suarasubang.com – Pada tanggal 5 Agustus 2024, Penjabat (Pj) Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd, melantik 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam apel gabungan ASN Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Acara ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Subang dan merupakan bagian dari kebijakan rotasi dan mutasi yang diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Daftar Pejabat yang Dilantik

Berikut adalah daftar 13 pejabat yang telah dilantik dalam rotasi ini:

1. Bambang Suhendar, S. IP – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP)
2. Tatang Komara, S.Pd, M.Si – Kepala Dinas Sosial
3. Drs. H. Deden Hendriana – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Dra. Nunung Suryani – Kepala Dinas Pendidikan
5. Dr. Drs. H. Yayat Sudrajat – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
6. Rona Mairansyah – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Sumber Daya Energi Mineral
7. Dra. Nenden Setiawati – Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8. Tatang Supriyatna – Sekretaris DPRD
9. Dadan Dwiyana – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
10. Heri Sopandi – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Yeni Nuraeni – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
12. Drs. Cecep Supriatin – Kepala Badan Pendapatan Daerah
13. Drs. Dadang Darmawan – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Uji Kompetensi untuk Kesempatan yang Sama

Dalam amanatnya, Pj. Bupati Subang menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen atau uji kompetensi.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang adil untuk menduduki berbagai jabatan, mulai dari jabatan pengawas hingga pimpinan tinggi pratama.

“Uji kompetensi ini memungkinkan seluruh ASN untuk memiliki harapan dan kesempatan yang adil dalam menduduki jabatan,” ujar Imran.

Pengisian Jabatan dengan Sistem Open Bidding

Selain itu, Pj. Bupati menyebutkan bahwa terdapat dua formasi jabatan yang akan diisi melalui proses open bidding.

Proses seleksi terbuka ini akan melibatkan tim seleksi profesional dan teruji integritasnya, khususnya untuk jabatan yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta sektor pertanian.

“Hari ini kita melantik 13 orang, yang seharusnya 15 jabatan, tapi 2 saya akan lakukan open bidding,” jelasnya.

Fokus pada Konsolidasi dan Penyelesaian Tugas

Pj. Bupati juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai di jabatan sebelumnya. Ia memberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan tanggung jawab yang tertunda.

“Move on segera. Tanggung jawab yang belum selesai, saya beri waktu satu minggu untuk diselesaikan. Selesai itu, tidak ada lagi yang cawe-cawe,” tegasnya.

Transparansi dalam Pelantikan Pejabat

Sebagai penutup, Pj. Bupati memastikan bahwa pelantikan ini dilakukan tanpa adanya pungutan biaya, menegaskan transparansi dalam proses rotasi dan mutasi.

“Tidak ada pungutan dalam pelantikan pejabat pengawas, pejabat administrator, maupun pejabat pimpinan tinggi. Kalau sudah ada yang bayar ke agen, minta balik itu duitnya,” tutup Imran.

Dengan adanya rotasi dan mutasi ini, Pemerintah Kabupaten Subang berharap dapat mengakselerasi berbagai program kegiatan di setiap instansi, memastikan bahwa ASN yang menduduki posisi tersebut mampu bekerja dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

suarasubang.com – Pada Senin, 5 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2024 serta persetujuan kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2025 (murni).

Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd, dan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang.

Dalam sesi pertama rapat, Pj. Bupati Subang menyampaikan pentingnya persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2025. Ml

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian penting dalam siklus penganggaran daerah. Dr. Imran berharap bahwa persetujuan ini akan diikuti dengan persetujuan Raperda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang untuk tahun 2025.

“Saya berharap agar kesepakatan ini dapat berlanjut dengan persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Subang tahun anggaran 2025,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr. Imran menjelaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun transisi. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan secara rasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban bagi siapa pun yang akan menjabat sebagai Bupati di masa mendatang.

Agenda kedua rapat membahas penyampaian nota pengantar terhadap perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024.

Pj. Bupati Subang menjelaskan bahwa perubahan tersebut diperlukan karena adanya perkembangan kebijakan, termasuk dalam sektor pendapatan seperti Pendapatan Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan asumsi APBN.

Selain itu, beberapa program dan kegiatan yang telah diimplementasikan juga memerlukan penyesuaian dalam anggaran, yang tercermin dalam beberapa perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD 2024.

Pj. Bupati juga merinci kondisi yang memungkinkan perubahan APBD, sebagaimana diatur dalam pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Beberapa kondisi tersebut meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA),
b. Kebutuhan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja,
c. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya dalam tahun berjalan,
d. Keadaan darurat, dan
e. Keadaan luar biasa.

Dengan landasan aturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.

Perubahan ini diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah.

suarasubang.com – Menjelang Pilkada Subang 2024, PKB Subang menunjukkan keberanian dalam pembicaraan koalisi, berbeda dengan NasDem, PKS, dan Gerindra yang masih enggan berkomitmen.

Hal ini terungkap dalam Forum Diskusi Bicara Subang bertema “Koalisi Partai Politik Jelang Pilkada Subang” yang diadakan di Kantor Mediajabar.com pada Sabtu (13/7/2024).

Dalam forum tersebut, PKB Subang menjadi satu-satunya partai yang hadir di antara empat partai yang diundang.

Ketua PKB Subang, Jaka Septya Arizona, menegaskan bahwa PKB segera mengumumkan calon yang akan diusung sebelum waktu pendaftaran calon pada 27 Agustus 2024. Jaka berharap Pilkada Subang akan menghasilkan pemimpin yang amanah dari PKB.

