harapanrakyat.com,- Nasib Partai Ummat Kota Banjar, Jawa Barat untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024 mendatang rupanya masih menggantung. Hal itu karena permasalahan teknis saat pendaftaran Bacaleg.

Ketua Partai Ummat beserta sejumlah jajaran kepengurusan sendiri tiba di Kantor KPU Kota Banjar untuk mendaftarkan Bacalegnya mendekati penghujung batas waktu pendaftaran tepatnya sekitar pukul 23.39 WIB, Minggu (14/5/2023).

Namun, saat proses pendaftaran terdapat kendala teknis tidak bisa masuk aplikasi SILON partai. Partai besutan Amin Rais tersebut pun masih diberikan waktu sampai 2×24 jam untuk menyelesaikan kendala teknis tersebut.

Ketua DPD Partai Ummat Kota Banjar, Elan Ramlan, mengatakan, sebetulnya dari Partai Ummat telah menyiapkan pengajuan bakal calon (Bacaleg) sebanyak 22 orang.

Rinciannya, dari Dapil 1 sebanyak 10 orang, Dapil 2 sebanyak 9 orang dan Dapil 3 sebanyak 3 orang.

Baca Juga: Detik-detik Menegangkan Partai Ummat Kota Banjar Daftar Bacaleg, Datang ke KPU Tengah Malam

Akan tetapi, saat pihaknya berusaha mengajukan Bacaleg tersebut ke KPU terdapat kendala teknis dari internal partai. 

Kendala teknik tersebut, lanjutnya, dari DPP Partai Ummat belum mengembalikan berkas yang diunggah melalui SILON. Hal inilah yang membuat pengajuan Bacaleg menjadi terkendala.

“Setelah kami berusaha mengajukan Bacaleg ke KPU ternyata pihak DPP Partai Ummat masih belum mengembalikan berkas. Ini kendala internal partai kami,” kata Elan kepada wartawan saat konferensi pers, Senin (15/5/2023).

KPU masih memberikan waktu untuk menyelesaikan kendala teknis permasalahan internal partai tersebut. Hal itu sesuai berita acara pemeriksaan KPU.

Apabila selama dalam waktu 2×24 jam tersebut belum mampu menyelesaikan kendala tersebut Partai Ummat didiskualifikasi menjadi partai yang tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

“Sampai saat ini kami masih tetap melakukan koordinasi dengan DPP untuk menyelesaikan masalah internal tersebut seperti apa sebetulnya,” katanya.

Kata KPU terkait Nasib Partai Ummat Kota Banjar

Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjar, Dani Daial Mukhlis, mengatakan, partai Ummat telah melakukan pengajuan bakal calon pada pukul 23.39 Wib. Saat itu juga KPU melakukan proses penerimaan termasuk pemeriksaan dokumen.

Menurutnya, secara ketentuan waktu dan prosedur partai Ummat sudah memenuhi sebagaimana ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2023. Namun, dalam prosesnya aplikasi SILON terlougut dan akhirnya tidak dapat digunakan.

“Secara ketentuan waktu dan prosedur sudah memenuhi. Hanya dalam perjalanannya SILON terlougut dan akhirnya tidak dapat digunakan,” katanya.

Lanjut menjelaskan, sesuai pasal 36 PKPU nomor 10 tahun 2023 apabila proses pemeriksaan melewati batas waktu maka proses pemeriksaan dilanjutkan sampai dengan selesai.

Atas dasar itu maka KPU melakukan pemeriksaan dan lanjutan dari proses pengajuan. KPU memberikan waktu 2×24 jam kepada partai Ummat untuk melengkapi dan menyelesaikan proses yang tersisa sampai dengan tanggal 16 Mei pukul 23.59 WIB.

“Apabila dalam batas waktu 2×24 jam partai Ummat tidak dapat menyelesaikan sebagaimana ketentuan PKPU maka selanjutnya KPU tidak akan melakukan verifikasi administrasi dan selanjutnya berkas dikembalikan,” tandasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,– Sebanyak 6 Desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, saat ini dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades).

