harapanrakyat.com,- Lima kabupaten tersepi di Jawa Barat ini memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit, dengan kondisi wilayahnya masih banyak persawahan dan hutan. Jawa Barat sendiri merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa. Ibu kota provinsi ini adalah Bandung.

Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga terkenal memiliki berbagai destinasi wisata yang sangat menarik. Beberapa daerah cukup populer dengan destinasi wisatanya, sehingga banyak pengunjung yang datang.

Provinsi ini mencakup 27 kabupaten/kota. Namun, dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat ini, ada 5 daerah yang paling sepi. Lokasinya pun jauh dari jangkauan. Lantas, mana saja lima daerah tersebut itu?

Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini lima daerah kabupaten di Jawa Barat yang masuk kategori paling sepi berdasarkan jumlah penduduk, lokasi wilayah. Serta wilayahnya masih didominasi sawah dan hutan.

Ini Daftar 5 Kabupaten Tersepi di Jawa Barat

Baca Juga: Ridwan Kamil Pastikan Ibu Kota Jabar Masih Bandung

Kabupaten Pangandaran

Pangandaran yang merupakan salah satu kabupaten di Jabar ini yang memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih 1.011,04 kilometer.

Meski sebagai daerah wisata, Kabupaten Pangandaran ini termasuk daerah paling sepi dengan jumlah penduduknya sekitar 500 ribu jiwa.

Pangandaran ini sebelumnya bagian dari Kabupaten Ciamis, kemudian resmi menjadi daerah otonomi baru dengan 10 kecamatan dan 93 desa. Parigi adalah ibu kota Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Purwakarta

Baca Juga: Wisata Alam Darmacaang Ciamis, Rekomendasi Liburan Keluarga

Selain Pangandaran, Purwakarta juga masuk sebagai kabupaten tersepi di Jawa Barat. Daerahnya memang terlihat padat penduduk, tapi jumlah penduduknya hanya 950 ribu jiwa.

Wilayah Kabupaten Purwakarta juga dikelilingi oleh perbukitan. Kabupaten ini memiliki 17 kecamatan, 183 desa, dan 9 kecamatan. Ibu kotanya adalah Kecamatan Purwakarta.

Kabupaten Kuningan

Selanjutnya ada Kabupaten Kuningan yang juga masuk ke dalam daftar 5 kabupaten tersepi di Jawa Barat.

Secara keseluruhan, daerah ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih sekitar 1,1 juta jiwa. Adapun mata pencaharian penduduk Kabupaten Kuningan ini mulai dari bertani sampai nelayan.

Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah di Jawa Barat ini menaungi 32 kecamatan, 361 desa, dan 15 kelurahan. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kuningan.

Baca Juga: Objek Wisata Gunung Putri Lembang Bandung Barat Jawa Barat

Kabupaten Sumedang

Sumedang terkenal dengan makanan khasnya, yaitu tahu yang rasanya sangat lezat. Tak heran, jika banyak masyarakat luar yang menyukai tahu Sumedang dan menjadikannya oleh-oleh setelah berkunjung ke daerah tersebut.

Kabupaten Sumedang masuk dalam daftar kabupaten tersepi di Jawa Barat dengan jumlah penduduknya kurang lebih 1,2 juta jiwa.

Pemerintahan Kabupaten Sumedang menaungi 26 pemerintah kecamatan, 270 pemerintah desa, dan 7 kelurahan. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sumedang.

Kabupaten Majalengka

Daerah paling sepi di Provinsi Jawa Barat yang kelima adalah Kabupaten Majalengka. Daerah ini jarang terjamah oleh wisatawan. Jumlah penduduknya hanya sekitar 1,25 juta jiwa.

Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 kecamatan, 330 desa, dan 13 kelurahan. Ibu kotanya adalah Kecamatan Majalengka.

Itulah daftar lima kabupaten tersepi di Jawa Barat berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya, sebagaimana harapanrakyat.com rangkum dari berbagai sumber. (R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Kantor Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut diserang orang tak dikenal (OTK),Selasa (13/12/2022) pagi. 

Berdasarkan informasi, bagian kaca pintu kantor desa tersebut mengalami kerusakan, yakni kaca kantor pecah akibat lemparan batu. Polisi pun masih menyelidiki motif pelaku yang nekat merusak fasilitas Negara tersebut. 

Kapolsek Karangpawitan Kompol Saifuddin Hamzah membenarkan peristiwa pengrusakan kantor Desa Suci. 

Baca juga: Kades Aktif di Garut Jadi Tersangka Kasus Dana Desa

Ia mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari, sekitar pukul 02.30 WIB.

“Anggota jaga piket melaksanakan giat cek TKP pelemparan batu yang mengenai pintu kaca depan kantor desa,” jelasnya.

Sementara kronologi kejadiannya, kata Saifuddin, saat kejadian ada beberapa perangkat desa yang sedang piket jaga kantor. 

