harapanrakyat.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mencari solusi penanganan bencana longsor di Desa Buninagara, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Sebagai informasi, tingginya curah hujan yang mengguyur Kabupaten Bandung Barat, memicu terjadinya bencana alam hidrometeorologi di beberapa lokasi.

BPBD KBB mencatat, beberapa lokasi bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam dua hari ini salah satunya tersebarnya titik longsor. Di antaranya di Buninagara dan Sindangkerta.

Baca Juga : Musim Hujan, Longsor Sergap Sejumlah Lokasi di Bandung Barat

Salah satu titik longsor juga terjadi di KBB itu yakni di Kampung Cibangoak RT 4 RW 4 Desa Buninagara. Di lokasi ini, material longsor menutup akses jalan kabupaten dari Sindangkerta ke arah Ciwidey dengan total panjang sekitar 50 meter.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta semua pihak bergerak cepat menangani bencana longsor di Bandung Barat tersebut. Ia juga meninjau langsung lokasi longsor di Desa Buninagara untuk memastikan penanganan kebencanaan berjalan lancar.

“Saya meminta semua pihak bergerak cepat menangani bencana tersebut. Mulai dari memastikan masyarakat terdampak dalam kondisi aman dan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ucapnya, Sabtu (2/12/2023).

Untuk aktivitas ekonomi masyarakat, bey mengatakan, pihaknya akan memikirkan solusi berupa memberikan transportasi menuju Pasar Ciwidey. “Intinya, kita tidak menginginkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu akibat adanya longsor di Buninagara Bandung Barat ini,” ucap Bey.

Ia juga menyampaikan, BPBD dan aparat gabungan sudah diterjunkan untuk mengevakuasi material longsor menggunakan alat berat. BPBD Jabar, kata Bey, juga sudah mengirim bantuan alat berat dan kebutuhan bahan pokok.

Baca Juga : BPBD Bandung Barat Kekurangan Logistik Kedaruratan Bencana

“Kami sudah respons cepat, langsung kirim bantuan berupa alat berat dan pangan untuk warga terdampak longsor di Bandung Barat ini,” tuturnya.

Memasuki fase musim hujan ini, Bey mengimbau masyarakat mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Di antaranya angin kencang, longsor, dan banjir. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjar, Jawa Barat, merespon keluhan komunitas kelompok rentan, terkait biaya pengobatan orang dengan HIV/AIDs (ODHA) yang tak tercover BPJS Kesehatan.

Kadinkes Kota Banjar, Saefudin, melalui Kabid P2P dr. Ika Rohantika mengatakan, pemerintah kota sebetulnya sudah menanggung obat bagi ODHA.

Namun, untuk retribusi layanan saat akan berobat ke rumah sakit (RSUD), memang dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 60 ribu. Alasannya karena tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

“Sebenarnya gini, kalau untuk obat itu memang gratis sudah dari pemerintah. Tapi kalau akses itu memang nggak bisa langsung ke poli Sokka. Harus ke poli yang lain dulu, jadi terkena retribusi di rumah sakit,” katanya kepada wartawan, Sabtu (2/12/2023).

Meski begitu, tidak semua pasien ODHA yang berobat mengalami kesulitan membayar retribusi layanan walaupun tak tercover BPJS Kesehatan. Karena mereka juga kadang mendapat bantuan melalui Baznas.

“Mungkin lebih jelasnya kalau itu harus konfirmasi langsung sama BPJS. Karena itu kaitannya antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan,” katanya menambahkan.

Lanjutnya mengungkapkan, pada tahun 2023 ini berdasarkan data Oktober, jumlah kasus HIV/Aids di Kota Banjar sebanyak 51. Akumulasi kasus dari awal temuan sampai Oktober tahun 2023 sebanyak 351.

Adapun jumlah ODHA yang meninggal dunia sebanyak 18 kasus. Kemudian yang diobati 192 kasus. Selebihnya ada yang meninggal dan ada juga yang pindah domisili.

