harapanrakyat.com,- Menjelang Pemilu 2024 mendatang, sejumlah bakal calon legislatif di Pangandaran mulai memanaskan mesin politiknya. Bahkan, mereka sudah mulai memasang baliho pinggir jalan hingga ke perkampungan.

Seperti halnya di Dapil 3 yang meliputi wilayah Kecamatan Pangandaran dan Kalipucang, sejumlah kader PDI-P perempuan menyatakan kesiapannya untuk meramaikan kontestasi politik di tahun 2024 mendatang. 

Eti Ratnawati, salah satu bakal calon mengatakan, ia menyatakan kesiapannya untuk mewarnai Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, secara administrasi sudah ia siapkan untuk persyaratan ke KPU mendatang. 

Baca juga: Warga Pangandaran, Catat Tanggal dan Cara Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pemilu 2024

“Saya dulu Kades Pasawahan Kecamatan Banjarsari, Ciamis. Namun setelah selesai menjabat, saya dan suami pindah ke Putrapinggan, Kalipucang dan sudah resmi jadi warga Pangandaran. Makanya saya siap maju dalam Pileg mendatang,” ujarnya, Senin (14/11/22). 

Titi Paryanti, warga Banjarharja Kecamatan Kalipucang yang juga kader PDI-P menyatakan kesiapannya maju dalam Pileg nanti. 

Bahkan, ia juga mengaku sudah menyiapkan persyaratan apa saja yang diinginkan partai maupun penyelenggara pemilu agar bisa menjadi calon legislatif. 

“Komunikasi dengan partai dan masyarakat tentu saja saya lakukan secara intensif. Apalagi kita harus terus berjuang bersama-sama untuk meraih suara dari Dapil 3,” imbuhnya.

Sementara itu, mantan Ketua DPRD Pangandaran yang juga pengurus PDI-P Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan, pihaknya bakal bersaing secara sehat dalam Pemilu 2024 mendatang.

Demi mewujudkan Pangandaran lebih baik, kata Iwan, maka dari itu dari partai sepakat untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu nanti. 

“Kita akan bersama-sama meraih yang terbaik demi mewujudkan harapan masyarakat Pangandaran,” katanya. (Entang/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, pesimis pemerintah kota akan kembali mengalokasikan anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru sertifikasi pada tahun 2023 mendatang.

Anggota Banggar DPRD Kota Banjar, Mujamil, mengaku pesimis terkait pemberian TPP guru sertifikasi. Hal itu karena dari awal permasalahan tersebut, pihak pemerintah selalu memberikan alasan yang menurutnya tidak jelas. 

Mulai dari alasan double akunting dan alasan tentang keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun kedua alasan tersebut pada kenyataan tidak ada masalah.

Untuk alasan keterbatasan anggaran tersebut, nyatanya pemerintah kota masih mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal pada tahun 2022.

“Saya pesimis pemerintah mau memberikan TPP Guser. Kedua alasan itu juga yang dulu dipakai untuk penghapusan TPP Guser,” kata Mujamil kepada harapanrakyat.com, Senin (14/11/2022).

Baca Juga: Kepastian TPP Guru Sertifikasi di Kota Banjar Tunggu Kebijakan Wali Kota

Lanjutnya menyebutkan, alasan berikutnya dalam perjalananannya pemerintah juga akan mengalokasikan kembali anggaran TPP guru sertifikasi dengan kriteria prestasi kerja.

Bahkan, sampai dengan rapat terakhir finalisasi Banggar dengan TAPD tentang KUA-PPAS masih menganggarkan TPP untuk guru sertifikasi.

Tetapi, lanjut Mujamil, pada saat rapat Badan Musyawarah (Bamus), TAPD menyampaikan untuk APBD tahun 2023 tidak menganggarkan TPP guru sertifikasi.

Banggar DPRD KOta Banjar Menyayangkan Perubahan Terkait TPP Guru Sertifikasi

Banggar menyayangkan kenapa ketua TAPD (Sekda) pada saat rapat Bamus tidak menyampaikan ada perubahan terkait tidak adanya alokasi anggaran untuk TPP guru sertifikasi tersebut.

“Kalau ada perubahan mestinya rapat lagi dengan Banggar untuk mengubah kesepakatan tersebut,” katanya.

“Jadi, kedepannya meski ketua TAPD menjanjikan mau menganggarkan di APBD 2023 saya nggak yakin. Karena waktu itu juga sama menjanjikan di APBD 2022,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut terkait kemungkinan TPP guru sertifikasi tersebut dapat kembali dianggarkan di APBD tahun 2023 menurutnya saat ini RAPBD masih dalam pembahasan dan masih ada peluang.