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ciamis, Andi Sopyandi membenarkan hal itu Senin (15/5/2023).

Ia menyebut, keenam Desa yang tidak memiliki Kades definitif atau sementara ini dijabat Pjs, antara lain Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan, Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti, Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara, Desa Bahara Kecamatan Panjalu, Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari dan Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing.

“Kekosongan kades definitif ini lantaran Kades sebelumnya meninggal dunia atau mengundurkan diri,” ungkap Andi.

Adapun Desa yang Kadesnya meninggal dunia, yakni Desa Pamokolan dan Desa Bahara. Sementara Desa yang Kadesnya mengundurkan diri yakni Desa Bayasari, dan Kertaharja.

Untuk Desa Sindangbarang, lanjut Andi, memang sebelumnya tidak memiliki Kades definitif, karena hasil Pilkades 2022 dibatalkan. Sehingga terpaksa harus mengikuti Pilkades serentak berikutnya.

“Sementara untuk kekosongan Kades Sindangasih, diakibatkan karena Kades terpilih tersandung kasus hukum,” ujarnya.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kades itu, maka saat ini diisi oleh Pjs Kepala Desa dari unsur ASN.

“5 Desa sudah terisi Pjs, hanya Desa Kertaharja yang belum. Sekarang baru proses pengajuan Pjs nya,” jelasnya.

Kekosongan posisi Kepala Desa tersebut tambah Andi, akan segera terisi oleh Kades definitif lewat PAW (penggantian antar waktu).

Saat ini, sejumlah Desa yang mengalami kekosongan jabatan Kades sudah membentuk panitia pemilihan PAW Kades masing-masing.

“Mudah-mudahan proses pemilihan atau musyawarah PAW Kepala Desa nanti berjalan lancar,” pungkasnya.

harapanrakyat.com,- DPD Partai Ummat Kota Banjar, Jawa Barat, mengajukan daftar bakal calon legislatif (Bacaleg) pada detik-detik terakhir menjelang penutupan.

Dalam pengajuan itu terlihat menegangkan, lantaran 2 orang pengurus dari Ketua DPD dan Sekertaris datang dan mengisi daftar hadir sekitar pukul 23.39 WIB, Minggu (14/5/2023).

Ketua DPD Partai Ummat Elan Ramlan mengatakan, dalam pengajuan bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 2024, pihaknya mengalami berbagai kendala.

“Mohon maaf kami datang ke sini terakhir dengan waktu yang mepet. Karena ada kendala di internal partai yang tidak bisa saya sampaikan,” kata Elan Ramlan, Senin (15/5/2023) dini hari.

Menurutnya, sebelum mengajukan daftar Bacaleg pihaknya sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan KPU terkait Silon.

Baca Juga: Dua Parpol di Kota Banjar Gagal Ikut Pemilu 2024, Kenapa?

Ia menjelaskan, kuota bakal calon legislatif sendiri tidak terpenuhi 100 persen, hanya 22 orang. Yakni Dapil 1 sebanyak 10 orang, Dapil 2 sebanyak 9 orang, dan Dapil 3 sebanyak 3 orang.

“Kita mengajukan sebanyak 22 orang bakal calon legislatif. Target kita tidak muluk-muluk dapat 3 kursi juga alhamdulillah,” jelasnya.

KPU Kota Banjar: Pendaftaran Bacaleg Partai Ummat Sudah Diterima

Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Muhklis mengatakan, secara aturan DPD Partai Ummat sudah resmi dan diterima oleh KPU dalam pengajuan bakal calon legislatif.

“Secara waktu dan prosedur sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam PKPU nomor 10 tahun 2023,” katanya.

Menurut Danial, Partai Ummat terkendala oleh Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sudah terkunci dan tidak dapat digunakan.

