harapanrakyat.com,- Tuntut Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), ratusan perangkat desa geruduk Kantor Bupati Pangandaran, Senin (12/12/22). 

Mereka menuntut honor ke Pemkab Pangandaran yang belum memberikannya selama 18 bulan. 

Salah satu perangkat desa Cheri mengungkapkan, ia selama 18 bulan ini belum mendapatkan honor dari Pemda. Adapun rinciannya 11 bulan di tahun 2021 dan 7 bulan di tahun 2022. 

Menurut Cheri, dalam aksinya itu pihaknya selain menuntut haknya sebagai perangkat desa, juga memperjuangkan lembaga-lembaga yang ada di desa, seperti Posyandu, RT/RW dan Linmas. 

“Kami harapan TPAPD tersebut dibayar,” tegasnya. 

Baca juga: Pemkab Pangandaran Raih Penghargaan Anugerah Informatif dari Komisi Informasi Jabar

Ketua APDESI Pangandaran Sugiyono mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya sebenarnya telah mengundang 93 desa dan 30 perwakilan dari perangkat desa untuk audiensi dengan Bupati. 

Bahkan, rencana tersebut selain sudah terjadwal, juga Bupati Pangandaran menyetujuinya. 

“Namun ternyata rekan-rekan perangkat desa di luar justru menggelar unjuk rasa,” katanya. 

Ia menyebut unjuk rasa tersebut di luar rencana pihaknya. 

“Mungkin mereka penasaran dan ingin tahu secara langsung titik persoalannya,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Jumlah penduduk miskin di Kota Banjar, Jawa Barat, pada tahun 2022 ini mencapai 12.730 jiwa. Jumlah tersebut menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar menurun dari tahun 2021 lalu.

Kepala BPS Kota Banjar Taufik melalui Kasi Integrasi dan Pengolahan Diseminasi Ahmad Taufiq Habibie mengatakan, jumlah penduduk kategori miskin di Banjar pada tahun 2022 yaitu 6,73 persen atau setara dengan 12.730 jiwa.

Jumlah penduduk miskin tersebut menurutnya menurun sebesar 0,38 persen dari  tahun 2021 lalu. Saat itu jumlah persentasenya sebesar 7,11 persen.

Angka penduduk miskin tersebut, lanjutnya, berdasarkan hasil survei pendataan BPS Kota Banjar pada bulan Maret tahun 2022 lalu.

Baca juga: Di Tengah Wabah Corona, Sensus Penduduk Online BPS Banjar Tetap Berjalan

“Maksud penduduk miskin di sini yaitu mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan,” jelasnya, Senin (13/12/22).

Adapun standar besaran rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kategori di bawah garis kemiskinan atau GK pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 373.510 ribu.

“Standar pengeluaran per kapita tersebut setiap tahunnya nilai besarannya berubah. Bergantung pada jumlah kebutuhan dasar dan inflasi atau harga pasar,” terang Taufiq.

Lanjutnya mengatakan, konsep penghitungan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan tersebut menggunakan pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. 

Rumus penghitungan garis kemiskinan tersebut menggunakan metodologi yang selama ini sudah menjadi acuan penghitungan oleh BPS. 

“Jadi, apabila penghasilannya di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut masuk kategori penduduk miskin karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,” katanya.

“Indeks pembangunan manusia (IPM) kota Banjar tahun 2022 juga meningkat dari tahun 2021. IPM tahun ini 72,55 persen sedangkan IPM pada tahun lalu 71,92 persen,” ujarnya. (Muhlisin/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com, – Sejumlah titik di Kota Bandung, mengalami banjir yang cukup parah akibat hujan ekstrem, seperti Pasirkoja dan Gedebage. Akibatnya, selain banyak rumah warga yang terdampak, juga mengganggu arus lalu lintas. 

Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga mengatakan, sistem drainase di Kota Bandung dinilai sudah tidak layak dan perlu dilakukan perbaikan. 

“Seperti yang kita lihat, drainase di Kota Bandung memiliki sedimentasi yang tinggi, belum ditambah dengan sampah dan lain sebagainya,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (12/12/2022). 

