KBRN, Bandung’ Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) memandang ada tiga skenario dikeluarkannya Peraturan Menteri Kerja Nomor 2 Tahun 2022, yang didalamnya mencantumkan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dilakukan saat usia 56 tahun. Hal ini yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat, utamanya para pekerja atau buruh.

Direktur Riset IPRC Leo Agustino mengatakan, skenario pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan tengah kekurangan dana atau ilikuid, sehingga memerlukan waktu untuk mencairkan manfaat hari tua. Dengan demikian, tersedia cukup dana yang terakumulasi di BPJS Ketenagakerjaan. 

“Kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan saat ini baik. Dapat dilihat dari posisi keuangan dan realisasi kelolaan dana dalam investasi,” ujar Leo, dalam diskusi Menakar Urgensi Penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022: JHT & JKP Masalah atau Solusi?, Jumat (25/2/2022). 

Berdasarkan data yang diperoleh, Total Dana Iuran (2021) sebesar Rp 372,5 triliun. Rata-rata Imbal Hasil Investasi sebesar 6 persen/tahun. Besaran Imbal Hasil Tahun 2021 adalah Rp 24 triliun, iuran JHT (Rp 51 triliun), pembayaran klaim (Rp 37 triliun). 

Sementara distribusi investasi dari Surat Hutang Negara dan Surat Berharga sebesar 65 persen, deposito (15 persen), saham (12,5 persen), reksa dana (7 persen), dan investasi langsung (0,5 persen). 

“Dengan profiling keuangan seperti itu, BPJS Ketenagakerjaan (JHT) jauh dari kondisi ilikuid. Artinya, kinerja keuangannya aman untuk membayar klaim manfaat bagi peserta, sehingga skenario BPJS Ketenagakerjaan dalam kondisi kekurangan dana menjadi tidak terbukti,” papar Leo. 

Skenario kedua, diutarakan dia, adalah untuk memenuhi kebutuhan fiskal pemerintah dimasa mendatang. Leo menerangkan, jika pemerintah memerlukan dana untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. 

“Salah satu sumber dana pemerintah adalah dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Pencairan manfaat dana JHT di usia 56 tahun pada akhirnya akan mengakumulasi dana iuran pekerja, karena BPJS dapat menahan dana iuran dalam waktu yang cukup lama,” bebernya. 

Disisi lain, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan mengelola dananya melalui instrumen investasi, salah satunya adalah dalam SUN dengan ketentuan minimal 50 persen sesuai PP Nomor 99 Tahun 2013. Dengan demikian terdapat peluang bagi pemerintah mengeluarkan SUN yang akan dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber dana pemerintah.

“SUN yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah instrumen investasi yang banyak diminati oleh investor, sehingga pemerintah tidak perlu mengandalkan pembelian SUN dari BPJS Ketenagakerjaan. Artinya dikeluarkannya Permenaker 2 Tahun 2022 dipastikan bukan karena adanya kebutuhan pemerintah terhadap sumber dana,” tukas Leo. 

Sedangkan skenario ketiga adalah sinkronisasi regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PP No 46/2015 dan PP 60/2015 tentang Penyelenggaraan ProgramJaminan Hari Tua BAB IV Pasal 22 (JHT dibayarkan di usia 56 tahun). 

Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB II Pasal 3,4,5 (dapat dibayarkan dengan masa tunggu 1 bulan), Permenaker 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB II Pasal 5 (Pembayaran dilakukan pada usia 56 tahun)

“PP Nomor 2 Tahun 2022 sebagai upaya mensinkronisasi regulasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015,” urai Leo. 

Pihaknya menilai, pemerintah kurang sensitif terhadap persoalan tenaga kerja saat ini. Terlebih, ada ribuan tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat mengharapkan dana JHT dapat digunakan ditengah-tengah kesulitan ekonomi mereka. Alih-alih menambah stimulus ekonomi, pemerintah justru menunda hak tenaga kerja untuk mendapatkan dana JHT.

“Dalam situasi sekarang ini pemerintah harusnya bersikap sebaliknya dengan memberi kemudahan para pekerja untuk menerima manfaat JHT saat ini,” ucap Leo. 

Niat baik pemerintah untuk mensinkronisasi regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kontra produktif dengan realitas dimana ribuan tenaga kerja terkena PHK dan membutuhkan dana untuk memulai kehidupan baru.

Upaya pemerintah mengeluarkan PP 37/2021 tentang PenyelenggaraanProgram Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Permenaker 15/2021 tentang Tata Cara PemberianManfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah sebuah terobosan baik. 