“Jadi tadi karena terkendala Silon. Tapi yang penting diisyaratkan dalam pasal 36 PKPU tahun 2023 dikatakan apabila proses pemeriksaan melewati batas waktu sebagaimana diatur pasal 30 maka proses pemeriksaan dilanjut sampai selesai,” paparnya.

Lanjut Danial, dalam hal ini KPU Kota Banjar menggunakan keputusan 476 dan memberikan waktu 2×24 jam kepada Partai Ummat untuk melengkapi dan menyelesaikan proses yang tersisa.

“Berarti terhitung sampai tanggal 16 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. Tapi jika tidak melaksanakan itu maka untuk selanjutnya kami tidak melakukan verifikasi administrasi dan kemudian berkas dikembalikan,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Hingga batas akhir masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dua partai politik (parpol) di Kota Banjar, Jawa Barat, gagal menjadi peserta Pemilu 2024.

Dua parpol yang gagal mengikuti Pemilu 2024 tersebut yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda.

Dua partai tersebut gagal menjadi peserta pemilu 2024 setelah batas akhir pendaftaran pada Minggu (14/5/23) pukul 23.59 WIB dinyatakan ditutup oleh KPU Kota Banjar tidak memberikan konfirmasi. Selain itu juga kedua partai tersebut

tidak mendaftarkan Bacalegnya ke kantor KPU Kota Banjar.

Ketua KPU Kota Banjar, Dani Danial Mukhlis, mengatakan, hingga batas akhir masa pendaftaran pengajuan bakal caleg pukul 23.59 WIB terdapat dua partai politik yang tidak mengajukan Bacalegnya.

Baca Juga: DPC PPP Kota Banjar Ajukan Bacaleg, Ada Pengusaha Hingga Mantan Camat

Dua parpol yang tidak mengajukan bakal calon legislatif (Bacaleg) hingga batas akhir masa pendaftaran dinyatakan ditutup tersebut yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garuda.

Karena sampai batas akhir pendaftaran ketiga parpol tersebut ternyata belum melakukan pengajuan Bacaleg, lanjutnya, maka berkasnya sudah tidak diterima. Konsekuensinya partai politik tersebut tidak bisa ikut berkontestasi pada Pemilu 2024 mendatang.

“Ketika sudah melebihi batas waktu artinya berkasnya tidak bisa diterima. Konsekuensinya partai politik tersebut tidak bisa ikut berkontestasi pada Pemilu 2024,” kata Danial Mukhlis kepada wartawan, Senin (15/5/2023).

14 Parpol Sudah Daftar Bacaleg, Dua Parpol di Kota Banjar Gagal

Lanjutnya menyebutkan, dengan berakhirnya masa pendaftaran tersebut jumlah keseluruhan partai politik yang telah mengajukan bakal calon (Bacaleg) yaitu sebanyak 14 partai politik.

Dari 14 partai politik yang telah melakukan pengajuan bakal calon hanya Partai Bulan Bintang yang Bacalegnya tidak 100 persen. Bacalegnya di bawah 30 orang.

Meski begitu, kata Danial, parpol yang Bacalegnya tidak terpenuhi 100 persen tidak menjadi masalah. Alasannya karena berdasarkan ketentuan, maksimal sesuai dengan alokasi kursi di setiap masing-masing Dapil terpenuhi.

“Parpol yang Bacalegnya tidak 100 persen itu tidak masalah karena berdasarkan ketentuan maksimal sesuai alokasi masing-masing Dapil terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, tahapan berikutnya berdasarkan pasal 41 PKPU 10 tahun 2023 KPU akan menyusun rekapitulasi hasil pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh parpol. Hasilnya kemudian akan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan ke parpol dan Bawaslu.

Kemudian akan dilanjut lagi dengan tahapan verifikasi administrasi yang akan dimulai pada tanggal 15 Mei-23 Juni. Verifikasi administrasi tersebut nantinya akan meneliti dua hal yakni terkait kebenaran dokumen administrasi syarat bakal calon dan meneliti kegandaan. 

