harapanrakyat.com,- Warga Perum Kertajaya Cibuntu, Kelurahan Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat heboh, pasalnya ratusan burung emprit menyerbu masuk ke pemukiman dan terbang ke sana ke mari, lalu hinggap di sebuah pohon.

Hari salah satu warga Perum Kertajaya baru baru pertama kali melihat fenomena ratusan burung emprit terbang ke sana ke mari dari pohon satu ke pohon lainnya.

“Entah dari mana burung emprit ini datangnya, saya juga heran ada ratusan burung emprit datang dan mondar-mandir dari pohon satu ke pohon lain,” ujar Hari kepada harapanrakyat.com, Rabu (12/7/2023).

Baca Juga: Kisah Djoeminta, Robin Hood dari Ciamis

Burung emprit masuk ke perumahan Kertajaya pada Selasa (11/7/2023) sekitar pukul 16.00 WIB. Sejumlah warga merekam fenomena tersebut, hingga videonya viral di media sosial.

“Fenomena ini baru pertama kali terjadi, makanya banyak juga yang ngerekam,” katanya.

Hari berharap, fenomena masuknya burung emprit ke pemukiman warga di Cibuntu Ciamis ini bukan suatu pertanda buruk.

“Konon menurut orang tua dahulu, apabila ada fenomena alam tak biasa, merupakan sebuah pertanda. Tapi mudah-mudahan fenomena burung emprit ini bukan suatu pertanda buruk. Semoga kita semua di Tatar Galuh Ciamis diberi keselamatan,” pungkasnya. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Harta kekayaan Panji Gumilang dinilai tidak masuk akal bagi seorang pimpinan pondok pesantren. Panji Gumilang sendiri merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Panji Gumilang memiliki sertifikat tanah yang jumlahnya mencapai 295 unit. Bukan hanya itu, ia juga punya 289 rekening bank dengan menggunakan nama yang berbeda-beda.

Hal itu diungkap Menko Polhukam RI Mahfud MD melalui keterangan resminya, Selasa (11/7/2023), di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta.

Mengutip dari suara.com, Rabu (12/7/2023), Mahfud MD mengungkap bahwa harta kekayaan Panji Gumilang berupa tanah hingga kapal pribadi.

Bagi seorang petinggi institusi pendidikan berbasis agama memiliki harta kekayaan sebanyak itu tentunya tidak wajar.

Oleh karena itu, Mahfud MD mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekayaan Pondok Pesantren Al Zaytun yang digelapkan Panji Gumilang.

Baca Juga: Respon Presiden Soal Polemik Al-Zaytun, Ada Tudingan Istana yang Bekingi?

Harta Kekayaan Panji Gumilang 289 Rekening

Atas temuan 289 rekening Panji Gumilang yang tidak wajar itu, kini Menko Polhukam pun menggandeng PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melakukan penyelidikan.

Hal itu untuk mengetahui apakah pada ratusan rekening Panji Gumilang itu terdapat TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) atau tidak.

Mahfud MD menemukan 289 rekening milik Panji Gumilang dengan menggunakan nama yang berbeda-beda. Namun, semua namanya mengarah ke Panji Gumilang.

Rincian rekeningnya seperti atas nama Abu Salam, Abdu Salam Panji Gumilang, Abu Toko Panji Gumilang, dan Panji Gumilang.

Baca Juga: Polemik Ajaran Sesat di Al Zaytun, Ulama Tasikmalaya Minta Percayakan Penanganannya pada Polisi

Panji Gumilang Miliki 295 Sertifikat Tanah

Mahfud MD semakin curiga harta kekayaan Panji Gumilang setelah ia mendapat laporan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Pihak BPN melaporkan bahwa Panji Gumilang memiliki 295 sertifikat tanah. Berdasarkan data yang ada di BPN menunjukkan atas nama Panji Gumilang beserta istri dan anak-anaknya tercatat dalam ratusan sertifikat tanah.

Mahfud MD menyimpulkan kalau itu adalah milik Panji Gumilang karena melihat dari kesamaan data, baik alamat tinggal maupun tanggal lahir semua sama dengan pemiliknya.

Salah satunya nama yang tercantum dalam 107 sertifikat tanah, yaitu Abdussalam Raden Panji Gumilang. Luas tanahnya mencapai 806.000 meter persegi.

