harapanrakyat.com,- Dalam rangka meminimalisir kriminalisasi wartawan akibat pemberitaan, Dewan Pers dan Kepolisian RI meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait perlindungan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan melalui surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022, Kamis (10/11/2022).

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto SH MH, menyatakan dukungannya dalam kerja sama dengan Dewan Pers.

“Kami akan sosialisasi kesepakatan kerja sama ini ke jajaran Polri,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli menegaskan, PKS tersebut merupakan pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers.

Baca Juga: MK Tolak Gugatan Uji Materiil UU Pers, Dewan Pers Minta Semua Pihak Patuh

Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang melaporkan wartawan terkait pemberitaan kepada polisi dengan regulasi selain Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan,” tegasnya.

Menurut Arif, apabila wartawan terlibat sengketa akibat pemberitaan maka penyelesaiannya melalui Undang-Undang Pers dengan rekomendasi Dewan Pers.

Alur Laporan Sengketa Pemberitaan

Dalam kesepakatan antara Dewan Pers dan Polri, apabila polisi mendapat laporan terkait pemberitaan, maka polisi akan koordinasi dengan Dewan Pers.

Hal tersebut untuk menentukan apakah objek yang dilaporkan tersebut karya jurnalistik/produk pers atau bukan.

Apabila termasuk karya jurnalistik, maka diselesaikan lewat hak jawab dan hak koreksi atau penyelesaiannya diserahkan kepada Dewan Pers.

Sedangkan apabila bukan kategori karya jurnalistik dan masuk kategori penyalahgunaan profesi wartawan, maka polisi akan memprosesnya sesuai undang-undang yang berlaku. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Wakil Wali Kota Banjar bersama sejumlah pejabat tinggi dan perwakilan forum guru sertifikasi (guser) melakukan studi banding terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke Yogyakarta.

Studi banding itu untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Sebab, permasalahan penghapusan TPP bagi guru sertifikasi di Kota Banjar, sudah hampir satu tahun masih terus berlanjut.

Koordinator Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar, Eko Herdiansyah, mendesak agar Pemkot kembali menganggarkan TPP guru sertifikasi pada tahun 2023 mendatang.

Terlebih lagi, pada saat aksi demo di Kantor Wali Kota pada tanggal 26 Agustus lalu, Ade Uu sudah menjanjikan akan menganggarkan kembali TPP Guru Sertifikasi tahun anggaran 2023.

Baca Juga: Hasil Audiensi Menggantung, Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar Ancam Demo

Oleh sebab itu, lanjutnya, Forum Guser mengingatkan agar studi banding TPP ke luar daerah harus membawa kabar gembira bagi guru sertifikasi. Bukan hanya sekedar agenda jalan-jalan tanpa ada tindak lanjut.

“Studi banding jangan cuma jalan-jalan saja tanpa tindak lanjut. Jadi saya harap semoga saja setelah studi banding ini tidak PHP lagi,” kata Eko kepada harapanrakyat.com, Kamis (1/11/2022).

Lanjutnya menyebutkan, dari sejumlah konsultasi dan kajian selama ini, baik dari legislatif, hasil studi banding dan petunjuk dari gubernur maupun Kemendagri, menurutnya pemberian TPP guru sudah gamblang dan jelas.

“Jadi TPP masih bisa diberikan dan tidak melanggar peraturan,” ucapnya.

Meskipun, sambung Eko, dengan kriteria penilaian prestasi kerja sebagaimana hasil studi yang telah dilakukan. “Tinggal daerah saja kebijakannya harus pro ke guru,” tegas Eko.

Baca Juga: Perjuangan Guru Sertifikasi Kota Banjar Terkait TPP Belum Berhenti

Lebih lanjut ia menambahkan, mengingat saat ini masih dilakukan proses pembahasan RAPBD tahun 2023, pihaknya meminta agar anggaran TPP diakomodir dalam RAPBD tahun depan.

“Kami minta juga untuk TPP guru itu dimasukkan dalam RAPBD. Karena informasi yang kami dengar, untuk TPP tidak masuk dalam anggaran belanja tahun 2023,” katanya.

Wakil Wali Kota Banjar Beberkan Hasil Studi Banding TPP ke Yogyakarta

Terpisah, Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana mengatakan, dari hasil studi ke pemerintah Yogyakarta, sangat memungkinkan ketika pemberian TPP guru sertifikasi tersebut didasarkan kriteria prestasi kerja.

Menurutnya memang secara regulasi dan kajian juga tidak ada masalah. Tinggal melihat kemampuan keuangan daerah. Karena dari hasil studi banding, kemampuan keuangan daerah Pemkot Yogyakarta jauh lebih besar, dibandingkan dengan pendapatan daerah Kota Banjar.

“Sangat memungkinkan dan di sana selama ini berjalan. Tinggal melihat kemampuan anggarannya, ada dan tidaknya anggaran itu,” kata Nana.

