harapanrakyat.com – Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, melakukan uji emisi gas buang kendaraan pribadi perangkat daerah. Hal itu untuk memastikan kendaraan pribadi perangkat daerah, baik ASN maupun honorer laik jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Bandung Barat Fauzan Azima mengatakan, setelah uji emisi gas buang kendaraan perangkat daerah ini selesai, pihaknya akan melakukan hal serupa untuk kendaraan masyarakat.

“Kendaraan milik pegawai di Bandung Barat semuanya akan kita lakukan pemeriksaan uji yang menjadi persyaratan teknis untuk laik jalan. Baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan wajib uji. Khusus untuk kendaraan wajib uji, kami sudah lakukan secara rutin,” kata Fauzan, Rabu, (10/1/2024).

Baca Juga : Warga Anggap tak Ada Caleg Bandung Barat Lirik Penanganan Sampah

Ia menegaskan, uji emisi kendaraan ini lebih mengarah memberikan edukasi pentingnya kendaraan penuhi syarat laik jalan kepada masyarakat.

“Akan kami sampaikan ini ke Pak Pj Bupati dan ke Pak Sekda Bandung Barat bahwa semua kendaraan dinas harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan,” ujar Fauzan.

Adanya pemeriksaan ini, ia memberi penjelasan, intinya sebagai upaya untuk menjamin keselamatan pengendara dari sisi sarana kendaraan.

“Dari aspek kendaraannya kita ingin memberi keyakinan kepada para pengguna. Jika memang tidak memenuhi syarat teknis laik jalan, maka kita juga akan memberitahukan kekurangannya,” katanya.

Fauzan menegaskan, berdasarkan aturan uji emisi maka kendaraan harus rutin melakukan pemeriksaan setiap enam bulan di shelter pengujian kendaraan.

“Saat ini, pemerintah daerah tidak memungut biaya untuk pemeriksaan gas buang kendaraan ini,” ucapnya. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Mobil pikap pengangkut gas tertabrak kereta api, di Dusun Sumur Bandung, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Ciamis, Jawa Barat, Rabu (10/1/2023).

Kapolsek Cijeungjing Iptu Baehak, membenarkan adanya insiden antara mobil pikap dengan kereta api tersebut.

Baehak menjelaskan, menurut saksi mata, mobil pengangkut gas tersebut melaju dari selatan menuju ke utara. Sementara untuk kereta api melaju dari arah barat ke timur.

Kemudian setelah tertabrak kereta api di Kecamatan Cijeungjing, Ciamis, mobil pengangkut gas tersebut terpental cukup jauh hingga masuk tepian jurang.

“Atas kejadian kecelakaan ini, ada dua korban yang semuanya ada di dalam mobil pikap tersebut. Kedua korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Ciamis,” jelasnya kepada harapanrakyat.com, Rabu (10/1/2024).

Saat ini, pihaknya masih melakukan pendalaman, terutama mendata identitas para korban. Pasalnya, begitu kejadian para saksi langsung membawa korban ke RSUD Ciamis, karena mengalami luka parah.

“Kita akan melakukan pendalaman dan identifikasi masalah. Untuk keterangan lebih lanjut, kita akan informasikan kembali,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Warga Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menyayangkan tidak ada calon legislatif (caleg) peduli lingkungan, salah satunya penanganan masalah sampah. Menurut warga, penanganan masalah sampah ini menjadi hal yang sangat penting.

Ketua RW 12 Desa Sariwangi, Wawan Sutisna menjelaskan, banyak sekali masalah yang sedang masyarakat hadapi. Khususnya terkait sampah dan saluran drainase yang menyempit. Wawan berpendapat, jika penanganan masalah sampah dan drainase ini berdampak luas.

“Biasanya 8 kali angkut dalam sebulan. Namun pasca kebakaran Sarimukti (TPA) hanya mampu 4 kali angkut. Itu pun ternyata masih belum tertutupi oleh iuran warga,” ujar Wawan, Rabu (10/1/2024).

