MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi beserta jajaran Pejabat Forkopimda mengikuti Virtual Zoom dengan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam rangka Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Tahun 2021 di Ruang Rapat Segitiga Rumah Dinas Bupati, Rabu (22/9/2021)

Kegiatan redistribusi tanah merupakan program reforma agraria di Kabupaten Subang berupa objek redistribusi yang berasal dari tanah her redistribusi yaitu tanah yang pernah diredistribusi tetapi belum didaftarkan sedangkan penggunaan tanahnya masih berupa lahan pertanian dan non pertanian sesuai dengan Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Dalam Sambutannya Presiden RI Ir. Joko Widodo menyampaikan bahwa konflik agraria yang selalu berulang kali terjadi menjadi perhatian serius bagi pemerintahannya.

Dirinya menilai banyak konflik yang berlangsung lama dan tidak selesai yang menjadi tantangan para petani dan juga pemerintah untuk diselesaikan. Untuk itu butuh upaya mengurai konflik agraria memberikan kepastian hukum atas tanah yang berkeadilan.

Selain itu Presiden pun mengingatkan pemerintah berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah dan berpesan agar jangan sampai ada aparat hukum yang membekingi mafia tanah.

Sementara itu Menurut kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang juga ketua pelaksana harian GTRA Subang Joko Susanto A.Ptnh, M.Si memaparkan bahwa pelaksanaan sertifikasi redistribusi tanah di Kabupaten Subang dari tahun 2007 hingga 2020 sebanyak 23.530 bidang dengan luas sekitar 8.299, 8739 Hektar dan penerima 19.870 Kepala Keluarga.

“Sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Subang memperoleh target Sertifikat redistribusi tanah sebanyak 6.503 bidang, dari target tersebut sampai dengan tanggal 21 September 2021 telah terbit sertifikat tanah sebanyak 2.908 bidang dan 2.092 bidang dalam proses terbit sertifikat atau sekitar 77% dari target,” katanya.

Dirinya pun berharap dengan penyerahan sertifikat tanah redistribusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut Kang Jimat mengungkapkan apresiasinya kepada kantor pertanahan Kabupaten Subang beserta jajaran serta tim Gugus Tugas Reform Agraria Subang atas hasil sertifikasi tanah redistribusi yang kini di bagikan kepada masyarakat Subang.

“Alhamdulillah sertifikat tanah dapat dibagikan kepada masyarakat dan menjadi yang terbanyak di Jawa Barat, saya apresiasi dan ucapkan terima kasih,” ujar Kang Jimat.

Selain itu dirinya berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat tanah redistribusi untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak mengalihkan tanahnya ke pihak lain, gunakan secara produktif demi kesejahteraan keluarga.

“Nitip jangan dijual, semoga bisa bermanfaat buat bapak ibu sekalian dan mampu meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan keluarga,” tandas kang Jimat yang juga menghimbau kepada para warga penerima sertifikat tanah untuk mengajak tetangga serta keluarganya mengikuti program vaksinasi.

Selain mengikuti secara virtual penyerahan sertifikat dari istana negara, hadir pula dalam kesempatan tersebut Dandim 0605 Subang, Kapolres Subang, perwakilan pejabat kejaksaan negeri Subang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang beserta jajaran dan perwakilan warga penerima sertifikat tanah redistribusi objek Reforma Agraria.

KBRN,Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengungkapkan sejauh ini belum menemukan kasus Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung. Apabila ditemukan kasus Covid-19 maka pihak satgas harus segera menangani secara cepat. 

“Di Bandung sampai saat ini mudah-mudahan kondisinya seperti saat ini terus, belum ada laporan bahwa di Bandung ada klaster pendidikan. Alhamdulillah dan saya berharap tidak,” ujar Seketaris Dearah Kota Bandung, Ema Sumarna kepada wartawan, Kamis (23/9/2021). 

Selain itu dikatakan Ema, jika didapati temuan kasus Covid-19 harus segera diantisipasi berdasarkan pedoman yang telah disusun. Satgas Covid-19 di sekolah harus segera berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk penanganan. 

Ema pun meminta agar pihak sekolah tidak menutupi jika didapati kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. Sebab apabila tidak segera ditangani maka akan membahayakan untuk semua pihak. 