Panji Gumilang Miliki Kapal Pribadi

Tak hanya ratusan sertifikat tanah dan rekening, kapal pribadi juga menjadi salah satu harta kekayaan Panji Gumilang.

Tentunya menjadi suatu ketidak wajaran kalau seorang pimpinan pondok pesantren memiliki kendaraan berupa kapal pribadi.

Informasi tersebut diungkap langsung oleh Lucky Hakim, eks Wakil Walikota Indramayu, dalam wawancaranya di kanal YouTube milik UyaKuya TV.

Lucky Hakim pun curiga adanya “permainan gelap” Panji Gumilang sehingga pimpinan pondok pesantren itu bisa sampai memiliki kapal pribadi.

Mantan Wakil Walikota Indramayu tersebut membeberkan kalau ia sering melihat sejumlah kapal besar yang berlabuh tidak jauh dari Ponpes Al Zaytun. (Eva/R3/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, berhasil meraih penghargaan juara 3 tenaga lini lapangan terbaik kategori kader IMP, pada puncak acara Harganas ke 30, di Palembang, Sumatera Selatan.

Adalah Yani Suryani, kader PPKBD asal Sindangrasa, yang telah mengharumkan nama Ciamis di kancah nasional.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dr Dian Budiyana M.Si, mengaku bangga dengan prestasi yang telah ditorehkan.

Kata dia, raihan prestasi juara 3 tingkat nasional ini dicapai tidak secara instan. “Prestasi ini diraih berkat pembinaan yang rutin, melalui peningkatan kapasitas para pengelola program bangga kencana, terhadap Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa,” ungkap Dian Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Hari Jadi Ciamis ke 381 Tahun, DP2KBP3A Ciamis Sumbang Berbagai Prestasi

Hal tersebut juga kata Dian, didukung oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Ciamis khususnya, dalam memperkuat peranan Pos KB Desa dan Sub KB Desa di lini lapangan.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yang telah bekerja sama mensukseskan program bangga kencana di Kabupaten Ciamis. Termasuk Bapak Bupati Ciamis, yang selama ini telah memberikan dukungan yang maksimal terhadap program bangga kencana di Ciamis.

“Sehingga dengan munculnya Ibu Yani sebagai juara 3 PPKBD tingkat nasional, diharapkan menjadi motivasi terhadap para pengelola program bangga kencana lainnya, untuk terus melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal,” katanya.

Perjalanan Yani Suryani Raih Penghargaan Kader PPKBD Terbaik

Adapun pada perjalanannya, Yani Suryani menjadi perwakilan Ciamis dalam lomba pengelola program bangga kencana tingkat Jawa Barat tahun 2023.

Di tingkat Jawa Barat, Yani menjadi juara 1 terbaik kategori PPKBD, dan berhak menjadi wakil Jabar di tingkat nasional.

Di tingkat nasional, melalui seleksi wawancara virtual, Yani Suryani masuk ke dalam 5 besar terbaik. Kemudian saat di Palembang, Yani mengikuti penilaian wawancara langsung dan harus puas berada di peringkat 3 terbaik.

Selain meraih penghargaan terbaik 3 kader PPKBD tingkat nasional, Kabupaten Ciamis juga mewakili Jawa Barat di kategori akseptor lestari 20 tahun atas nama Dedeh Widaningsih-Dayat Saputra, namun belum berhasil masuk 5 besar. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Sebanyak 15 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jaga kota Tasikmalaya melakukan aksi demonstrasi di Mako Polres Tasikmalaya Kota, Rabu (12/7/2023).

Adriana Nugraha, Koordinator Aksi mengatakan, aksi tersebut merupakan dorongan pihaknya terkait pentingnya supremasi hukum di Kota Tasikmalaya. 

Pihaknya menilai, masalah peredaran minuman keras di Kota Tasikmalaya tidak mendapatkan penanganan secara serius.

“Kita ingin memulihkan citra Kepolisian sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, operasi razia atau sweeping tidak harus oleh organisasi Islam atau organisasi mana pun,” tegasnya. 