Baca Juga : Sempat Jadi Persoalan, Pemerintah Klaim Sampah Tertahan di Kota Bandung Sudah Clear

Penanganan masalah sampah dan lingkungan di Desa Sariwangi ini, Wawan mengungkapkan, sejauh ini belum ada satu pun caleg Bandung Barat yang memberi atensinya.

Wawan menjelaskan, ada 9 petahana anggota DPRD Bandung Barat yang kembali bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024. Namun, kata Wawan, warga kurang mengapresiasi janji politiknya lantaran tidak mampu mampu menyelesaikan persoalan lingkungan di daerah pemilihannya.

“Selama ini para caleg Bandung Barat lebih ke sosial, bukan soal sampah. Seperti janji-janji (kampanye) pengeboran air, pembagian kostum pengajian untuk ibu-ibu, dan sembako,” ucapnya.

“Tapi khusus untuk permasalahan sampah dan masalah lingkungan lainnya, belum ada atensi nyata dari para caleg ini. Mungkin kostum pengajian dan bagi-bagi sembako seperti itu lebih penting bagi mereka (para caleg),” tuturnya menambahkan.

Baca Juga : Kawasan Resapan Air di KBB Berkurang, Banjir Terjang Cimahi Utara

Adapun 9 petahana DPRD itu di antaranya Ade Wawan, Rismanto, Hely  Narni, Ida Widaningsih, Ayi Sudrajat, Yana Rohdiana, Caca Herdiana, Pither Tjuandys, dan Inen Sutisna. Mereka, kata Wawan, berasal dari beberapa partai politik. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Bencana tanah longsor terjang Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Longsor yang terjadi pada Senin, 8 Januari 2024 tersebut, menerjang dua desa di Banjarnegara.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, bahwa longsor terjadi pasca hujan deras.

“Selain itu, kondisi tanah di tempat kejadian juga labil,” katanya mengutip dari laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (10/1/2024).

Lebih lanjut Abdul menyebut, laporan dari BPBD Banjarnegara, wilayah yang terkena dampak bencana longsor antara lain Dusun Sipedang serta Dusun Batur.

“Dua dusun itu ada di Kecamatan Banjarmangu. Laporan tersebut per Senin (8/1/2024) pukul 17.00 WIB,” sebutnya.

Bencana longsor yang terjang Dusun Sipedang Banjarnegara tersebut, membuat 7 rumah mengalami rusak berat. Tercatat juga, 7 kepala keluarga dengan jumlah 28 jiwa terkena dampak longsor, dan harus mengungsi sementara waktu.

Sementara di wilayah Dusun Batur, bencana longsor membuat 2 unit rumah mengalami rusak berat, dan 1 rusak sedang. Selain itu juga, 10 rumah masih terancam longsor.

“Korban di Dusun Batur yang kena dampak sebanyak 11 KK atau 34 jiwa,” terangnya.

Lanjutnya menambahkan, bahwa sejak kemarin BPBD Banjarnegara serta tim gabungan mengkaji cepat. Kemudian, membersihkan material longsoran, serta membongkar rumah yang mengalami rusak berat.

“Petugas juga memberikan mendistribusikan permakanan dan pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Sementara guna mendukung giat tanggap darurat, pihaknya rencananya akan memberikan dukungan operasional darurat.

“Kita juga akan mendukung logistik dasar ke lokasi bencana longsor yang terjang Banjarnegara. Antara lain alat sedot air, genset, matras, selimut sampai sembako dan makanan siap saji,” pungkasnya. (Adi/R5/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Tarif parkir baru di obyek wisata Pangandaran, Jawa Barat, resmi diumumkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada 5 Januari 2024 lalu.

Hal itu berlaku setelah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023, tentang  Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan.

