MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Pemda Subang dibawah kepemimpinan Jimat Akur akan merevitalisasi Alun-alun Subang.

Tugu Benteng Pancasila yang sudah menjadi ikon Subang akan sedikit berubah. Pihak Pemda mengklaim tidak akan merubah tugu tersebut.

“Desain (Alun-alun Subang) sudah direview ulang dengan tim dari ITB,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, Hari Rubiyanto kepada awak media, Jumat (16/9/2022).

Hari menyebut ada lima poin penting terkait kegiatan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Subang itu.

Pertama kegiatan revitalisasi Alun-alun Subang menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kedua, ini yang paling penting bahwa revitalisasi tidak mengubah design Tugu Benteng Pancasila, namun lebih di rapihkan, kelestarian tetap dijaga,” katanya.

“Ketiga program ini termasuk program strategis Pa Gubernur untuk menyediakan tempat yang representatif bagi masyarakat subang untuk healing,” tambahnya.

Kemudian selanjutnya keempat, penataan meliputi tempat upacara, tempat olahraga, jogging track, tempat UMKM, dan parkir, serta pembangunan beberapa taman di Alun-alun Subang.

“Terakhir kita sangat berharap dukungan dari seluruh warga subang, agar Alun-alun Subang dapat menjadi salah satu kebanggaan bagi masyarakat,” katanya.

MEDIAJABAR.COM, SUMEDANG – Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng berharap, dugaan kasus pengemplangan pajak PT DFT di Sumedang segera diselesaikan. Terlebih, Pemerintah saat ini memang tengah gencar melakukan optimalisasi pajak.

“Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) saja dikenakan pajak tinggi. Padahal, PLN tidak mengambil air. Mereka hanya memanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, terlebih dalam kasus ini (Sumedang), dimana perusahaan diduga memanfaatkan sumber daya air dan ditengarai pula menjualnya tanpa izin ke industri, maka pengemplangan pajak yang dilakukan pun harus segera diselesaikan,” kata Salamuddin dalam keterangannya hari ini.

Untuk itu, Salamuddin meminta pihak terkait, baik DJP Kanwil Jabar maupun Pemda Sumedang, untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan, termasuk melakukan audit forensik. Jika benar ditemukan upaya pengemplangan pajak, aparat harus bertindak tegas. Karena dalam kasus ini, selama delapan tahun PT DFT diduga tidak melaporkan pajak kepada DJP Kanwil Jabar sesuai kondisi sebenarnya. Termasuk dari hasil penjualan ke industri tersebut.

“Setiap dugaan pengemplangan pajak, termasuk pajak konsumsi atau juga penjualan air oleh perusahaan, harus ditindak tegas. Pajak untuk PLTA saja begitu tinggi, padahal PLTA menjadi tumpuan energi masa depan. Harusnya pajak untuk konsumsi dan penjualan air lebih ditingkatkan lagi,” kata dia.

Menurut Salamuddin, tindakan tegas terhadap perusahaan akan membawa dampak positif. Selain mendukung optimalisasi pajak, juga diharapkan bisa menekan tingkat kerusakan lingkungan, termasuk akibat eksploitasi sumber daya air. “Apalagi di Jawa Barat, tingkat kerusakan termasuk tinggi,” ujarnya.

Kasus yang melibatkan PT DFT di Sumedang, memang sudah meluas ke tingkat nasional. PT DFT diduga tidak membayar pajak selama delapan tahun. Perusahaan diduga tidak melaporkan pajaknya secara benar dan jauh lebih kecil dari nilai sesungguhnya.

Terkait hal itu, perusahaan ditengarai melanggar UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak Pasal 38 (b). Secara garis besar, pasal tersebut menjelaskan, wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan (SPT Tahunan) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, akan dikenakan saksi denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang, atau yang kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Atau, sanksi pidana kurangan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

Dalam kasus tersebut, perusahaan diduga merugikan keuangan negara. Besarnya potensi kehilangan pendapatan negara sendiri, bisa didasarkan atas data yang dikeluarkan PT DFT. Melalui situs perusahaan tersebut, tertulis bahwa debit pemakaian oleh sejumlah industri besar, adalah 4.896 m3 per hari. Dengan asumsi bahwa PT DFT menjual kepada konsumen Rp10.000/m3, maka dalam sehari dugaan kerugian sekitar Rp48juta. Artinya, dalam setahun, dugaan kerugian adalah 365 x Rp48 juta atau sekitar Rp17,5 miliar per tahun. (*)

KBRN,Bandung : Memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024, marak ditemukan pencatutan nama warga yang dimasukan kedalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Pencatutan nama oleh partai politik tersebut, tidak dapat dibenarkan. Apalagi orang yang sebelumnya tidak pernah ada komunikasi dan memiliki profesi tertentu tiba tiba dicatut namanya dan masuk kedalam Sipol.

Menyikapi hal tersebut, Komisioner KPU Purwakarta Dian Hadian mengatakan, masyarakat masih bisa melakukan pengaduan kepada pihak penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu untuk menghapuskan namanya dari Sipol.

“Yang namanya masuk di Sipol (dicatut). Bisa melalui pengaduan yang ada di KPU dan Bawaslu, bisa juga melakukan pengaduan di info pemilu secara online,” kata Dian pada Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 yang digelar Bawaslu Purwakarta di Hotel Grand Situ Buleud, Jumat (16/9/2022).

Menurutnya, yang akan dirugikan dengan hal tersebut, tentunya masyarakat. Apalagi, yang dicatut itu nama-nama yang memiliki profesi tertentu. Profesi yang tidak dibolehkan ada di Sipol.