“Nanti kalau misalnya ada kegandaan pencalonan yang dilakukan oleh parpol. Itu akan menjadi bagian dari lokus verifikasi administrasi yang kita lakukan sejak tanggal 15 Mei-23 Juni mendatang,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Banjar, Jawa Barat, ajukan bakal calon legislatif ke kantor KPU Kota Banjar, Minggu (14/5/2023).

Bacaleg yang akan maju pada Pemilu 2024 itu mulai dari mantan Camat, mantan komisioner KPU, mantan wartawan, hingga pengusaha.

Ketua DPC PPP Kota Banjar Mujamil mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengajukan daftar bakal calon legislatif ke KPU, dan dinyatakan lengkap dan diterima.

“Alhamdulillah hari ini kita bersama pengurus, kader, mendatangi kantor KPU untuk mengajukan daftar Bacaleg. Sudah dinyatakan lengkap dan diterima,” kata Mujamil, Minggu (14/5/2023).

Baca Juga: Bikin Galau Parpol di Kota Banjar, Sistem Pemilu 2024 Terbuka atau Tertutup?

Adapun Bacaleg itu berasal dari mantan Camat, mantan komisioner KPU, mantan wartawan, dan juga pengusaha untuk mewakili masyarakat.

“Semua kalangan ada, dari kalangan milenial ada, mantan Camat ada, mantan komisioner KPU, pengusaha, bahkan mantan wartawan juga ada,” terangnya.

Menurutnya, dalam Pemilu 2024 mendatang pihaknya menargetkan sebanyak 6 kursi dan pimpinan untuk di DPRD Kota Banjar.

“Sehingga PPP di Kota Banjar yang tadinya satu minimal per Dapil ada syukur-syukur bisa masuk pimpinan di DPRD Kota Banjar,” terangnya.

Partai Gerindra Kota Banjar Targetkan 7 Kursi, Bidik Kursi Walikota 

Sementara itu, Partai Gerindra Kota Banjar, menargetkan suara maksimal pada gelaran pesta demokrasi 2024 mendatang. Pihaknya pun membidik kursi Walikota Banjar.

Target tersebut disampaikan Ketua Partai Gerindra Kota Banjar Sutarno, saat konferensi pers pengajuan daftar Bacaleg di halaman Kantor KPU Kota Banjar.

Sutarno mengatakan, ada sebanyak 30 orang bakal calon anggota legislatif untuk pemilu 2024. Kuota keterwakilan perempuan juga terpenuhi.

Adapun target penambahan 7 kursi tersebut, untuk Dapil 1 sebanyak 3 kursi, Dapil 2 dua kursi dan Dapil 3 dua kursi.

“Kami akan solid memenangkan pemilu 2024. Target kami 7 kursi minimal 6 kursi dapat tercapai dan bisa mengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota sendiri,” katanya.

Lanjut Sutarno, sosok yang akan diusung untuk menjadi calon Walikota tersebut, Partai Gerindra akan mendorong kader terbaiknya.

“Untuk calon Walikota siapapun itu dari internal. Bisa ketua, unsur pimpinan, atau sekretaris. Nanti ada proses penjaringan dari DPP untuk pencalonan itu” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Belum lama ini viral video yang menunjukan puluhan Biksu atau Bhante berjalan kaki ribuan kilometer dari Thailand menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk memperingati waisak pada Minggu (4/6/2023) nanti.

Biksu yang berjumlah 32 orang berasal dari beberapa negara tetangga melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dari Nakhon Si Thammarat, Thailand pada 23 Maret 2023.

Melansir dari berbagai sumber, targetnya mereka akan sampai ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada 2 Juni mendatang sebelum perayaan waisak tiba.

Para Biksu tersebut melakukan perjalanan dari Thailand melalui jalur Malaysia, lalu menyebrangi Singapura hingga masuk Indonesia melalui Banten pada 8 Mei 2023 lalu.

Sesampainya di Jakarta, para biksu dilepaskan oleh Bimas Buddha di Kantor Kementerian Agama. 32 biksu tersebut menuju Candi Borobudur melalui jalur Bekasi, Cirebon, Semarang hingga sampai Magelang.