“APBD masih dibahas. Program TPP masih ada meski itu untuk guru non sertifikasi. Tinggal menambahkan angka saja kalau memang mau menganggarkan lagi,” katanya.

Terpisah, Koordinator Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar, Eko Herdiansyah, mengatakan, sampai saat ini forum guru masih berjuang untuk memperjuangkan nasib TPP guru tersebut.

Selain itu, Forum guru juga tengah melayangkan surat permohonan ke DPRD untuk membahas permasalahan tersebut. Pihaknya sejauh ini masih menunggu balasan dari pihak DPRD.

“Kami masih berjuang. Upaya yang lain nanti kita lihat perkembangannya. Surat ke DPRD juga sudah kami sampaikan cuma belum ada tembusan,” singkatnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Sejumlah OPD yang merupakan penghasil PAD di Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkapkan sejumlah kendala yang membuat capaian PAD hingga pertengahan bulan November ini masih jeblok.

Sejumlah OPD penghasil yang realisasi target PAD-nya masih rendah tersebut di antaranya DKUKMP, DKP3 dan Dishub.

Kepala DKUKMP Banjar Edi Herdianto menyatakan, pendapatan sektor perdagangan selama ini masih mengandalkan dari retribusi pasar.

Adapun yang menjadi kendala karena situasi pasar menurutnya sekarang ini masih dalam situasi sulit. Sehingga berdampak pada tercapainya realisasi pendapatan dari sektor retribusi pasar. 

Selain itu, target pendapatan pada tahun ini juga lebih besar dibandingkan tahun lalu. Target tahun ini sebesar Rp 2,2 miliar, sementara pada tahun 2022 hanya 1,9 miliar.

Baca juga: Awal Pekan, Sejumlah Kebutuhan Pokok di Pasar Banjar Merangkak Naik

“Kendala sekarang kondisi pasar sedang sulit. Target tahun ini juga meningkat. Tapi tetap kami upayakan untuk target PAD tahun ini minimal sama dengan capaian realisasi tahun lalu,” kata Edi, Senin (14/8/22).

Solusi OPD Kejar Capaian PAD

Dalam rangka meningkatkan pendapatan sektor retribusi pasar, kata Edi, rencananya nanti akan ada penambahan potensi baru dengan perubahan status dari pasar kelas satu menjadi kelas dua. 

Namun, untuk penambahan potensi baru tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan sosialisasi terhadap para pedagang.

“Kita sedang membentuk tim untuk penambahan potensi retribusi dari sektor pasar. Setelah itu kami akan sosialisasikan, baru kita berlakukan tarif retribusi untuk kios yang statusnya menjadi kelas satu,”  imbuhnya.

Kabid Perdagangan DKUKMP Banjar Mamat Rahmat menambahkan, sampai saat ini jumlah kios yang terbebani pembayaran retribusi pasar sebanyak 1681 kios yang tersebar di seluruh pasar di Kota Banjar. 

Jumlah kios yang terbebani retribusi tersebut terbagi dua kategori retribusi pasar, yaitu kelas satu dan kelas dua. 

Adapun kios yang nantinya akan menjadi potensi penambahan retribusi pendapatan dan beralih status dari pasar kelas satu menjadi kelas dua, lanjut Mamat, yaitu sebanyak 184 kios. 

“Rencananya nanti ada 184 kios yang berpotensi untuk peningkatan status retribusi dari kelas satu menjadi kelas dua,” katanya. 

Plt. Kepala DKP3 Banjar Wawan Gunawan mengatakan, sejumlah kendala yang membuat belum terpenuhinya target PAD tersebut di antaranya karena belum mulainya musim tanam petani.

Hal itu mengingat salah satu pendapatan pihaknya bersumber dari sektor balai benih bibit. Sehingga, berimbas pada serapan pendapatan dari sektor balai benih bibit menjadi kurang maksimal. 

Selain itu, lanjutnya, dari sektor yang lain yaitu retribusi rumah pemotongan hewan (RPH) juga sempat terdampak adanya wabah PMK yang menyerang ternak sapi. Adapun serta pendapatan dari sektor balai benih ikan (BBI) sudah maksimal. 

“Untuk tiga sektor pendapatan itu yang masih kurang optimal memang dari balai benih padi. Sekarang masih belum memasuki musim tanam,” kata Wawan. 