Kendati demikian, hingga saat ini jelas Dian sanksi yang diterima oleh Partai Politik yang sembarang mencatut nama masyarakat sebagai anggota Parpol dan dimasukan ke Sipol hanya sebatas sanksi administratif.

“Sanksi dari KPU itu hanya dihilangkan dari Sipol. Jika partai masih tahapan verifikasi maka partai akan kehilangan salah satu syarat verifikasinya. Jika partai sudah lolos verifikasi maka partai akan kehilangan satu orang yang ada di sipol,” kata Dian.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos, bahwa Parpol hanya diberikan sanksi administratif oleh pihak penyelenggara Pemilu 2024. Namun, bagi warga yang dirugikan soal profesinya yang tidak boleh masuk Sipol bisa di selesaikan di pihak penyelenggara Pemilu 2024.

“Sejauh ini sanksinya baru hanya sebatas administratif. Apakah orang yang dicatut masih bisa masuk di profesi tertentu? Itu masih bisa di “clear” kan ke KPU,” tutupnya.

KBRN, Bandung: DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar Lomba Inovasi Menu Berbasis Pangan Lokal makanan Non Beras  sebagai sumber karbohidrat dan protein (lauk pauk) dan makanan bayi dibawah dua tahun, Minggu 18 September 2022.

Lomba yang diikuti peserta dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat ini merupakan rangkaian kegiatan Ekspedisi Trisakti dan akan dibuka serentak secara hybrid dari Cibodas Kabupaten Cianjur.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan tindak lanjut hasil identifikasi dan inventarisasi kegiatan Ekpedisi Trisakti ini dilakukan secara berkesinambungan. 

“Salah satunya dengan menggelar Lomba Inovasi Menu Berbasis Pangan Lokal ini. Harapannya agar kreatifitas masyarakat meningkat dan mampu menciptakan kuliner nusantara berbasis kearifan lokal untuk ketahanan pangan keluarga dan sajian kuliner yang sehat, bergizi dan murah. Dengan Trisakti, maka Indonesia akan siap menghadapi ancaman jenis apapun,” tutur Ono kepada awak media, Jumat (16/9/2022).

Ono mengungkapkan kegiatan lomba ini terinspirasi oleh adanya warisanbudaya kuliner nusantara yang telah dituangkan oleh Bung Karno dalam buku resep “Mustika Rasa”.

Selain itu, imbuh dia, lomba ini juga terinspirasi dari gagasan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, bahwa politik berkaitan dengan urusan rakyat sehari-hari, termasuk urusan pangan yang dituangkan dalam buku “Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil untuk Generasi Emas”. 

“Hasil resep-resep terbaik pada lomba ini akan dituangkan ke dalam kumpulanresep masakan asli daerah Jawa Barat, dengan modifikasi serta kreasi baru, mampu memiliki nilai cita rasa, estetika, dan kandungan gizi yang tinggi, serta nilai ekonomi sehingga berdampak pada kedaulatan,” pungkasnya.

Sementara Ketua Panitia Lomba Hj Ijah Hartini mengungkapkan kegiatan ini diharapkan dapat memperkayakhasanah kuliner berbasis kearifan lokal Jawa Barat. 

Ijah mengatakan tujuan lomba ini selain untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum juga meningkatkan gizi keluarga dalam rangka mencegah stunting serta penguatan UMKM.

“Kegiatan lomba dilaksanakan serentak di 27 kota kabupaten dengan melibatkan puluhan ribu peserta karena antusiasme masyarakat yang luar biasa.Hingga saat ini di masing-masing kota/kabupaten telah terdaftar 300 tim peserta dimana 1 tim terdiri dari 3 orang. Pemenang 1, 2 dan 3 dari tingkat kota kabupaten akan kembali mengikuti kompetisi di tingkat provinsi. Masyarakat umum juga kita undang untuk makan bersama makanan hasil olahan lomba,” tandasnya. 

KBRN, Bandung : Dewan Kesenian Kota Bandung Mengadakan pertemuan dengan para seniman,musisi kota Bandung di Hotel Vue Palace Bandung Jalan Otto Iskandar Dinata No.3, Kamis 15 September 2022

Kegiatan ini membahas FGD rekomendasi Aksi Seni untuk pemajuan Kebudayaan di Kota Bandung, yang menghadiri pertemuan tersebut yakni 7 komite diantara nya komite sastra,film, tari,musik, teater,seni rupa, dan komite tradisional.

Menurut ketua Dewan Kesenian kota Bandung Rahmat Sobaril pun mengungkapkan kegiatan ini hasilnya nanti akan di berikan ke disbudpar kota Bandung, Litbang dan DPRD Komisi D Kota Bandung.

“7 Komite Kesenian Kota Bandung yang telah bertemu ini membuat rumusan tujuan nya adalah untuk pendidikan dan juga menumbuhkan lagi kesenian dan kebudayaan ke kota Bandung” dikatakan, Rahmat Sobaril, Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung, di tempat kepada berjalannya pertemuan, Kamis 15 September 2022.

Ia pun menambahkan Program ini bersifat tahunan dan hasilnya akan di serahkan ke tiga instansi pemerintahan yaitu, Disbudpar kota Bandung, Litbang dan DPRD Komisi D Kota Bandung. 

Ia berharap program tahunan yang dirumuskan oleh para tokoh seniman dan musisi kota Bandung bisa terealisasi dengan cepat agar Kerinduan masyarakat kota Bandung terhadap seni dan budaya bisa terlepaskan.