Beranda blog Halaman 370

Situ Rawa Gede Bekasi, Serunya Bermain dan Bersantai di Danau

Situ-Rawa-Gede-Bekasi-Serunya-Bermain-dan-Bersantai-di-Danau.jpg

Situ Rawa Gede adalah wisata air di Jawa Barat. Rawa Gede merupakan destinasi wisata alam yang unik dan menyenangkan. Wisata Bekasi ini akan sangat memukau para pengunjung.

Bekasi merupakan daerah yang termasuk wilayah Jawa Barat. Wilayah ini sebenarnya termasuk kawasan industri.

Di Bekasi banyak sekali bangunan besar dan juga pabrik. Akan tetapi, ternyata tidak hanya itu saja.

Baca Juga: Snow World International Bekasi, Sensasi Bermain di Dunia Salju

Bekasi juga memiliki beberapa destinasi alam yang sangat menarik. Salah satunya adalah wisata Rawa Gede.

Situ Rawa Gede Wisata Perahu KPPL

Anda orang Bekasi atau di sekitarnya? Jika iya, maka pastinya sudah tahu bahwa Bekasi merupakan kawasan yang padat.

Kota Bekasi penuh dengan penduduk dan juga bangunan. Di sekitar Bekasi banyak sekali bangunan pabrik berbagai macam produk.

Akan tetapi, itu tidak membuat Bekasi menjadi kota yang monoton. Sebab, ada berbagai pilihan wisata alam loh di kota ini.

Salah satu wisata alamnya adalah Rawa Gede Wisata Perahu KPPL Bojong Menteng. Sesuai namanya, Rawa Gede adalah wisata air di Bekasi.

Lokasinya menjadi tempat wisata populer warga Bekasi di akhir pekan. Di sini, Anda akan melihat suasana danau yang sangat sejuk dan nyaman.

Tentang Wisata Ini

Rawa Gede ini merupakan destinasi wisata air di Bekasi. Akan tetapi, sebelumnya ini adalah wilayah rawa biasa yang menjadi tempat resapan air di sekitar kota.

Baca Juga: Keunikan Glamping Menoreh Kulon Progo, Ada Pantai di Atas Bukit!

Luas lokasi wisata sekitar 7.4 hektar dan dulu sangat tidak terawat. Bahkan, tempat ini pernah menjadi lokasi pembuangan limbah pabrik dan sampah sejak bertahun-tahun lalu.

Tentu saja hal ini membuat lokasi Rawa mulai terkenal dengan cerita angker. Akan tetapi, kini Anda tidak akan melihat lagi rawa yang angker dan kumuh.

Sebab, masyarakat sekitar pada tahun 2017 dan 2018 bergotong-royong untuk memberikan air dan mendesak pabrik untuk menghentikan pembuangan limbah.

Alhasil, pada tahun 2019 muncul wisata Situ Rawa Gede ini dengan kondisi yang menarik dan pastinya bersih.

Daya Tarik dan Tiket Masuk

Wisata air ini sangat menarik untuk banyak kalangan. Pertama, Rawa Gede memiliki tempat permainan anak yang seru.

Selain itu, Anda juga bisa bersantai dengan menikmati keindahan danau. Jika ingin bersantai, sebaiknya datang di sore hari agar tidak terlalu terik.

Kemudian, kegiatan yang paling populer saat ini adalah berkeliling dengan perahu. Anda bisa menyewa jasa perahu dan wahana air di sini.

Baca Juga: Kawung Tilu Bojong Rangkas, Tempat Liburan Keluarga di Bekasi

Salah satu jenis perahu yang populer di sini adalah rakit bambu. Akan tetapi, ada berbagai jenis perahu lainnya.

Wisata Bekasi ini berlokasi di RT 005/RW 002, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Rawa Gede buka hari Senin-Kamis pukul 09.00-18.30 dan Kamis, Jumat tutup, dan Sabtu-Minggu 07.00-20.00 WIB.

Tiket masuk ke Situ Rawa Gede gratis, tetapi harus bayar parkir motor Rp 5 ribu dan mobil Rp 10 ribu. Sewa perahu dan wahana lainnya mulai dari Rp 10 ribu per orang. (R10/HR-Online)

Husein ASN Pangandaran dan Ridwan Kamil Kompak Hapus Postingan Hanya Dijadikan Konten, Kenapa Tuh?