Baca Juga: Tak Puas Penjelasan Pemkot Banjar, Forum Guru Sertifikasi Tunggu Hasil Konsultasi Provinsi

Lanjut menyebutkan, bahwa pendapatan asli daerah di Pemkot Yogyakarta Rp 700 miliar lebih.

Hasil studi banding tersebut, pemberian TPP bagi guru yang sudah sertifikasi mendapat 50 persen, dan bagi yang belum sertifikasi mendapat 100 persen. Adapun nilai TPP yang diberikan hanya Rp 250 ribu.

Menurutnya, hasil studi banding terkait TPP ke Pemkot Yogyakarta, ternyata pendapatan daerah di Kota Banjar masih jauh. Pemkot Banjar PAD-nya hanya kisaran Rp 143 miliar, dan paling besar juga bersumber dari rumah sakit.

Adapun alasan Pemkot Yogyakarta memberikan TPP guru, lanjutnya, karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga harus ada perhatian khusus.

“Di sana PAD-nya Rp 700 miliar lebih, sama dengan APBD kita. Kalau PAD kita besar sebetulnya nggak masalah,” katanya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)

harapanrakyat.com,- Berpotensi bahayakan pengendara, jalan rusak yang ada di Perintis Kemerdekaan Kota Banjar, Jawa Barat, akhirnya mulai diperbaiki.

Selama proses perbaikan, akses Jalan Perintis Kemerdekaan kini diberlakukan satu arah. Tujuannya untuk mengurangi kendaraan yang melintas di jalur tersebut.

Kasat Lantas Polres Banjar, AKP Asep Saepuloh mengatakan, akses satu arah tersebut mulai diberlakukan sejak hari Kamis, 10 November 2022.

Baca Juga: Akibat Jalan Rusak, 3 Pengendara Motor Terjatuh di Kota Banjar

“Karena ada perbaikan jalan Perintis Kemerdekaan mulai sore ini, maka akses dari timur menuju barat ditutup sementara waktu. Penutupan itu sampai kurang lebih 30 hari ke depan,” kata Asep Saepuloh, Kamis (10/11/2022).

Asep menjelaskan, dengan adanya penutupan maka arus lalu lintas dari timur menuju barat dialihkan sementara ke Jalan Gudang.

“Pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan kecil bisa melewati Jalan Gudang. Sementara untuk kendaraan besar kita arahkan ke jalan BKR,” jelasnya.

Menurutnya, jika tidak secepatnya diperbaiki maka dikhawatirkan bisa membahayakan pengendara atau para penggunaan jalan karena banyak lubang.

“Jalan Perintis Kemerdekaan ini sudah rusak mulai dari simpang empat jarum sampai Alun-alun Kota Banjar. Banyak lubang yang cukup dalam dan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang bisa bahayakan pengendara terutama roda dua,” terangnya.

Baca Juga: Rusak Parah, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Banjar Akan Segera Diperbaiki

Seperti kejadian yang terjadi pada Rabu (9/11/2022) kemarin. Ada 3 orang pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat menginjak lubang di jalan tersebut.

Pengendara sepeda motor menjadi korban kecelakaan, karena saat melintasi jalan Perintis Kemerdekaan tidak bisa melihat jalan berlubang yang tertutup genangan air hujan.

Karena bahayakan pengendara, maka jalan rusak itu pun sering dikeluhkan oleh masyarakat maupun pengendara lain. (Sandi/R5/HR-Online/Editor-Adi)

harapanrakyat.com,- Dampak hujan deras yang mengguyur sejak hari Rabu (9/11/2022) kemarin, menyebabkan air Sungai Ciseel Kota Banjar, Jawa Barat meluap.

Akibatnya, rumah warga yang berada di bantaran sungai tepatnya di Dusun Girimulya, RT 8/14, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar terendam banjir.

Salah seorang warga, Ood Onasih (54) mengatakan, sebelum air masuk ke dalam rumahnya, ia memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya. Saat itu, air Sungai Ciseel mulai datang dari hulu ke hilir Rabu sekitar pukul 22.00 WIB. 

“Waktu air datang itu saya sudah mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Sekitar jam 12 malam saya mengungsi ke rumah saudara,” kata Ood Onasih, Kamis (10/11/2022).

Ia menjelaskan, air sungai Ciseel yang meluap tersebut mulai masuk ke dalam rumah miliknya sekitar pukul 01.30 WIB. Saat itu, Ood mendengar suara air yang bergemuruh.

“Air masuk ke dalam rumah itu jam setengah 2, dengan ketinggian sekitar 15 centimeter. Terus terdengar juga suaranya bergemuruh karena sangat deras,” jelasnya.

Baca Juga: Sungai Ciseel Meluap, Rendam Pemukiman Warga Cidolog Ciamis

Lebih lanjut Ood menambahkan, air hanya masuk ke dalam rumah miliknya saja. Karena lokasinya berada di belakang tanggul dan dekat dengan bantaran sungai.

“Hanya rumah saya aja yang terendam, karena rumah tetangga sebelah posisi lumayan agak tinggi,” tambahnya.

