harapanrakyat.com,- Terkait soal 3.000 komunitas LGBT yang disampaikan Aliansi Umat Islam (AUI) Garut beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, akhirnya buka suara.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menyatakan, Garut merupakan warisan kota santri. Oleh karena itu wajib mempertahankan perilaku masyarakat berbingkai akhlakul karimah.

Gegernya 3.000 komunitas LGBT di Garut, menurutnya bahwa kasus LGBT di Garut bukan secara tiba-tiba. Berapapun jumlah keanggotaan komunitas tersebut, pihaknya harus mengambil langkah untuk pembinaan.

“Jadi, berapapun jumlah anggota LGBT saya merasa prihatin. Karena Garut ini kan termasuk kota santri. Kita harus menyatukan langkah untuk melakukan pembinaan, walaupun data jumlah tersebut saya belum mendapatkan yang resmi. Tapi berapapun jumlahnya, kita akan lakukan pembinaan,” kata Helmi Budiman, Rabu (14/12/2022).

Baca Juga: Jelang Tahun Politik, ASN di Pemkab Garut Diminta Jaga Netralitas

Ia juga mengatakan, audiensi antara AUI dengan Komisi 4 DPRD Garut yang membahas soal merebaknya 3.000 komunitas LGBT di Garut, sudah sampai ke telinga pemerintah daerah.

Sebagai Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman pun merespon audiensi lanjutan yang rencananya akan menghadirkan seluruh komponen untuk penanggulangan berkelanjutan.

Namun, Helmi sendiri mengaku belum menerima surat undangan secara resmi untuk audiensi lanjutan.

“Belum dapat surat resmi, saya baru baca dari media. Jadi kan nanti kita berbagi jadwal dengan Pak Bupati atau saya. Yang jelas, Garut yang diwarisi kota santri wajib mempertahankan agar perilaku masyarakat kita terbingkai dalam akhlakul karimah,” pungkas Helmi. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Jumlah penduduk kategori miskin Kota Banjar, Jawa Barat, tercatat 12.730 jiwa atau 6,73 persen dari jumlah penduduk menurut data BPS 2022. Lalu apa kabarnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang bantuan hukum untuk warga tidak mampu?

Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar Bambang Prayogi mengatakan Raperda tersebut tidak masuk dalam Propemperda tahun 2023. Sebab sudah masuk program legislasi tahun 2022 dan sudah pembahasan.

Raperda tersebut saat ini tinggal pengajuan ke provinsi oleh DPRD. Selanjutnya proses finalisasi dan penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Untuk raperda tersebut sudah pembahasan dan sedang dalam tahap finalisasi. Awal tahun 2023 kita target bisa tetapkan,” kata Bambang, Senin (13/12/2022).

Dalam Raperda tersebut nantinya akan mengatur bantuan hukum bagi masyarakat yang kategori warga tidak mampu ketika mereka memiliki permasalahan hukum.

Baca Juga: 12 Ribu Penduduk Kota Banjar Hidup di Bawah Garis Kemiskinan, Mahasiswa: Harus Ada Kebijakan Strategis

Bantuan hukum tersebut baik terjadi di Banjar maupun maupun di luar daerah. Hal penting warga tersebut secara administratif merupakan warga Banjar dan tidak mampu.

Standarisasi masyarakat tidak mampu yang akan mendapat bantuan hukum tersebut, diatur juga melalui perwal dengan rumusan dari OPD terkait.

“Pada intinya raperda itu untuk membantu warga Banjar yang memiliki masalah hukum. Namun mereka tidak mampu sehingga harus mendapat bantuan dari pemerintah daerah,” katanya.

“Lebih jelasnya juga akan diatur melalui Perwal. Sekarang Raperda bantuan hukum warga tidak mampu ini masih dalam proses pengajuan ke provinsi untuk finalisasi,” ujarnya. (Muhlisin/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Tiga bakal calon telah mengembalikan berkas formulir bakal calon ketua DPD KNPI Ciamis kepada panitia pelaksana Musda ke XV tahun 2022, di Gedung KNPI Ciamis, Selasa (13/12/2022).