Selain itu, retribusi parkir yang tadinya menyatu dengan tiket masuk objek wisata, mulai saat ini resmi terpisah.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Ghany Fahmy Basyah mengatakan, kawasan parkir ini terbagi menjadi dua, yakni penunjang wisata dan penunjang kegiatan perdagangan (komersial).

“Jadi tarif parkir baru ini berlaku di lima obyek wisata yang dikelola Pemkab Pangandaran, termasuk juga obyek wisata Madasari,” katanya.

Baca Juga: Harga Tiket Masuk Objek Wisata di Pangandaran Berubah 5 Januari, Ini Rinciannya!

Lebih lanjut Ghany mengatakan, untuk besaran tarif parkir sesuai dengan jenis kendaraan. Kendaraan bermotor tarif parkirnya sebesar Rp 5.000, roda empat sebesar Rp 10 ribu. Kemudian, kendaraan bus besar tarif parkirnya sebesar Rp 25.000.

Selanjutnya, tarif retribusi parkir untuk kendaraan bus umum maupun sedang sebesar Rp 50.000, dan untuk 5 kendaraan bus besar Rp 75.000.

Tarif parkir baru ini akan dilakukan uji coba selama enam bulan kedepan. Setelah itu baru melakukan evaluasi.

Selain itu, kata Ghany, pengelolaan retribusi parkir dalam kawasan objek wisata Pangandaran akan diserahkan kepada pihak ketiga.

“Jadi kita akan melakukan seleksi untuk pengelolaan parkir di enam objek wisata tersebut. Karena APBD untuk penataan parkir sangat terbatas,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk proses seleksi tersebut.

“Secara SDM kita juga terbatas. Kalau dikerjasamakan mungkin dari segi modal juga akan terpenuhi. Termasuk kalau nanti monitoring, mungkin bisa setiap hari,” jelasnya. (Jujang/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Bawaslu hari ini resmi melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap para oknum anggota Satpol PP Garut, Jawa Barat, yang deklarasi dukungan terhadap Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka.

Sejak Rabu (10/1/2024) pagi tadi, Bawaslu mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap 13 oknum Satpol PP yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu.

Mereka sebelumnya membuat video pendek dengan mengeluarkan pernyataan sikap mendukung Gibran Rakabuming Raka.

“Hari ini memanggil dari 13 itu 5 orang terlebih dahulu. Jadi hari ini 5 orang, besok Kamis 5 orang lagi, dan Jumat 3 orang, jadi dibagi 3 hari. Sekarang sudah mulai berlangsung, kita gali secara keseluruhan. Yang pertama dari sarana pemerintahan, kemudian netralitas ASN. Kira-kira ada orang yang menyuruh atau tidak,” kata Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Syahid, Rabu (10/1/2024).

Baca Juga: Update Terbaru Kasus Oknum Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Cawapres Gibran

Lanjutnya menjelaskan, pihaknya masih berpedopan terhadap Pasal 280 ayat 3 juncto Pasal 494 Undang Undang Pemilu tentang Netralitas ASN.

Meski mereka para oknum anggota Satpol PP Garut itu bukan ASN, namun sesuai Surat Edaran Menpan-RB dan SKB 5 Menteri, bahwa dalam netralitas Pemilu, status pegawai pemerintah non ASN disamakan dengan ASN.

“Kita bisa lihat apakah TKK atau TKS misalkan. Ada SKB 5 Menteri yang mengatakan bahwa TKK atau Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN), dalam hal netralitas perlakuannya sama dengan ASN. Dan surat edaran Menpan-RB dalam hal netralitas perlakukan sama dengan ASN,” terang Ahmad.

Ia juga mengatakan, mereka bisa dijerat pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 12 juta, jika terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.

“Untuk saat ini kita sangkakan Pasal 280 ayat 3 tentang Netralitas, junto Pasal 494 dengan ancaman 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah,” jelasnya. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor: Eva)