KBRN, Bandung: Para peternak ayam hingga saat ini menilai masih merasakan ketidak pastian harga jual ayam ras pedaging hidup di tingkat peternak (on farm). Walaupun kehadiran Permendag nomor 7 tahun 2020 dinilai sudah pro pada peternak rakyat, seperti aturan harga jual ayam hidup tingkat peternak harus pada harga Rp19.000-Rp21.000. Namun fakta dilapangan harga tersebut tidak terealisasikan.

Selain itu, pada kenyataan hingga saat ini peternak masih dibuat menderita, dengan harga DOC (Day Old Chick) saat ini berkisar Rp8.000- Rp 8.500 per ekor, serta harga pakan yang terus naik di harga Rp.8500 per kg.Sehingga Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat peternak rakyat di kandang,  saat ini sudah menyentuh Rp20.000 – Rp22.000 per kg, namun harga pasar ayam hidup berkisar Rp14.000 per kg.

Puluhan peternak yang tergabung dalam Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (PPAP) berpendapat, masalah tersebut akan terus terjadi, bahkan semenjak tahun 2009 hingga saat ini.

“Masalah ini terjadi semenjak tahun 2009 hingga saat ini, seperti supply-demand, kondisi pandemi Covid, cutting DOC dan sebagainya. Namun menurut saya yang terjadi saat ini lebih banyak karena over supply,” tutur Ketua Perkumpulan Peternak Ayam Priangan, Jogin Setiadin, pada acara silaturahmi dan konsolidasi peternak, di Ciamis, Senin (21/2/2022).

Lanjutnya, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan ketat terhadap program cutting, karena di lapangan banyak sekali DOC yang box polos namun kualitas super. 

“Ini perlu ditelusuri karena seharusnya stock bisa terkendali dengan adanya cutting ini,” imbuhnya 

Dalam diskusi sebagai wadah tukar fikiran terhadap tantangan peternak perunggasan, serta potensi naik kelas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Sehingga eksistensi peternak rakyat di bidang perunggasan akan tetap ada sampai kapan pun. 

“Kami perkumpulan yang sudah lama berdiri di wilayah Priangan Provinsi Jawa Barat, menginginkan kepedulian pemerintah terhadap nasib peternak, dengan solusi yang hadir harus berkelanjutan dan pro terhadap peternak rakyat,” tegas Jogin.

Peternak ayam rakyat berpendapat, adanya perubahan UU No. 6/1967 ke UU No. 41/2014 j.o UU No.18/2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengakibatkan masuknya perusahaan integrasi, dengan aturan tersebut mau tidak mau peternak rakyat harus menghadapi persaingan dengan pemodal besar.

Sejalan dengan hal tersebut, peternak asal Tasikmalaya, Iwang menambahkan, pihaknya mengkritisi terhadap regulasi yang menyebabkan peternak rakyat babak belur setiap tahunnya.

“Semenjak adanya Undang-Undang yang membolehkan pemain besar berbudidaya, baik di broiler (pedaging) maupun di layer (petelur), maka peternak rakyat tinggal menjadi penonton saja. Kami tetap menginginkan presiden langsung memberikan Kepres perlindungan kepada peternak mandiri,” tegas Iwang.

Pada kesempatan itu, hadir peternak layer (petelur) Ismail menyatakan, bahwa peternak layer pun kewalahan dengan situasi sekarang, karena HPP mencapai Rp20.000 – Rp21.000 per kg, namun harga bulan ini pernah menyentuh Rp.14.000-Rp.15.000 per kg. 

Sekertaris PPAP Kuswara menegaskan, pihaknya berencana akan ke Jakarta pada 25 Februari 2022, untuk menggelar unjukrasa, karena sudah tidak bisa mentolerir dengan kerugian yang terus menerus dialami peternak rakyat.