Baca Juga: Pasca Insiden Ledakan Bom di Bandung, Gubernur Jabar Imbau Warga Tetap Tenang

Menurutnya persoalan banjir, merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Namun hingga saat ini, belum ada solusi jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan banjir tersebut. 

“Sejauh ini, penanganannya masih bersifat parsial dan jangka pendek, seperti rumah pompa atau kolam retensi,” terangnya. 

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkot Bandung membangun rencana sistem induk drainase perkotaan di Kota Bandung. Dengan harapan akan adanya pemetaan yang jelas, terkait drainase dan antisipasi banjir. 

“Rencananya tahun depan akan dilakukan kajian terkait sistem induk drainase perkotaan dan teknologi pengelolaan banjir yang tepat seperti apa,” jelasnya. 

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama menangani persoalan banjir. Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai. 

Selain itu, juga bisa dengan membuat sumur resapan di depan rumah masing-masing, sehingga dapat menampung beban air yang terjadi akibat hujan yang deras. 

“Kita lihat ketika banjir surut, banyak sampah yang terbawa, artinya masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Maka saya imbau mari bangun kesadaran untuk meminimalisir banjir di Kota Bandung,” tambahnya. (Rio/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Jawa barat mencatat sebanyak 688 warga terjangkit DBD dan 8 orang meninggal dunia pada Januari hingga November 2022. 

Kepala Dinas Kesehatan Yoyo, didampingi Acep Jhoni Kepala Bidang P2P mengatakan, jumlah kasus DBD tersebut merupakan hasil pendataan setiap bulan yang dilaporkan  Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di kabupaten Ciamis.

“Data jumlah kasus merupakan hasil laporan pendataan ketika ada warga yang terkena DBD. Baik melalui Puskesmas maupun Rumah Sakit rujukan untuk menangani pasien Demam Berdarah seperti RSUD Ciamis,” kata Acep Jhoni kepada harapanrakyat.com, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Kadinkes Ciamis Sebut Keberadaan Asklin Ciamis Sangat Penting

Acep Jhoni menjelaskan, setiap bulan jumlah kasus naik turun sesuai daerah endemik. Misalnya kecamatan Ciamis yang memiliki kepadatan penduduk sehingga nyamuk penyebab DBD cepat berkembang dan menyebar.

Sementara itu, data kasus DBD tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 127 kasus dengan 3 orang meninggal. Februari 86 kasus, Maret 41 kasus, April 60 kasus, Mei 72 kasus satu orang meninggal, Juni 92 kasus. Lalu Juli 73 kasus dan satu meninggal, Agustus 56 kasus satu meninggal, September 44 kasus dua meninggal, Oktober 23 kasus dan November 14 kasus. Sehingga jumlahnya menjadi 688 kasus DBD sepanjang tahun 2022.

“Itu merupakan hasil pendataan kasus dengan sebaran kasus yang beragam dari setiap kecamatan. Hampir seluruh kecamatan sekarang ada kasus demam berdarah, artinya pencegahan dan penanganan harus terus kita lakukan bersama-sama,” katanya.

Upaya Penanganan Kasus DBD di Ciamis

Menurutnya, setiap ada kasus DBD, Dinas Kesehatan Ciamis langsung melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE). Hal itu agar warga Ciamis yang terjangkit DBD bisa segera ditangani dengan perawatan, baik oleh Puskesmas maupun rumah sakit.

Selanjutnya setiap Puskesmas dibagikan larvasida untuk didistribusikan ke masyarakat dengan terus mensosialisasikan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus oleh Puskesmas.

Selain itu, pihaknya juga memberikan surat edaran kewaspadaan dini DBD. Surat Edaran tersebut didistribusikan RDT DBD ke Puskesmas dan RSUD Kawali untuk deteksi dini DBD setiap hari.