Menurutnya, kasus ODHA yang meninggal tersebut juga tidak semua karena HIV/Aids, tetapi karena memiliki penyakit lain atau penyerta. Sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan ODHA.

“Kalau angka kenaikan kasus setiap tahun tetap ada kenaikan. Karena kita juga selalu memperbanyak melakukan screening populasi kunci atau kelompok rentan,” ungkapnya.

Harus Ada Solusi Layanan ODHA yang Tak Tercover BPJS Kesehatan

Sebelumnya, retribusi layanan sebesar Rp 60 ribu ke RSUD disebut perwakilan Komunitas kelompok rentan, Rika Setiawati, menjadi kendala bagi ODHA saat berobat. 

Mereka keberatan dengan biaya tersebut. Pasien ODHA meminta agar retribusi layanan tersebut bisa tercover program BPJS Kesehatan.

“Kalau obat mah gratis, tapi ke rumah sakit kalau cuma bawa obat kan nggak bisa. Jadi registrasinya tetap harus bayar,” katanya saat acara peringatan Hari Aids sedunia di Lapangan Tenis Pendopo Kota Banjar.

“Jadi untuk HIV/Aids itu nggak bisa pakai BPJS, tetap harus bayar registrasi ke RSUD Rp 60 ribu,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Program KPA, Syahid Burhani mengatakan, terkait retribusi layanan tersebut memang harus ada solusi bersama dari semua pihak.

Menurutnya, layanan berobat ke RSUD sebesar Rp 60 ribu tersebut memang tidak bisa tercover oleh program BPJS Kesehatan. Kecuali pasien ODHA tersebut memiliki penyakit yang lain atau penyerta.

“Untuk obat itu gratis. Tapi kalau untuk registrasi itu nggak bisa sama BPJS Kesehatan. Kecuali ODHA tersebut memiliki penyakit penyerta,” katanya.

“Misalnya dia memiliki penyakit penyerta TB ke poli di rumah sakit. Setelah itu baru bisa masuk Poli layanan HIV/Aids atau poli Soka nggak bayar registrasi,” ujarnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Komisi D DPRD Ciamis dalam rapat kerja dengan pengurus PGRI, Dinas Pendidikan, K3S SD dan SMP, pengawas, Kemenag dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jabar, melaksanakan deklarasi moral, seiring banyaknya berita terkait kekerasan anak, bullying dan perilaku pendidik.

Ketua Komisi D DPRD Ciamis Syarif Sutiarsa mengatakan, pihaknya sengaja melaksanakan rapat kerja dengan unsur pendidikan yang ada di kabupaten Ciamis.

“Kami bersama unsur pendidikan dan tenaga pendidik melakukan deklarasi moral. Agar dunia pendidikan di Ciamis terhindar dari perbuatan yang merusak moral,” ungkap Syarif Sutiarsa Ketua Jumat, (1/12/2023).

Baca juga: Komisi D DPRD Ciamis Ingatkan ASN Perawat Netral Pada Pemilu 2024

Menurutnya, dunia pendidikan sangat rentan sekali terjadi rusaknya moral. “Meski di Ciamis tidak terjadi, namun kita perlu waspada karena anak didik juga bergantung pada pendidik di sekolah masing-masing,” katanya.

Kata dia, tugas menjaga etika moral anak didik di sekolah seperti SD, SMP, MTs, SMA atau SMK itu kewenangan guru di sekolah. Selanjutnya guru bisa bekerja sama dengan para orang tua siswa guna bersama-sama mengajarkan terkait etika moral.

“Di sekolah sudah ada pelajaran agama dan dirasa sangat cukup. Akan tetapi seiring pergaulan siswa yang tidak terpantau di sekolah tentun menjadi PR penting saat ini semua pihak tidak hanya guru saja,” jelas politisi PDI Perjuangan Ciamis ini.