“Dengan kondisi hari ini kami peternak rakyat ayam broiler sudah tidak kuat lagi untuk berproduksi, karena harga jual di kandang sudah sangat rendah Rp14.000 per kg, padahal modal peternak Rp21.000 per kg,” tukas Kuswara.

KBRN, Bandung: Sekretriat DPRD Kota Bandung berencana membeli smartphone sebanyak 47 unit, dengan total anggaran Rp.1,085 miliar lebih. Gawai tersebut merupakan inventaris sekretariat DPRD Kota Bandung, sebagai fasilitas anggota dewan.

Proyek pengadaan gawai tersebut muncul pada laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), paket dengan nama pengadaan smartphone ini memiliki kode 31161257.

Dimana dengan anggaran Rp 1,085 miliar dibagi 47 unit, maka untuk satu unitnya berkisar Rp 23 jutaan.

Anggota DPRD Kota Bandung Riana mengatakan, hp tersebut sifatnya pinjam pakai dan pengadaannya hanya bisa satu kali dalam satu periode,”ucap politisi Demokrat ini kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (21/2/2022).

“Kita juga masih memiliki spirit reformasi, ini adalah barang titipan atau inventaris, dan bicara angka sudah terkunci. Ketika dihitung Rp 23 jutaan untuk tiga tahun, maka operasional perbulannya Rp 500 ribu, padahal ini untuk kegiatan zoom meeting yang juga membahas kepentingan masyarakat Kota Bandung,” tambah dia.

Riana menjelaskan bahwa pengadaan smartphone baru tersebut, berawal dari diskusi terkait kebutuhan zoom meeting karena kondisi pandemi Covid-19. Sehingga berbagai kegiatan anggota DPRD Kota Bandung dibatasi, karena mengikuti aturan protokol kesehatan.

“Mau tidak mau ketika rapat baik banggar, paripurna, pansus harus menggunakan zoom meeting karena kondisi pandemi ini. Sedangkan satu handphone yang didalamnya sudah berisi berbagai hal, ketika sedang zoom rapat menjadi terganggu,” jelasnya.

KBRN, Bandung: Sebanyak 973 unit rumah tidak layak huni di 13 desa Kabupaten Pangandaran telah selesai direnovasi melalui program Perbaikan Kualitas Rutilahu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

Di sela kunjungan kerja ke Pangandaran, Minggu (20/2/2022), Gubernur Jabar Ridwan Kamil berkesempatan meninjau salah satu rumah warga penerima manfaat Rutilahu di Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi.

“Tadi serah terima rumah yang direnovasi, ada 973 unit di Pangandaran yang kita serahkan di Desa Cintaratu,” ujar Ridwan Kamil yang didampingi Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam keterangan persnya yang diterima RRI Senin, (21/2/2022).

Gubernur melihat perubahan signifikan pada rumah yang direhabilitasi. Dari foto yang diperlihatkan rumah milik Waji tersebut kondisi awalnya sangat memprihatinkan berdinding bilik. Setelah direnovasi rumah itu seluruhnya ditembok dengan konsep minimalis dan layak untuk dihuni. Gubernur pun sempat makan bersama dengan keluarga Waji.

“Uang rakyat harus kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ucap Ridwan Kamil.

Selain di Pangandaran, Gubernur juga menyerahkan secara simbolis perbaikan rutilahu untuk warga di Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis. Masing – masing di Banjar sebanyak 1.010 unit di 19 desa/ kelurahan dan Ciamis 1.599 unit di 51 desa.

Sepanjang tahun 2021 total rumah yang telah direnovasi lewat program Perbaikan Kualitas Rutilahu berjumlah 38.290 unit tersebar di 27 kabupaten/kota. Gubernur memastikan tahun ini Pemda Provinsi Jabar akan terus menambah perbaikan rutilahu guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Program rutilahu tahun ini kita terus tambahkan,” pungkasnya.

