Subang – Pembangunan pabrik kendaraan listrik (EV) milik BYD di Subang, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Media China mengungkap adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang disebut menghambat proyek ambisius tersebut. BYD sendiri berencana membangun fasilitas dengan kapasitas produksi hingga 150.000 unit EV per tahun, dengan total investasi mencapai 1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 20,3 triliun.

Media ternama South China Morning Post menyorot fenomena ini sebagai ancaman terhadap ambisi besar Indonesia menjadi pusat kekuatan EV di Asia Tenggara. Dalam laporannya, mereka menyebut gangguan tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal yang telah lama menjadi momok di sektor informal seperti pedagang kaki lima.

“Kelompok penegak hukum bayangan ini kini dituduh mengganggu proyek besar yang sangat penting bagi masa depan ekonomi Indonesia,” tulis SCMP, Rabu (7/5/2025). Mereka menyebut aksi-aksi premanisme ini sudah lama menghantui proyek investasi besar di Indonesia.

Ian Wilson, akademisi dari Murdoch University Australia, menyebut bahwa kehadiran preman dalam proyek-proyek besar di Indonesia bukan hal baru. Ia menyatakan bahwa perusahaan besar biasanya memang harus “bertemu” dan berurusan dengan tokoh-tokoh lokal ketika masuk ke suatu daerah.

“Premanisme adalah hal yang umum di Indonesia. Bisa jadi ini kelalaian atau kurangnya nasihat yang tepat bagi investor,” ujar Wilson, sebagaimana dikutip dari artikel tersebut.

Kabar soal gangguan ormas ini mulai menguat setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengunjungi pabrik BYD di Shenzhen, China, pada 20 April 2025 lalu. Seusai kunjungan, ia secara terbuka meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap aksi premanisme yang menghambat investasi.

Sementara itu, Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia, Luther Pandjaitan, tidak secara langsung menanggapi isu tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa saat ini seluruh proses persiapan dan pembangunan berjalan lancar sesuai komitmen dengan pemerintah.

“Seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik. Kami fokus menyelesaikan proyek ini,” ujar Luther kepada Kompas.com. Ketika diminta klarifikasi lebih lanjut, ia memilih untuk tidak memberikan penjelasan tambahan.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga angkat bicara. Sekretaris Umumnya, Kukuh Kumara, menyatakan bahwa aksi premanisme berkedok ormas bukanlah hal baru. Ia menyebut gangguan terhadap industri otomotif seperti yang dialami BYD sudah terjadi sejak 1998.

“Kami sedang berupaya mencari solusi bersama para pemangku kepentingan agar kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak menghambat investasi dalam negeri,” ujar Kukuh. Ia memastikan, masalah ini sudah dilaporkan kepada pemerintah untuk ditangani secara serius.