DPRD Ciamis Ajak Pendidik Jaga Moral Pribadi

Maka dari itu pihaknya mengajak semua unsur pendidikan, agar bersama-sama membahas moralitas di bidang pendidikan di Ciamis. Supaya tidak tidak terjadi di Ciamis, seperti adanya bullying siswa, tawuran atau kelakukan guru yang menyimpang yang nantinya diturut oleh siswa.

“Guru itu digugu dan ditiru, maka dari itu mulai dari tenaga pendidik berperilaku baik akan dicontoh oleh siswa itu sendiri,” jelasnya

Sementara itu Uned, Sekretaris Dinas Pendidikan Ciamis menyampaikan, pembelajaran agama saat ini di sekolah sangat cukup sekali. Kemudian bukan hanya di sekolah, siswa juga belajar agama di lingkungan rumahnya masing-masing.

“Kita berupaya sedemikian rupa seluruh sekolah tenaga pendidik, pengawas dan K3S, supaya bisa bekerja sama dengan masyarakat, orang tua di lingkungan anak didik, agar mereka terus belajar agama,” ucapnya. (Es/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk meniadakan debat khusus calon wakil Presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Keputusan KPU tentang debat tersebut pun mendapat reaksi dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Todung Mulya Lubis selaku Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengatakan, bahwa hilangnya debat khusus cawapres tersebut merupakan akal-akalan dari KPU.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan, bahwa debat akan dilakukan dengan memunculkan capres-cawapres dalam lima kali acara.

“Menurut saya keputusan itu tidak memberikan publik kesempatan untuk menilai kualitas cawapres secara utuh,” ucap Todung, Sabtu (2/12/2023).

Menurutnya, KPU harus berpegang tentang debat khusus cawapres di Pilpres 2024 pada aturan yang telah ada. Yaitu, lima kali pelaksanaan debat, yang terdiri dari tiga kali debat capres dan 2 kali debat cawapres.

Todung juga beranggapan, kalau masyarakat sangat perlu untuk mengetahui kualitas serta kemampuan para cawapres sebelum bisa memilih.

Sementara berdasarkan UU Nomor 7/2017, tidak menjelaskan pemisahan debat calon presiden maupun wakil presiden. Dalam UU tersebut hanya menjelaskan pelaksanaan debat sebanyak 5 kali.

Akan tetapi, lanjut Todung, ada Pasal 277 UU Pemilu yang memisahkan antara debat capres dan cawapres. Pasal tersebut berbunyi kalau debat Pilpres terdiri dari tiga kali debat capres, dan dua kali cawapres.

Menurut Todung, memang benar capres-cawapres ibarat satu kesatuan. Namun rakyat Indonesia tetap berhak untuk mengetahui kualitas, serta komitmen masing-masing dari mereka, termasuk pula cawapres. 

“Wakil presiden itu bukan semata-mata ban serep. Wakil Presiden itu juga pemimpin,” ujarnya.

Sebab, sambung Todung, seorang wakil presiden nantinya akan mengambil alih tugas dan berfungsi sebagai pemimpin, kalau terjadi situasi yang membuat presiden tidak bisa menjalankan tugasnya.

Tanggapan KPU tentang Hilangnya Debat Khusus Cawapres di Pilpres 2024

Keputusan KPU membuat Todung mempertanyakan dan menyayangkan tindakan itu. Todung berharap agar pelaksanaan debat kembali pada format yang sudah diatur dalam UU Pemilu.

“KPU tidak bisa mengganti apa yang sudah ada di dalam UU Pemilu. KPU itu pelaksana UU, bukan lembaga yang bisa mengubah UU,” ungkap Todung.

Menanggapi persoalan tersebut, Hasyim pun membantah bahwa KPU sengaja menghilangkan format debat khusus antar Cawapres di Pilpres 2024.

Bahkan ia dengan tegas, bahwa kabar tentang tidak adanya debat calon wakil presiden di Pemilu 2024 nanti adalah ngawur.

“Tetap ada debat cawapres. Sesuai UU, 3 antar capres dan 2 untuk cawapres,” tegasnya Jumat (1/12/23).

