan warga di dua kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, menjadi korban terdampak banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (9/5/2023), jumlah korban terdampak banjir itu sebanyak 7.896 orang.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, jumlah korban terdampak banjir itu tersebar di dua kabupaten. Wilayah terdampak banjir itu yakni Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil.

“Tingginya curah hujan yang terjadi saat itu, memicu luapan Sungai Kluet dan tersumbatnya saluran drainase. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian banjir antara 50 hingga 150 sentimeter,” ungkap Muhari.

Baca Juga : Aksi Pencurian di Komplek Kantor Pemkab Bandung Terekam CCTV

Ia menjelaskan, di wilayah Kabupaten Aceh Selatan daerah terdampak banjir di antaranya Kecamatan Meukek, Labuhan Haji Timur, Kluet Tengah, Kluet Timur, Kluet Utara, Luet Selatan dan Bakongan.

Banjir tersebut, lanjut Muhari, berdampak pada 6.789 jiwa dan sebanyak 2.002 unit rumah terendam banjir dengan ketinggian muka air bervariasi mulai dari 50 hingga 100 sentimeter.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Singkil, lanjut Muhari, merendam Kecamatan Simpang Kanan dan Gunung Meriah. Banjir ini berdampak pada 1.107 jiwa dan 488 unit rumah, dengan ketinggian muka air di angka 60 hingga 150 sentimeter.

“Jalan nasional yang menghubungkan Singkil dengan Subulussalam dan jalan antar desa di Desa Cingkam juga ikut terendam banjir,” ungkapnya.

BPBD Aceh Lakukan Upaya Penanganan Korban Terdampak Banjir

Mengenai upaya penanggulangan bencana, kata Muhari, BPBD Kabupaten Aceh Selatan melakukan beberapa upaya seperti menyebarkan informasi peringatan dan potensi risiko kepada warga. Selain itu, Muhari menambahkan, BPBD juga melakukan pembukaan Muara Sungai Kluet yang tertutup oleh material pasir pantai.

“BPBD setempat sudah melakukan pendataan warga terdampak berkoordinasi dengan aparat kewilayahan. BPBD juga melakukan percepatan aliran debit air dengan melakukan pengerukan darurat saluran drainase yang tersumbat,” tuturnya.

Baca Juga : Masjid-Madrasah Rusak Diterjang Longsor di Samarang Garut, Belasan Rumah Terancam Bencana Susulan

Sementara itu, upaya yang BPBD Kabupaten Aceh Singkil yaitu dengan menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi banjir. Hal itu untuk melakukan koordinasi penanganan banjir dan melakukan pendataan pada kecamatan yang terdampak.

“Petugas sudah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik korban terdampak banjir di Provinsi Aceh ini,” tutur Muhari. (Ecep/R13.HR Online)

harapanrakyat.com,- Husein Ali Rafsanjani akan datang memenuhi undangan Bupati Pangandaran, Jawa Barat untuk datang ke kantornya pada Kamis (11/5/2023) mendatang. Husein merupakan guru muda SMPN 2 Pangandaran yang mengundurkan diri pasca melaporkan dugaan pungli dalam kegiatan Latsar 2020.

Videonya yang menceritakan dugaan pungli tersebut viral. Menurut Husein dirinya mendapat intimidasi pasca melaporkan dugaan pungli. Karena intimidasi dan ancaman pemecatan tersebut, Husein kemudian mengundurkan diri sebagai ASN.

Sejumlah netizen membanjiri kolom komentar akun Instagram Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata. Netizen meminta Jeje menanggapi keluh kesah Husein.

Sebagai respon, Bupati Pangandaran kemudian mengundang Husein datang ke Setda Pangandaran.

“Terimakasih atas atensi dan masukannya. Kami segenap jajaran Pemkab Pangandaran sedang mengkaji dan mendalami perihal pengaduan tersebut,” tulis akun @wiradinatajeje, Senin (8/5/2023).

Baca Juga: Viral di Medsos Guru Muda ASN Pangandaran Mengundurkan Diri karena Dugaan Pungli dan Intimidasi

Jeje juga berjanji akan mengumpulkan berbagai pihak terkait untuk menindaklanjuti perihal pengaduan tersebut.

“Kang husein_ar, apabila berkenan saya undang untuk datang ke kantor SETDA Cintakarya pada Hari Kami Tanggal 11 Mei 2023, jam 2 siang,” tulis akun wiradinatajeje.

Husein akan Penuhi Undangan Bupati Pangandaran, Berharap Tidak Ada Tekanan

Menanggapi hal tersebut, Husein mengatakan akan memenuhi undangan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. Ia mengaku akan datang sendiri ke Setda Pangandaran.

“Sebagaimana kita tahu Bapak Bupati Pangandaran mengundang saya untuk ke Pangandaran ke Setda pada hari Kamis (11/5/2023) dan saya juga akan datang sendiri tanpa ditemani siapapun,” ungkap Husein dalam video yang diunggahnya di akun TikTok dan Instagram husein_ar, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga: Videonya Viral, Guru Muda yang Mengundurkan Diri Diundang Bupati Pangandaran

Husein pun berharap tidak mendapat tekanan saat datang memenuhi undangan Bupati Pangandaran.

“Jadi besar harapan saya untuk tidak adanya tekanan kepada saya,” katanya.