Husein-ASN-Pangandaran.jpg

harapanrakyat.com,- Husein Ali Rafsanjani, guru muda ASN yang sempat viral karena mengunggah dugaan pungli di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menghapus postingan terkait dirinya yang hanya dijadikan bahan konten oleh Ridwan Kamil.

Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga melakukan hal sama. Postingan Ridwan Kamil yang menyayangkan pernyataan Husein tersebut juga dihapus dari akun Instagramnya.

Dilihat harapanrakyat.com pada Senin (12/2023) pukul 22.50 WIB, postingan Husein maupun Ridwan Kamil sama-sama tidak bisa ditemukan lagi di akun Instagram masing-masing.

Meskipun demikian, video pernyataan Husein terkait dirinya hanya dijadikan bahan konten masih bisa ditemukan di akun TikTok husein_ar pada Senin malam pukul 23.07 WIB.

Untuk konfirmasi hal tersebut, harapanrakyat.com sudah berusaha menghubungi Husein melalui pesan di akun TikToknya. Namun, hingga berita ini diunggah Husein tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya Husein sempat membuat publik Pangandaran geger. Ia mengunggah dugaan pungli yang dialaminya pada saat Latsar CPNS 2021 lalu.

Husein melaporkan dugaan pungli tersebut pada situs lapor.go.id, namun bukannya ditindaklanjuti, Husein mengaku mendapat intimidasi.

Baca Juga: Guru ASN Pangandaran yang Viral Ngaku Hanya Dijadikan Konten, Ridwan Kamil: Istigfar, Kang!

Unggahan Husein tersebut membuat warganet simpati. Apalagi gara-gara masalah tersebut, Husein akhirnya memutuskan meninggalkan SMPN 2 Pangandaran, sekolah tempat ia mengajar dengan status ASN.

Ridwan Kamil yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat mengundang Husein ke Gedung Sate. Pada pertemuan tersebut, Ridwan Kamil menawarkan Husein untuk mengajar di Bandung.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata juga mengundang Husein untuk bertemu di Pangandaran. Husein kemudian berangkat ke Pangandaran untuk menemui Bupati Jeje.

Gegara masalah tersebut, Kepala BKPSDM Deni Hamdani diberhentikan dari jabatannya.

Unggahan Terbaru Husein ASN Pangandaran yang Viral

Terbaru, Husein mengunggah sebuah video reels menanggapi pernyataan warganet. Akun helehhaduh bertanya pada Husein, “kenapa gak jadi ke formasi Pemprov bang? Katanya kemarin ditawarkan ke pemprov.”

Husein kemudian membalas pertanyaan tersebut melalui sebuah video. Dalam video terlihat Husein sedang diwawancara oleh sejumlah wartawan. 

“Kondisi terakhir itu kan sebenarnya waktu dipanggil sama Pak Ridwan Kamil itu, saya merasanya entah tanggapan Pak Emil bagaimana, saya merasanya hanya dijadikan bahan konten. Sedangkan eksekusinya tidak ada,” katanya dilihat hrapanrakyat.com dari TikTok husein_ar, Senin (4/12/2023).

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil menyayangkan pernyataan Husein. Apalagi pernyataan tersebut dilontarkan Husein sesudah menghadiri forum kampanye capres Anies Baswedan, 29 November 2023 lalu.

Ridwan Kamil mengaku sudah berusaha membantu Husein. Namun, Husein mengaku hanya dijadikan bahan konten. “Istigfar, Kang!” tulis Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengaku sudah mengajukan kepindahan Husein ke provinsi, namun ditolak BKN karena Husein statusnya ASN Pangandaran yang terikat kontrak.

Jika Husein keukeuh ingin mengajar di Bandung, Ridwan Kamil menyarankan Husein keluar dari PNS dan mengajar di sekolah swasta. Namun Husein memilih untuk melanjutkan kuliah ke S2 UPI.

“Ia memilih sekolah S2 lagi. Kami pun biayai registrasi dan biaya beasiswa tahun pertama di UPI, karena berikutnya mau pake LPDP katanya,” kata Ridwan Kamil.

Setelah semua ikhtiar yang dilakukan Gubernur Jabar saat itu, Ridwan Kamil, Husein  menyebut tidak ada solusi yang ia rasakan. Bukan hanya itu, Husein mengaku hanya dijadikan sebagai bahan konten.