Baca juga: Operasi Patuh Lodaya di Tasikmalaya, Ini yang Tak Boleh Dilakukan Polisi

Adriana menambahkan, pihaknya berharap Polres dan Satpol PP dapat lebih memaksimalkan atau meminimalisir berbagai penyakit yang ada di masyarakat, termasuk minuman keras dan gejala sosial lainnya.

“Kami meminta Kapolres untuk bertindak tegas dalam melakukan tindakan preventif,” imbuhnya.

Saat aksi, lanjut Adriana, pihaknya merasa kecewa lantaran yang menerima Wakil Kepala Polres Tasikmalaya Kota, bukan Kapolres. Sehingga pihaknya menduga Kapolres tidak mau bersikap tegas terkait dengan tuntutannya itu.

“Kami berasumsi alasan Kapolres dapat menemui kami karena kemungkinan tidak bersikap tegas terhadap apa yang terjadi di Kota Tasikmalaya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Dhoni mengatakan, Kapolres tidak dapat menerima massa aksi lantaran sedang ada kegiatan di rumah dinas Polda Jabar. 

Meski begitu, pada intinya pihak kepolisian setuju dengan tuntutan mahasiswa terkait jaminan keamanan dan kenyamanan warga Kota Tasikmalaya.

“Kami siap untuk bertindak tegas dan setuju dengan apa yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa,” katanya saat menerima massa aksi. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Bupati Garut Rudy Gunawan tegaskan Perbup Anti Maksiat yang mencakup pasal-pasal terkait LGBT merupakan sebuah regulasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Garut dari perilaku yang menyimpang. 

Meskipun Perbup tersebut tidak mengandung sanksi atau hukuman, namun melalui aturan ini dapat membatasi ruang gerak komunitas LGBT.

Rudy mengatakan, setelah Perbup nomor 47 tahun 2023 tentang Anti Maksiat terbit, secara jelas di dalamnya melarang perilaku homoseksual dan biseksual, terutama dalam pasal 1 nomor 8 dan 9. 

Hal ini berarti bahwa para pelaku LGBT di Garut tidak dapat dengan bebas merekrut anggota baru ke dalam komunitas mereka seperti sebelumnya.

Baca juga: Ulama Garut Minta Perda Anti LGBT, Kok yang Terbit Perbup?

“Penyusunan Perbup ini telah melalui konsultasi, dan peraturan ini tidak memiliki sanksi hukum. Kami mengacu pada hukum yang lebih tinggi, apakah itu diatur dalam KUHP atau tidak,” katanya, Rabu (12/7/23).

Perbup Anti Maksiat tidak Atur Sanksi

Terbitnya Perbup tersebut, lanjut Rudy, merupakan bagian dari upaya untuk mendorong agar masyarakat Garut memiliki moral yang baik. Pasalnya, tindakan tersebut bertentangan dengan agama. 

“Kami hanya melakukan tindakan pencegahan dan pembinaan,” tegasnya.

Meskipun Perbup Anti LGBT ini tidak mengatur sanksi atau pidana, sambungnya, namun Pemerintah Daerah Garut memiliki kemampuan untuk mengambil langkah-langkah lain dalam menangani pelaku LGBT yang bandel dan mengganggu ketertiban umum.

“Kami akan mengambil langkah-langkah lain, misalnya jika mereka melanggar ketertiban dan keamanan, kami dapat menggunakan pasal-pasal lain,” tambahnya.

Rudy menyadari, meskipun saat ini belum ada ketentuan hukum yang lebih tinggi, termasuk dalam KUHP, yang mengatur sanksi bagi LGBT, namun ia ingin masyarakat Garut memiliki dasar norma dan menjaga adat dan budaya leluhur.

“Menurut KUHP, saya rasa tidak ada ketentuan. Namun bagi mereka yang terlibat dalam perilaku yang menyimpang, dari segi sosial, kesehatan, dan agama, kami akan memberikan pemahaman kepada individu tersebut dan keluarganya bahwa mereka harus mendapatkan penyembuhan,” jelasnya.

Sebagai hasilnya, Rudy kembali menegaskan, pelaku LGBT di Garut tidak akan lagi memiliki kebebasan seperti sebelumnya.

“Perilaku tersebut, baik itu hubungan seksual antara dewasa dengan dewasa atau perempuan dengan perempuan, membutuhkan konseling dan pendekatan psikologis. Sehingga fokus kami adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik,” tutup Rudy. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)