“Saya pikir kejujuran yang utama, satgas harus jujur jangan menutupi sekali lagi Covid-19 bukan aib makanya kalau ada informasi jangan dibiarkan itu yang akan membahayakan makanya tidak boleh ada grey area, abu-abu informasi harus clear,” paparnya.

Dikatakan Ema, pihaknya pun mendorong vaksinasi bagi siswa di sekolah dan remaja usia 12 sampai 17 tahun. Akselerasi vaksinasi dilakukan agar mendorong pembentukan herd immunity. 

Di utarakan Ema, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengklaim penyebaran kasus Covid-19 saat ini di Kota Bandung relatif terkendali. Klaim tersebut berdasarkan kondisi positivity rate serta keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 yang rendah dan konfirmasi aktif turun,” Kalau kita berdasarkan data saya tidak ragu Bandung terkendali,” katanya.

Ema menambahkan, positivity rate kasus Covid-19 di Bandung saat ini di angka 0,8 dibawah ambang batas WHO 5 persen. Keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 berada di angka 12 persen. Kasus konfirmasi aktif yang masih ada relatif tidak berat mayoritas orang tanpa gejala (OTG). 

” positivity rate kasus Covid-19 di Bandung saat ini di angka 0,8 dibawah ambang batas WHO 5 persen. Keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 berada di angka 12 persen,” tandasnya.

KBRN, Garut : Kapolres Garut AKBP. Wirdhanto Hadichaksono mengatakan, pihaknya banyak menerima masukan dari tokoh masyarakat yang mendesak untuk melakukan penertiban dan penidakan terhadap pengendara  roda dua yang menggunakan knalpot bising dan meresahkan masyarakat.

“Soal knalpot bising ini sudah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat khususnya dari para tokoh dan sekaligus sebagai masukan untuk institusi kami yang akan ditindak lanjuti dengan penertiban,” kata Kapolres saat menghadiri HUT Satlantas Polres Garut ke 66 di Bakorwil A.Yani Garut,Rabu (22/9/2021).

Maka dari itu, menurut Kapolres, di momentum Operasi Patuh Lodaya yang bertepatan  dengan HUT Satlantas, selain akan melakukan penrgakan secara tematik juga akan mrlakukan pemetaan terhadap penertuban knalpot bising tersebut.

“Kita akan petakan strategi penertibannya termasuk untuk menentukan lokasi dan waktunya ,baik bersifat pengejaran atau diburu (hunting) atau stasioner,” jelasnya.

“Sesuai dengan Undang-undang Lalulintas, untuk kendaraan roda dua berkapasitas mesin 60 hingga 125 CC baru 80 desibel, oleh karena itu nantinya petugas yang akan merazia harus dilengkapi dengan fasilitas alat pengukur,” ujarnya.

Dibagian lain, Kapolres menambahkan pihaknya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

“Banyak asfek faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalu lintas yang dituangkan dalam rencana umum nasional keselamatan berlalu lintas sedikitnya ada 5 indikator diantaranya, aspek pengguna jalan, termasuk insfratruktur jalannya dan juga penanganan pra dan pasca laka lantas,” pungkasnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang dengan agenda persetujuan DPRD tentang nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Subang tahun 2021. Selasa (21/9/2021).

Rapat paripurna dilaksanakan di ruang rapat DPRD Subang yang dipimpin langsung oleh Ketua Ketua DPRD Kabupaten Subang H. Narca Sukanda didampingi oleh Wakil Bupati Subang, Wakil Ketua DPRD I Aceng Kudus dan wakil III Lina Marliana.

Kang Akur sapaan akrab Wakil Bupati Subang Agus Masykur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Subang yang telah bekerja keras bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah guna membahas rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran tahun 2021.

“Sehingga pada hari ini dapat dituangkan dalam nota kesepakatan,” katanya.

Wakil Bupati Subang optimis apa yang telah dituangkan dalam dokumen perubahan KUA dan perubahan PPA tahun 2021 telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

“Sehingga antara eksekutif dan DPRD telah ada kesamaan pandangan dalam menyusun perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran APBD tahun anggaran 2021,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 170 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD dan akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Penandatanganan nota penetapan kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Kabupaten Subang Tahun 2021 dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang dihadapan Wakil Bupati Subang dan para anggota dewan dan tamu undangan dari unsur Forkopimda dan para kepala OPD.