“Masyaallah. Pelajaran hikmah kehidupan dan kesabaran. Hatu Nuhun,” pungkas Ridwan Kamil. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

Tingkatkan Kinerja, Kemenkumham dan Kemenkeu Kanwil Jabar Jalin Sinergi

Kemenkumham-dan-Kemenkeu-Kanwil-Jabar.jpg

Harapanrakyat.com,- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjalin sinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat (Jabar) melalui rapat koordinasi yang digelar pada Senin (4/12/2023).

Tujuan rapat koordinasi tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan publik di wilayah Jawa barat.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan momentum untuk menjalin sinergi antarlembaga.

“Kita bersama-sama harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Erna Sulistyowati mengungkapkan, perlunya koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah.

“Koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah sangat krusial. Dengan bersinergi, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Erna.

Baca Juga: Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Kemenkumham Jabar Bersama Kadin Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Pada kegiatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Bandung Agung Pramono membuka layanan pembuatan paspor kolektif. Program yang dinamai “goes to Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai” tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik.

Sementara itu, rapat koordinasi Kemenkumham dan Kemenkeu Kanwil Jabar ini dihadiri juga oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jabar, Finari Manan. Kemudian Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Jabar, Heru Pudyo Nugroho dan Kepala Kanwil DJKN Jabar, Tavianto Noegroho juga turut hadir dalam rapat tersebut. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

Perkuat Sistem Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan, Kemenkumham Jabar Gandeng BPK

Kemenkumham.jpg

harapanrakyat.com,- Untuk memperkuat sistem akuntabilitas tata kelola pemerintahan, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, R Andika Dwi Prasetya, melakukan audiensi krusial dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jawa Barat.

Audiensi tersebut bertempat di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalan Moch Toha Bandung, Senin (4/12/2023).

Kedatangan Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar R Andika Dwi Prasetya, langsung diterima Sudarminto Eko Putra sebagai Kepala Perwakilan BPK Prov Jabar.

Hadil pula sejumlah pejabat kunci dalam audiensi krusial sebagai upaya memperkuat sistem akuntabilitas tata kelola pemerintahan wilayah Jawa Barat ini.

Dalam pertemuan itu, Andika Dwi Prasetya mengatakan, pihaknya meyakini bahwa, landasan utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas adalah memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

“Kemenkumham Jawa Barat siap berkolaborasi dengan BPK guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan lebih transparan,” kata Andika.

Sementara itu, Sudarminto Eko Putra mengaku pihaknya menyambut positif apa yang menjadi langkah Kemenkumham Jawa Barat. Hal itu sejalan dengan misi BPK, yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

“Tentunya kerjasama ini dapat memberikan kontribusi besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting sebagai upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat yang akuntabel.

Sudarminto berharap, dengan adanya kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lainnya. Dalam hal ini mengembangkan praktik terbaik yang transparansi dan akuntabilitas. (Eva/R3/HR-Online/Editor: Eva)

Mitsubishi Minicab MiEV Akan Diproduksi di Indonesia Akhir Tahun 2023

rockomotif-mitsubishi-minicab-miev.jpg

ROCKOMOTIF, Jakarta – Kehadiran mobil listrik Mitsubishi Minicab MiEV di Indonesia sebentar lagi akan menjadi teman para pengusana di Tanah Air untuk melancarkan bisnisnya.

Dari keterangan yang diberikan, Executive Vice President Mitsubishi Motors, Tatsuo Nakamura, mengatakan bahwa kehadiran kendaraan niaga tersebut juga akan diproduksi di Indonesia melalui pusat perakitan yang sudah tersedia.

“Kami akan memproduksi Mitsubishi Minicab MiEV BEV pada awal tahun depan untuk mendukung produksi BEV di Indonesia sebagai request dari pemerintah untuk mendukung industri BEV di Indonesia,” ungkap Tatsuo Nakamura.

Senada dengan hal tersebut, Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI, Tetsuhiro Tsucida, juga menyebutkan nantiya untuk batch awal pihaknya akan memulai memproduksi kendaraan tersebut namun dalam jumlah yang terbatas.

“Mitsubishi Minicab MiEV akan mulai produksi pada Desember dalam jumlah terbatas. Penjualan dan pengiriman ke konsumen juga akan mengikuti dan akan dikirimkan pada Januari dalam jumlah terbatas,” ujarnya.

Namun sayang, ia tidak menyebutkan secara terperinci terkait jumlah unit yang akan diproduksi dan dikirim ke konsumen pada batch awal ini.