Pihaknya pun akan memaksimalkan waktu satu bulan ke depan untuk mengejar sisa target pendapatan yang saat ini masih dalam proses berjalan, terutama dari sektor balai benih padi. 

“Bulan depan untuk petani sudah memasuki musim tanam. Kami akan upayakan semaksimal mungkin mengejar target yang tersisa dari sektor balai benih padi,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Bawaslu Pangandaran punya cara unik untuk sosialisasi Pemilu dan Demokrasi kepada para pemilih pemula. Mereka diajak bermain ular tangga demokrasi.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Gaga Abdillah Sihab mengatakan, sosialisasi pengawasan partisipatif bersama pemilih pemula diikuti oleh siswa SMA yang diperkirakan pada Pemilu 2024 nanti berusia 17 tahun.

“Kita kenalkan terkait pengawasan kepemiluan dan demokrasi kepada para pemilih pemula tersebut,” kata Gaga Abdillah Sihab, Senin (14/11/2022).

Lebih lanjut Gaga mengatakan, sasaran dari sosialisasi adalah pemilih Pemula yang menurutnya jarang disentuh, padahal mereka juga mempunyai hak pilih yang sama.

“Sebanyak 55 SMA yang ada di Kabupaten Pangandaran ikut dalam sosialisasi ini. Tujuannya pemilih pemula ini menerima informasi yang utuh terkait pengawasan kepemiluan dan demokrasi. Kita kolaborasikan kegiatannya dengan permainan ular tangga demokrasi agar tidak jenuh dan monoton,” jelas Gaga.

Baca Juga: Bawaslu Pangandaran Pastikan Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu Sesuai Aturan

Gaga juga menambahkan, permainan ular tangga dipilih Bawaslu Pangandaran sebagai cara unik sosialisasi Pemilu kepada para pemilih pemula. Tujuannga agar peserta sosialisasi bisa menikmati dan juga cepat mengerti.

“Tentu konsepnya dengan membuat kelompok dari orang yang berbeda-beda itu untuk saling kerja sama dengan target selesai permainan ular tangganya. Alat ukurnya berapa persen mereka mengetahui terkait pengawasan kepemiluan,” jelasnya.

Salah satu materi dalam sosialisasi tersebut adalah tempat pendidikan tidak boleh dijadikan tempat kampanye. Para pelajar yang ikut sosialisasi tersebut harus tahu sekolah merupakan tempat yang harus bersih dari kampanye.

“Selanjutnya seperti mengetahui terkait kepemiluan, mengecek DPT dan juga harus bisa menerangkan minimal pada keluarganya sendiri melalui gadget, terkait apakah sudah terdaftar apa belum di DPT-nya,” ungkap Gaga.

Menurut Gaga, peserta sosialisasi yang merupakan perwakilan dari sekolahnya tersebut diharapkan bisa meneruskan informasi terkait kepemiluan dan demokrasi kepada teman-temannya.

“Kita juga ada rencana roadshow ke sekolah-sekolah. Sasarannya pemilih pemula bisa memahami secara utuh terkait informasi pengawasan kepemiluan dan demokrasi,” pungkasnya. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Seorang perempuan berinisial YI (17), warga Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, diduga menjadi korban rudapaksa (pemerkosaan) kakak iparnya sendiri berinisial AS.

Korban merupakan seorang pelajar yang masih duduk di bangku kelas 1 di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA).

Peristiwa itu terungkap setelah korban memberanikan diri untuk berbicara kepada bibinya berinisial RS.

Baca Juga: DPO 2 Tahun, Pelaku Pencabulan Anak di Kota Banjar Akhirnya Ditangkap Polisi

Dikonfirmasi harapanrakyat.com, RS mengatakan, awalnya ia mendapat telepon dari TS yang merupakan kakak korban, bahwa YI tidak mau pergi ke sekolah.

“Awalnya bisa tahu saya ditelepon sama kakak korban, dia menceritakan bahwa YI nggak mau sekolah, nggak mau makan, di dalam kamar terus, mata sama mulutnya ditutup,” kata RS kepada wartawan, Senin (14/11/2022).

Ia menjelaskan, setelah mendengar cerita itu dirinya langsung datang ke rumah tempat korban tinggal untuk melihat kondisinya.

“Saya datang ke rumah TS, kemudian saya tanya anaknya kenapa nggak mau makan, nggak mau sekolah tapi tidak dijawab,” jelasnya.

Saat itu, ia berinisiatif untuk menyuruh TS kakak perempuan korban untuk keluar rumah terlebih dahulu agar YI mau menceritakan apa yang terjadi.