Turut hadir pada rapat paripurna DPRD tersebut, Sekda Subang H. Asep Nuroni, perwakilan Forkopimda, para anggota dewan, para kepala OPD dan undangan lainnya.

KBRN, Garut : Kepala Sub Seksi Hukum Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan Perum Perhutan KPH Garut Saryana mengatakan, bahwa institusinya hingga kini masih menunggu bentuk penindakan yang dilakukan pihak tim penyidik  kepolisian mengenai maraknya kegiatan penggalian pasir ilegal dikawasan hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani KPH Garut, seperti aktivitas penggalian di Kawasan satuan lokasi blok Kamojang Samarang Garut.

“Kami sudah membuat laporan ke pihak aparat penegak hukum kepolisian dan diserahkan ke tim penyidik,dan hingga kini kami masih menunggu bentuk penindakan dari pihak kepolisian tersebut,”katanya,Rabu (22/9/2021).

Ia menyampaikan, pihaknya tidak berdiam  diri tetap melakukan upaya pengawasan seperti mengintensifkan patroli dan mencoba untuk melakukan penghentian kegiatan.

“Untuk kegiatan penggalian pasir ilegal disatuan blok Kamojang Samarang,untuk penindakannya kami berkordinasi dengan jajaran aparat Polsek Samarang.Namun sebagian  besar oknum prlaku pengalian pasir tersebut terkesan ‘kucing-kucingan’.Saat dilakukan patroli maka mereka menghilang atau mengehentikan kegiatannya,”pungkasnya

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat beserta Dandim 0605 Subang Letkol Czi Irsad Wilyarto dan Kapolres Subang AKBP Sumarni memberikan apresiasi dan penghargaan kepada aparat dan Satgas Covid 19 tingkat Desa Nagrak Kecamatan Ciater atas pencapaiannya sebagai Desa Herd Immunity/Kekebalan Komunal pertama Di Kabupaten Subang.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Nagrak Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang pada Selasa (21/9/2021)

Desa Nagrak tercatat sebagai salah satu desa berprestasi di Kecamatan Ciater selain berhasil melaksanakan vaksinasi sebanyak 91,7% kepada warganya juga tercatat sebagai salah satu desa yang warganya telah berhasil melunasi 100% pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut kepala BPBD Subang sekaligus Koordinator Satgas Covid 19 tingkat Kabupaten H. Hidayat menymapaikan bahwa kunjungan Bupati Subang beserta Pejabat Forkopimda (Dandim 0605 Subang dan Kapolres Subang) dalam rangka apresiasi atas pencapaian vaksinasi Desa Nagrak yang mencapai vaksinasi sebesar 91,7% sekaligus mengumumkan kabar gembira bahwa Kabupaten Subang selama 3 minggu berturut-turut berads di level 2 kewaspadaan Covid 19.

“Alhamdulillah kita berada di desa berprestasi dimana sudah tidakbada satupun warga yang terkonfirmasi positif, desa ini sudah herd immunity 91,7% vaksinasi 1” tandas H. Hidayat.

Sementara itu Kang Jimat selaku Ketua Satgas Covid 19 Kabupaten Subang Mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian desa Nagrak yang ternyata sudah mampu melaksanakan vaksinasi diatas 70%.

“Saya bersyukur dan bangga ternyata ada yang sudah mampu menuju 100% vaksinasi yaitu desa Nagrak Kecamatan Ciater. Terimakasih Desa Nagrak, semoga bisa diikuti desa lainnya, ayo terus kita vaksin,” ujar Kang Jimat bersamaan dengan deklarasi desa herd immunity/Kekebalan Komunal.

Dirinya memberikan apresiasi setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada seluruh aparat, tenaga kesehatan dan satgas Covid 19 tingkat desa Nagrak atas prestasi partisipasi warganya yang tinggi dalam program vaksinasi. Juga kepada warga desa Nagrak atas kesadarannya berpartisipasi melaksanakan vaksinasi dan berharap agar bisa diikuti oleh warga dan kepala desa lain di Kecamatan Ciater maupun di Kabupaten Subang.

“Semoga bisa diikuti desa yang lain khususnya di ciater dan umumnya di Kabupaten Subang,” ujarnya.