Bahkan Husein mengaku sempat bercanda dengan teman-temannya dan berpesan agar mencarinya jika tiba-tiba ia tidak pulang ke Bandung.

“Saya juga sampai bercanda ke teman saya gitu ya, mungkin karena ketakutan saya akan hal sebelumnya yang saya terima. Saya sampai bercanda ke teman saya, eh kalau saya hari Kamis nggak pulang lagi ke Bandung cari sampai ketemu. Tapi mudah-mudahan itu hanya bercandaan,” kata Husein. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutuk keras syarat staycation untuk perpanjang kontrak kerja di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, hal itu merupakan kriminalitas.

Adapun staycation merujuk pada aktivitas liburan dekat rumah dan di hotel. Namun dalam kasus ini, staycation merujuk pada aktivitas di hotel yang berpotensi terjadi pelecehan seksual atas relasi kuasa dari bos ke karyawan.

“Itu adalah kriminalitas. Jadi menggunakan pelecehan seksual untuk syarat kenaikan atau perpanjangan kontrak. Saya mengutuk keras hal itu,” ucap Ridwan Kamil di RSUD Kiwari, Kota Bandung, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga : Tergiur Ajakan Kerja, Warga Asal Jawa Barat Terjebak di Myanmar

Gubernur dengan tegas mengatakan, kasus syarat staycation untuk perpanjangan kontrak kerja seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, tidak boleh terjadi lagi.

Ia juga sudah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat segera melakukan investigasi dan menelusuri kemungkinan kasus serupa di daerah lain.

“Apakah itu oknum. Apakah itu sifatnya sebuah hal baru yang mewabah. Kita harus hentikan. Kalau sudah masuk ranah kriminal kita laporkan ke kepolisian untuk melakukan tindakan. Tidak boleh terulang lagi,” ucapnya.

Pemprov Jabar Lakukan Penyelidikan Kasus Staycation di Bekasi

Sebelumnya, Disnakertrans Jawa Barat mengaku akan turut menyelidiki kasus ini. Kadisnakertrans Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi menegaskan, pihaknya sudah menugaskan pengawas ketenagakerjaan UPTD Karawang untuk menelusurinya.

Dari hasil penelusurannya, lanjut Taufik, pihaknya memperoleh informasi ada oknum atasan di 2 perusahaan di Kabupaten Bekasi yakni PT MI dan PT IE yang teridentifikasi. Dua atasan ini melakukan syarat staycation kepada karyawatinya demi memperpanjang kontrak kerja.

“Namun, adanya syarat staycation seperti kasus di Kabupaten Bekasi ini adalah dari personal, bukan perusahaan,” katanya.

Baca Juga : Aksi Pencurian di Komplek Kantor Pemkab Bandung Terekam CCTV

Taufik menegaskan, jika nantinya kasus ini memenuhi unsur pidana, maka pihaknya akan menyerahkannya ke pihak kepolisian.

Sebagai informasi, seorang karyawati pada salah satu perusahaan kosmetik di Kabupaten Bekasi melaporkan atasannya selevel manajer ke polisi lantaran korban sering diajak staycation oleh atasannya. Hal itu sering terjadi saat kontrak kerja karyawati itu akan habis. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Sebanyak 12 warga Jawa Barat terjebak dan nasibnya terkatung-katung di Myanmar. Keduabelas warga Jawa Barat itu merupakan bagian dari 20 WNI yang terjebak di Myanmar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan 12 warga Jawa Barat itu.

Sebagai informasi, pekan lalu Indonesia dikejutkan dengan adanya unggahan video dari akun Instagram terkait 20 WNI menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar.

Dari jumlah tersebut 12 orang di antaranya merupakan warga Jawa Barat. Perusahaan perekrut tenaga kerja ilegal, menyandera WNI ini dan memaksa mereka bekerja sebagai online scam. Online scam merupakan penipuan perusahaan daring.

Baca Juga : Aksi Pencurian di Komplek Kantor Pemkab Bandung Terekam CCTV

“Karena ini bukan tupoksi pemerintah daerah, namun mereka adalah warga Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mencarikan solusinya untuk memulangkan mereka dari Myanmar,” kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Selasa (9/5/2023).

Ridwan Kamil mengungkapkan, peristiwa serupa pernah menimpa seorang ibu bernama Eti, warga Majalengka beberapa waktu lalu. Saat itu, lanjut Ridwan Kamil, masyarakat sudah mengumpulkan donasi untuk pembebasan Eti. Akan tetapi, kata ia, tetap saja ujung tombak pembebasan berada di tangan Kementerian Luar Negeri.

“Pemprov Jabar sangat peduli dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mencarikan solusi sehingga mereka dapat pulang dengan selamat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut gubernur mengimbau masyarakat, untuk lebih berhati-hati menyikapi tawaran pekerjaan ke luar negeri.

Baca Juga : Gubernur Jawa Barat Jajaki Kerja Sama Investasi dengan AICC

“Kalau ada tawaran pergi ke luar negeri nggak jelas, jangan selalu percaya karena kejahatan apapun bisa terjadi di lintas wilayah. Untuk kasus warga Jawa Barat yang terjebak di Myanmar, kami tentunya akan mencari solusinya,” ungkapnya. (Ecep/R13/HR Online)