“Setelah penanganan dini terus kita lakukan bersama, maka meski angka kasus masih ada, namun setidaknya penanganan dan pencegahan bisa dengan mudah kita lakukan bersama-sama. Karena itu bisa dilakukan setiap hari oleh warga masyarakat di rumah masing-masing,” pungkasnya. (ES/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Sidang lanjutan perkara dugaan penipuan dan penggelapan bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan terdakwa mantan Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Irfan Suryanagara, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Senin (12/12/2022).

Dalam sidang yang digelar tersebut, sejumlah saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan. Salah satunya ajudan mantan ketua DPRD Jabar, Panji Prawinugraha.

Kepada Majelis Hakim di muka persidangan, Panji membantah keterangan korban Stelly Gandawidjaja yang mengaku pernah menitipkan uang sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut untuk investasi dua lokasi SPBU di wilayah Cirebon dan Kabupaten Sukabumi pada Juni 2018 lalu.

Baca Juga: Viral Burung Garuda Tanpa Kepala di Bandung, Ini Kata Pemkab

Ajudan Mantan Anggota DPRD Jabar Mengaku Tak Dititipi Uang Rp 5 M

Dalam berkas dakwaan, Stelly mengaku pernah menitipkan uang itu kepada Panji yang dimasukkan ke dalam beberapa buah kardus.

“Pernah dititipkan uang Rp 5 miliar dari Stelly?” tanya anggota Majelis Hakim, Saut Erwin Hartono.

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Panji pun menjelaskan tidak pernah menerima titipan uang dari Stelly. Sebab, sebagai aparatur sipil negara (ASN), dirinya mengaku sedang menjalani cuti bersama lebaran.

“Tidak pernah. Karena pada Juni 2018 itu saya cuti bersama (Idulfitri),” kata Panji menjawab pertanyaan Majelis Hakim.

Kemudian Majelis Hakim pun menanyakan berbagai pertanyaan kepada saksi Panji yang tertuang dalam berkas dakwaan.

Menanggapi adanya perbedaan keterangan yang disampaikan saksi Stelly yang juga sebagai korban dalam kasus ini dengan kesaksian Panji, penasihat hukum terdakwa Irfan, Radhitya A. Sadiqien menilai, keterangan yang disampaikan saksi Panji ini merupakan fakta persidangan.

Saksi Panji, lanjut Radhitya, dalam fakta persidangannya menjelaskan tidak pernah menerima uang senilai Rp 5 miliar sebagaimana dituduhkan korban dalam dakwaan.

“Tadi terbuka semua bahwa tidak pernah ada titipan Rp 5 miliar di dus. Bahkan tanggal 18 Juni 2018 itu masih Idulfitri, kebetulan ASN semua cuti bersama,” kata dia.

Selain itu juga, tim kuasa hukum terdakwa juga menyoroti kesaksian Stelly dalam sidang sebelumnya.

Kesaksian Stelly dalam dakwaan kerap berubah-ubah, terutama terkait kerugian yang diderita. Kerugian semula disebutkan sebesar Rp 58 miliar, namun berubah menjadi Rp 77 miliar.

Kesaksian Korban Disorot

Selain itu juga, tim kuasa hukum menyoroti kesaksian Stelly yang mengaku memberikan aliran dana kepada sejumlah politisi menjelang kampanye termasuk kepada kliennya.

“Bahwa apa yang dilaporkan dan dimasukkan ke dalam dakwaan itu tidak benar. Majelis sedang memeriksa itu keterkaitan keterangan satu dengan yang lainnya. Dua kali sidang ini kita bisa sampaikan bahwa banyak bohongnya,” ucapnya.

Dalam sidang sebelumnya, kepada Majelis Hakim Stelly juga sempat menuturkan pernah dimintai sejumlah uang oleh Irfan Suryanagara untuk membantu kampanye sejumlah politisi.

Seperti Deddy Mizwar-Deddy Mulyadi (pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018). Lalu untuk kampanye Cellica Nurrachdiana (pilkada Karawang 2020), dan Nashrudin Azis pada 2018 saat pilkada Kota Cirebon. Namun, hal itu pun langsung dibantah Irfan.

