Pj. Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024 di Aula Pemda Subang, pada Jumat, 6 Desember 2024.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKP Jawa Barat ini mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Koordinator Pengawasan Bidang APD 1 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Risnandar, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

“Tujuan kegiatan ini adalah mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel,” ujar Risnandar.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung aparatur desa dalam menghadapi transformasi ekonomi yang lebih pesat. “Kami mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa,” tambahnya.

Sebagai bagian dari agenda, penghargaan diberikan dalam tiga kategori:

• Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023:

Terbaik 1: Pemerintah Desa Tanjungsari Barat, Kec. Cikaum
Terbaik 2: Pemerintah Desa Cibeusi, Kec. Ciater
Terbaik 3: Pemerintah Desa Gembor, Kec. Pagaden

• Pengelolaan BUMDes Tahun 2023:

Terbaik 1: Pemerintah Desa Wantilan, Kec. Cipeundeuy
Terbaik 2: Pemerintah Desa Kertajaya, Kec. Tambakdahan
Terbaik 3: Pemerintah Desa Kawunganten, Kec. Cikaum

• Pengelolaan Aset Desa Tahun 2023:

Terbaik 1: Pemerintah Desa Rancasari, Kec. Pamanukan
Terbaik 2: Pemerintah Desa Gempol, Kec. Pusakanagara
Terbaik 3: Pemerintah Desa Compreng, Kec. Compreng

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Subang menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Undang-Undang Desa, khususnya UU No. 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024. Undang-undang ini bertujuan mendorong pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Beliau juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana desa secara optimal untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa.

“Saya sangat optimis bahwa anggaran desa dapat menjadi stimulan pembangunan desa. Sistem yang dirancang pemerintah saat ini juga memungkinkan penerapan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia berharap melalui workshop ini, kapasitas kepala desa dan perangkatnya terus meningkat. “Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, bisa muncul kelalaian. Oleh karena itu, kompetensi kepala desa beserta jajarannya perlu terus ditingkatkan,” tambahnya.

Pj. Bupati juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan desa untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan agar Kabupaten Subang dapat terus meningkat kualitasnya.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat dari BPKP Jawa Barat kepada Pj. Bupati Subang, serta sebaliknya.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Subang, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, Panit 2 Unit IV Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Kepala Bidang Pengembangan Potensi Dinas DPMD Provinsi Jawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, Inspektur Daerah Kabupaten Subang, para kepala OPD Kabupaten Subang, camat, dan kepala desa.

suarasubang.com – Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Komisi IV, Sri Wahyuningsih, memulai langkah perdananya dalam menjalankan reses di Kampung Gudang Garam, Jalan Raya SMP 1 Sagalaherang Kaler, pada Senin, 2 Desember 2024.

Sebagai politisi dari Fraksi PKS, Sri menegaskan pentingnya kegiatan reses sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fokus pada Aspirasi dan Masalah Masyarakat

Dalam reses ini, Sri Wahyuningsih mendapatkan berbagai aspirasi dari masyarakat, termasuk isu-isu sosial, ekonomi, hingga infrastruktur.

Keluhan utama datang dari para ibu-ibu yang mengkhawatirkan maraknya pinjaman online (pinjol) dan praktik bank emok yang kerap menjerat masyarakat dengan bunga tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Sri menyampaikan komitmennya untuk mendorong program pemberdayaan masyarakat guna mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berisiko tersebut.

“Kami akan membuat program pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk memberdayakan UMKM bagi para ibu-ibu, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pinjol dan bank emok,” ujar Sri Wahyuningsih.

Selain itu, meski permasalahan infrastruktur tidak menjadi lingkup kerja Komisi IV, Sri berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab, sebagai bentuk keberpihakannya terhadap kebutuhan masyarakat.

Bidang Prioritas Komisi IV

Sebagai anggota Komisi IV, Sri Wahyuningsih fokus pada berbagai bidang, termasuk:

• Kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.
• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
• Sosial, keagamaan, tenaga kerja, dan transmigrasi.
• Kepemudaan, olahraga, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Komitmen ini sejalan dengan harapannya agar hasil reses dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi masyarakat, Sri menekankan pentingnya pengembangan UMKM sebagai solusi nyata.

Dengan melibatkan masyarakat, terutama perempuan, dalam kegiatan ekonomi kreatif, diharapkan akan tercipta kemandirian finansial yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kami ingin memastikan bahwa program pemberdayaan ini tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai bentuk akuntabilitas, hasil reses akan dituangkan dalam laporan resmi yang disampaikan kepada Pemkab Subang.

Sri Wahyuningsih juga memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan terus dikawal hingga mendapatkan tindak lanjut yang konkret.