Hadir mendampingi Kang Jimat dalam deklarasi Desa Herd Immunity tersebut Dandim 0605 Subang, Kapolres Subang, Asda I, Staf ahli Bupati bidang pembangunan, Kalak BPBD Subang, Kadis kadis PUPR Subang, Kadis Nakeswan Subang, plt Kadis pertanian Subang dan Kepala Bapenda Subang.

KBRN, Bandung: Sebanyak 2.000 lebih sekolah di Kota Bandung tengah menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan protokol kesehatan dan persyaratan lainnya. Namun, di lapangan masih ditemukan kerumunan siswa atau orang tua yang sedang mengantar anak. 

Seperti Hal di lapangan, siswa di salah satu sekolah di Kopo Cirangrang yang hendak pulang terlihat bergerombol saat keluar gerbang. Para pedagang kaki lima (PKL) yang tidak diperbolehkan berjualan terlihat berjualan. 

Sedangkan di salah satu sekolah yang berada di Kopo Immanuel terlihat kerumunan orang tua yang hendak mengantarkan anak ke dalam sekolah. Selain itu terdapat PKL yang berjualan. 

Terkait Hal tersebut Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Apabila terdapat sekolah yang melanggar ketentuan maka dipastikan ditutup. 

“Prinsipnya kalau ada yang melanggar sekolah ditutup. Itu pengawasan dinas terkait,” ujar Yana kepada RRI di Balai Kota Bandung, Rabu (22/9/2021). 

Ia menuturkan, sekolah-sekolah yang menggelar PTM terbatas telah diverifikasi terkait kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dan lainnya untuk meminimalisasi klaster. 

Yana memastikan bahwa sejauh ini belum terdapat klaster Covid-19 di sektor pendidikan,” Alhamdulillah gak ada klaster,” tandasnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan Republik indonesia (Kemenkes RI) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri RI) menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Awards katagori percepatan Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan yang diselenggarakan

Menurut Tim Penilai dari Provinsi Jawa Barat dan pusat menjelaskan bahwa STBM Award merupakan salah satu upaya percepatan dalam pencapaian ODF Kabupaten/kota serta percepatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Penilaian STBM Awards yang dilakukan secara virtual pada hari tersebut, diikuti 3 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, yakni Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat.

“Penilaian STBM ini dengan metode presentasi dan tanya jawab dari pimpinan kepala daerah dan dinas terkait oleh tim STBM award secara virtual oleh tim penilai provinsi dan tim penilai Pusat,” katannya.

Kepada para tim penilai, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi memaparkan jika Kabupaten Subang telah berkomitmen menjadikan Kabupaten Subang bebas ODF yang hingga tahun 2021 ini telah mancapai 100%.

“Kedepannya Pemkab Subang akan terus mempertahanlan bahkan akan lebih baik lagi dalam penanganan ODF,” katanya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam mendorong pengembangan pembiayaan kebutuhan penyediaan sanitasi selain dianggarkan dari APBD juga melalui swasta maupun mikrofinance dengan melakukan CSR dengen beberapa perusahaan diantaranya dengan perusahaan PT. Tirta Investama, PT. LMS Tol Cipali dan perusahaan lainnya.

Dalam mendukung keberhasilan penanganan ODF, Pemkab Subang juga melakukan pembinaan dan pelatihan wirausaha sanitasi dan pilar STBM lainnya seperti pelatihan pengolahan sampah sampah rumah tangga terutama pengolahan sampah dari pampers balita. Selain itu pencanangan program Sitampan (Strategi Pengolahan Sampah Mandiri) di kampung keluarga berkualitas.

Diakhir pemaparan, Kang Akur optimis bahwa Subang akan berhasil memperoleh penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Awards tahun 2021.

Hadir pada kegiatan tersebut baik secara virtual maupun hadir di Dinas Kesehatan Subang yaitu Kadinkes Provinsi Jawa Barat, tim penilai STBM award dari Kemenkes, tim penilai dari Kemendagri dan tim penilai dari provinsi Jawa Barat, Kabid Kesmas Dinkes Jabar, Kabid Kimpraswil Disperkim Jabar, HAKLI jabar, Kasie Kesling Kesjaor Jabar, perwakilan dari kantor BP4D, PUPR, DP2KBP3A, Dispemdes, DC Pamsimas, forum kabupaten Subang Sehat, Sekretris Dinas Kesehatan Kabupaten Subang beserra jajaran.