Baca Juga : Tempat Wisata di Magelang yang Ngehits

Dalam situasi apapun, baik panas atau hujan para biksu tetap berjalan menuju tujuan mereka. Seperti terlihat dalam sebuah video yang memperlihatkan para biksu tetap berjalan walau cuaca sedang hujan.

Berita mengenai puluhan biksu yang berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur, sudah tersebar luas di kalangan masyarakat Indonesia. 

Di setiap tempat istirahat yang mereka singgahi, para biksu mendapat sambutan hangat dari umat Buddha.

Bahkan, dalam perjalanan itu banyak masyarakat yang berbaris menyambut dengan memberikan makanan, minuman serta beberapa kebutuhan untuk perjalanan.

Sementara itu, melansir dari situs Kementerian Agama RI, Tradisi Thudong merupakan ritual para Biksu dengan cara berjalan kaki ribuan kilometer.

Ritual keagamaan ini merupakan tradisi Buddhisme Theravada untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci. Biksu yang melakukan ritual tersebut biasanya telah mengambil sumpah untuk hidup sebagai biksu pengembara.

Selain itu, Candi Borobudur sendiri adalah peninggalan Agama Buddha di Indonesia. Bahkan, Candi Borobudur yang akan menjadi tujuan pada biksu dari Thailand ini merupakan kuil dan monumen Buddha terbesar di dunia. (Fatmawati/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com – Angka prevalensi tengkes (stunting) di Jawa Barat mencapai 20,2 persen pada 2022. Angka tersebut menurun sebesar 4,3 persen dari tahun sebelumnya pada angka 24,5 persen.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, penurunan angka prevalensi stunting di Jawa Barat itu tentunya signifikan. Pasalnya, Jawa Barat termasuk wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

“Angka prevalensi stunting di Jawa Barat semakin menurun cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tentunya, pencegahan stunting tidak cukup melalui penyuluhan atau kampanye saja,” ungkap Uu di Kota Bandung.

Baca Juga : Stunting pada Anak, Gejala, Penyebab, dan Cara Pencegahannya

Uu menegaskan, Pemprov Jabar pada 2024 akan terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen. Untuk itu, pihaknya mengajak semua kalangan masyarakat bersama-sama meningkatkan kesadaran akan bahaya stunting.

“Stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak. Saya mengajak semua kalangan masyarakat bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting dengan cara meningkatkan kesadaran akan bahaya stunting,” katanya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Pemprov Jabar meraih penghargaan dari pemerintah pusat dalam hal penanganan stunting ini.

Bahkan, Pemprov Jabar berhasil mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait penurunan signifikan angka prevalensi stunting dari tahun 2021 hingga 2022.

“Saya mengapresiasi bagi daerah yang signifikan menurunkan angka stunting terus ke arah yang lebih baik. Terima kasih kepada bupati dan wali kota di Jawa Barat yang sudah bekerja keras menurunkan prevalensi stunting ini,” tuturnya.

Cegah Angka Prevalensi Stunting di Jawa Barat Naik

Uu mengingatkan pula pentingnya asupan gizi dan berbagai informasi terkait stunting di lapisan masyarakat. Hal itu supaya masyarakat khususnya para orang tua atau calon orang tua, memahami betul terkait isu stunting ini.

Baca Juga : Ciamis Raih Penghargaan Daerah Paling Inovatif dalam Penurunan Stunting di Jabar

Dalam hal penanganan stunting di Jawa Barat, lanjut Uu, Pemprov Jabar terus melakukan monitoring melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Komitmen ini, kata Uu, berdasarkan penandatanganan bersama yang dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, sekda 27 kabupaten/kota, serta para kepala perangkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Pada intinya kami bersyukur angka prevalensi stunting di Jawa Barat terus menurun. Ini (penanganan stunting) menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah,” ucapnya. (Ecep/R13/HR Online)