Kendati untuk produksi modelnya akan dilakukan di Indonesia, namun Tsucida menambahkan terkait komponen baterai yang menjadi sumber daya utama Mitsubishi Minicab MiEV, pihak MMKSI masih akan mengimpor barang tersebut dan belum akan diproduksi di Tanah Air.

Kendaraan niaga ringan ini telah ditampilkan oleh PT MMKSI pada Agustus 2022 lalu, di mana pada kemunculan awalnya tersebut langsung dijajal oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bertepatan dengan momen pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang diselenggarakan di BSD, Kabupaten Tangerang, Banten.

Terkuak! Tarif Travel Umroh Abal-Abal di Garut Rp 30 Juta per Orang

Travel-Umroh-Abal-ABal.jpg

harapanrakyat.com,- Travel umroh abal-abal yang tipu puluhan calon jamaah umroh asal Garut, Jawa Barat, akhirnya dikejar Sat Reskrim Polres Garut. Hasil pemeriksaan polisi terhadap korban, pelaku melakukan penipuan terhadap calon jamaah senilai Rp 30 juta per orang.

Kasus puluhan calon jamaah umroh asal Garut, Jawa Barat, yang gagal berangkat ke tanah suci mulai terkuak. Pelaku yang memiliki travel umroh abal-abal itu berhasil teridentifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, setelah beberapa korban melapor ke polisi.

Hasil pemeriksaan sementara terhadap saksi dan korban, pelaku sedikitnya telah mengambil uang dari 22 calon jamaah umroh asal Kecamatan Pamulihan. Korban ditarif Rp 30 juta per orang.

“Korban saat ini sebanyak 22 orang. Pelaku yang berinisial D (51), pelaku memberikan tarif umrah dengan biaya sekitar Rp. 30 juta,” kata Ipda Adi Susilo, Kasi Humas Polres Garut, Senin (4/12/2023).

Baca Juga: Tabrak Lari di Garut Bikin Dua Pemotor Luka, Ini Ciri Mobil Pelaku

Ada tarif yang berbeda antara calon jamaah umroh biasa dengan guru atau ustad. Untuk ustadz atau guru ngaji dipatok harga sebesar Rp. 20 juta. Pelaku berdalih ada orang yang memberikan subsidi untuk para Ustadz.

“Pelaku juga memberikan keringanan kepada para korban dengan mencicil biaya umroh. Para korban ada yang sudah membayar Rp 6 juta sampai dengan Rp 30 juta,” terangnya.

Korban seharusnya berangkat pada bulan Oktober 2023, namun diundur sehingga pada tanggal 22 November 2023 rombongan berangkat dengan menggunakan Bus.

Rombongan kemudian menginap di sebuah hotel di daerah Cengkareng, namun ketika para korban menanyakan kapan berangkat pelaku mengatakan diundur lagi.

Akhirnya para korban pun pulang ke Garut dan melaporkan hal tersebut ke Polres Garut.

“Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan kepada para saksi,” tutupnya. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

KPU Ciamis Buka Rekrutmen 27.601 KPPS, Ini Syarat dan Jadwal Pendaftaran

Rekrutmen-KPPS.jpeg

harapanrakyat.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, akan membuka rekrutmen 27.601 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 7.886 petugas Linmas.

Komisioner KPU Ciamis Muharam Kurnia Drajat menyampaikan hal itu saat Sosialisasi Persiapan Pembentukan Anggota KPPS Pemilu 2024, Senin (4/12/2023).

Pendaftaran rekrutmen anggota KPPS dibuka tanggal 11 Desember sampai 20 Desember 2023. Petugas KPPS dan Linmas tersebut akan bertugas di 3.943 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Ciamis.

“Rekrutmen akan dilaksanakan tanggal 11 Desember sampai 20 Desember 2023,” ujar Muharam.

Bagi para calon pelamar, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mendaftar. Antara lain, ijazah minimal SMA/sederajat, usia maksimal 55 tahun. Pelamar juga nantinya harus melampirkan keterangan tidak tergabung dalam partai politik mau pun simpatisan partai politik.

Baca Juga: Antisipasi Pelanggaran, Panwaslu Cimaragas Ciamis Tingkatkan Koordinasi

“Rekrutmen akan dilaksanakan secara screening ketat, karena petugas KPPS harus bersifat netral. Jangan sampai terafiliasi dengan partai politik mana pun,” tegas Muharam.

