harapanrakyat.com,- Asosiasi Perangkat Desa Kota Banjar, Jawa Barat, menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Mereka tak sependapat dengan wacana perpanjangan tersebut sebagaimana usulan kepala desa pada Selasa (17/1/23) melakukan aksi di depan Gedung DPR RI.

Kepala Desa Raharja yang juga Ketua APDESI Kota Banjar, Yayat Ruhiyat mengatakan, pihaknya tak sependapat terkait wacana tersebut.

Ia menilai dengan masa jabatan kepala desa 6 tahun yang berjalan sekarang ini, sudah cukup memadai untuk melaksanakan program-program pemerintahan di tingkat desa. 

Tinggal menurutnya, menyesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di daerahnya masing-masing, untuk melaksanakan program-program tersebut. 

“Secara pribadi untuk masa jabatan 6 tahun kepala desa saya rasa itu sudah cukup memadai, untuk melaksanakan program-program desa,” kata Yayat kepada harapanrakyat.com, Sabtu (21/1/23).

Baca Juga: Oknum Kades Ancam Parpol yang Tolak Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Menurutnya, yang lebih substansial justru bukan soal perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Tetapi, bagaimana membuat pemerintah desa bisa lebih berdaulat. 

Pemerintah desa yang berdaulat itu, jelas Yayat, maksudnya melaksanakan dan dapat mewujudkan visi-misi dan program-program yang telah pemerintah desa canangkan.

“Jadi kalau saya pribadi memang lebih pada substansi mewujudkan kedaulatan desa. Makanya, kemarin juga kami teman-teman di Kota Banjar memilih tidak ikut aksi ke Jakarta,” jelasnya.

Bukan hanya dari Kota Banjar, namun menurut Yayat, kepala desa yang tidak ikut aksi ke Jakarta menuntut perpanjangan masa jabatan 9 tahun juga ada dari daerah lain.

Seperti Kabupaten Pangandaran, Karawang Bandung, dan beberapa daerah lainnya.

“Tidak hanya Kota Banjar saja. Beberapa kepala desa di daerah yang lain juga banyak yang tidak ikut aksi. Jadi, itu tergantung masing-masing,” katanya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Dua jembatan di Kecamatan Mekarmukti, Garut, Jawa Barat, putus akibat diterjang banjir bandang. Selain itu, air bah tersebut juga membuat beberapa hektar sawah petani pun hancur dan gagal panen.

Banjir bandang yang menerjang kawasan Desa Jagabaya tersebut terjadi pada Jumat (20/1/2023).

“Laporan sementara kejadian banjir bandang ini membuat dua jembatan putus,” kata Kepala Desa Jagabaya, Yayan Sunarya, kepada harapanrakyat.com, Sabtu (21/1/2023).

Lanjutnya menambahkan, bahwa banjir tersebut diakibatkan dari curah hujan tinggi. Sehingga Sungai Cikandang dan Sungai Cirompang meluap.

“Akibat curah hujan yang sangat tinggi, sehingga Sungai Cikandang dan Cirompang meluap ke persawahan dan pemukiman warga,” ucapnya.

Baca Juga: Sungai Cilimu Garut Meluap, Hektaran Sawah Milik Petani Terancam Gagal Panen

Selain merusak lahan pertanian warga, sambungnya, akibat banjir bandang yang terjadi di Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti, Garut juga membuat jembatan gantung roboh.

Jembatan gantung ini merupakan penghubung antara Kampung Saparantu, Desa Jagabaya, dengan Kampung Wangun, Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang.

Baca Juga: Sungai Cimanuk Meluap, Jembatan Penghubung di Garut Putus, 1 Kampung Terendam Banjir

“Dampak bencana hidro metrologi ini mengakibatkan beberapa hektare lahan pertanian sekaligus jembatan hancur. Sementara untuk korban dinyatakan nihil,” pungkasnya.

