harapanrakyat.com,- Sebuah pohon tumbang dan tutup sebagian akses Jalan Brigjen M Isa, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (10/1/2024).

Akibatnya, akses yang juga merupakan jalan nasional tersebut sempat terganggu selama proses evakuasi dan pembersihan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar Kusnadi, melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik Yudi Andiana mengatakan, pohon jenis mangga itu tumbang setelah diguyur hujan deras disertai angin.

“Pohon tumbang tersebut diakibatkan dari hujan deras disertai angin kencang, sehingga tumbang ke badan jalan,” kata Yudi Andiana, Rabu (10/1/2024).

Baca Juga: Belasan APK Bertumbangan di Tepi Jalan Kota Banjar, Kapan Ada Penertiban?

Menurutnya, akses jalan nasional dari arah barat menuju timur sempat tertutup sementara selama proses evakuasi.

“Betul, kejadian tadi sempat membuat akses jalan dari arah barat menuju timur tertutup sementara waktu, selama evakuasi berlangsung,” terangnya.

Meski begitu, Yudi menjelaskan, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, baik pengendara maupun pejalan kaki.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa ataupun luka, hanya menutup sebagian akses jalan saja,” jelasnya.

Selain itu, pohon tumbang menutup akses juga terjadi di jalan menuju Situs Pulo Majeti, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja.

Sebuah pohon jati tumbang ke jalan, akibat diguyur hujan deras yang disertai angin kencang.

“Kejadiannya sekitar pukul 18.40 WIB. Alhamdulillah dua kejadian tersebut sudah selesai ditangai,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Kejaksaraan Negeri (Kejari) Garut, Jawa Barat menghentikan penyidikan (SP3) kasus dugaan tindak pidana korupsi Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan kegiatan serap aspirasi masyarakat (Reses) para aggota DPRD Garut periode 2014-2019. Hal itu terlampir dengan nomor surat PRINT-1971/M.2.15/Fd.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.

Penghentian penyidikan kasus korupsi anggaran BOP dan Reses DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 tersebut, membuat kaget banyak kalangan. Bagaimana tidak, Kejari pernah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah bukti di sekretariat DPRD Garut. 

“Penyidik seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Garut, pada tanggal 23 Desember 2023 telah menghentikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait anggaran kegiatan Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan kegiatan serap aspirasi masyarakat (Reses) Anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019. Berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: PRINT-1971/M.2.15/Fd.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023,” kata Jaya P Sitompul, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Garut, Rabu (10/1/2024) sesuai rilis tertulis.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Halila Rama Purnama menyampaikan, penghentian penyidikan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan gelar perkara.

Setelah gelar perkara dilakukan, Kejari Garut menyimpulkan tidak diperoleh adanya minimal dua alat bukti yang cukup dan sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Penyidik Kejari Garut dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait BOP dan Reses DPRD Garut periode 2014-2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sertha telah menyita beberapa dokumen. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata masih belum diperoleh alat bukti yang cukup untuk mendukung pembuktian unsur-unsur pasal dugaan tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Baca Juga: Di Garut, Caleg Lolos Jadi Calon KPPS, KPU Beri Klarifikasi

Pertimbangan Kejari Garut Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi BOP dan Reses

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 lalu juga mencatat, terdapat setoran pengembalian kerugian negara. Sebanyak 20 orang anggota DPRD Garut menyetorkan Rp 409 juta lebih. Tak hanya itu, beberapa orang anggota DPRD periode itu pun sudah ada yang meninggal.

“Terdapat beberapa orang anggota DPRD yang telah meninggal dunia. Di samping itu juga diperoleh fakta hukum bahwa terdapat pengembalian kerugian negara yang disetorkan oleh 20 orang anggota DPRD Garut sejumlah Rp 409.295.000. Ini sesuai dengan Bukti Setoran Temuan BPK RI Tahun 2015,” jelasnya.

Penyidik juga memiliki bukti dari hasil penyidikan, fakta hukumnya terdapat beberapa anggota DPRD yang berdasarkan bukti-bukti tervalidasi secara riil memang melaksanakan kegiatan reses. Salah satunya dengan melakukan kunjungan dan pertemuan langsung dengan konstituennya di daerah pemilihan masing-masing.

Namun kegiatan reses dimaksud tidak seluruhnya didukung dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Misalnya atas pembelian makanan dan minuman dan sewa tenda/tempat pelaksanaan rapat dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 juga telah melaksanakan kegiatan operasional. Kegiatan tersebut berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain, guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. Namun, kegiatan tersebut tidak seluruhnya didukung dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Sehingga dengan fakta-fakta tadi, penyidik berpendapat hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan pada tidak adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan BOP dan Reses. 