Muharam menyebut untuk besaran gaji yang akan diterima oleh para anggota KPPS kali ini ada kenaikan besaran gaji 100 persen dari pemilu tahun sebelumnya. Gaji Ketua KPPS sebesar Rp 1,2 juta, anggota KPPS Rp 1,1 juta dan Linmas Rp 700 ribu.

“Besaran gaji ada kenaikan dari tahun sebelumnya, kenaikannya 100 persen,” pungkas Muharam.(Fahmi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

10 Tahun Terakhir Usaha Pertanian di Jawa Barat Turun 8,97 Persen, Didominasi Unit Ini!

Wakil-Ketua-Komisi-B-DPRD-Kabupaten-Bandung-Osin-Permana.jpg

harapanrakyat.com – Selama 10 tahun terakhir yakni periode 2013 hingga 2023, unit usaha pertanian di Jawa Barat terus anjlok. Dalam periode itu, persentase penurunan mencapai 8,97 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat Marsudijono mengatakan, jumlah unit usaha pertanian tahun 2023 ini mencapai 3.293.682 unit. Sedangkan pada 2013 lalu, kata ia, terdapat 3.618.248 unit usaha.

“Hasil sensus, terjadi penurunan unit usaha tani selama 10 tahun terakhir. Penurunannya kisaran 8,97 persen,” ucap Marsudijono di Kota Bandung, Senin (4/12/2023).

Baca Juga : Lahan Abadi Pertanian Kabupaten Bandung Terus Menyusut

Meski demikian, Marsudijono tidak menjelaskan secara terperinci alasan penurunan unit usaha tani tersebut.

Lebih lanjut Marsudijono menjelaskan, usaha pertanian itu terdapat 3 kategori. Yakni Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

“Mayoritas jenis usaha pertanian itu UTP, hampir 99,95 persen,” katanya.

Marsudijono menambahkan, meski unit pertanian perorangan mengalami penurunan namun berbeda halnya dengan UPB dan UTL. “Kalau UPP mengalami penurunan, tapi UPB dan UTL malah naik meski tidak berdampak signifikan,” tuturnya.

BPS juga mencatat, menurut sub sektor usaha pertanian di Jawa Barat yang paling banyak adalah tanaman pangan sebesar 67,46 persen atau 2.221.755 unit. Kemudian hortikultura 39,12 persen atau 1.288.356 unit. Selain itu sektor peternakan dengan 32,35 persen atau 1.065.630 unit.

Baca Juga : DPRD Dorong Pemkab Bandung Terapkan Edu-ekowisata Pertanian

Usaha Pertanian Perorangan yang ada di Jawa Barat itu, kata Marsudijono, tersebar di 27 kota dan kabupaten.  Daerah dengan sebaran paling banyak yakni di Kabupaten Sukabumi Sebanyak 358.825 unit atau 10,90 persen.

“Sedangkan sebaran terendah ada di Kota Cirebon dengan hanya ada 1.932 unit atau 0,06 persen. Maklum kemungkinan karena daerah perkotaan,” tuturnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

Dukung Komunitas Penyandang Disabilitas Garut Karyawan dan Manajemen XL Axiata Mengajar di SLB

Screenshot_2023-12-04-17-59-51-888_com.simplemobilephotoresizer_copy_800x498.jpg

review1st.com – Di usia ke-27 tahun melayani Indonesia, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui program XL Axiata Baik terus memperkuat dukungan kepada kalangan penyandang disabilitas.

Di sepanjang akhir pekan pertama Desember 2023 ini, Chief Human Capital Officer XL Axiata, Hira Kurnia memimpin belasan karyawan XL Axiata yang tergabung dalam Bikers of XL Axiata dan MTXL menggelar serangkaian kegiatan berupa penyerahan donasi fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di SLB C Yayasan Karya Bakti, hingga kegiatan mengajar di SLB C Nusantara Kita, Garut.

Dukung Komunitas Penyandang Disabilitas Garut Karyawan dan Manajemen XL Axiata Mengajar di SLB

Selain itu, rombongan karyawan XL Axiata tersebut juga memberikan santunan bagi komunitas tunawisma dan kaum duafa di sekitar Masjid Raudhatul Faizin, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

M. Hira Kurnia, mengatakan, “Dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan, XL Axiata saat ini juga turut mendukung kalangan disabilitas.

