harapanrakyat.com – Jumlah kecelakaan pada arus mudik dan balik Lebaran 2023 di Jawa Barat tercatat sebanyak 234 kasus. Jumlah tersebut menurun hampir 50 persen jika dibandingkan dengan angka kecelakaan Mudik Lebaran 2022 sebanyak 430 kejadian.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, dengan penurunan angka kecelakaan tersebut mengindikasikan arus mudik Lebaran 2023 berjalan baik dari tahun sebelumnya.

“Pada arus mudik Lebaran 2022 tercatat 430 kecelakaan, tahun ini hanya 234 kejadian. Data kecelakaan ini berdasarkan catatan kepolisian. Sementara data kecelakaan yang di jalan tol melalui Jasa Raharja, tercatat 99 kejadian yang menyebabkan 33 orang meninggal,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/5/2023).

Baca Juga : Pemprov Jabar Perluas Area TPA Sarimukti 6 Hektare

Gubernur mengapresiasi kinerja aparat mulai dari Dishub, TNI/Polri, pemda kab/kota, dan para relawan yang bertugas selama arus mudik Lebaran 2023.

Selain angka kecelakaan menurun saat arus mudik lebaran, kata Ridwan Kamil, kemacetan panjang kendaraan relatif berkurang. Hal ini tertunjang dengan kehadiran Tol Cisumdawu dan Bocimi, meski baru sampai Exit Tol Cisaat.

Sebagai informasi, Dinas Perhubungan Jawa Barat mencatat total pergerakan kendaraan yang terpantau dari 13 titik jalur arteri, tercatat 14.293.137 kendaraan atau 43.774.638 orang.

Jumlah orang yang mudik tidak jauh berbeda dari prediksi sebelumnya berdasarkan hasil survei, yakni 43,44 juta orang.

Baca Juga : Pemkot Bandung Segera Tertibkan 598 Reklame Ilegal

Sementara total pergerakan kendaraan di ruas jalan tol pada enam titik pengamatan 4.966.880 kendaraan atau 19.867.520 orang. Ada kenaikan sekitar 25 persen dari hasil prediksi.

“Mudik tahun ini sukses. Salah satu indikatornya ada penurunan angka kecelakaan pada arus mudik tahun ini hampir setengahnya. Saya mengapresiasi petugas, juga mengapresiasi kedisiplinan pemudik (di Jabar) yang jumlahnya hampir 50 juta,” ujar Ridwan Kamil. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memutuskan untuk memperluas area Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.

Pemprov Jabar memutuskan, perluasan lahan TPA Sarimukti itu seluas 6 hektare agar mampu menampung sampah yang saat ini sudah melebihi kapasitas.

“Area TPA Sarimukti saya putuskan untuk segera ada perluasan sekitar enam hektare,” ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/5/2023).

Baca Juga : 700 Ton Sampah di Kota Bandung Belum Terangkut

Ridwan Kamil menjelaskan, perluasan lahan TPA Sarimukti akan menggunakan lahan yang sudah ada di lokasi sehingga tidak perlu lagi pembebasan lahan.

Gubernur memastikan, dalam beberapa hari ke depan proses perluasan area TPA Sarimukti ini akan terlaksana. Selain itu, untuk memperlancar proses pemindahan sampah, Pemprov Jabar juga akan memperbaiki sejumlah alat berat di TPA Sarimukti.

Ia mengharapkan, dengan upaya tersebut dalam beberapa hari ke depan proses pemindahan sampah dari wilayah dapat kembali lancar.

Sebagai informasi, saat ini area yang terpakai di TPA Sarimukti seluas 25 hektare dengan daya tampung dua juta ton per hari.

Akan tetapi, jumlah produksi sampah setelah libur Idulfitri 1444 Hijriah mengalami lonjakan hingga 15 juta ton setiap harinya. Bahkan, saat ini masih ada sampah yang belum terangkut di empat wilayah yang memanfaatkan TPA Sarimukti. Keempat wilayah itu yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

Ridwan Kamil mengharapkan, dengan perluasan lahan TPA Sarimukti persoalan sampah di wilayah Bandung Barat segera terselesaikan.