“Lama-lama saya bilang ke TS supaya keluar dulu dari rumah biar saya yang nanya ke YI. Kemudian setelah itu baru dia mau bicara katanya diperkosa sama AS,” terangnya.

Pengakuan Korban Rudapaksa Kakak Ipar

Ketika ditanya lebih lanjut, korban mengaku diperkosa oleh AS sebanyak satu kali. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB, saat semua penghuni rumah tertidur pulas.

“Cuman satu kali doang jawabnya, tapi nggak dijawab lagi kapannya itu. Dia bilang kejadiannya malam, tapi malam yang mana saya nggak tahu. Istrinya juga ada waktu itu cuma udah tidur,” ungkapnya.

Lanjut RS, korban rudapaksa tersebut tidak berani teriak minta tolong lantaran takut diancam oleh kakak ipar. Belum lagi korban merupakan anak yang pendiam.

“Kedua orang tua korban udah meninggal dunia jadi dia dirawat sama kakaknya. Pas kejadian tidak teriak mungkin dia takut karena diancam, posisinya itu semua udah pada tidur,” paparnya.

Sementara itu, Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo, melalui Kasi Humas Aipda Nandi Darmawan mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait kasus tersebut.

“Benar, kami sudah menerima laporan terkait kasus tersebut pada hari Minggu, 14 November 2022 kemarin,” ucap Nandi Darmawan.

Lanjut Nandi, pihak kepolisian saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan diduga pelaku pemerkosaan.

“Masih dalam pemeriksaan, hasilnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Petani di Pangandaran mengeluhkan harga kapulaga anjlok sejak awal tahun 2022. Bahkan, di akhir tahun ini harganya makin parah.

Sutarsih, salah satu pengepul kapulaga asal Kecamatan Langkaplancar mengatakan, penurunan harga kapulaga berlangsung sejak awal 2022.

Di awal tahun, kata Sutarsih, masih di angka Rp 10 ribu per kilogram untuk basah atau Rp 75 ribu per kilogram kapulaga keringnya. Namun, saat ini harga basah menyentuh Rp 6 ribu dan kering mencapai Rp 45 ribu.

“Padahal dulu harganya pernah mencapai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per kilogramnya,” katanya, Senin (14/11/22). 

Baca juga: Tebing Longsor di Langkaplancar Pangandaran Jebol Bangunan Sekolah Diniyah

Akibat turunnya harga kapulaga ini, lanjutnya, membuat para petani kecewa. Apalagi semua hasil rempah-rempah makin menurun, sementara harga kebutuhan pokok serta pupuk terus naik harganya.

“Tentu saja rugi karena tidak seimbang. Apalagi sekarang kan kebutuhan pokok banyak yang baik, termasuk pupuk,” imbuhnya.

Ia pun berharap ke depan harga kapulaga dan rempah lainnya naik lagi. Apalagi banyak warga Langkaplancar yang mengandalkan penghasilan dari kapulaga. (Enceng/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Ketua Dewan Pers 2010-2016, Profesor Bagir Manan mengatakan, tidak ada pers yang bebas sebebas-bebasnya. Ia pun mengingatkan, meskipun pers bebas tapi memiliki tanggung jawab.

Hal itu, ia sampaikan pada peluncuran buku Problematika Pers dan Kualitas Demokrasi, Senin (14/11/2022) di Hall Dewan Pers Jakarta.

“Kebebasan tidak akan mengurangi tanggung jawab kita,” kata Bagir Manan dalam penjelasannya.

Menurutnya, pers bebas hanya ada di alam demokrasi dan negara yang menjadikan hukum sebagai pedoman.

Sedangkan pers dan karya jurnalistik adalah produk intelektual. Karena itu, ia mengharapkan jurnalis selalu ada di lingkungan intelektual.

Bagir pun menegaskan, etika membatasi intelektualitas. Selain itu, intelektualitas perlu keberanian.

“Pemberani inilah simbol dari keadilan dan kebenaran,” ujar mantan ketua Mahkamah Agung tersebut.

Bagir Manan pun menceritakan tokoh pers Mochtar Lubis yang dipenjara selama 7 tahun tanpa proses hukum.

Menurutnya, Mochtar Lubir dijebloskan ke penjara karena tulisannya bertujuan menegakkan keadilan dan kebenaran.

Ia mengaku tulisan yang dibuatnya mengacu pada hal prinsip untuk meraih tujuan bernegara, yakni prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan umum. 

