Beranda blog Halaman 5

Subang Darurat TPS Liar: DLH Siapkan Sanksi Tegas

Penulis
Redaksi
-
TPS liar Subang

suarasubang.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang kini memberikan perhatian serius terhadap fenomena TPS liar Subang. Saat ini, jumlah titik pembuangan sampah ilegal tersebut sangat mengkhawatirkan karena telah melampaui jumlah fasilitas resmi yang tersedia bagi masyarakat.

Kepala DLH Subang, Andri M Priatna, mendesak aparatur tingkat desa hingga kecamatan untuk segera bertindak nyata. Ia meminta pihak kewilayahan menyisir daerah masing-masing dan melaporkan setiap titik pembuangan ilegal agar penanganan bisa dilakukan secepatnya.

“Keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal ini sudah sangat menjamur di berbagai titik,” ujar Andri pada Kamis (16/4/2026). Oleh karena itu, kolaborasi aktif dari seluruh jajaran pemerintah desa dan kecamatan menjadi kunci utama dalam menangani masalah lingkungan ini.

Kapasitas Resmi yang Terbatas

Data terbaru dari DLH mengungkapkan fakta bahwa Subang hanya memiliki 17 titik tempat pembuangan resmi. Beberapa lokasi tersebut meliputi wilayah strategis seperti Jalitri, Pasar Terminal Subang, hingga Prapatan Celeng.

Namun, tumpukan sampah justru banyak bermunculan di lahan-lahan kosong atau pinggir jalan yang bukan peruntukannya. Kondisi tersebut membuktikan bahwa titik pembuangan liar saat ini telah melebihi kapasitas layanan resmi yang dikelola pemerintah.

Rencana Operasi Penertiban dan Sanksi

Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam melihat situasi yang semakin memprihatinkan ini. Dalam waktu dekat, DLH berencana menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpoldam) untuk menggelar operasi penertiban besar-besaran.

Petugas di lapangan nantinya tidak hanya fokus pada pembersihan lokasi dari tumpukan sampah. Selain itu, mereka juga akan menyasar warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di area ilegal tersebut.

Masyarakat yang terbukti melanggar akan menghadapi sanksi tegas berdasarkan aturan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Langkah hukum ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Subang.

Andri sangat berharap tindakan tegas ini mampu memicu kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Partisipasi aktif warga merupakan faktor penentu dalam memutus rantai penyebaran TPS liar Subang demi masa depan yang lebih bersih.

PUPR Subang Optimalkan Anggaran Perbaikan Jalan Rusak

Penulis
Redaksi
-
Perbaikan Jalan di Subang

Upaya perbaikan jalan di Subang terus dikebut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pihak dinas berkomitmen untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia guna memastikan mobilitas warga tidak terganggu. Kejelasan informasi ini penting agar masyarakat memahami prioritas pembangunan pemerintah daerah saat ini.

Prioritas Pemeliharaan Jalan di Wilayah Perkotaan

Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas PUPR Subang, David Samsi Ramdani, menegaskan kesiapan timnya untuk tetap bergerak cepat atau ‘ngabret’. Selain itu, langkah tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati Subang, Reynaldi, dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Penggunaan struktur yang jelas membantu pembaca memindai informasi dengan lebih mudah.

Optimalisasi dana menjadi strategi utama agar penanganan kerusakan infrastruktur tetap berjalan secara konsisten. Kemudian, fokus utama perbaikan diarahkan pada titik-titik prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas harian masyarakat. Penempatan kalimat inti di awal paragraf sangat disarankan untuk meningkatkan keterbacaan teks.

Jalur padat di kawasan kota menjadi perhatian khusus tim pemeliharaan karena tingginya tingkat kepadatan kendaraan. Namun, PUPR juga tetap memantau kondisi jalan di wilayah lain agar pemulihan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh penduduk. Kalimat yang pendek dan padat membantu pembaca tetap fokus pada pesan utama artikel.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Infrastruktur

Pemulihan kondisi jalan diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang lebih aman serta nyaman meskipun tantangan finansial masih ada. Kualitas konten yang baik akan sangat dihargai oleh pengunjung situs maupun mesin pencari.