Namun kemudian tiba-tiba ada pemotor dari luar melempar batu dan mengenai kaca pintu dan akhirnya pecah. 

“Berdasarkan keterangan saksi, kita menduga pelaku setelah melempar batu lalu kabur menggunakan motor,” imbuhnya. 

Karena kejadian ini, pihaknya langsung melakukan penyelidikan, termasuk mengamankan sebuah batu dan mengecek CCTV di sekitar kantor desa. (Pikpik/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Seleksi PPK di Ciamis yang digelar KPU Ciamis berlangsung di sebuah hotel. Seleksi tersebut mulai 11-13 Desember 2022 di Hotel Priangan. 

Berdasarkan informasi, seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut berlangsung mulai sekitar pukul 08.00 WIB hingga 22.00 malam di 5 kamar hotel. 

Sementara itu, total peserta mencapai 412 yang mana akan dipilih 135 untuk menjadi PPK di 27 kecamatan di Ciamis. 

Alasan Seleksi PPK di Ciamis di Hotel

Ketua KPU Ciamis Sarno Maulana Rahayu  bersama Kadivsos Parmas dan SDM KPU Muharam Kurnia Drajat membenarkan pihaknya menggelar seleksi PPK di Ciamis tersebut berlangsung di hotel. 

Pemilihan hotel sebagai tempat seleksi tersebut, kata Muharam, lantaran lokasi hotelnya representatif untuk para peserta. 

Baca juga: Begini Komentar ISEI Soal Kegiatan KPU Ciamis di Luar Daerah

“Karena di hotel tidak ada tempat khusus untuk wawancara ini, makanya kita gunakan 5 kamar untuk wawancara. Lima kamar ini sesuai jumlah komisioner yang semuanya ada 5,” kata Muharam, Senin (12/12/22). 

Selain itu, lanjutnya, dalam proses tes wawancara di dalam kamar tersebut komisioner mendapat pendampingan dari pegawai sekretariat KPU dan mendapatkan pengawasan dari TNI dan Polri. Hal itu agar prosesnya berjalan lancar. 

Ia pun mengungkapkan jika seleksi PPK yang berlangsung di hotel bukan hanya di Ciamis. Namun di luar daerah juga ada yang melakukan hal yang sama. 

“KPU Provinsi Jabar sudah tahu kegiatan ini berlangsung di hotel. Sedangkan waktu wawancara tiap peserta mulai dari 7-10 menitan untuk menjawab berbagai pertanyaan dari para komisioner,” jelasnya. 

Muharam menambahkan, tahapan tes wawancara  ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan PKPU No 8 tahun 2022. Adapun secara regulasi tertuang dalam surat KPU No 476 tahun 2022.

Pihaknya pun berharap hasil tes pemilihan PPK ini bisa menghasilkan para penyelenggara yang kredibel, profesional, berintegritas serta memiliki loyalitas  tinggi terhadap pekerjaan yang  akan mereka emban.

“Kepada para peserta seleksi PPK di Ciamis yang belum berhasil menjadi penyelenggara pemilu jangan sampai berkecil hati. Sebab, kesempatan menjadi penyelenggara pemilu bukan hanya di PPK saja ,” pungkasnya. (Fahmi/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Bupati Pangandaran kecewa terhadap ratusan perangkat desa yang demo di depan kantornya. Mereka menuntut TPAPD yang belum dibayarkan selama 18 bulan. 

Bupati Jeje Wiradinata menyebut kekecewaan itu lantaran sebelumnya APDESI dan Perwakilan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sepakat hadir untuk audiensi. Namun ternyata di luar dugaan, karena banyak di luar yang teriak-teriak. 

“Tersinggung kenapa ada di luar. Tidak etis. Mereka kan pamong, tidak melakukan pemberitahuan dulu dan sebagainya. Itu kan ilegal,” kata Jeje usai audiensi, Senin (12/12/22). 

Baca juga: Ratusan Perangkat Desa Geruduk Kantor Bupati Pangandaran, Ada Apa?

Jeje menambahkan, seharusnya para perangkat desa yang berunjuk rasa tersebut melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Sebab, sebelumnya sudah ada jadwal audiensi dengan APDESI dan PPDI. 

“Eh mereka teriak-teriak di luar, ngapain? kenapa tidak memberitahukan dari awal akan datang dan unjuk rasa? APDESI dan perwakilan perangkat desa (PPDI, red) kan kita terima audiensinya,” jelasnya.

Bupati Minta Perangkat Desa yang Demo PBB Jangan Macet

Sementara itu, Jeje mengungkapkan alasan TPAPD tersebut belum terbayarkan semua ke perangkat desa. 

Secara normatif, katanya, Bupati harus membuat kebijakan dalam memperkuat ekonomi desa, penguatan infrastruktur pedesaan serta kelembagaan pedesaan. 

