KOTASUBANG.com, Subang – Bupati Subang, H. Ruhimat, melaksanakan pertemuan dengan TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) Kabupaten Subang, di rumah pribadi Bupati, Jumat (22/07/2022).

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Kang Jimat terhadap kinerja TP2D dalam percepatan pembangunan daerah Kabupaten Subang.

Dalam arahannya, Kang Jimat berharap pertemuan ini dapat memberikan hasil yang maksimal.

Kang Jimat menambahkan, pembentukan TP2D adalah inisiatif dirinya dengan tujuan percepatan pembangunan di Kabupaten Subang dalam berbagai aspek.

“Saya ingin ada percepatan kemajuan berbagai aspek di Kabupaten Subang. TP2D bertugas membantu dinas yang ada di Subang dalam menjalankan tugasnya.” katanya.

Selain itu, Kang Jimat berpesan agar terjalin sinergi antara dinas dan TP2D demi kemajuan Kabupaten Subang.

“Semoga semakin terjalin sinergi antara dinas dan TP2D demi kemajuan Kabupaten Subang. TP2D dibentuk untuk memberikan masukan, evaluasi, dan saran supaya dinas bisa lebih greget dalam menjalankan tupoksinya.” Sebenarnya.

Kang Jimat menekankan, TP2D dibentuk semata-mata hanya untuk kemajuan Kabupaten Subang dan berharap TP2D menunjukkan hasil kerjanya.
“Ini (pembentukan TP2D) adalah untuk kemajuan bersama, demi kemajuan Subang.
TP2D mudah-mudahan dapat memberi inspirasi sehingga segera lahir Perda Kawasan Industri dan Kepelabuhanan.” Lanjut kang Jimat.

Menutup arahannya, Kang Jimat berpesan agar seluruh dinas bersama TP2D dapat memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Subang.

“Semunya harus mencari potensi yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Subang, demi memenuhi kebutuhan rakyat.” Pungkas Kang Jimat.

Ketua TP2D Kabupaten Subang, Gugyh Susandy SE., M.Si.,C.BM, dalam kesempatan tersebut menyampaikan tugas TP2D adalah mencari blind spot dari dinas sehingga program kerja yang dilaksanakan semakin efektif.

“Kami mencari blind spot dari dinas. Ibarat mobil, kami melihat sisi-sisi yang tidak terlihat dari dalam mobil (dinas).” Ujar Gugyh.

Gugyh menambahkan, TP2D juga akan memberikan masukan kepada dinas terkait proporsi anggaran.

“Kami memiliki saran agar dinas memperbaiki proporsi prioritas anggaran, agar serapan anggaran setiap dinas di Kabupaten Subang semakin efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala DKUPP Subang, Kepala BKPSDM Kabupaten Subang, Kasatpoldam Kabupaten Subang, Jajaran TP2D Kabupaten Subang, dan tamu undangan lainnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Terkait adanya dugaan pelanggaran yang terjadi atas proyek sumur bor Pertamina EP yang dilakukan oleh PT Tirta Wijaya Karya (TIWIKA), ratusan massa dari dua LSM menggelar aksi unjuk rasa.

Ratusan massa yang tergabung LSM Aliansi Anti Korupsi Indonesia (AKSI) dan Ormas Jampang Pantura, menggelar aksi unjuk rasa dan mengepung Kantor PT TIWIKA, Jl. Otto Iskandardinata No.297, Sukamelang, Kec. Subang, Senin (25/7/2022).

Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa menyuarakan bahwa PT TIWIKA) selalu mendapatkan proyek-proyek civil dari PT. Pertamina EP Subang untuk pematangan lahan dan selain itu, massa juga menduga PT TIWIKA turut serta terlibat dalam proses pengadaan lahan atau pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan sumur bor oleh Pertamina EP tersebut.

Ketua LSM AKSI, H.Warlan menyebut. PT. PT. TIWIKA diduga selalu mendapatkan proyek-proyek civil dari PT. Pertamina EP untuk pematangan lahan, pondasi seller dan sebagainya, diduga PT. Tirta Wijaya Karya (TIWIKA) turut serta terlibat dalam proses pengadaan lahan atau pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan sumur bor oleh Pertamina.

“Sebagai contoh yaitu adalah lahan sumur bor di blok pinus harum di Desa Gembor-Subang. Hingga kini lokasi tersebut diduga tidak berfungsi dan terbengkalai,” sebutnya.