“Namun dalam perkembangan penanganan berikutnya, setelah Tim Penyidik melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang. Termasuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara diperlukan alat bukti yang cukup guna membuktikan adanya kerugian keuangan negara,” ungkapnya.

Alat Bukti yang Diperlukan Tidak Dapat Terpenuhi

Penyidik kemudian melakukan penelusuran untuk mendapat alat bukti yang dapat digunakan guna penghitungan kerugian keuangan negara. Namun, hal itu mendapat kendala yang menyebabkan alat bukti yang diperlukan tidak dapat terpenuhi. 

“Kejari Garut menegaskan, bahwa penghentian penyidikan dugaan perkara tipikor terkait BOP dan Reses DPRD Garut periode 2014-2019 tersebut telah memenuhi syarat-syarat objektifitas. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) jo. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015,” rincinya.

Selanjutnya, mencermati fakta serta berlarutnya proses penanganan perkara yang sudah mulai ditangani sejak bulan Maret 2019 dan setelah dilakukan Gelar Perkara, akhirnya Tim Penyidik berkesimpulan belum diperoleh minimal dua alat bukti terkait dengan pembuktian unsur “kerugian keuangan negara” dan unsur “perbuatan memperkaya atau menguntungkan secara melawan hukum.

“Keputusan Kejaksaan Negeri Garut dalam penanganan perkara ini dimaksudkan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan hukum. Baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun bagi pihak-pihak terkait yang selama ini telah diperiksa dalam perkara ini,” tegasnya.

Kasi Intelijen Kejari Garut, Jaya P Sitompul menambahkan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan penyidikan kembali terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal itu apabila di kemudian hari ditemukan adanya alat bukti baru. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Mencegah terjadinya banjir yang menggenangi beberapa ruas jalan di Kota Cimahi, Jawa Barat, personel gabungan membersihkan saluran drainase. Salah satu titik sasaran pembersihan saluran air itu di Jalan Amir Machmud Cimahi.

Kasatlantas Polres Cimahi AKP Sudirianto mengatakan, upaya pembersihan saluran drainase ini untuk mengantisipasi luapan air ke jalan raya. Pasalnya, akibat luapan air itu memicu genangan banjir dan menghambat arus lalu lintas kendaraan.

“Kami sudah memeriksa beberapa titik-titik banjir. Di sini (sekitar Jalan Amir Machmud) kerap menjadi simpul kemacetan lantaran sering banjir luapan air drainase. Ketinggian banjir lumayan tinggi. Sehingga kendaraan banyak yang tidak berani melintas,” kata Sudirianto di lokasi, Rabu, (10/1/2024).

Baca Juga : Menilik Penyebab Jalan Amir Machmud Kota Cimahi Jadi Langganan Banjir

Kehadiran petugas gabungan yang terdiri dari personel Satlantas Polres Cimahi, Pemkot Cimahi, dan juga Kodim 0609/Cimahi. Personel gabungan ini bersama lakukan pemeriksaan saluran drainase di sekitar Jalan Amir Machmud.

Hasil pemeriksaan itu, tim menemukan berbagai jenis sampah, bebatuan, hingga sedimentasi lumpur di dalam saluran drainase. Petugas pun langsung membersihkan penghambat saluran air itu.

“Tadi, kita bersama-sama bersihkan saluran drainase. Memang penuh sampah. Kita bersihkan sampah dan sedimentasi lumpurnya,” tuturnya.

Sudirianto juga mengatakan, pihaknya menyiagakan personel tambahan untuk membantu mengurai arus lalu lintas jika terjadi banjir di ruas jalan yang tergenang. Sering kali petugas harus membantu pengendara yang mogok akibat terjebak banjir.

Baca Juga : Banjir di Kota Cimahi, DPKP Ungkap Sumber Penyebabnya

“Maka dari itu beberapa waktu lalu kami rapatkan bersama Pemkot Cimahi untuk menanggulangi banjir di ruas-ruas jalan Kota Cimahi. Salah satunya dengan membersihkan saluran drainase agar saluran air menjadi lancar dan tidak meluap ke jalan,” katanya.

“Mudah-mudahan, penanganan ini dapat memperlancar laju air. Kalaupun ada genangan, akan cepat surut,” ujarnya menambahkan. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Peningkatan kasus TBC di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, membuat Puskesmas Cigalontang melakukan penelusuran selama tiga hari.