Baca Juga : DLH Kota Bandung Siapkan Strategi Atasi Tumpukan Sampah

Sebelum Buang ke Area TPA Sarimukti Kurangi Sampah di Hulu

Untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti, Ridwan Kamil mengharapkan agar kawasan Bandung raya melakukan pengurangan sampah terlebih dulu. Salah satunya dengan cara memanfaatkan program zero waste.

“Saya minta bupati/walikota yang memanfaatkan area TPA Sarimukti memperkuat pengurangan sampah di hulunya. Salah satunya mengampanyekan zero waste. Tidak 100 persen sampah dibuang ke TPA Sarimukti,” tuturnya. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, Bambang Prayogi mengungkapkan, bahwa pemerintah masih bisa menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Perda lama.

Sebab menurutnya, belum kelarnya RTRW Kota Banjar tahun 2022-2042, tidak menghambat investasi.

“Bukan alasan yang tepat sebagai penghambat investasi,” ungkapnya kepada harapanrakyat.com, Rabu (10/5/2023).

Baca Juga: RTRW Telat Hambat Investasi, Wawali Kota Banjar: Harus Selesai

Hal itu, jelas Bambang, karena Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW tahun 2013-2023 hingga saat ini belum dicabut.

Sehingga, pemerintah masih bisa menggunakan Perda RTRW yang lama tahun 2013-2023 sebagai dasar hukum.

“Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang lama kan belum dicabut, dan itu masih bisa digunakan. Masih berlaku,” kata Bambang.

“Yang jadi pertanyaan saya sebetulnya, justru mampu nggak pemerintah kota menarik investor ke Banjar,” ujar Bambang menambahkan.

Sementara terkait Raperda RTRW Kota Banjar tahun 2022-2042 atau pengganti yang lama, sampai saat ini DPRD masih menunggu naskah akademik, dan draft raperda dari pihak eksekutif.

Baca Juga: Soal Raperda Perlindungan Tenaga Kerja, DPRD Kota Banjar; Tinggal Paripurna

Selain itu, untuk penyusunan raperda tersebut, kemungkinan baru bisa dimasukkan dalam program legislasi daerah atau Prolegda perubahan. Karena menurutnya, masih ada persyaratan dalam penyusunan RTRW, seperti revisi di provinsi.

“Kami menunggu kesiapan OPD menyerahkan naskah akademik dan draft RTRW kepada DPRD. Sampai saat ini belum ada naskah akademik dan draft RTRW tersebut,” kata Bambang yang juga ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana, mengaku kecewa dengan belum selesainya RTRW untuk Kota Banjar sebagai pengganti Perda yang lama.

Menurutnya, belum selesainya RTRW tersebut menghambat para investor yang hendak berinvestasi di Banjar. Karena tidak adanya aspek kepastian hukum soal iklim investasi. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Ratusan milenial dan Gen Z yang tergabung dalam Generasi Milenial Iwan Bule (GMIB) Jabar, mendeklarasikan dukungan untuk Mochamad Iriawan maju dalam Pileg 2024.

Iwan Bule (sapaan akrab Mochamad Iriawan) akan menjadi calon anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X. Dapil ini meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Ketua GMIB Mohamad Zidane mengatakan, dukungan kepada Iwan Bule ini muncul dari kelompok milenial dengan berbagai latar belakang.

Baca Juga : PKS Ciamis Targetkan 14 Kursi DPRD di Pemilu 2024

“Di GMIB ini berbagai latar belakang, mulai dari pemuda, mahasiswa, pelajar lintas komunitas, hingga organisasi kepemudaan lainnya,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (10/5/2023).

GMIB, lanjut Zidane, lahir dari kepedulian para penggeraknya akan masa depan perpolitikan saat ini. Kkhususnya bagi generasi milenial dan Gen Z di dapil Jawa Barat X. Ia mengharapkan, dengan semangat tersebut, anak muda menjadi lebih melek politik dan berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan bangsa.

“Anak muda jangan apatis, harus berperan aktif dalam pemilu 2024 mendatang. Dengan menjadi pemilih cerdas dan memiliki referensi yang jelas tentang rekam jejak kandidat,” ucapnya.

“Kriteria kandidat harus berintegritas, pengalaman, pendidikan yang memadai dan dekat dengan masyarakat. GMIB tentunya siap memenangkan Kang Iwan Bule dalam Pileg 2024 nanti,” kata Zidane menambahkan.