“Selain uraian tersebut, diduga masih banyak persekongkolan dan kongkalingkong lainnya antara PT. Tirta Wijaya Karya (PT. TIWIKA) dengan PT. Pertamina EP yang diduga berpotensi telah merugikan keuangan negara dari tahun ke tahun, Karena banyak hasil dari proyek-proyek pembebasan lahan dan proyek civil pertamina yang dikerjakan oleh PT. Tirta Wijaya Karya (PT. Tiwika ) tidak befungsi.Terutama diwilayah kabupaten indramayu dan kabupaten subang,” jelas H. Warlan.

Selain itu, massa yang tergabung dari LSM AKSI dan Ormas Jampang Pantura, juga menduga kuat bahwa PT. Tirta Wijaya Karya (Tiwika) banyak perusahaan-perusaahan yang melaksanakan proyek-proyek BBWS Citarum yang di Kendalikan oleh direksi PT.Tirta Wijaya Karya (TIWIKA).

“Kami menduga kuat adanya perusahaan-perusahaan yang masih satu kendali atau dikendalikan oleh direksi PT. Tirta Wijaya Karya (TIWIKA), yang bersekongkol dengan BBWS Citarum untuk mendapatkan proyek – proyek yang ada dilingkungan bbws citarum, diantaranya PT. Taruna Karya Pribumi, PT. Darma Jati Perkasa, CV. Serasi, CV. Bayu Kautsar, CV. Swadaya Teknik, CV. BRF. Jaya, CV. Puspa Bangsa dan CV. Beringin Sakti, ” terangnya.

Massa juga menyebut, bahwa PT.Tirta Wijaya Karya (TIWIKA) selalu mendapatkan banyak proyek besar dilingkungan dari BBWS Citarum, yang berlokasi di wilayah bagian barat.

“Dari tahun ke tahun perusahaan-perusahaan yang dimaksud maupun PT. Tirta Wijaya Karya (TIWIKA) selalu mendapatkan banyak proyek besar yang ada dilingkungan BBWS Citarum, Terutama yang berlokasi di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu wilayah bagian barat,” sebutnya.

Sebagai contoh, diantaranya proyek normalisasi saluran induk tarum timur, Proyek SS. Jatiroke, Proyek SS. Kandanghaur CS. Dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Masih menurutnya, bahwa proyek-proyek yang di kerjakan PT.Tirta Wijaya Karya (TIWIKA) tersebut diduga kurang baik atau tidak maksimal hasilnya.

“Kami juga menduga, hasil proyek – proyek yang dikerjakan oleh PT. Tirta Wijaya Karya ( PT. Tiwika) dan Perusahaan sekutunya tersebut, Diduga kurang baik atau tidak maksimal hasilnya. Namun kenapa selalu mendapatkan banyak proyek dari BBWS Citarum, Apakah ada setoran?,” pungkasnya.

KBRN, Subang: Polres Subang bersama Satgas Penanganan PMK Kabupaten Subang, melaksanakan kegiatan pengecekan, dan monitoring terhadap hewan ternak di Wilayah Kabupaten Subang, Rabu (27/07/2022).

Pendataan mengenai penyebaran virus, masih terus dilakukan, untuk memantau perkembangan penyebaran virus PMK, yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Subang. 

“Kegiatan ini dilaksanakan oleh personel Polres Subang, serta dinas terkait di wilayah Kabupaten Subang,” ujar Kapolres Subang AKBP Sumarni kepada wartawan di Subang, Rabu (27/7/2022).

Hewan-hewan yang didapati terinfeksi virus ini lanjut Kapolres, segera mendapatkan penanganan dari dokter hewan.

“Pemberian vaksin PMK, untuk hewan juga masih terus dilakukan, untuk pencegahan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku,” imbuhnya.

Personel Polres Subang juga kata Sumarni, melakukan edukasi kepada masyarakat dan peternak, akan pentingnya pencegahan  dan penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku pada hewan, serta agar segera melakukan vaksinasi pada hewan.

“Petugas juga menghimbau masyarakat peternak, agar melaporkan setiap ada hewan ternak yang terindikasi PMK, kemudian munta kepada petugas untuk segera diberikan vaksin,” tandas Kapolres Subang.

KBRN, Subang:  Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) memiliki beberapa catatan, terkait pelaksanaan seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Provinsi di 25 Provinsi, yang sudah keluar hasil seleksi 12 besar. Khususnya yang berkaitan dengan objektivitas, dan propesionalitas Tim Seleksi. Tentunya catatan KIPP ini, perlu diperbaiki oleh Bawaslu RI, seperti yang terjadi di proses seleksi Bawaslu di Provinsi Lampung, dan Gorontalo.

Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta menyebutkan, yang menjadi catatan KIPP dari dua Provinsi itu, belum menjadi catatan Bawaslu RI. 

“Saya ingin, Tim Seleksi Bawaslu di 25 Provinsi, khususnya di Provinsi Lampung dan Gorontalo, menjadi perhatian khusus dari Bawaslu RI. Karena ini akan menjadi kesempatan, bagi seseorang yang memiliki kredibilitas untuk menjadi komisioner Bawaslu di Pemilu 2024,” ujar Kaka Suminta kepada RRI di Subang, Rabu (27/7/2022).

Sementara itu lanjut Kaka Suminta, KIPP juga, masih memiliki catatan lain khususnya di Gorontalo, serta diharapkan, masyarakat diminta untuk memberikan masukan, track record dari ke 12 peserta seleksi Bawaslu ini.

“Masukan masyarakat itu penting, untuk memberikan masukan, terutama track record ke 12 peserta seleksi Bawaslu ini, untuk menghasilkan 6 peserta, setelah melalui test wawancara, dan test kesehatan, yang semua itu wewenangnya dikembalikan ke Bawaslu RI,” tegasnya.

Kaka Suminta berharap, ke 25 Tim Seleksi Bawaslu di 25 Provinsi, bekerja profesional, independen, dan penuh kejujuran untuk, menghasilkan komisioner bawaslu di setiap provinsi yang kredibel. Karena nantinya akan mengawasi tahapan pemiku 2024, yang diantaranya pada 1 Agustus 2022 mendatang, sudah mulai tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.

“Pengawasan pada tahapan verifikasi parpol peserta pemilu 2024 itu, memerlukan integritas, kerja keras, prifesionalisme, yang diharapkan dari hasil seleksi yang saat ini sedang berjalan,” tutur Kaka Suminta.

Kaka Suminta menambahkan, untuk Jawa Barat sendiri, masuk dalam 9 provinsi, yang tahapan seleksinya dilaksanakan pada akhir tahun 2022 mendatang.

Terkait hal itu, ditegaskan Kaka Suminta, seharusnya masyarakat Jawa Barat sudah memiliki catatan menjelang seleksi bawaslu nanti, terkait catatan di pelaksanaan pemilu, maupun pilkada serentak sebelumnya.

“Jadi catatan-catatan masyarakat itu sudah harus disiapkan, sehingga nantinya akan menjadi masukan bagi tim sel bawaslu Jabar nanti. Saya juga mengaharapkan, tim seleksi yang kredibel, dan kasus di Gorontalo tidak ingin terulang lagi di 9 provinsi yang nanti akan melaksanakan seleksi, khususnya di Jabar,” pungkas Kaka Suminta.

KBRN, Subang: Sudah menjadi rutinitas setiap hari, sebelum masuk kantor, para Kepala Dusun di Desa Pagon Purwadadi Subang, menggelar operasi sampah, bahkan mereka tak rela lingkungannya penuh dengan sampah.

Kepala Desa Pagon Iwan Setiawan mengatakan, bahwa pihaknya terus mengajak masyarakatnya, untuk setiap harinya gotong-royong membersihkan sampah di setiap lingkungan nya.

“Alhamdulillah, tak perlu menunggu intruksi dari saya, para Kadus dan juga warga di Desa kami, Selama satu jam sebelum masuk kantor, sudah menjadi kegiatan rutinitas, bahkan para kadus juga ikut membersihkan sampah,” ujar Iwan.

Sementara itu, kegiatan rutinitas yang di lakukan oleh para Kepala Dusun ini pun, lanjut Iwan, tidak hanya Razia sampah saja, melainkan setiap malam pun, di gencarkan siskamling, dilakukan dari setelah isya sampai shubuh.

“Karena memang saat ini sudah marak kembali kejahatan, seperti pencurian motor dan lain sebagai nya, kami juga giatkan kembali siskamling,” tuturnya.

Maka dari itu, dikatakan Iwan, pihaknya dari para Kadus, dan juga linmas termasuk warga di setiap RT, bahkan RW, selalu melaksanakan siskamling.

“Alhamdulillah sampai saat ini, dilingkungan kami aman dan juga kondusif, apalagi hampir setiap malam dari jajaran kepolisian, dan juga Koramil 0508/Purwadadi pun, selalu berpatroli untuk membantu warga masyarakat,” tandas Iwan