Sebagai informasi, bahwa KPU memang tetap mengadakan debat khusus untuk cawapres di Pilpres 2024. Namun, hanya ada perbedaan dengan tahun 2019 yaitu dalam proporsi bicara.

Nantinya, dalam 5 debat itu, para capres dan cawapres bakal sama-sama naik panggung. (Revi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Setelah sekian lama tidak ada tindak lanjut, Jembatan Dayeuhkolot di Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, segera diperbaiki.

Rencananya, Pemprov Jabar akan memperbaiki jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung itu tahun depan.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat meninjau kondisi Jembatan Dayeuhkolot mengatakan, alokasi anggaran perbaikan jembatan ini mencapai Rp 55 miliar. Sumber anggaran ini dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten Bandung.

Baca Juga : Kabel Listrik dan Kabel Udara di Kabupaten Bandung Semrawut

Sebagai informasi, pengguna jalan tidak bisa optimal mengakses jembatan yang membentang di atas aliran Sungai Citarum sejak 2021. Hal itu lantaran kondisi jembatan yang retak di beberapa bagian penopang jembatan.

Kerusakan jembatan ini terjadi pada ruas dari arah Baleendah menuju Dayeuhkolot atau berada pada ruas jembatan lama.

Menghindari terjadinya kecelakaan, Dinas PU dan Bina Marga Jabar membatasi akses kendaraan yang dapat melintasi di jembatan tersebut. Dinas PU pun memasang jembatan darurat di atas Jembatan Dayeuhkolot. Hanya sepeda motor dan kendaraan kecil saja yang bisa melewati jembatan darurat itu.

“Ini (Jembatan Dayeuhkolot) memang kondisinya sudah ada yang retak. Hari ini saya meninjau dan kami upayakan supaya tahun depan bisa mulai ada upaya perbaikan,” kata Bey Machmudin di Dayeuhkolot, Sabtu (2/12/2023).

Urgensitas perbaikan Jembatan Dayeuhkolot ini, kata Bey, selain memperlancar arus lalu lintas juga mencegah jembatan itu ambruk akibat lambatnya penanganan perbaikan.

“Kami upayakan perbaikannya tahun depan karena kebutuhan dan menimbulkan kemacetan. Ini juga kan cukup membahayakan. Jangan sampai ambruk,” kata Bey.

Penjabat Gubernur Jawa Barat itu mengestimasi pengerjaan perbaikan jembatan membutuhkan waktu selama 1 tahun.

Apresiasi Perbaikan Jembatan Dayeuhkolot

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengapresiasi upaya Pemprov Jabar yang mengupayakan perbaikan jembatan itu.

Dadang Supriatna menegaskan, pelaksanaan pembangunan Jembatan Citarum di Dayeuhkolot ini akan terlaksana pada 2024.

Baca Juga : Pasca Proklamasi, Pemuda Revolusioner di Bandung Ambil Alih Aset Penjajah

“Jika misalnya nanti ada kendala dalam hal teknis untuk pelebaran sebagian lahan, itu bisa kita musyawarahkan,” katanya.

Bupati menegaskan, pihaknya akan terus memantau dan mendorong percepatan pembangunan jembatan ini. Bahkan, pihaknya pun sudah menyiapkan anggaran untuk anggaran pelebaran jalan dari APBD Kabupaten Bandung.

“Jangan sampai kondisi jembatan yang retak itu terlalu lama tidak ada perbaikan. Karena Jembatan Dayeuhkolot ini fungsinya sangat vital untuk lalu lintas kendaraan,” tuturnya. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Menekan inflasi karena menyadari wilayah Kota Cimahi, Jawa Barat, bukan termasuk wilayah pertanian, Pemkot Cimahi melakukan kerjasama antar daerah. Salah satu daerah di Jawa Barat yang diajak kerjasama ini yaitu Pemkab Garut.

Penandatanganan nota kerjasama antara Kota Cimahi dengan Kabupaten Garut ini, sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di Kota Cimahi.