Berlabuh di Gerindra, Iwan Bule Siap Berpartisipasi pada Pileg 2024

Sebagai informasi, setelah resmi bergabung di Partai Gerindra, mantan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan kini mempersiapkan diri untuk mengikuti Pileg 2024.

Keputusan keikutsertaan Iwan Bule ini, sekaligus menancapkan partisipasinya dalam mengikuti kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Jika melihat calon untuk DPR RI dapil Jawa Barat X saat ini, memang banyak calon bermunculan. Namun, dengan kekuatan partai (Gerindra) saat ini, dukungan kepada sosok calon dan partai akan terus tumbuh,” ungkap Iwan Bule.

Baca Juga : Bacaleg Gunakan Dokumen Palsu, Bawaslu Kota Banjar: Terancam Pidana Penjara

Optimisme dukungan yang terus berkembang itu, lanjut Iwan Bule, sosok Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto turut menjadi pendongkrak eksistensi Gerindra di masyarakat. Bahkan, lanjut ia, saat ini partainya pun lebih terbuka merangkul generasi muda.

“Saya berharap organisasi GMIB ini bisa menjadi wadah bagi generasi milenial dan Gen Z untuk berinovasi dan berkreasi dalam menarasikan ide-ide menjadi karya dan prestasi,” ucap Iwan Bule yang akan mencalonkan diri dalam kontestasi Pileg 2024 itu. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Komisi D DPRD Ciamis, Jabar, dalam waktu dekat ini rencananya akan melakukan monitoring ke sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan bencana, seperti banjir, pergerakan tanah dan longsor.

Sekretaris Komisi D DPRD Ciamis, Wagino menuturkan, saat ini Ciamis dilanda cuaca ekstrim.

“Komisi D sebagai mitra Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring ke sekolah sekolah yang daerahnya rawan bencana, untuk memastikan tidak adanya permasalahan serius di lingkup pendidikan, yang mengakibatkan pembelajaran harus terhenti akibat terjadinya bencana,” ungkap Wagino Rabu (10/5/2023).

Baca juga: Komisi D DPRD Ciamis Pastikan Penyaluran Beras Bapanas Berjalan Lancar

Meski belum menerima laporan adanya peserta didik yang terkena dampak bencana, akibat sekolah diterjang banjir atau longsor, namun Wagino tetap mengimbau setiap sekolah baik jenjang SD, SLTP dan SLTA agar tetap waspada.

“Ada beberapa sekolah yang kabarnya terdampak bencana akibat intensitas hujan tinggi, hingga mengakibatkan sarana prasarana sekolah terendam banjir.  Nah, ini juga yang harus menjadi kewaspadaan bagi sekolah  sekolah di lokasi rawan bencana,” ujarnya.

Kemudian lanjut Wagino, Kepala Sekolah saat ini mesti proaktif dalam melaporkan kondisi sekolahnya, terutama yang menyangkut sarana prasarana pendidikan.

“Untuk daerah  rawan banjir, longsor maupun pergerakan tanah akibat intensitas hujan tinggi, diimbau harus proaktif dengan lingkungan sekitar. Kalau ada hal yang memang kondisinya mengancam keselamatan peserta didik, maka harus segera dilaporkan,” tegasnya. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Mantan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku menelpon Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata terkait kasus Husein Ali Rafsanjani, guru muda yang mengundurkan diri sebagai ASN di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Susi yang tinggal di Pangandaran tersebut mengaku heran dengan kasus Husein. Ia pun berjanji akan bertanya kepada Bupati Jeje Wiradinata.

“Heran, saya akan coba tanyakan ke Pak Bupati..nanti saya kabari,” tulis Susi dalam akun Twitter susipudjiastuti, Rabu (10/5/2023).

Baca Juga: Kronologi Guru ASN di Pangandaran Laporkan Dugaan Pungli Hingga Mengundurkan Diri

Tak lama Susi kembali mencuit bahwa ia telah menelpon Bupati Pangandaran. Kepada Susi, Bupati Jeje mengaku sedang berada di Bandung dan akan segera mengobrol dengan Husein dari hati ke hati.