Baca Juga: 22 Warga Mengungsi Akibat Banjir, BPBD Kota Banjar Sebut Tak Ada Korban Jiwa

Sekitar pukul 05.00 WIB, air mulai surut. Namun pasca air surut meninggalkan lumpur di dalam rumahnya.

“Ini baru selesai bersihin lumpur di dalam rumah, karena baru surut tadi. Bulan sekarang sudah dua kali air sungai Ciseel meluap. Tapi yang pertama tidak sampai masuk ke rumah,” ujarnya.

Menurutnya, peristiwa air sungai Ciseel meluap tersebut tidak sampai menelan korban jiwa. Selain itu, ia juga tidak mengalami kerugian. “Karena barang berharga berhasil saya selamatkan,” pungkasnya. (Sandi/R5/HR-Online/Editor-Adi)

harapanrakyat.com,- Tak butuh 1 menit pelaku mencuri motor yang terparkir depan kantor salah satu jasa ekspedisi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi pelaku pencurian itu terekam CCTV, Rabu (09/11/2022) malam.

Dalam rekam CCTV terlihat pelaku mengendap-ngendap saat akan mencuri motor. Setelah situasi aman, pelaku langsung tancap gas bawa kabur motor karyawan ekspedisi di Tasikmalaya.

Sebelum tancap gas, si pencuri ini sempat memindahkan helm milik korban terdahulu ke lantai. Usai memindahkan helm, tak butuh waktu 1 menit, pelaku langsung gas pol motor Honda Beat Street milik karyawan ekspedisi tersebut.

Asep Supriatna, pemilik motor mengatakan, pada waktu kejadian dirinya sedang ngepak barang di dalam. Seperti biasanya motor miliknya diparkir depan kantor tempatnya bekerja. Saat itu pun banyak motor lain yang terparkir. Semua pemiliknya berada di dalam kantor.

Baca Juga: Tak Ada Kapoknya! Sempat Kepergok Emak-emak Komplek di Bekasi, Maling Motor Beraksi di Tempat Lain

“Nggak kedengeran juga kalau si pencuri itu mengambil motor saya. Karena memang di dalam lagi memutar musik yang begitu kencang,” kata Asep, Kamis (10/11/2022).

Ia juga menyebutkan, saat itu ada sekitar 10 unit sepeda motor yang terparkir depan kantornya. Tapi si pencuri mengambil motor Honda Beat Street warna hitam miliknya.

Menurut Asep, jika melihat dari rekaman CCTV, pencuri itu berjumlah dua orang. Satu orang menunggu atau berperan jadi joki motor. Sedangkan satu lagi beraksi mencuri motor miliknya.

“Tak butuh waktu satu menit si pencuri mengambil motor saya. Padahal stang motor dalam keadaan terkunci. Tahu si pencuri secepat itu mengambil motor karena teman saya ada yang keluar mau pulang. Terus bilang ke saya kalau motor saya nggak ada,” jelasnya.

“Ciri-ciri pelakunya memakai jas hujan, memakai helm, celana jeans biru dan membawa tas warna kopi,” imbuh Asep.

Ia pun langsung melaporkan kejadian yang menimpanya itu ke Polsek Indihiang. Kini kasusnya sedang ditangani polisi. (Apip/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Badan Pertanahan Negara atau BPN Pangandaran mengungkapkan banyak aset tanah negara yang belum terdaftar di kantor pertanahan. Mereka mendorong ke depan supaya lebih jelas sertifikasinya.

Kepala Kantor BPN Pangandaran melalui Kasi Penanganan dan Pengendalian Sengketa (PPS) Aria Wijaya mengatakan, persoalan pertanahan di Pangandaran terbilang masih sedikit. Apalagi wilayahnya kondusif.

Meski begitu, pihaknya terus berupaya agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti di daerah lain.

Baca juga: Sertifikat Tanah akan Ditarik, BPN Kota Banjar; Diganti Sertifikat Digital

“Melalui sosialisasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait, kami harap persoalan pertanahan bisa benar-benar jelas. Apalagi yang berkaitan dengan aset negara,” ujarnya, Rabu (9/11/22).

Apalagi, kata Wijaya, berdasarkan data yang ia miliki masih banyak aset negara di wilayah Pangandaran belum terdaftar di kantornya.

Maka dari itu, pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan sengketa dari pada penyelesaian masalah di meja hijau. Pasalnya, ketika sudah bersentuhan hukum bakal menguras waktu, tenaga serta keuangan.

“Kami terus berusaha memberikan pelayanan pertanahan semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus juga mengatakan hal senada. Menurutnya, mencegah terjadinya masalah adalah langkah paling baik.

Apalagi, kata Luhut, dalam permasalahan tanah ketika sudah bersentuhan hukum prosesnya panjang.

“Karena itu, melalui koordinasi dan komunikasi baik dengan para pengelola tanah aset negara sangat perlu. Hal itu agar tidak sampai masuk ke ranah hukum sebagai pencegahannya,” singkat Luhut. (Mad/R6/HR-Online)