Pelaksanaan penandatanganan ini terlaksana pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat, Jumat (1/12/2023).

Baca Juga : Jelang Natal dan Tahun baru 2024, Harga Bahan Pokok di Cimahi Mulai Naik

Kerjasama antar daerah ini merupakan satu dari lima arah kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk turut menjaga stabilitas makro ekonomi. Selain itu kebijakan ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kerjasama antar daerah ini sebagai salah satu upaya untuk memastikan kelangsungan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan. Terutama komoditas pangan pokok seperti cabai dan bawang merah.

Penjabat Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi mengatakan, kerjasama antar daerah ini sangat penting, mengingat Kota Cimahi bukanlah daerah pertanian.

“Sebagai bentuk upaya yang kita lakukan dalam mengendalikan inflasi di Kota Cimahi, salah satunya dengan melakukan kerjasama antar daerah. Mengingat Cimahi bukanlah daerah penghasil komoditas pertanian,” ucap Pj Wali Kota Cimahi itu.

Dengan demikian, ia menegaskan, kerjasama antar daerah khususnya penghasil pertanian dalam hal ini dengan Kabupaten Garut, sangat penting terjalin bagi Cimahi.

“Inilah cara-cara struktural yang dapat kami upayakan selain cara seasonal atau situasional,” katanya.

Manfaat Kerjasama Antar Daerah untuk Cimahi

Ia juga menjelaskan, harapan manfaat pengendalian inflasi melalui kerjasama antar daerah ini tidak melulu mengenai hitungan angka-angka. Melainkan lebih pada upaya untuk menjaga pasokan komoditas bahan pokok untuk Kota Cimahi.

Sebab, lanjutnya, dengan supply yang terjaga dan stabil, harga komoditas pangan pokok pun akan terjaga.

Baca Juga : Kendalikan Inflasi, Pemkot Cimahi Gelar Gerakan Pangan Murah

Sebagai informasi, Kota Cimahi merupakan daerah yang non IHK (Indeks Harga Konsumen). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Kota Cimahi masih di bawah rata-rata Jawa Barat dan Nasional yaitu 2,37 persen.

Melalui kerjasama antar daerah ini, kata Pj Wali Kota Cimahi, pihaknya bisa menekan indeks perkembangan harga dan fluktuasi harga komoditas bahan pangan agar tidak terus-menerus naik.

“Ini merupakan kabar yang baik, sekalipun ada komoditas yang fluktuatif naik. Saat ini, Pemkot Cimahi sedang melakukan beberapa upaya, salah satunya kerjasama antar daerah ini. Melalui upaya ini, kita optimistis dapat menekan laju inflasi,” ucapnya. (Eri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dampak kemarau panjang, harga jual cabe merah keriting makin pedas. Namun, meski harga cabe mengalami kenaikan, warga yang menanam cabe keriting di Desa Mekarbuana, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat sumringah.

Petani asal Dusun Cogreg Desa Mekarbuana, Anda Lesmana mengatakan, pada musim kemarau harga cabe merah keriting mengalami kenaikan yang signifikan. Harga jual di tingkat petani saat ini tembus Rp 55.000 per kilogram.

“Kemungkinan naiknya harga jual cabe merah keriting dipengaruhi oleh pasokan dari penghasil cabe yang berkurang. Ini yang menyebabkan harga di tingkat petani melejit. Naik lebih dari dua kali lipat,” kata Anda, Sabtu (2/12/2023).

Kenaikan harga cabe juga bisa terjadi disebabkan menurunnya hasil produksi. Cuaca ekstrim juga mempengaruhi pasokan dari luar daerah yang semakin terbatas.

Baca Juga: Harga Cabe Rawit di Pasar Manis Ciamis Naik, Pembeli Sepi 

Anda menyebutkan, dampak kemarau membuat hasil panen cabe turun drastis sebab banyak buah yang gugur dan kempis. 

“Tanaman cabe tidak tahan dengan musim kemarau, kecuali tersedia air untuk menyiram rutin,” katanya.