“Barusan saya dapat telepon dari Bupati. Dia ada di Bandung dan mau ketemu saudara Husein mau ngobrol dari hati ke hati. Beliau berjanji kalau memang anak buahnya yang salah, beliau tidak akan segan-segan untuk bertindak. beliau berjanji akan kabari lagi setelah pertemuan,” tulis Susi.

Kronologi Viralnya Kasus Husein Guru Muda yang Mengundurkan Diri sebagai ASN di Pangandaran

Sebelumnya kasus Husein viral di media sosial. Awalnya Husein yang merupakan guru muda di SMPN 2 Pangandaran tersebut mengaku mengundurkan diri pasca melaporkan dugaan pungli di kegiatan Latsar (Pelatihan Dasar CPNS) 2020.

Saat itu Husein dan peserta Latsar lainnya diminta uang transportasi sebesar Rp 210 ribu. Uang tersebut harus dibayar semua peserta Latsar meskipun tidak ikut karena sakit atau hamil.

Dugaan pungli tak cukup sampai di sana, pada saat Latsar, peserta kembali diminta biaya sebesar Rp 350 ribu.

Baca Juga: Husein di SMPN 2 Pangandaran: Disukai Siswa, Kehadirannya Sangat Dirindukan

Husein kemudian melaporkan dugaan pungli tersebut melalui lapor.go.id. Setelah melaporkan dugaan pungli tersebut, Husein mengaku diintimidasi.

“Nggak lama dari laporan itu saya kirim, dicari tiba-tiba dicari siapa yang lapor,” kata Husein dikutip dari video di akun Instagram husein_ar, Selasa (9/5/2023).

Saat itulah Husein mengaku mendapatkan intimidasi dan diancam dipecat. Husein kemudian meminta agar ia dipecat saat itu juga.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani membenarkan Husein Ali Rafsanjani telah melayangkan surat permohonan pengunduran diri yang saat ini masih diproses.

“Tapi pengunduran dirinya itu bukan karena pungli, kalau yang beredar di medsos itu kan karena pungli. Apa hubungannya? Dia mengundurkan diri karena ingin berhenti jadi PNS,” kata Dani.

Menanggapi viralnya kasus Husein guru muda yang mengundurkan diri dari ASN di Kabupaten Pangandaran, Bupati Jeje Wiradinata mengundang Husein ke kantor Setda Pangandaran pada Kamis (11/5/2023).

Husein pun menanggapi undangan tersebut. Ia mengatakan, akan memenuhi undangan Bupati Pangandaran.

“Saya juga sampai bercanda ke teman saya gitu ya, mungkin karena ketakutan saya akan hal sebelumnya yang saya terima. Saya sampai bercanda ke teman saya, eh kalau saya hari Kamis nggak pulang lagi ke Bandung cari sampai ketemu. Tapi mudah-mudahan itu hanya bercandaan,” kata Husein. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Pengurus Karang Taruna Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, masa bakti 2022-2027 resmi dilantik, Rabu (10/5/2023).

Hadir dalam acara pelantikan, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Ciamis, Ega Anggara Al Kautsar, Anggota DPRD Ciamis H Oih Burhanudin dan tamu undangan lainnya.

Adapun Karang Taruna Kecamatan Cipaku diketuai oleh Asep Sunandar. Asep dan jajaran para pengurus dilantik langsung oleh Camat Cipaku.

Baca juga: Wujudkan Pemimpin Tangguh, Karang Taruna di Ciharalang Ciamis Gelar Seminar Leadership

Pada kesempatan itu, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Ciamis, Ega Anggara Al Kautsar mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan karang taruna Kecamatan. Cipaku masa bakti 2022-2027.

“Semoga dapat menjalankan amanah dan menjalankan roda organisasi dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab,” ungkap Ega.

Menurutnya, tugas Karang Taruna cukup berat, karena di pundak pemudalah maju mundurnya suatu daerah atau desa bisa terukur.

“Jika dalam suatu Desa pemudanya kreatif, inovatif dan produktif, Insyaallah kemajuan suatu daerah atau desa bisa terwujud,” katanya.

Apalagi lanjut Ega, Karang Taruna memiliki tanggung jawab utama dalam hal menunjang kesejahteraan sosial masyarakat.