KBRN, Bandung: Memasuki gelombang ketiga Covid-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan arahan kepada bupati/wali kota untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pertama, tingkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit (BOR) seperti saat puncak virus Covid-19 varian delta.

“Saya minta perhitungan BOR  menggunakan kapasitas maksimal seperti saat delta menjadi puncaknya. Memang di awal tahun karena delta turun, kapasitas rumah sakit juga turun,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangannya yang diterima RRI, Senin (21/2/2022).

Kedua, seluruh pemda kabupaten/kota agar menegakkan protokol kesehatan 5M. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, memakai masker adalah hal yang paling ditekankan. 

“Arahan Presiden prokes paling utama adalah masker. Arahan Pak Luhut ekonomi kita buka dengan bijak tapi urusan masker lebih ditingkatkan. Jadi saya titip paling fundamental meningkatkan kedisiplinan masker,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil.

Di saat yang sama, tes (testing), telusur (tracking), dan tindak lanjut (treatment) harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan kombinasi ini, Gubernur meyakini virus Covid-19 varian omicron bisa teratasi.

“Apapun namanya (varian virus Covid-19) solusinya itu saja berbaginya. Rakyat patuhi prokes negara mencari, merawat, men-treatment,” kata Kang Emil.

Terakhir, Kang Emil meminta kepada seluruh kepala daerah, TNI/Polri untuk mempercepat vaksinasi. Khususnya adalah kepada para lansia yang belum mendapatkan vaksin kedua.

Langkah ini sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari virus Covid-19 varian omicron yang menyebar begitu cepat. Sebab menurut Kang Emil, dari hasi penelitian di Jawa Barat, mereka yang meninggal karena Covid-19 adalah golongan lansia dan yang belum divaksin.

Bagi daerah yang tingkat vaksinasinya sudah tinggi, didorong untuk melaksanakan kegiatan booster. Sehingga tidak ada berita tentang vaksin Covid-19 yang kadaluarsa.

“Kemudian tidak boleh ada vaksin yang kedaluwarsa, jadi jemput bola untuk segera dilakukan. Kemudian dikombinasikan dengan kebijakan pelayanan publik,” kata Kang Emil.

“Titip lansia karena mayoritas yang meninggal dunia pada usia lansia dan yang belum divaksin. Jadi kalau ada lansia yang belum divaksin itu adalah yang paling-paling rawan oleh Omicron,” katanya.

MEDIAJABAR.COM, MAJALENGKA – Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi langsung memimpin apel Jam Pimpinan dan memberikan penghargaan (Reward) kepada warga yang membantu Polri menggagalkan aksi Pencurian (Curanmor), di Lapangan Apel Mapolres Majalengka, Senin (21/2/2022).

Dalam apel Jam Pimpinan tersebut dihadiri oleh Wakapolres Majalengka Kompol Dadang Gunawan, PJU Polres Majalengka,ASN dan diikuti Personil Polres Majalengka.

Satu orang warga Kabupaten Majalengka yang mendapat penghargaan dari Kapolres Majalengka bernama Yazi Al Qindi (Seorang Security) dan merupakan Korban warga Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi mengatakan pemuda bernama Yazi Al Qindi merupakan salah satu satpam dari PT Telkomsel mendapatkan reward.

“Dia diberikan reward karena berhasil membantu Polri mengamankan pelaku curanmor dan dapat digagalkan tepat di Jalan Raya Ragaluh – Cigasong tepatnya di wilayah Kelurahan Simpereum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka,” katanya.

Lebih lanjut Kapolres Majalengka menyampaikan Polres Majalengka memberikan penghargaan kepada masyarakat yang pada tanggal (10/2/2022) yang lalu berhasil menggagalkan Sebuah upaya pencurian kendaraan bermotor di lingkungannya pada saat itu sekitar pukul 03.00 wib pagi.