Kami memandang kalangan disabilitas perlu mendapatkan perhatian karena kami melihat masih kurangnya kompetensi digital yang dimiliki teman-teman penyandang disabilitas. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia butuh 600 ribu talenta digital setiap tahunnya hingga tahun 2035. 

Dukungan XL Axiata untuk kalangan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital sehingga tercipta para talenta digital dari penyandang disabilitas yang kompetitif.

Sejalan dengan fokus tersebut, XL Axiata Baik, program sosial karyawan di bawah naungan XL Axiata Peduli secara rutin menggelar aksi sosial yang ditujukan untuk mendukung pemberdayaan disabilitas di Indonesia.”

Untuk aksi sosial di Garut yang menyasar komunitas penyandang disabilitas ini, manajemen dan karyawan XL Axiata menyalurkan donasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

Kami juga melengkapi rangkaian kegiatan pada hari ini dengan penyaluran donasi berupa seperangkat router GDK (Gerakan Donasi Kuota) dan paket data sebesar 20GB selama periode satu tahun kepada kedua SLB tersebut.

XL Axiata berharap, donasi router dan akses internet tersebut akan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi digital para siswa dan guru-guru pengajar.

Sementara itu, dalam kegiatan mengajar di SLB C, para karyawan XL Axiata memberikan edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk melatih dan mempertajam kreatifitas seni, pengenalan tentang IoT (Internet of Things) dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya.

Materi tersebut diajarkan dengan tujuan untuk memicu antusiasme penyandang disabilitas untuk mempelajari literasi digital lebih tajam lagi.

Untuk kalangan disabilitas, XL Axiata menyalurkan kuota data dan router dari program GDK (Gerakan Donasi Kuota) kepada 27 pondok pesantren (ponpes) dan yayasan yang bergerak pada pembinaan penyandang disabilitas di Indonesia.

Selain Yayasan SLB C Nusantara Kita dan SLB C Yayasan Karya Bakti Garut, beberapa yayasan pembinaan disabilitas yang juga turut menerima manfaat antara lain, Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Padang, Pesantren Inklusi Griya Sunnah – Bogor, Pesantren Tunarungu Darul Ashom – Sleman, dan Ponpes ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) KH. A Dahlan – Banyuwangi.

Donasi GDK juga salurkan kepada Ponpes Imam Ibnu Katsir – Pekanbaru, Ponpes Muflihatul Aliyah Kabupaten Lebak Banten, Ponpes An-Nidhom – Cirebon, Ponpes Annuqayah – Kabupaten Sumenep Madura, Ponpes Gratis Al Insaniyah – Surabaya, Ponpes Dar Ali Al Banjary – Banjarmasin, Ponpes MDIA Bontoala – Makassar, dan Ponpes Darul Istiqomah – Manado.

“Program-program pemberdayaan penyandang disabilitas dari karyawan XL Axiata ini tentunya sejalan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan di Indonesia.

Dengan fokus pada bidang-bidang seperti UMKM dan inklusi disabilitas, XL Axiata berkomitmen untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang penting dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan”, lanjut Hira lebih jauh.

Program donasi bagi disabilitas hingga ponpes ini akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai provinsi, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain itu juga Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Sulawesi Utara.

Perusahaan akan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lokal, instansi pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk memastikan implementasi dan distribusi sumber daya yang efektif.? 

XL Axiata Terus Dukung Pemberdayaan Perempuan

Selain dukungan terhadap komunitas penyandang disabilitas, saat ini, XL Axiata juga mendukung pemberdayaan perempuan melalui program Sisternet dan pesantren digital di sejumlah daerah.

Perusahaan telah bekerja sama dengan sejumlah mitra seperti Huawei, PT. Tower Bersama, PT. Solusindo Kreasi Pratama, PT. Era Bangun Telecomindo, Fiberhome, Mitratel, Alita, Dentsu International Indonesia, PT. Pura Barutama serta Yayasan Benihbaik, Komunitas Bloggercrony Indonesia, Peak Performance Indonesia, Resellerun, Amangtiwi Malang, dan Mom Digipreneur melalui sejumlah pelatihan yang mampu mendorong pemanfaatan modal secara efektif bagi UMKM Perempuan hingga disabilitas.

Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O. Baasir mengatakan, “Kami berharap, program ini mampu meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM perempuan dalam literasi keuangan, literasi digital, dan kewirausahaan di daerah-daerah.