Musrenbang RKPD Subang 2027 Fokus Perbaikan Jalan dan Layanan Publik

Penulis
Redaksi
-
Musrenbang RKPD Subang

Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, resmi membuka Musrenbang RKPD Subang Tahun Anggaran 2027 pada Selasa (14/04/2026). Bersama Wakil Bupati Agus Masykur Rosyadi, beliau juga meluncurkan Kick Off Subang Innovation Festival 2026 di Aula Oman Syahroni. Agenda strategis ini mengusung tema besar untuk memperkuat konektivitas wilayah dan menumbuhkan ekonomi lokal hingga ke pelosok desa.

Menyerap Aspirasi Masyarakat Melalui Forum Strategis

Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurachman, menyatakan bahwa forum ini harus menjadi wadah nyata bagi suara rakyat. Beliau menegaskan agar Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan pemerintah daerah saja. Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat sangat krusial demi pemerataan hasil pembangunan di masa depan.

Victor menambahkan bahwa pembangunan pada tahun 2027 harus dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan warga. Fokus utama kegiatan ini adalah menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas program kerja pemerintah yang tepat sasaran. Penyelarasan tersebut bertujuan agar setiap program yang dihasilkan tetap terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan di Tahun 2027

Bupati yang akrab disapa Kang Rey menyoroti bahwa infrastruktur jalan menjadi fondasi utama konektivitas antarwilayah. Faktanya, sekitar 70 persen aduan yang diterima pemerintah berkaitan langsung dengan kondisi kerusakan jalan di berbagai titik. Akibatnya, beliau berkomitmen bahwa pada tahun 2027, fokus utama pembangunan akan diarahkan sepenuhnya pada perbaikan infrastruktur jalan yang efisien.

Peningkatan Akses Kesehatan dan Pendidikan yang Merata

Selain masalah infrastruktur, pemerintah daerah juga menargetkan pembenahan total pada sektor layanan publik dasar. Kang Rey ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami penolakan saat membutuhkan perawatan medis di rumah sakit. Kemudian, akses pendidikan dan kesehatan di akhir masa jabatan beliau harus sudah menjangkau seluruh pelosok dengan standar kualitas terbaik.

Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Musrenbang serta Perjanjian Kinerja Inovasi oleh para pimpinan daerah. Berbagai pejabat Forkopimda dan Kepala OPD turut hadir untuk memberikan dukungan terhadap rencana kerja strategis tersebut. Dengan langkah kolaboratif ini, Kabupaten Subang optimis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Anggaran Reses DPRD Subang Tembus Rp637 Juta

Penulis
Redaksi
-
Anggaran Reses DPRD Subang

Sebanyak 49 anggota dewan tengah mengoptimalkan Anggaran Reses DPRD Subang periode April 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa penyerapan aspirasi ini berlangsung selama enam hari, terhitung sejak tanggal 9 hingga 15 April mendatang. Penggunaan kalimat aktif dalam laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lugas dan jelas bagi pembaca.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp637 juta dari APBD guna mendukung agenda turun ke lapangan ini. Setiap wakil rakyat menerima tunjangan sebesar Rp13 juta untuk membiayai operasional di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu, pengelolaan dana yang transparan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja legislatif.

Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Subang, Enang Supriatna, membenarkan perincian dana untuk kegiatan penyerapan aspirasi tersebut. Beliau menjelaskan bahwa tunjangan itu diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan di enam titik lokasi yang berbeda pada setiap dapil. Namun, setiap pengeluaran tetap harus dipertanggungjawabkan melalui dokumen laporan resmi yang disusun oleh para legislator.

Pentingnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Setiap anggota dewan memegang tanggung jawab besar untuk mendengarkan langsung keluhan warga selama masa reses berlangsung. Selanjutnya, data yang terkumpul akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Subang. Variasi dalam struktur kalimat dilakukan agar teks tetap mengalir secara alami dan nyaman saat dipindai.