Menurut Anda, pada musim kemarau serangan hama dan kekeringan menjadi masalah utama bagi petani. Hal ini karena kurangnya pasokan air membuat hasil panen menurun.

“Meskipun hasil panen menurun, tapi kan harganya naik, jadi wajar kalau musim panen para petani cabe sumringah, harga cabe makin pedas,” pungkasnya. (Edji/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- DPRD dan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis, Jawa Barat sepakati APBD tahun anggaran 2024, Jumat (1/12/2023).

Anggota Banggar DPRD Ciamis Awan Setiawan mengatakan, Badan Musyawarah telah mengagendakan jadwal pembahasan Rakerda APBD tahun 2024 sampai akhirnya disahkan.

“Badan musyawarah telah mengagendakan dan menentukan jadwal dan acara pembahasan Raperda APBD tahun 2024, dengan seluruh anggota Banggar dan tim anggaran pemda serta SKPD yang telah bekerja secara optimal,” ungkapnya, Jumat (1/12/2023).

Awan melanjutkan, seluruh fraksi DPRD Ciamis juga telah menyampaikan pandangan umum serta sinkronisasi atas Raperda APBD Ciamis tahun 2024.

Baca Juga: DPRD Sepakati 4 Raperda Jadi Perda, Bupati Ciamis: untuk Kesejahteraan Rakyat

Badan Anggaran menempuh prosedur dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Ciamis dan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Awan, APBD Ciamis tahun anggaran 2024 merupakan salah satu kerangka kebijakan publik yang sinergis dan terpadu antara kebijakan Pemda dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Sehingga penyusunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2024.

“APBD Ciamis tahun 2024 merupakan salah satu implementasi dari RKPD tahun 2024 dan sesuai dengan nota kesepakatan antara pemkab dan DPRD tentang kebijakan umum APBD kabupaten Ciamis dan prioritas plafon anggaran sementara,” jelasnya.

APBD tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023. Rencana capaian dan isu-isu strategis pembangunan tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Ciamis tahun 2024 mendatang.

Besaran APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024

Terkait mekanisme pembahasan Raperda, lanjut Awan, dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapan. Seperti menyusun jadwal kegiatan Banggar dan penyusunan daftar inventaris masalah.

Lalu studi dokumenter yakni menelaah dan mengkaji secara cermat dan seksama dokumen Raperda APBD Ciamis tahun 2024 dan dokumen lainnya. Selain itu dilakukan juga rapat kerja dengan tim anggaran Pemda Ciamis. Kemudian dilakukan penyusunan laporan pembahasan, sinkronisasi seluruh fraksi DPRD, dan penyampaian laporan pembahasan.

Dari hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 disampaikan, pendapatan semula Rp 1.853.908.701.171 bertambah Rp 618.273.532.206 miliar. Jumlah pendapatan setelah pembahasan jadi Rp 2.472.182.242.377 trilyun.

Untuk belanja semula Rp 1.781.528.710.171 bertambah Rp 669.407.352.306. Jumlah belanja setelah pembahasan Rp 2.450.936.062.477 triliun dan surplus sekitar Rp 21.246.179.900 milyar

Pembiayaan penerimaan Rp 113.133.820.100, lalu pengeluaran Rp 134.380.000.000 dan jumlah pembiayaan netto Rp 21.246.179.900.

“Raperda APBD tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang Tatib yang menegaskan bahwa penyampaian laporan pimpinan Banggar berisi proses dan hasil pembahasan bersama serta pendapat fraksi,” jelasnya.

Badan Anggaran telah melaksanakan rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi pada 30 November 2023. Hasil.dari rapat konsultasi tersebut seluruh fraksi menyatakan sependapat dengan hasil pembahasan Banggar. Seluruh fraksi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan menjadi Perda. (ES/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjar, Jawa Barat, minta pemerintah lebih meningkatkan perhatian terhadap mereka.