Ketiga bakal calon ketua tersebut yakni, Haris Hendriana, Sekretaris PC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Ciamis, kemudian Uus Rusdiana yang juga merupakan anggota DPRD Ciamis dan terakhir Dede Hilman.

Ketua OC Musda KNPI Ciamis, Muhammad M Husain K mengatakan tahapan pengambilan formulir dari tanggal 9-11 Desember 2022. Dari tahapan ini ada 4 orang bakal calon yang telah mengambil berkas.

“Saat tahapan pengembalian, ada sebanyak 3 orang bakal calon yang telah mengembalikan berkas kepada kami. Yakni Uus Rusdiana dan Haris Hendriana serta Dede Hilman,” katanya.

Menurutnya, ada 1 kandidat yang belum melakukan pengembalian berkas yakni Hernawan.

“Apabila pada hari terakhir ini kalau tidak ada pengembalian, kami anggap gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya,” tuturnya.

Baca Juga: Verifikasi OKP dan PK pada Musda XV DPD KNPI Ciamis Diperpanjang

Ketua SC Musda KNPI Ciamis Dani Alinurdin menambahkan setelah tahapan pengembalian berkas selanjutnya pelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon.

“Kemudian verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi. Jadi masih ada tahapan selanjutnya, itu baru bakal calon belum ditetapkan sebagai calon ketua,” ucapnya.

Untuk penetapan calon ketua KNPI Ciamis pada tanggal 21 Desember 2022. Apabila semua administrasi sudah memenuhi syarat sebagai calon ketua.

“Jadi masih ada tahapan lagi, jika sedang tahapan verifikasi kemudian ada kekurangan data atau belum lengkap bisa juga melengkapinya,” terangnya.

Dani menambahkan, semua yang saat ini telah mengembalikan berkas yakni Uus Rusdiana dan Haris Hendriana serta Dede Hilman itu telah mempunyai rekomendasi dari OKP dan juga PK. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

Harapanrakyat.com,- 12 ribu penduduk Kota Banjar, Jawa Barat masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut terbilang tinggi berhubung jumah penduduk Kota Banjar yang relatif sedikit.

Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kota Banjar yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 12.730 jiwa.

Ketua Cabang PMII Kota Banjar, Awal Muzakki AlKautsar mengatakan, pemerintah kota harus melakukan langkah konkret.

Salah satunya dengan mengambil kebijakan strategis untuk terus mengurangi dan menuntaskan jumlah penduduk kategori miskin.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat penting meskipun presentasi dan angka penduduk miskin mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya.

Sebab, angka 12 ribu penduduk miskin di Kota Banjar masih tinggi jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk yang cukup sedikit, yaitu 200 ribu lebih.

“Sebetulnya meski menurut perhitungan BPS persentasenya turun, tapi jika melihat jumlah penduduk yang relatif sedikit, angka kemiskinan tersebut jadi cukup besar,” kata Awal kepada HR Online, Selasa (13/12/2022).

Baca Berita : PMII Kritik DPRD Banjar tak Libatkan Publik dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja

Oleh sebab itu, Awal melanjutkan, pemerintah harus membuat satu formulasi untuk menanggulangi problem kemiskinan tersebut.

Misalnya, dengan membuat program pemberdayaan masyarakat berbasis skill. Sehingga masyarakat bisa mandiri dan perekonomiannya meningkat.

Dampaknya, ketika ekonominya meningkat kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dan kesejahteraannya pun bisa meningkat.

“Pemerintah kota harus membuat kebijakan dan satu formulasi untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut supaya bisa terus menurun. Bila perlu membuat perda untuk menindaklanjuti,” ujar Awal.

12 Ribu Penduduk Miskin Kota Banjar Tercover Program Bantuan

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Suryamah mengatakan, terkait apakah 12.730 penduduk miskin hasil data BPS tersebut masuk dalam program bantuan sosial, perlu singkronisasi data untuk memastikannya.

Meski begitu, karena jumlah penduduk miskin dari BPS tersebut termasuk kategori penduduk miskin akut sehingga menurutnya sudah tercover dalam berbagai program bantuan dari pemerintah.