Kepala Puskesmas Cigalontang, H. Aceng Bastaman, mengatakan bahwa hingga bulan Januari 2024, tercatat ada 124 orang positif menderita TBC di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 2 orang masuk dalam kasus pasien MDR atau Multi Drug Resistant.

“Data ini tersebar di 16 desa di wilayah Kecamatan Cigalontang,” kata Aceng seperti dikutip dari kapol.id jaringan suara.com.

Baca juga: Kebakaran Rumah di Singaparna Tasikmalaya Nyaris Tewaskan Ibu dan Anak

Dalam upaya menekan terjadinya peningkatan kasus pasien, Puskesmas Cigalontang menggelar kegiatan penelusuran TBC. Tujuannya tak lain untuk mendeteksi penyakit TBC agar tidak menyebar.

Kegiatan penelusuran berlangsung mulai Selasa (9/1/2024) dan akan berakhir pada Kamis (11/1/2024). Sejumlah metode pemeriksaan akan dilakukan, di antaranya pemeriksaan dahak atau TCM hingga melakukan rontgen.

“Sasarannya yaitu masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang menderita TBC, atau yang kontak serumah dengan pasien TBC,” ungkapnya.

Setelah terdeteksi, pihak Puskesmas Cigalontang akan mengobati si pasien TBC secara gratis selama 6 bulan.

Aceng mengatakan bahwa TBC merupakan penyakit yang bisa menular kepada siapapun. Terutama yang sering bersentuhan.

Oleh karena itu, Aceng menyarankan agar para penderita TBC ini ditempatkan secara terpisah.

Terkait penelusuran kasus TBC ini, warga di Cigalontang menyambut baik. Pada hari pertama Puskesmas mencatat sebanyak 168 warga yang mendaftar. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Pada awal 2024, jumlah bencana tanah longsor di Jawa Barat menjadi bencana yang paling banyak terjadi.

Pranata Humas Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Hadi Rahmat mengatakan, pemicu bencana longsor ini lantaran hidrometeorologi. Sehingga bencana alam yang terjadi, seperti banjir, longsor dan lain sebagainya.

Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, sejak tanggal 1 hingga 10 Januari 2024, tercatat ada 55 kejadian bencana alam di Jawa Barat. Rinciannya 28 bencana tanah longsor, 17 puting beliung, 10 banjir, dan 4 gempa bumi.

Baca Juga : Potensi Bencana Mengintai, DPRD Desak Pemkot Bandung Segera Bentuk BPBD

“Secara umum yang terjadi itu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Namun sekarang belum puncak musim hujan, infonya nanti Februari,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (10/1/2024).

Akibat beragam bencana alam tersebut, menyebabkan 7.106 jiwa dari 2.115 Kepala Keluarga (KK) terdampak, 4 orang korban jiwa, 10 orang luka-luka, dan 386 bangunan mengalami kerusakan.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan upaya efektif, dalam menghindari potensi bencana. Terlebih saat ini, Pemprov Jabar telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tanggap darurat bencana.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan upaya efektif dan mitigasi bencana, apalagi di musim penghujan seperti saat ini,” ujarnya.

Baca Juga : Korban Tertimbun Longsor di Subang Bertambah, Dua Orang Meninggal

Hadi menambahkan, dalam kejadian bencana alam ini, BPBD mencatat wilayah Bogor baik kabupaten maupun kota menjadi daerah yang paling sering mengalami bencana alam, termasuk tanah longsor.

“Bahkan selama periode tersebut, BPBD Jawa Barat mencatat ada 19 kejadian bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Mulai 5 Januari 2024 terjadi perubahan tarif retribusi pelayanan puskesmas di Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi Rp 15 ribu. Meski demikian, penyesuaian tarif layanan ini tidak berpengaruh kepada pengguna BPJS dan UHC.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).

Anhar menjelaskan, perubahan tarif retribusi pelayanan puskesmas ini berdasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga : Dinamika PKL, Kota Bandung Bakal Punya Perda Baru

“Penyesuaian tarif puskesmas itu untuk pasien umum, untuk peserta BPJS tidak terpengaruh hal ini. Sekitar 99 persen warga Kota Bandung telah terdaftar di BPJS,” ungkapnya di Kota Bandung.

Menurutnya, alasan penyesuaian tarif retribusi layanan tersebut karena harga kebutuhan untuk obat dan alat kesehatan yang naik setiap tahunnya.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menjelaskan penyesuaian tarif layanan puskesmas tersebut, akan sejalan dengan kualitas pelayanannya.

“Sejauh ini, kami belum mendengar ada keluhan dari pasien, tentunya berharap tidak ada keluhan. Beberapa pasien yang kami jumpai adalah peserta BPJS yang tidak terdampak penyesuaian tarif ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar puskesmas di Kota Bandung dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Terlebih, kata Bambang, setelah adanya perubahan tarif layanan kepada masyarakat.