Himpunan aspirasi ini mencakup sektor krusial seperti perbaikan infrastruktur jalan hingga kebutuhan mendesak di bidang pertanian. Data tersebut nantinya menjadi rujukan utama dalam penyusunan program melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, partisipasi aktif warga menjadi kunci utama suksesnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis: Investasi Masa Depan di Jakarta Selatan

Penulis
Redaksi
-
Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjangkau masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di Gedung IK LIMKOS, Kelurahan Petukangan Utara. Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama, memimpin langsung pertemuan ini bersama mitra kerja dari Badan Gizi Nasional (BGN) pada Kamis (9/4/2026). Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan gizi nasional berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput.

Manfaat Strategis Program Makan Bergizi Gratis

Inisiatif pemerintah ini memegang peran krusial dalam memenuhi standar nutrisi bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Surya Utama menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang optimal bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas manusia Indonesia. Terlebih lagi, pemenuhan gizi yang baik sejak dini akan membantu menciptakan generasi yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Dampak Ekonomi bagi Pelaku Usaha Lokal

Program ini juga dirancang untuk memberikan efek domino yang positif bagi sektor ekonomi riil di daerah. Sebagai hasilnya, berbagai pihak mulai dari petani, nelayan, hingga koperasi lokal akan terlibat aktif sebagai pemasok bahan pangan berkualitas. Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi instrumen penting untuk memastikan distribusi gizi yang merata sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar.

Sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, dan pelaku usaha lokal sangat diperlukan agar program strategis ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sosialisasi yang intensif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya asupan nutrisi yang seimbang. Pada akhirnya, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan bebas dari masalah gizi buruk.

Dinkes Subang Temukan 31 Kasus Kusta Baru di Awal Tahun 2026

Penulis
Redaksi
-
Kasus Kusta di Subang

Kasus kusta di Subang saat ini masih berada dalam kategori daerah dengan tingkat endemisitas tinggi terkait risiko penularan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, puluhan penderita baru ditemukan hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026.

Tren Penularan Kusta di Wilayah Subang

Kepala Bidang P2P Dinkes Subang, dr. Indriati Oetama, mencatat terdapat 31 kasus baru selama periode Januari hingga Maret 2026. Data tersebut merinci adanya 30 pasien tipe Multi Basiler (MB) dewasa serta satu temuan kasus pada kelompok usia anak.

Selain itu, tren penyebaran penyakit ini dinilai cukup konsisten karena rata-rata ditemukan 120 hingga 160 kasus baru setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 lalu tercatat sebanyak 159 orang terdiagnosis menderita penyakit yang sama di wilayah ini.

Waspada Sumber Penularan Aktif pada Anak

Munculnya kasus pada anak menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah karena mereka memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Keberadaan infeksi di usia dini menjadi indikator kuat bahwa masih ada sumber penularan aktif di lingkungan sekitar yang belum terdeteksi.

Oleh karena itu, dr. Indriati menegaskan pentingnya kesadaran orang tua untuk memantau kesehatan kulit anak secara rutin. Penanganan yang cepat sangat diperlukan agar penderita bisa segera diobati sebelum bakteri menyebar lebih luas ke anggota keluarga lainnya.

Pencegahan dan Deteksi Dini Gejala

Penularan umumnya terjadi melalui kontak erat dalam durasi lama, sehingga menjaga kebersihan diri menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial. Masyarakat juga dianjurkan untuk segera melaporkan jika menemukan gejala bercak kulit yang mati rasa kepada petugas medis.

Namun, upaya medis ini harus didukung dengan penghentian stigma negatif terhadap penderita agar mereka lebih berani melakukan pemeriksaan dini. Deteksi sejak awal terbukti efektif mencegah terjadinya kecacatan permanen yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien di masa depan.

Informasi mengenai data kasus kesehatan di atas sepenuhnya berasal dari teks yang Anda berikan dalam kueri, sementara struktur dan teknik penulisan artikel ini disesuaikan dengan pedoman SEO yang terdapat dalam sumber.

BPR Subang Raih Bintang 5 di TOP BUMD Awards 2026

Penulis
Redaksi
-
TOP BUMD Awards 2026 Subang

Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, menghadiri acara puncak TOP BUMD Awards 2026 Subang yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta. Kehadiran beliau merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kinerja perusahaan daerah sebagai pilar ekonomi. Melalui ajang ini, Kabupaten Subang menunjukkan taringnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional dan transparan.