Program bantuan sosial tersebut seperti program BPNT, PKH dan bantuan sosial lainnya yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Adapun jumlah penduduk tidak mampu yang tercover dalam program bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 17. 653 jiwa atau penerima manfaat.

Baca Juga : Angka Kemiskinan Pangandaran Naik Jadi 39.070 Jiwa

“Untuk data 12 ribu penduduk Kota Banjar dari BPS itu, kita harus lihat dulu seperti apa,” kata Suryamah usai acara Sosialisasi BLT dana DBHCT tahun 2022 di Gor Kelurahan Purwaharja

“Kalau kami harus dipadupadankan dulu datanya, tapi kalau penduduk miskin insyaallah sudah tercover,” lanjutnya.

Adapun berkaitan dengan pemberdayaan, menurutnya upaya itu harus melalui lintas sektor sesuai kewenangan OPD yang membidangi.

“Dari Dinas Sosial hanya memberikan bantuan. Untuk pemberdayaan itu tergantung leading sektornya,” jelasnya.

Sebab, perihal pemberdayaan 12 ribu penduduk miskin di Kota Banjar, setiap OPD memiliki kewenangan berbeda-beda, “sesuai dengan kewenangan masing-masing.” Pungkasnya. (Muhlisin/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

Harapanrakyat.com,- Upaya menangkal hoaks di medsos, Asosiasi Tour dan Travel DPC ASITA Kabupaten Pangandaran menggelar Dialog Interaktif bersama stakeholder kepariwisataan di Arnawa Hotel Pangandaran, Selasa (13/12/2022).

Hal itu dilakukan seiring masifnya tayangan video hoaks pasca bencana alam Cianjur yang beredar di media sosial.

Untuk menangkal berita-berita hoaks di medsos tersebut, Asosiasi Tour dan Travel DPC ASITA juga bekerjasama dengan Dit Intelkam Polda Jabar dan para pegiat wisata.

Berbagai stakeholder pun turut menghadiri forum dialog tersebut, antara lain Ketua DPRD, Kapolres serta Kadis Pariwisata dan Budaya Kabupaten Pangandaran.

Baca Juga : Dinas Pariwisata Pangandaran Bakar Puluhan Ribu Tiket Objek Wisata, Ini Alasannya!

Kemudian hadir juga Ketua PHRI, Ketua HPI, Polsek Pangandaran, serta perwakilan pegiat wisata lainnya.

Ketua ASITA Kabupaten Pangandaran Adrianus Saputro mengatakan, dalam dialog interaktif tersebut pihaknya membahas perkembangan digitalisasi bidang pariwisata.

“Dialog interaktif ini bertujuan menciptakan kesepahaman dengan para pelaku usaha wisata, bagaimana teknik dan cara menangkal berita hoaks,” katanya.

Upaya Menangkal Hoaks di Medsos dengan Akun Legal

Lebih lanjut Adrian menambahkan, dari pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah atau akun yang terstruktur dan legal.

Hal ini bertujuan untuk melawan berita hoaks terkait adanya bencana dan berbagai informasi bohong lainnya seputar Pangandaran.

“Beritanya tayang berulang-ulang sehingga berdampak pada tingkat kunjungan wisata, mudah-mudahan kita bisa menangkal hoaks yang beredar di medsos itu,”pungkas Adrian.

Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, beredarnya berita-berita bohong itu sangat berdampak pada kunjungan wisata.

“Banyak calon pengunjung yang membatalkan rencana kunjungannya ke Pangandaran, kan jelas sangat merugikan,” katanya.

Kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengapresiasi kepedulian para pelaku usaha wisata dalam menyatukan persepsi dan menggandeng Dit Intelkam Polda Jabar.

“Ini upaya yang luar biasa, bersama-sama menangkal tayangan berita Hoaks di media sosial,” ungkapnya.

Selain itu, Asep Noordin juga mendorong agar Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Pangandaran segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Hal itu bertujuan untuk membantu promosi serta menangkal berita hoaks di medsos seputar pariwisata Pangandaran.”Perda sudah ada, Dinas Pariwisata tinggal mengusulkan pembuatan Perbupnya,” pungkas Asep Noordin. (Madlani/R12/HR-Online/Editor-Rizki)