“Sehingga Karang Taruna harus mampu menyelaraskan diri dengan segala situasi dan kondisi. Serta mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan segenap komponen yang ada di masyarakat,” jelas Ega yang juga menjabat sebagai Ketua BKC Ciamis ini.

Selain itu tambah Ega, Karang Taruna juga memiliki peran untuk “Jaga Lembur”. Maksudnya kata Ega, Karang Taruna harus menjaga nilai-nilai kearifan yang ada.

“Bahkan harus mampu menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan yang mulai tergerus oleh perkembangan jaman, dari arus globalisasi yang terus menerus mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat,” ucapnya.

Ega menambahkan, fenomena yang terjadi hari ini di kalangan generasi muda terkait dekadensi moral dan berbagai permasalahan pemuda lainnya, perkelahian antar kelompok pemuda, geng motor, prostitusi, perjudian dan sebagainya, menjadi tantangan tersendiri untuk karang taruna.

“Ini menjadi tantangan bagi ita tentunya, bagaimana untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas keadaan tersebut,” pungkasnya.

Harapan Anggota DPRD Ciamis ke Karang Taruna Kecamatan Cipaku

Sementara itu di tempat yang sama, Anggota DPRD Ciamis H Oih Burhanudin mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus Karang Taruna Taruna Kecamatan Cipaku.

“Saya berharap, Karang Taruna menjadi wadah para pemuda-pemudi di Cipaku berekspresi dengan inovasi untuk pemuda-pemudi yang kuat, mandiri  dan ikut bertanggung jawab untuk kemajuan daerah,” ungkap politisi PDIP Ciamis ini.

Menurutnya, pemuda adalah harapan bangsa, dan ada kalimat Bung Karno yang penuh arti. “Beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncang dunia, adalah semangat dan kepercayaan kepada pemuda begitu tinggi,” katanya. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Sistem manajemen layanan Ekosistem Data Jabar (EDJ) Pemprov Jawa Barat, menjadi satu-satunya layanan data pemerintahan tersertifikasi ISO 20000-1:2018. Dengan demikian, sistem layanan data ini sudah terstandarisasi internasional.

Kadiskominfo Pemprov Jabar Ika Mardiah menjelaskan, melalui sistem layanan data ini masyarakat dapat mempermudah masyarakat dalam hal permohonan data.

Hingga April 2023, kata Ika, sistem layanan data EDJ memiliki 14.023 dataset, 66 visualisasi, 73 infografik, 14 artikel, dan 125 dataset geospasial.

Baca Juga : Soroti Kasus Staycation di Bekasi, Ini Respon Gubernur Jabar

“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan status permohonan data. Melalui fitur Lacak Permohonan Dataset, sistem akan memberikan konfirmasi dengan cepat dalam waktu 1×24 jam,” ucap Ika di Kota Bandung, Rabu (10/5/2023).

Dalam layanan data EDJ ini, lanjut Ika, tersedia juga fitur Dashboard Jabar yang memuat topik beragam. Seperti informasi kesehatan, kependudukan, industri, hingga pendidikan.

Menurut Ika, sistem layanan ini berupaya menghadirkan solusi dan penyediaan data dalam 12 jam sehari atau lima hari kerja dalam seminggu. Selain itu, sistem layanan data ini berupaya merancang manual manajemen layanan hotline sebagai pedoman pelaksanaan.

“Hingga melakukan monitoring dan evaluasi lewat pembuatan laporan bulanan untuk mempertahankan Service Level Agreement dalam ISO 20000-1:2018,” ucapnya.

Baca Juga : Aksi Pencurian di Komplek Kantor Pemkab Bandung Terekam CCTV

Pemprov Jabar, lanjut Ika, terus berkomitmen menyajikan data berkualitas, akurat, dan termutakhir untuk masyarakat. Pihaknya pun berkomitmen agar sistem layanan data EDJ ini menjadi data ecosystem solution dalam pengembangan masyarakat dan pemerintahan yang unggul.

“Mudah-mudahan sistem layanan data EDJ ini menjadi data ecosystem solution melalui penyediaan data informasi untuk memudahkan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan data,” tutur Ika. (Ecep/R13/HR Online)