Lantaran fiskalnya belum memungkinkan, sehingga secara perundang-undangan soal tunjangan itu adalah kebijakan kepala daerah yang berpatokan pada 3 penguatan di atas. 

“Tunjangan tahun 2021 tunda saja dulu, kita penuhi yang wajib-wajib saja dulu sampai kemampuan keuangan kembali normal,” tegasnya. 

Sementara di tahun 2022, pihaknya akan mulai membayar 5 bulan dan rencananya akan menambah 2 bulan lagi. Meski begitu, risikonya ada kegiatan lain yang dikurangi. 

Jeje Wiradinata menambahkan, tahun 2023 bisa membayar semua atau 12 bulan. Namun pihaknya mengajukan syarat PBB harus maksimal tidak ada kemacetan.

“Tahun 2021 kemacetan pembayaran PBB sampai 8 miliar dan tahun 2022 kemacetan 6 miliar. Jika semua lancar, maka 2023 tunjangan bisa full 12 bulan,” imbuhnya.

Sampai saat ini, imbuhnya, PBB baru terkumpul 70 persen atau macet sekitar Rp 6 miliar. Karena itu ia meminta kepada semua perangkat desa yang demo dan seluruh desa bisa menarik PPB yang macet.

“Kita belajar disiplin, apakah desa yang PBB-nya bagus nanti tunjangannya juga full? silakan maunya bagaimana?,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Tuntut Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), ratusan perangkat desa geruduk Kantor Bupati Pangandaran, Senin (12/12/22). 

Mereka menuntut honor ke Pemkab Pangandaran yang belum memberikannya selama 18 bulan. 

Salah satu perangkat desa Cheri mengungkapkan, ia selama 18 bulan ini belum mendapatkan honor dari Pemda. Adapun rinciannya 11 bulan di tahun 2021 dan 7 bulan di tahun 2022. 

Menurut Cheri, dalam aksinya itu pihaknya selain menuntut haknya sebagai perangkat desa, juga memperjuangkan lembaga-lembaga yang ada di desa, seperti Posyandu, RT/RW dan Linmas. 

“Kami harapan TPAPD tersebut dibayar,” tegasnya. 

Baca juga: Pemkab Pangandaran Raih Penghargaan Anugerah Informatif dari Komisi Informasi Jabar

Ketua APDESI Pangandaran Sugiyono mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya sebenarnya telah mengundang 93 desa dan 30 perwakilan dari perangkat desa untuk audiensi dengan Bupati. 

Bahkan, rencana tersebut selain sudah terjadwal, juga Bupati Pangandaran menyetujuinya. 

“Namun ternyata rekan-rekan perangkat desa di luar justru menggelar unjuk rasa,” katanya. 

Ia menyebut unjuk rasa tersebut di luar rencana pihaknya. 

“Mungkin mereka penasaran dan ingin tahu secara langsung titik persoalannya,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Jumlah penduduk miskin di Kota Banjar, Jawa Barat, pada tahun 2022 ini mencapai 12.730 jiwa. Jumlah tersebut menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar menurun dari tahun 2021 lalu.

Kepala BPS Kota Banjar Taufik melalui Kasi Integrasi dan Pengolahan Diseminasi Ahmad Taufiq Habibie mengatakan, jumlah penduduk kategori miskin di Banjar pada tahun 2022 yaitu 6,73 persen atau setara dengan 12.730 jiwa.

Jumlah penduduk miskin tersebut menurutnya menurun sebesar 0,38 persen dari  tahun 2021 lalu. Saat itu jumlah persentasenya sebesar 7,11 persen.

Angka penduduk miskin tersebut, lanjutnya, berdasarkan hasil survei pendataan BPS Kota Banjar pada bulan Maret tahun 2022 lalu.

Baca juga: Di Tengah Wabah Corona, Sensus Penduduk Online BPS Banjar Tetap Berjalan

“Maksud penduduk miskin di sini yaitu mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan,” jelasnya, Senin (13/12/22).

Adapun standar besaran rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kategori di bawah garis kemiskinan atau GK pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 373.510 ribu.

“Standar pengeluaran per kapita tersebut setiap tahunnya nilai besarannya berubah. Bergantung pada jumlah kebutuhan dasar dan inflasi atau harga pasar,” terang Taufiq.

Lanjutnya mengatakan, konsep penghitungan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan tersebut menggunakan pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. 

Rumus penghitungan garis kemiskinan tersebut menggunakan metodologi yang selama ini sudah menjadi acuan penghitungan oleh BPS. 

“Jadi, apabila penghasilannya di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut masuk kategori penduduk miskin karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,” katanya.

“Indeks pembangunan manusia (IPM) kota Banjar tahun 2022 juga meningkat dari tahun 2021. IPM tahun ini 72,55 persen sedangkan IPM pada tahun lalu 71,92 persen,” ujarnya. (Muhlisin/R6/HR-Online)