*Adik yang bersangkutan mengetahui bahwa motornya dicuri orang kemudian yang bersangkutan dengan penuh keberanian mengejar pelaku curanmor tersebut pada saat melaksanakan penangkapan ternyata pelaku curanmor membawa senjata jenis airsoft gun dan masih dengan penuh keberanian yang bersangkutan tetap memberikan perlawanan akhirnya pelaku curanmor dapat diamankan kepada saudara sekalian kondisi ini Tentunya tidak mudah dilakukan oleh masyarakat,” ujarnya.

Polri memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang yang mau dan mampu mendukung tugas-tugas kinerja kepolisian.

“Kita patut berbahagia bahwa ternyata masyarakat sudah mulai memperhatikan sendiri keamanan di lingkungannya masing-masing apresiasi ini Tentunya untuk memberi semangat dan motivasi kepada yang bersangkutan,” katanya.

Dan juga sebuah agenda refleksi pencerminan diri bahwa seharusnya bisa lebih melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa di masyarakat agar anggota kepolisian melaksanakan kegiatan pre-emtif preventif dan penegakan hukum terukur di lapangan dengan baik dalam artian kita membangun jaringan dinas dengan door to door System.

“Untuk kesekian kalinya pihak Kami memberikan reward kepada masyarakat yang berhasil membantu tugas Polri terutama menangkap para pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat.” tandas AKBP Edwin Affandi. (Rozan)

MEDIAJABAR.COM, CIREBON – Viral seorang wanita yang melaporkan kasus dugaan korupsi kades di Cirebon malah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Wanita yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu adalah Nurhayati. Ia merupakan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Nurhayati curhat di media sosial karena kecewa kepada penegak hukum karena telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kades Citemu Supriyadi.

Padahal dalam kasus tersebut, Nurhayati mengaku sebagai pelapor. Namun hal mengejutkan malah ia langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Kabar terbaru pada Minggu (20/2/2022), Nurhayati dalam keadaan tidak sehat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurhayati mengaku sakit dan dirawat di rumah sakit Pelabuhan Cirebon.

Menurut informasi yang dihimpun, Nurhayati sakit diduga karena mengalami tekanan psikologis.

Kabar sakitnya Nurhayati itu disampaikan oleh Ketua Dewan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Lukman Nurhakim. Nurhayati sudah beberapa hari menjalani perawatan.

“Saat ini (Nurhayati) sedang sakit. Masih dirawat di rumah sakit pelabuhan. Sudah sekitar empat hari dirawat,” kata Lukman Nurhakimsaat seperti dikutip dari detikcom.

Tak hanya Nurhayati, beban psikologis juga turut dirasakan oleh keluarganya. Termasuk dirasakan oleh kedua anaknya yang masih kecil.

Lukman mengatakan setelah Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka, kedua anaknya yang masing-masing berusia 6,5 tahun dan 5 tahun kerap dirundung teman-temannya.

“Anak-anaknya di-bully oleh teman-temannya. Di-bully bahwa ibunya korupsi,” tutur Lukman.

Keterangan polisi

Kapolres Cirebon Kota AKBP M Fahri Siregar membenarkan bahwa Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi penggunaan APBDes tahun anggaan 2018, 2019, dan 2020 yang dilakukan oleh Supriyadi hingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 800 juta.

Fahri mengatakan meskipun belum ada bukti Nurhayati telah menikmati uang dari hasil dugaan korupsi tersebut,

Nurhayati dianggap melanggar Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur terkait masalah tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan. Fahri juga menjelaskan posisi Nurhayati dalam kasus itu.

“Saudari Nurhayati sebagai bendahara keuangan ini seharusnya memberikan uang kepada Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran. Uang itu tidak diserahkan kepada Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan, namun diserahkan kepada kepala desa atau kuwu,” tutur Fahri di Mapolres Cirebon Kota, Sabtu (19/2).