Baca Juga : Potensi Bencana Mengintai, DPRD Desak Pemkot Bandung Segera Bentuk BPBD

“Perubahan tarif layanan puskesmas ini pada dasarnya untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Baik itu dari segi kenyamanan, kebersihan, keramahan petugasnya dan lain sebagainya,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat,  Dr H Tatang, memimpin rapat koordinasi tim akselerasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Rapat yang berlangsung di ruang Oproom Setda Kabupaten Ciamis ini bertujuan untuk mengevaluasi serta menyusun strategi dan langkah-langkah konkret guna memastikan pelayanan publik lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tahun 2024 terutama dalam mewujudkan Ciamis smart city dengan pemanfaatan teknologi.

Dalam sambutannya, H. Tatang mengatakan bahwa pada tahun 2023 perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan nilai baik.

Kendati demikian, dengan tidak cukup berpuas diri, H. Tatang, menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik dari tahun ke tahun. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

“Kami perlu bersama-sama mengevaluasi proses pelayanan publik yang sudah berjalan dan mengidentifikasi area perbaikan. Kecepatan dan ketepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar H. Tatang.

Rapat tersebut dihadiri oleh para Asda, berbagai kepala dinas dan unit terkait, serta tim akselerasi yang terdiri dari tenaga ahli dan praktisi dalam bidang pelayanan publik. Dalam diskusi intensif, peserta rapat mengidentifikasi beberapa program strategis yang akan diimplementasikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Pesan Herdiat kepada Pejabat Lingkup Pemkab Ciamis: Layani Masyarakat, Jangan Diminta Melayani

Tekankan Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Ciamis

H Tatang juga menekankan perlunya pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk mempercepat proses pelayanan. “Teknologi adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita harus mampu mengintegrasikan inovasi teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.

“Alhamdulillah dalam mewujudkan Ciamis smartcity ini sudah terbukti berkat kerjasama semua SKPD. Terbukti banyaknya inovasi layanan dari setiap SKPD yang berbasis teknologi dan berhasil mendapat penghargaan dari tingkat provinsi bahkan Pemerintah Pusat”, katanya.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melaksanakan program-program akselerasi yang telah disusun. H. Tatang berharap bahwa upaya ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat Kabupaten Ciamis.

Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen terkait, merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik di Ciamis yang unggul dan responsif di tahun 2024. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Hari pertama penyortiran dan pelipatan di Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (10/1/2024), ditemukan sejumlah surat suara yang rusak. Proses tersebut berlangsung di Gudang Logistik KPU Kota Banjar.

Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis mengatakan, proses tersebut melibatkan 80 orang warga, dengan target pengerjaan selesai 10 hari ke depan.

Proses pengerjaan sortir dan lipat di Kota Banjar tersebut, mulai dengan surat suara untuk PPWP atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian DPR RI dan DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota supaya lebih mudah.

Jumlah surat suara masing-masing 157.318 lembar. Baik untuk PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

“Termasuk surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 1000 lembar surat suara. Kita juga sudah siapkan alat untuk melipat dari panitia,” kata Mukhlis kepada wartawan.

Lanjutnya menyebutkan, bahwa saat sortir dan pelipatan di KPU Kota Banjar, kertas suara yang rusak tersebut karena terdapat bekas noda dan juga sobek. Namun surat suara tersebut masih layak.

Selanjutnya, kertas surat suara yang rusak sudah dipisah dan belum diakumulasi secara keseluruhan. Pasalnya, proses pelipatan masih berlangsung.

“Beberapa yang rusak dan masih layak seperti ada titik noda cuma kita pisahkan dulu. Sedangkan yang sobek ada beberapa, hanya saja belum kita hitung semuanya,” katanya.

Segini Upah Petugas Sortir dan Lipat di Kota Banjar

Sementara terkait upah petugas sortir dan lipat untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWS), yaitu sebesar Rp 198 per surat suara. Sedangkan untuk surat suara bukan PPWS Rp 260 per surat suara.

Ia menegaskan, pembayaran upah bagi petugas sortir dan lipat suara tersebut akan dibayarkan langsung, ketika proses pengerjaan pelipatan telah selesai dikerjakan.

“Untuk pembayaran sortir dan lipat surat suara PPWP per lembar itu Rp 198, dan untuk diluar PPWP itu Rp 260. Adapun pembayarannya nanti langsung di akhir, setelah pengerjaan selesai,” katanya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)