Pencapaian Tertinggi BPR Subang Gemi Nastiti

PT BPR Subang Gemi Nastiti sukses mencetak sejarah dengan meraih penghargaan kategori Bintang 5 dalam ajang bergengsi tersebut. Sebelumnya, lembaga keuangan ini telah konsisten mempertahankan predikat Bintang 4 selama lima tahun berturut-turut sejak 2021. Keberhasilan naik kelas ke level tertinggi ini membuktikan adanya inovasi yang berkelanjutan dalam manajemen perbankan daerah.

Selain prestasi korporasi, penghargaan individu juga diberikan kepada Direktur Utama PT BPR Subang Gemi Nastiti sebagai TOP CEO BUMD 2026. Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, turut dianugerahi gelar sebagai TOP Pembina BUMD atas dedikasi dan visinya. Kemenangan ganda ini mempertegas sinergi yang kuat antara kepemimpinan daerah dengan operasional teknis perusahaan.

Kontribusi BUMD Bagi Pembangunan Daerah

Capaian luar biasa ini diharapkan menjadi motivasi besar bagi seluruh instansi di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, BUMD kini diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi yang nyata dari sektor bisnis lokal akan sangat berdampak pada pemerataan infrastruktur dan kesejahteraan warga.

Acara yang diinisiasi oleh Majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah (i-Otda) ini telah rutin digelar sejak tahun 2016. Kemudian, momen ini menjadi wadah apresiasi nasional bagi perusahaan daerah yang berhasil memberikan manfaat luas bagi pembangunan. Sinergi yang terjalin dalam acara tersebut juga mempertemukan berbagai kepala daerah sukses dari seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Bupati menerima penghargaan tersebut didampingi oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Subang. Ke depannya, seluruh pihak berkomitmen untuk mempertahankan standar kualitas pelayanan prima demi kemajuan Subang yang lebih baik. Dengan semangat kolaborasi, target-target ekonomi baru optimis dapat dicapai melalui performa BUMD yang semakin gemilang.

Angin Puting Beliung Jalancagak Rusak Ratusan Rumah di Subang

Penulis
Redaksi
-
Angin Puting Beliung Jalancagak

Bencana angin puting beliung Jalancagak menerjang tiga desa di wilayah Kabupaten Subang pada Jumat (10/4) sore hari. Akibat peristiwa ini, ratusan bangunan dilaporkan mengalami kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat. Pemerintah Kecamatan Jalancagak segera melakukan pendataan untuk memastikan jumlah warga yang terdampak oleh cuaca ekstrem tersebut.

Dampak Kerusakan di Tiga Desa

Camat Jalancagak, Sepudin, menjelaskan bahwa Desa Bunihayu menjadi wilayah yang paling parah terdampak bencana. Tercatat sebanyak 138 rumah di desa tersebut mengalami kerusakan, dengan 21 unit di antaranya dalam kondisi rusak berat. Selain itu, terjangan angin kencang juga merusak 19 rumah di Desa Kumpay serta sekitar 7 rumah di wilayah Jalancagak.

Upaya Penanganan dan Bantuan Darurat

Sejak Sabtu (11/4) pagi, petugas gabungan dari BPBD, Tagana, TNI, dan Polri bersama warga bahu-membahu memperbaiki bangunan yang rusak. Mereka juga mengevakuasi ratusan pohon duren yang tumbang hingga sempat menutup akses jalan umum. Meskipun proses pembersihan memakan waktu, semangat gotong royong terus berlanjut demi mempercepat pemulihan kondisi lingkungan.

Kepala Pelaksana BPBD Subang, Udin Jazudin, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan asesmen menyeluruh untuk memetakan tingkat kerugian material. BPBD juga telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk segera memulihkan aliran listrik yang terputus. Kemudian, Dinas Sosial Kabupaten Subang telah mendistribusikan bantuan darurat berupa terpal sebagai penanganan sementara bagi warga terdampak.