Buku dengan 157 halaman yang ditulis Bagir Manan juga direkomendasikan oleh Profesor Azyumardi Azra. Ia juga yang meminta naskah buku tersebut diterbitkan.

Hal ini karena Azyumardi Azra melihat naskah Mantan Ketua MK tersebut bagus untuk Dewan Pers, konstituen, dan komunitas/warga jurnalis. Menurutnya, substansi tulisannya relevan dengan dinamika pers dan politik saat ini. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Video praktik pernikahan siswa SMAN 2 Banjar viral di media sosial. Bahkan, video siswa sekolah yang ada di Kecamatan Langensari itu penontonnya mencapai puluhan juta.

Bahkan, video yang tayang di akun TikTok salah satu siswa SMAN 2 Banjar @smallbusinesnyaica itu mendapatkan banyak komentar dari netizen.

Menanggapi hal itu, Kepsek SMAN 2 Banjar Asep Prasetiana mengatakan, pihaknya tidak menyangka video kegiatan siswa itu menjadi ramai dan mendapatkan respons beragam dari netizen. 

Ia pun menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut adalah praktik pernikahan dari mata pelajaran agama.

Sementara itu, dalam praktiknya itu Guru mata pelajaran tidak menginstruksikan yang berlebihan, namun sesuai dengan kreativitas siswa dan tidak keluar dari materi pembahasannya.

“Hanya saja, mereka ternyata bisa mempraktikkan peran sesuai dengan tugasnya dalam sebuah momen pernikahan, seperti pengantin, penghulu dan lainnya,” kata Asep, Senin (14/11/22).

Baca juga: Hebat, Guru dan Siswa SMAN 2 Banjar Luncurkan 2 Karya Buku

Saat praktik, lanjut Asep, ada salah satu siswa yang berperan mengambil video praktik pernikahan itu yang kemudian membagikannya ke media sosial. 

Alangkah terkejutnya para Guru setelah videonya viral, bahkan berbagai media juga turut menulisnya. 

“Di luar dugaan kita. Menurut kami, mereka itu benar-benar all out, sehingga semuanya kaget, apalagi sampai yang nonton hingga puluhan juta,” imbuhnya. 

Tanggapan Video Praktik Pernikahan yang Viral

Soal banyaknya respons dari netizen, kata Asep, pihaknya menyebut segala sesuatu ada kelebihan dan kekurangannya. 

Bahkan, di internal sekolah dari Guru dan siswa juga merasa kegiatan tersebut ada yang menyebut mengada-ada. 

Di samping itu, ada juga yang kagum lantaran kolaborasi antar siswa serta sejumlah Guru mapel bisa terwujud dengan baik dalam satu kegiatan. 

“Selain yang praktik prosesi pernikahan, siswa yang lain juga mendapatkan tugas, seperti pelajaran Bahasa Sunda, Inggris, Indonesia dan lainnya. Jadi, kegiatan itu masih dalam KBM. Hanya saja kegiatannya berbeda,” imbuhnya. 

Sementara itu, Guru mata pelajaran agama Islam Umi Kalsum mengungkapkan, pihaknya memberikan materi Fiqih Islam yang mana di dalamnya membahas Bab Munakahat atau pernikahan dalam agama Islam.

Selain materi secara teoritis, pihaknya juga mengarahkan siswa untuk praktik. Hal itu agar siswa bisa lebih mengerti dan memahami pelajarannya.

“Kami mengarahkan siswa intinya untuk ijab kabul. Cuman yang kemarin itu saya secara pribadi hanya mengarahkan praktiknya saja, untuk kostum dan yang lainnya saya tidak pernah mengarahkan, hanya mempersilakan bermain peran,” katanya. 

Sebelum melakukan praktik, Umi Kalsum menambahkan, para siswa terlebih dahulu mencari informasi sesuai dengan perannya masing-masing.

“Contoh peran sebagai penghulu, amil, dan yang lainnya mereka bertanya dulu itu seperti apa. Begitu juga peran yang lain. Rata-rata hampir semua (bertanya, red) ke ahlinya,” tambahnya.

Sehingga dengan adanya praktik tersebut, para siswa dapat memahami semua syarat dan rukun pernikahan. 

Umi menambahkan, jika praktik pernikahan di sekolahnya itu bukan pertama kalinya. Namun untuk respons saat ini berbeda dengan sebelumnya, apalagi video kegiatan tersebut viral hingga puluhan juta. (Sandi/R6/HR-Online)