“Kegiatan ini sudah berlangsung sebanyak 16 kali atau selama tiga tahun, dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sehingga tindakannya tersebut dapat merugikan keuangan negara. Tentunya ini melanggar Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP,” tutur Fahri.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menerima kunjungan anggota DPR RI TB Hassanudin, Kepala PTPN VIII, Direksi Perhutani, Investor dan para Offtaker, terkait pengembangan potensi Sumber Daya Alam di Subang, Sabtu (19/2/22).

Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi dan konsolidasi terkait kerjasama dibidang pertanian, khususnya tanaman Porang & Stevia yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Subang.

Iwan salah satu investor menyampaikan bahwa Porang memiliki potensi, salah satunya untuk dijadikan Tepung porang, dimana di Jepang sendiri Tepung tersebut digunakan untuk Siratake dan juga mie sehat. Iwan mengatakan bahwa Porang memiliki pasar yang sangat besar, dengan zero karbohidrat dan serat yang tinggi. Sementara Stevia, merupakan unggulan gula masa depan, dengan zero kalori, dan menjadi salah satu pemanis yang sehat.

“Saya melihat pak bupati memiliki perhatian besar terhadap potensi ini,” katanya.

TB Hasanudin pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Subang memiliki potensi yang luar biasa untuk dapat memproduksi Stevia dan Porang. TB Hassanudin juga menyampaikan visi dari produksi tanaman tersebut adalah untuk memperdayakan masyarakat, agar masyarakat tumbuh dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan. Dirinya menyarankan untuk mengajak Gapoktan dalam pelaksanaan produksi tanaman tersebut.

“Saya ingin rakyat saya dan daerah saya maju, ini sesuai arahan presiden rakyat harus diberdayakan,” katanya.

Sementara itu, Kang Jimat menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini dirinya ingin meminta petunjuk dan dukungan dari DPR RI. Kang Jimat juga telah mengajak untuk menanam stevia dan porang baik kepada Perhutani maupun PTPN VIII dan direspon baik.

Kang Jimat menyampaikan bahwa saat ini dirinya telah mengumpulkan kelompok tani untuk mempersiapkan program penanaman Porang & Stevia tersebut.

Kang Jimat berharap, dengan berjalannya program ini, masyarakat khususnya petani bisa mampu meningkatkan penghasilannya melalui tanaman porang dan stevia.

Dirinya juga menginginkan untuk memperdayakan masyarakat yang ada disekitar wilayah perkebunan, sehingga hidupnya lebih sejahtera.

“Optimis kami, Subang akan maju,” katanya.

Kang Jimat mengatakan bahwa untuk menanam Porang bisa dilakukan dengan cara tumpang sari dengan tanaman pokok, sehingga tanaman Pokok bisa berjalan, begitupun dengan plasma, sehingga mampu mendapatkan keuntungan lebih dari plasma. Terkait lokasi yang dibutuhkan untuk Stevia, dimana tanaman tersebut memerlukan ketinggian diatas 700 mdpl, Kang Jimat menyarankan untuk menggunakan lahan PTPN VIII di ketinggian 1200 mdpl yang berlokasi di Bukanagara. Untuk tindak lanjut program ini, Kang Jimat menginginkan Offtaker dan Investor untuk bekerjasama dengan BUMD.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan rakyat, Asisten Daerah Bidang Perekonomian & Pembangunan, Kaban BP4D, Kadis Pertanian, Kabag Pemerintahan Setda Subang, Kepala PTPN VIII beserta jajaran dan Direksi Perhutani.

MEDIAJABAR.COM, MAJALENGKA – Bupati Majalengka DR.H.Karna Sobahi, M. MPd Launching Dana Desa dan BLT-DD Tahun 2022 secara virtual bertempat di Gedung Yudha Karya Jum’at 18/02/2022. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD, Kajari Majalengka, Sekda, para camat dan Undangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Hendra Krisniawan, S. ST dalam laporanya menjelaskan bahwa sasaran kegiatan Launching Dana Desa dan BLT Desa Tahun 2022 adalah untuk memberikan pemahaman kepada para Kepala Desa terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 agar dalam penggunaannya dapat dilaksanakan secara tertib administrasi maupun teknis di lapangannya.