Dengan kemampuan tersebut, kami berharap usaha mereka bisa semakin maju dan berkembang, yang pada akhirnya, selain akan dapat menopang ekonomi keluarga, juga bisa menguatkan ekonomi daerah. Sudah terbukti, UMKM yang kuat dalam kinerja, juga mampu menopang perekonomian di saat krisis.”

Marwan menambahkan, kita bisa menemukan ada banyak sektor usaha yang dirintis dan dikelola oleh para perempuan di berbagai daerah. Kemampuan manajemen bisnis mereka pun juga masih apa adanya, dengan tingkat literasi keuangan dan digital yang sekadarnya.

Oleh karena itu, XL Axiata berpandangan bahwa UMKM perempuan perlu mendapatkan pendampingan, khususnya para pelaku UMKM perempuan.

Para peserta daftar melalui aplikasi Sisternet, yang berhasil lolos kemudian akan mengikuti pelatihan offline selama 3 hari, mendapatkan softcopy modul pembelajaran, tugas harian, pre-test, post-test, pendampingan, hingga kelas lanjutan. Sesi pendampingan atau monitoring ini nantinya akan dilaksanakan selama tiga bulan.

Dalam sesi tersebut, peserta memiliki kesempatan untuk berkonsultasi secara individual dengan para mentor dan sesi lanjutan yang akan disesuaikan dengan evaluasi kebutuhan peserta.

Selain itu, mentor juga akan melakukan evaluasi bisnis para peserta dengan merujuk informasi pertumbuhan usaha dan implementasi pengelolaan usaha yang tepat serta memantau pemanfaatan modal usaha.

Para peserta terpilih yang telah mengikuti rangkaian program ini pun nantinya akan mendapatkan modal usaha senilai total Rp 150 juta. Lebih jauh, mereka diharapkan akan memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengevaluasi keuangan usaha mereka.

Kedua, peserta dapat mengembangkan produk mereka secara efektif. Ketiga, peserta memiliki kemampuan untuk memasarkan produk mereka dan menjangkau lebih banyak pembeli. Keempat, adanya transformasi digital bagi usaha para peserta.

600 Reklame di Kota Bandung Ilegal, DPRD Ambil Sikap!

Penertiban-Reklame-Ilegal.jpeg

harapanrakyat.com – Ketua DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, Tedy Rusmawan mendukung upaya pemerintah menertibkan reklame ilegal di Kota Bandung. Saat ini, sedikitnya ada 600 reklame tidak berizin di kota kembang itu.

Menurutnya saat ini, Kota Bandung telah memiliki aturan kuat terkait hal tersebut. Aturan itu tertuang dalam Perda No 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung.

“Jadi sebetulnya aturan sudah memadai. Tinggal bagaimana kita harus menegakkan aturan yang sudah ada tersebut. Sehingga menjadi komitmen dalam penegakan perda,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (4/12/2023).

Baca Juga : Satpol PP Kota Bandung Tertibkan Reklame Ilegal

Ia menerangkan, setiap pembahasan DPRD, pajak reklame selalu menjadi catatan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkot Bandung untuk bisa memperoleh banyak pendapatan daerah dari mata pajak reklame tersebut, supaya hasilnya ke depan bisa mendorong kemajuan kota.

“Perlu upaya yang lebih kuat lagi, termasuk soal penyempurnaan penegakan regulasi dari waktu ke waktu,” ucapnya.

Tedy menerangkan dengan upaya penertiban reklame ilegal, maka Kota Bandung bisa lebih rapi dan menambah estetika.

Selain itu, kata Tedy, penertiban ini bakal memacu kreatif para pemilik reklame, sekaligus meningkatkan PAD Kota Bandung. Harapannya, target pendapatan daerah dari pajak reklame tahun ini bisa tercapai. Pasalnya, pendapatan dari reklame sebetulnya masih bisa lebih tinggi lagi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul menjelaskan kerap menemukan reklame ilegal yang sudah dibongkar pada pagi hari, namun muncul kembali ketika sore harinya.

Baca Juga : Pemkot Bandung Segera Bongkar Reklame dan JPO Ilegal

Padahal, kata Rizal, dalam perda reklame tersebut sudah tertuang tentang estetika pemasangan reklame, bahkan zonasi reklame sesuai tematik.

Dengan demikian, Ia juga meminta perhimpunan pengusaha reklame untuk mensosialisasikan aturan tentang reklame sesuai regulasi di Kota Bandung. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

Recent Posts