“Namun boleh jadi ini digunakan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas pemberlakuan Permenaker 2/2022,” imbuh Leo.       Di kesempatan sama, peneliti senior IPRC, Feri Kurniawan memandang Feri Kurniawan BPJS Ketenagakerjaan tidak tengah dalam kondisi kekurangan dana. Hal itu ditinjau dari data yang diperoleh pihaknya. 

“Persentase SUN lebih besar, faktanya investasi aman, SUN tidak pernah kekurangan pembeli. Ini juga bukan kebutuhan untuk menutup kekurangan kas negara,” kata Feri. 

Dia melihat skenario ketiga lebih memungkinkan yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Permenaker 2/2022, dijelaskan Feri, membatalkan Permenaker 19/2015 yang juga sempat ditentang oleh para buruh dan pekerja.

“Saya menyimpulkan ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan sinkronisasi. Hanya saja ini dilematis, karena kurang tepat momentumnya,” pungkasnya. 

KBRN, Bandung : Sebanyak lima ratus lebih pengacara dari berbagai daerah di Jawa Barat mendukung penerapan  sistem single bar organisasi advokat.

Penerapan single bar ini bertujuan untuk mewadahi organisasi advokat dalam satu rumah.

Sistem single bar ini kembali digaungkan lantaran saat ini banyak pihak-pihak, bahkan organisasi yang menginginkan sistem multi bar. Sistem multi bar ini dianggap dapat menyulitkan para pencari keadilan.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima RRI, Jumat (25/2/2022), Profesor Otto Hasibuan menjelaskan, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan organisasi yang berhak melaksanakan sistem single bar berdasarkan undang-undang dan keputusan Mahkamah Agung. Menurutnya saat ini banyak pihak yang mencoba melakukan upaya multi bar.

“Berulang-ulang dan berkali-kali saya katakan bahwa Peradi ini adalah organisasi single bar, akan tetapi dalam perjalanannya ada upaya-upaya ingin merubah menjadi multi bar,” Kata Profesor Otto Hasibuan usai memberikan Kuliah umum di salah satu Hotel di Kabupaten Bandung, Kamis, (24/2/2022).

Menurut Otto, meski saat ini banyak upaya-upaya yang ingin menjadikan PERADI menjadi multibar,  namun dirinya meminta untuk tetap diperjuangkan menjadi single bar karena ini untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan.

“Akan tetapi saya ingin katakan bahwa single bar ini merupakan satu keharusan yang harus kita perjuangkan karena ini adalah baik untuk kepentingan para pencari keadilan,” ujarnya.

Sistem ini juga dianut oleh hampir seluruh organisasi advokat di seluruh dunia, sistem single bar ini dianggap pantas dilakukan sebab selaras dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

Saat ini Ikadin  menjadi salah satu organisasi yang tetap konsisten mendukung PERADI sebagai organisasi single bar.

KBRN, Bandung: Setelah menanti lebih dari satu tahun, akhirnya pembangunan Flyover Kopo di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Bandung akan segera rampung. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, targetnya flyover ini akan selesai paling lambat akhir April 2022. 

“Diharapkannya mulai bisa beroperasi atau digunakan oleh masyarakat itu saat Lebaran. Semoga dengan adanya flyover ini bisa mengurai kemacetan di Kota Bandung,” ujar Ema kepada wartawan di sela-sela peninjauan pembangunan flyover Kopo, Jumat (25/2/2022).

Sampai sekarang, flyover yang mulai dibangun sejak November 2020 ini sudah mencapai progres sebanyak 80 persen. Meski begitu, Ema menambahkan, masih ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan terkait pembangunan flyover ini. Salah satunya pembebasan lahan milik warga yang berada di sekitar timur flyover. 

“Lahan ini milik masyarakat, sehingga perlu pembicaraan yang lebih lanjut. Saya akan minta camat untuk mengecek siapa pemiliknya, lalu kita komunikasikan dari awal,” katanya. 

Menurut Ema, yang diperhatikan dalam pembangunan flyover ini bukan hanya tentang kelancaran arus lalu lintas, tapi juga keamanan akses masuk dan keluarnya. 

“Flyover ini bukan hanya untuk memperlancar konektivitas arus lalu lintas yang tadinya di jalan bawah pindah ke atas. Tapi juga bagaimana akses masuk dan keluar pun harus diperhatikan, harus smooth agar tetap aman,” bebernya. 

Selain itu, Ema juga mengutarakan, meski bukan hal yang urgen, targetnya lahan di sekitar Pasar Caringin pun akan dibebaskan. 

“Demi kelancaran jangka panjangnya, lahan sekitar Pasar Caringin pun harus menjadi bagian yang perlu dibebaskan. Mereka juga siap untuk bersinergi, tapi ya harus sesuai dengan ketentuan yang ada,” paparnya.. 