Dana Desa yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sampai tahun 2022 ini telah masuk pada tahap ke delapan sejak di gulirkan tahun 2015 yang lalu.

Lebih lanjut Hendra menjelaskan hasil – hasil Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa sejak digulirkan anggaran tersebut telah menghasilkan sarana infrakstruktur berupa Posyandu, jalan desa, jalan lingkungan, jembatan, jalan usaha tani, drainase, embung, MCK umum, sarana wisata.

Sedangkan non sapras atau pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan teknologi tepat guna, pendampingan kelompok usaha ekonomi, peningkatan Bumdes serta kegiatan yang bisa ditunjang dalam memberdayakan ekonomi di pedesaan.

“Penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang lalu, diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dan intruksi Presiden, hal ini karena pandemi masih belum berkahir,” jelas Hendra.

Dengan pagu Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp. 391,668 milyar, yang terdiri dari
BLT Dana Desa sebesar Rp.72,082 milyar penanganan Covid – 19 sebesar RP.31,33 miliyar sedangkan infrastruktur dan pemberdayaan Rp.288,25 miliyar.

Sementara Bupati Majalengka DR.H.Karna Sobahi, M. MPd dalam arahanya mengharapkan saat ini situasi perkembangan Covid -19 di wilayah Kabupaten Majalengka mulai meningkat secara signifikan dan sesuai dengan arahan Presiden untuk kegiatan program vaksinasi untuk segera di laksanakan dan diselesaikan pemerintah Desa karena Desa menjadi ujung tombak dalam penanganan covid -19 dan pelaksanaan Vaksinasi.

“Sudah hampir 8 Tahun Dana Desa telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, dan kita semua harus bisa melihat apakah ada perubahan selama ini , konsekuensi kebijakan politik dan tanggung jawab terbesar akan diberikan kepada atasan dan kepada rakyat karena proses pemilihan dilakukan oleh rakyat,” tutur Bupati

Terkait Dana Desa berapaun nilainya dan digunakan untuk apa harus bisa digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan untuk Dana BLT harus bisa di berikan sesuai apa yang telah di tentukan.

Kami tidak berharap ada Pemerintah Desa yang terpeleset dalam menggunakan Dana Desa, dan jangan menyalahgunakan kewenangan peruntukan Dana Desa tersebut.

“Dana Desa dan BLT Desa diberikan bertujuan untuk Pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Kemiskinan, dengan harapkan bisa dijalani dengan baik karena penggunaanya akan di awasi oleh Inspektorat Majalengka ,” jelas Bupati.

Pembentukan dan pengembangan Kapasitas BUMDES di setiap desa harus bisa dilaksanakan dan apabila ada permasalahan segera di selesaikan. Selain itu sektor pertanian dan UMKM di Kabupaten Majalengka menjadi senjata dalam bertahan dan peningkatan nilai ketahan ekonomi agar bisa stabil.

” Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengarahkan dan memfasilitasi desa dalam mengunakan anggaran DD dipriorotaskan untuk Pemulihan ekonomi, Penanggulangan kemiskinan serta mitigasi bencana, ” harap Bupati.

Dalam kesempatan tersebut Bupati menyerahkan secara simbolis Dana Desa yang paling besar anggarannya kepada Kepala Desa Rawa Kec. Cingambul dengan jumlah dua milyar seratus tigapuluh juta dan Desa paling kecil menerima anggaran DD yaitu Desa Panyindangan kec Banjaran dengan total Tujuh ratus delapan juta. Serta penyerahan Bantuan Tunai Langsung kepada dua orang penerima sebesar Rp. 900.000,- pertriwulan. (Rozan)