Kepala Desa Bunihayu, Edang, mengapresiasi kesigapan para petugas dalam membantu proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Beliau berharap proses perbaikan dapat selesai dengan cepat agar warga bisa kembali beraktivitas secara normal. Sebagai hasilnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menangani dampak bencana alam ini secara efektif dan transparan.

Inovasi WTP Subang: Solusi Air Jernih dengan Anggaran Efisien.

Penulis
Redaksi
-
Inovasi WTP Subang

Perumda Tirta Rangga Subang (TRS) menghadirkan Inovasi WTP Subang untuk mengatasi krisis distribusi air bersih akibat kekeringan ekstrem. Langkah strategis ini mengandalkan modifikasi teknologi pada instalasi pengolahan air di Cijambe demi menjaga kejernihan pasokan bagi masyarakat. Melalui cara kreatif tersebut, perusahaan tetap mampu memberikan layanan berkualitas tanpa harus membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Lukman Nurhakim selaku Direktur Utama memilih jalur modifikasi karena harga unit baru di pasaran mencapai Rp20 miliar. Selain itu, tim ahli hanya menyerap anggaran sebesar Rp1,2 miliar dari APBD 2025 untuk menyempurnakan infrastruktur yang sudah ada. Hasilnya, penghematan biaya mencapai 90 persen sehingga dana publik dapat dialihkan untuk pembangunan sektor penting lainnya.

Sistem modifikasi ini memiliki kapasitas impresif sebesar 120 liter per detik untuk melayani pelanggan di Cijambe hingga kawasan industri VinFast. Meskipun masih dalam tahap uji coba, tingkat kejernihan air sudah meningkat signifikan hingga 60 persen dibandingkan kondisi sebelumnya. Keberhasilan efisiensi ini mengundang minat daerah lain seperti Karawang dan Rembang untuk mempelajari inovasi tersebut sebagai standar baru pelayanan publik.

Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih Mudah Tanpa KTP Pemilik Lama

Penulis
Redaksi
-
kemudahan pajak kendaraan

Korlantas Polri dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), resmi menyepakati kemudahan pajak kendaraan melalui penguatan koordinasi antarlembaga. Pertemuan strategis ini berlangsung di Lembur Pakuan, Subang, pada Senin (13/4/2026). Selain itu, sinergi tersebut bertujuan memberikan solusi praktis atas keluhan masyarakat mengenai rumitnya prosedur administrasi di Samsat.

Penghapusan Syarat KTP Pemilik Lama untuk Efisiensi

Salah satu terobosan utama adalah penghapusan syarat KTP pemilik asli saat warga memperpanjang pajak tahunan kendaraan bekas. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa layanan publik harus berjalan cepat dan murah bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, warga tidak perlu lagi terbebani oleh birokrasi yang mewajibkan identitas pemilik awal yang sering kali sulit ditemukan.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Wibowo, mendukung penuh langkah ini sebagai jawaban atas aspirasi publik. Beliau menyatakan bahwa kebijakan baru ini memungkinkan masyarakat untuk langsung melaksanakan proses Bea Balik Nama (BBN) dengan lebih sederhana. Kemudian, personel Korlantas akan diterjunkan langsung ke lapangan guna mendampingi warga agar tidak terjadi kebingungan saat mengurus dokumen kendaraan.

Fokus Pengabdian Rakyat dan Infrastruktur Jalan

Kebijakan pro-rakyat ini berakar pada filosofi pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. KDM menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini bukanlah sekadar mengejar angka pendapatan daerah semata. Sebaliknya, hasil dari kepatuhan pajak akan difokuskan untuk memperbanyak akses jalan yang mulus di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kolaborasi transparan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pelayanan publik yang lebih efisien dan modern. Dengan prosedur yang lebih ringkas, tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat diprediksi akan meningkat signifikan. Pada akhirnya, kepastian hukum bagi pemilik kendaraan pun menjadi lebih terjamin berkat pemangkasan birokrasi tersebut.

1...456...1,819Halaman 5 dari 1,819

Recent Posts

© 2023, SUARASUBANG.COM