Meski PKB dan NasDem telah melakukan MoU, belum ada kejelasan mengenai calon yang akan diusung masing-masing partai.

Pengamat politik, H. Endang Supriadi, mengungkapkan bahwa rekomendasi dari NasDem dan PKB masih dalam proses. Ketidakpastian ini mencerminkan dinamika politik yang masih cair menjelang Pilkada Subang 2024.

Diskusi yang dipandu oleh Agus Eko Muchamad Solihin alias Mang Eko, CEO tiradar dan Hari Pitrajaya, Pemimpin Redaksi suarasubang.com. Acara ini dihadiri oleh pengamat politik, aktivis, dan masyarakat umum.

Semua peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berkontribusi dalam diskusi. Warlan Putra, penanggung jawab acara, menegaskan bahwa diskusi ini akan terus dilaksanakan setiap Rabu dan Sabtu, menyediakan ruang bagi semua pihak untuk bersuara dan memperoleh informasi.

Forum Diskusi Bicara Subang memberikan platform penting bagi berbagai pihak untuk mendiskusikan isu-isu politik terkini, terutama menjelang Pilkada Subang 2024.

Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik lokal dan calon pemimpin yang akan berkompetisi.

suarasubang.com – Pada Selasa, 17 Juli 2024, Pj. Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si.,MA.Cd, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Subang.

Acara yang berlangsung di Sekretariat DPRD ini dihadiri oleh 33 anggota DPRD Kabupaten Subang serta berbagai undangan lainnya.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang, H. Narca Sukanda, S.Sos.,M.Si, dan didampingi oleh Wakil Ketua I, Hj. Elita Budiarti, SKM, M.Si, serta Wakil Ketua II, Lina Marliana, SKM. Ada beberapa agenda penting yang dibahas dalam sidang paripurna tersebut.

Agenda pertama adalah laporan dari panitia khusus yang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan DPRD tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Hasil Fasilitasi Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Beberapa perubahan dalam Raperda tersebut segera ditindaklanjuti oleh panitia khusus DPRD Kabupaten Subang.

Selanjutnya, Pj. Bupati Subang menetapkan Raperda Bantuan Hukum dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan Bapemperda yang telah menyempurnakan regulasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Raperda ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai fungsinya, sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Subang.

Bapemperda juga membahas Raperda Usulan DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Menurut mereka, pendidikan adalah amanat UUD 1945 yang tertuang pada alinea keempat dan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, sistem pendidikan di Kabupaten Subang perlu mengalami perubahan demi terciptanya pendidikan berkualitas.

Agenda terakhir adalah penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS Tahun 2025 oleh Pj. Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si.,MA.Cd. Beliau menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus selaras dan bersinergi dengan pembangunan di tingkat pusat.

Sidang paripurna terbuka untuk umum ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, unsur Forkopimda, para OPD, camat, serta insan pers.

Dengan terselenggaranya sidang paripurna ini, Kabupaten Subang diharapkan dapat semakin maju dan berkembang, khususnya dalam penyelenggaraan bantuan hukum dan pendidikan.

suarasubang.com – PT DAHANA, perusahaan yang aktif dalam berbagai sektor industri, menunjukkan keprihatinan terhadap fenomena judi online yang kian marak di Indonesia.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam memberantas judi online, DAHANA melalui Site Project MHU menginisiasi kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online.

Eddy Dharmawan, Superintendent Operasi MHU Jsp DTU-1 PT DAHANA, mengungkapkan bahwa kampanye ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk membantu pemerintah memerangi judi online.

Berbagai spanduk dengan pesan anti-judi online dipasang di sekitar site MHU, Tenggarong, Kalimantan Timur.

Eddy menjelaskan bahwa peredaran uang dalam judi online mencapai ratusan triliun rupiah dan berdampak negatif pada berbagai kalangan, terutama generasi muda, pekerja informal, dan pengangguran.

Menurut Eddy, judi online tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi para pelakunya tetapi juga berdampak luas pada kesehatan mental.

Pecandu judi online berisiko mengalami stres, depresi, dan bahkan terlibat dalam aktivitas kriminal. Selain itu, judi online juga berpotensi menyalahgunakan data pribadi pengguna, sehingga meningkatkan risiko pencurian identitas dan kejahatan siber lainnya.

“Oleh sebab itu, kami sebagai sesama warga negara turut mengambil langkah terlibat dalam pemberantasan judi online melalui kampanye-kampanye ini, dengan harapan semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya judi online, baik terhadap pribadi, keluarga, maupun perekonomian negara,” ujar Eddy.

Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Arie Setiadi, dalam siaran persnya, mengungkapkan bahwa sekitar 2,7 juta masyarakat Indonesia telah menjadi korban judi online. Pemerintah berupaya keras untuk menyelamatkan para korban, terutama anak-anak, kaum muda, dan ibu-ibu.

Sebagai bagian dari kampanye, PT DAHANA memasang spanduk dengan pesan yang jelas dan tegas, seperti “Udah banyak utang maen judi? Bodoh dipelihara!! Stop judi online, bikin sengsara”.

Spanduk ini ditempatkan di berbagai lokasi strategis di sekitar site MHU untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online dan mendorong mereka untuk menjauh dari aktivitas tersebut.

“Langkah ini merupakan upaya kami untuk mengingatkan masyarakat sekitar tentang bahaya judi online, yang tidak hanya menyebabkan utang dan pinjaman online, tetapi juga kerugian finansial yang signifikan. Sudah saatnya kita semua memerangi judi online,” tutup Eddy.