Percepatan flyover ini merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di ruas jalan yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. 

Sementara itu, Project Manager PT. Pembangunan Perumahan (PP), Angga Johar Waluyo mengatakan, flyover yang dibangun sepanjang 1,7 km ini terdiri dari pembangunan jembatan 1,3 km dan 0,4 km frontage.

Untuk menyelesaikan sisa pembangunan di pekan ini, Angga menuturkan, PT. PP bersama dinas terkait berkoordinasi untuk membuat rekayasa jalan.

“Dari hasil pengamatan Korps Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan setempat selama tiga pekan, rekayasa dengan traffic light justru menimbulkan kemacetan. Maka dari itu, untuk rekayasa selanjutnya, Simpang Kopo besok akan ditutup dari arah utara dan selatan,” tandasnya.

KBRN, Ciwidey : Politisi Partai Nasdem, Rajiv, menilai Kabupaten Bandung terutama kawasan Bandung Selatan, diberikan anugerah yang tidak dimiliki daerah lainnya.

Selain panorama alamnya yang memukau, aneka kuliner dan makanan khasnya, juga membuat para pelancong selalu ingin mengunjungi Bandung Selatan, dari mulai Soreang, Pasirjambu, Ciwidey hingga Rancabali.

Kamis (24/2/2022), didampingi timnya Baraya Rajiv, Politisi Nasdem itu mengunjungi Ciwidey dan sekitarnya. 

Selain ingin menikmati panorama alam dan kesejukan udaranya, Rajiv juga ingin merasakan makanan khas Ciwidey, sekaligus berbincang dan menampung keluhan para pedagang yang diakuinya masih belum pulih akibat Pandemi.

” Keluhan mereka rata-rata omzetnya menurun ya. Kemarin sudah sempat bagus, Covid nya tinggi lagi, turun lagi omzetnya.” terang Rajiv.

Meski begitu, Rajiv optimis melihat upaya Bupati Dadang Supriatna dan Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo dalam menangani Covid, Pandemi akan segera berakhir dan ekonomi akan segera pulih.

” Ya mudah-mudahan ngga lama ya saya lihat Kapolres sama Bupati ngurusin Covid nya bener-bener maksimal,” ujar Rajiv.

” Mudah-mudahan bulan Maret sudah kembali normal dari Covid nya, ekonomi kembali pulih,” lanjut Politisi NasDem yang juga tercatat sebagai Wapres nya kesebelasan Rans Cilegon FC itu.

Dalam kunjungannya ke Ciwidey itu, Rajiv terkesan setelah mencicipi makanan khas Ciwidey seperti Kalua Jeruk, Gula Aren dan Rempeyek. 

” Kalua sama gula aren dan rempeyek, enak tadi ada terinya juga,” aku Rajiv.

Pada kesempatan itu, Rajiv pun memberikan semangat kepada para pedagang kecil dan juga penjual makanan khas Ciwidey untuk tetap berusaha sambil bersama pemerintah berjuang menekan penyebaran Covid 19.

” Insya Allah dengan ikhtiar bersama menerapkan prokes, kemudian vaksin Covid segera berlalu, situasi normal lagi dan ekonomi pun kembali pulih,” harap Rajiv.

KBRN, Bandung: Kebijakan pelaksanaan ganjil genap kendaraan di Kota Bandung masih berjalan tiap akhir pekan yaitu Jumat hingga minggu. Lima titik kegiatan ganjil genap kendaraan yaitu di gerbang tol masuk Pasirkoja, Pasteur, Kopo, Moch Toha dan Buahbatu. 

“Masih tetap berlanjut ganjil genap (gage),” ujar Kabid Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan (Dishub)Kota Bandung Asep Kuswara kepada wartawan, Jumat (25/2/2022). 

Asep pun menuturkan, ganjil genap kendaraan dilaksanakan untuk menekan mobilitas masyarakat yang hendak menuju ke Kota Bandung. Selain itu kegiatan dilaksanakan dalam upaya meminimalisasi penyebaran Covid-19 varian Omicron. 

” Ganjil genap kendaraan pada Jumat berlangsung sejak pukul 14.00 Wib hingga pukul 20.00 Wib. Sedangkan Sabtu dan Ahad sejak pukul 07.00 Wib hingga pukul 20.00 Wib,” paparnya.

Asep mengutarakan belum terdapat penambahan titik pelaksanaan ganjil genap di Kota Bandung. Selain itu penutupan ruas jalan masih diberlakukan di tiga titik yaitu Jalan Lengkong Kecil, Jalan Dipatiukur dan Jalan Tamblong-Asia Afrika,” Penutupan jalan masih berlanjut,” tandasnya.