Hal itu terungkap saat Ketua PPDI Kota Banjar, Iwan Sanusi menyampaikan saat acara Hari Disabilitas Internasional, yang berlangsung di Pendopo Walikota Banjar.

Menurutnya, perhatian pemerintah Kota Banjar terhadap penyandang disabilitas harus lebih meningkat. Karena saat ini, hanya fokus di satu instansi saja.

“Sudah bagus, tapi harus ada peningkatan. Pasalnya, bukan hanya di Dinsos saja, namun di OPD lain juga,” katanya, Jumat (1/12/23). 

Ia menjelaskan, seperti halnya penyerapan tenaga kerja untuk kaum disabilitas di Kota Banjar, terbilang masih kurang.

“Memang organisasi kita ada di bawah naungan Dinas Sosial, tapi untuk lowongan pekerjaan kan ada di Dinas Tenaga Kerja. Untuk alokasi satu persen kuota juga belum begitu terpenuhi menyerap penyandang disabilitas untuk bekerja,” jelasnya.

Padahal, setiap instansi atau dinas memiliki peran sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, untuk memperhatikan penyandang disabilitas.

“Sebetulnya semua OPD memiliki peran masing-masing sesuai tugas dan fungsinya,” terangnya.

Iwan menambahkan, dalam acara kali ini mengusung tema Bersatu Dalam Aksi Menyelamatkan dan Mencapai SDGs untuk, dengan dan Oleh Penyandang Disabilitas.

“Tema ini diambil karena tema nasional belum ada muncul sehingga ini yang dikeluarkan oleh PBB. Jadi seluruh dunia dengan tema seperti ini,” pungkasnya. (Sandi/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Ngotot ingin ketemu Pj Walikota Tasikmalaya, ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan dengan polisi saat menggelar demo di depan balai kota, Jumat (1/12/23). 

Bentrok massa dengan aparat tersebut lantaran para mahasiswa yang berusaha masuk ke dalam gedung Pemkot dihadang petugas keamanan. 

Mereka pun langsung terlibat baku hantam. Bahkan, dalam aksi itu tampak sejumlah mahasiswa mencoret-coret pilar kantor walikota, melempar botol air mineral, hingga spanduk ke arah petugas. 

Massa aksi dari PMII itu bersikukuh ingin menemui Pj Walikota Tasikmalaya yang mereka anggap tidak bisa mengelola kota. 

Sebelum ke Kantor Walikota, mereka juga sempat membakar ban di tengah jalan raya dan memblokade jalan Persimpangan Rancabango. 

Koordinator Aksi Heru Muhtar mengatakan, pihaknya menilai PJ Walikota Tasikmalaya alergi dengan kritikan mahasiswa, sehingga tidak pernah menemui mahasiswa ketika demo. 

“Padahal, kami sudah mengawal beberapa persoalan yang mana seharusnya Pak Pj Walikota ini yang bisa menyelesaikannya. Tapi nyatanya tidak,” tegasnya. 

Heru mengungkapkan, para mahasiswa menyoroti reformasi birokrasi yang menjadi modal dasar awal permasalahan di tiap OPD. 

Selain itu, persoalan kemiskinan juga tidak luput dari sorotan pihaknya yang tak kunjung ada titik terang. Bahkan, masalah korupsi juga menjadi salah satu poin yang belum tuntas. 

“Kami menilai pemerintah tidak mampu melakukan pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun lainnya yang seharusnya berdampak baik untuk masyarakat,” imbuhnya. 

Menanggapi hal itu, Sekda Pemkot Tasikmalaya Ivan Dicksan yang menemui massa aksi berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dari PMII tersebut.

“Terkait tuntutan ini kami akan sampaikan kepada pak PJ Walikota Tasikmalaya, karena mohon maaf pak Pj tidak bisa menemui lantaran sedang dinas di Bandung,” kata Ivan.

Massa aksi akhirnya bubar usai Sekda menemui mereka. Meski begitu, massa aksi akan kembali demo dengan jumlah yang lebih besar agar mereka bisa bertemu Pj Walikota. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)