“Bahkan tidak pernah ada di BAP 1 juga yang menyatakan ada aliran dana kepada para politisi ini. Jadi menurut kita, itu adalah pernyataan yang dibuat-buat (Stelly),” ungkap tim kuasa hukum Irfan lainnya, Rendra T Putra. (Rendra/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Dinas Perhubungan Kota Banjar, Jawa Barat, masih melakukan proses pemasangan Area Traffic Control Sistem (ATCS) untuk pemantauan arus lalu lintas.

Rencananya, pengerjaan ATCS tersebut akan rampung pada akhir bulan Desember ini dan bisa difungsikan untuk pemantauan arus lalu lintas saat Natal dan tahun baru 2023.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar, Asep Sutarno mengatakan, saat ini pengerjaanya sudah mencapai 70 persen lebih.

“Saat ini (ATCS) masih proses pengerjaan, mudah-mudahan bisa secepatnya selesai. Yang kita harapkan di akhir tahun ini bisa digunakan,” kata Asep Sutarno kepada harapanrakyat.com, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Jembatan Parungsari Diperbaiki, Dishub Kota Banjar Buka Tutup Lalin

Asep menjelaskan, fungsi ATCS tersebut untuk memantau aktivitas pengendara di jalan raya. Nantinya aktivitas pengendara akan terlihat langsung oleh petugas di ruang operator.

“Selain untuk memantau kepadatan arus lalu lintas, ATCS juga bisa memberikan imbauan kepada para pengguna jalan yang melanggar seperti tidak menggunakan helm. Itu nanti ada operator khusus,” jelasnya.

Menurutnya, ada 4 titik lokasi persimpangan yang sudah dipasang kamera. Diantaranya, simpang 3 Jembar, simpang 4 Alun-alun, simpang 3 Gardu, dan simpang 4 Tanjungsukur.

“Untuk APILL nya juga sudah diganti, jadi nanti bisa dioperasikan oleh operator dari sini untuk mengatur arus lalu lintas,” paparnya.

Lanjut Asep, selain kamera ATCS ada juga kamera CCTV yang berfungsi hanya untuk memantau kondisi arus lalu lintas saja.

“Kemudian di setiap persimpangan akan dipasang 16 unit kamera pantau, itu di luar kamera ATCS dan APILL Smart,” imbuhnya.

Sementara itu, Asep menambahkan, anggaran pengadaan Area Traffic Control Sistem itu bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) sebesar Rp 30 miliar dan Rp 3,6 miliar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Kepala Desa (Kades) aktif di Garut berinisial K, digelandang tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Garut, Senin (12/12/2022) petang.

Ia dicokok Kejaksaan setelah penyidik menemukan bukti kuat atas dugaan korupsi Dana Desa. Kerugian Negara akibat perbuatan pelaku nyaris di angka Rp 500 juta.

K, Kades aktif Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Garut. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan merugikan negara ratusan juta rupiah.

Baca Juga: Mitos Leuwi Tepungan di Kabupaten Garut, Dipercaya Permudah Urusan Jodoh

Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Neva Sari Susanti mengatakan, K ditetapkan tersangka dan langsung ditahan.

“Setelah kami tetapkan sebagai tersangka, kami langsung lakukan penahanan,” katanya.

Neva menjelaskan, penyelidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan tersangka dimulai sejak Agustus 2022. K diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa sejak Agustus 2021 hingga Desember 2021 dan menyebabkan kerugian negara Rp 493 juta.

“Dana desa itu dia gunakan oleh kepala desa ini, untuk membeli misalnya ambulans seharga Rp 200 juta. Itu dilaksanakan setelah lewat masa tahun anggaran berjalan di 2021 itu, jadi sudah lewat waktu,” jelasnya. 

Selain itu, K juga diketahui melakukan pembangunan kawasan wisata khusus desa dengan menganggarkan untuk pembangunannya Rp 263 juta. 

“Hanya 40 persen saja, Sampai sekarang tidak bisa digunakan karena masih mangkrak,” tutup Neva.

Tersangka dijerat  Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah tahun 2020-2021 dan Pasal 3, ancaman hukuman 4 tahun penjara, dan denda Rp 50 juta. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)