Pantauan harapanrakyat.com, air di sekitar bencana banjir bandang di Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti, Garut sudah surut. Namun untuk akses jembatan akibat terjangan banjir bandang masih terputus. Sehingga mengganggu aktivitas warga. (Pikpik/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Oknum kades ancam parpol (partai politik) yang tidak mendukung terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) 9 tahun. Pasalnya, mereka menginginkan aspirasinya mendapat dukungan dari partai-partai politik di parlemen, terkait masa jabatan kades 9 tahun.

Aspirasi tersebut mereka sampaikan saat ribuan kepala desa berbondong-bondong melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI pada Selasa (17/01/2023) lalu.

Bahkan di tengah ribuan massa aksi, mereka kerap mengancam parpol yang menolak atas usulannya. Hal itu yang membuat videonya viral di media sosial.

Video Oknum Kades Ancam Parpol yang Tolak Masa Jabatan 9 Tahun Viral

Dalam video yang beredar, tampak seorang oknum kades memberikan nada ancaman terhadap parpol yang menolak perpanjangan masa jabatan kades 9 tahun.

Baca Juga: Dana Bantuan Hibah Partai Politik di Ciamis Naik, Per Suara Rp 4.400

Menurutnya, partai politik yang tidak mendukung terkait masa jabatan kades menjadi 9 tahun akan habis suaranya di desa-desa saat Pemilu 2024.

“Parpol yang menolak kita habisi di desa saat Pemilu 2024!,” ujar salah seorang kepala desa yang tidak diketahui namanya.

Aksi Unjuk Rasa Ribuan Kades

Sekedar informasi, ribuan kades melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Selasa (17/01/2023) lalu.

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasinya. Salah satunya usulan revisi UU No 6 Tahun 2014 terkait perpanjangan masa jabatan kades yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Jika kepala desa menjabat dua periode maka akan berkuasa selama 18 tahun.

Baca Juga: Komisi III DPR RI Apresiasi Kinerja Kanwil Kemenkumham Jabar

Salah seorang massa aksi, Robi Darwis menilai masa jabatan kepala desa 6 tahun tidak cukup untuk menuntaskan program.

Menurutnya, konflik politik pasca Pilkades menjadi penghambat pembangunan desa. Sehingga, penting terkait perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun.

Karena, kata Robi, dengan jabatan yang cukup lama menjadi 9 tahun, konflik di desa akan sedikit teredam dan pembangunan desa akan berjalan optimal.

“Dengan waktu yang cukup lama menjadi 9 tahun, konflik politik pasca Pilkades akan teredam. Pembangunan desa insya Allah akan optimal,” kata Robi yang juga sebagai Kepala Desa Poja, Nusa Tenggara Barat.

Hingga kini, viralnya video oknum kades ancam parpol terkait usulan perpanjangan masa jabatan belum ada tanggapan serius dari para ketua partai politik. (Aji/R3/HR-Online/Editor-Eva)

Pengusaha, Jhon LBF kembali menunjukkan rasa kepeduliannya. Kali ini, Citra, mantan karyawan Alfamart yang baru-baru ini viral karena menangisa saat dimarahi atasan lantaran tidak menyapa pelanggan, kini resmi bekerja di perusahaan Jhon pada Jumat (2/01/2023).

Melalui YouTube pribadinya, Jhon mengaku sangat menyayangkan pengalaman pegawai minimarket tersebut pada awal karirnya. Oleh karena itu, Jhon terpanggil untuk membantu dengan memberinya pekerjaan.

“Mbak Citra yang kemarin viral mengalami tindakan yang tidak terpuji dari pengelola minimarket. Dia akhirnya rela tanpa paksaan setuju untuk bekerja di salah satu perusahaan saya,” kata Jhon LBF melalui channel YouTube miliknya.

Baca Juga: Viral Calon Karyawan Alfamart Menangis, Terancam Dipecat karena Tak Ucap Salam

Selain itu, Jhon juga langsung memberikan seragam perusahaan dan perlengkapan kerja. Kemudian, Citra juga akan diberikan tempat tinggal yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

“Saya melakukan ini bukan untuk pamer. Saya diberi rezeki oleh Allah agar bermanfaat bagi masyarakat dan juga agar para pengusaha lain lebih peduli terhadap karyawannya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa seorang karyawan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Citra, mantan karyawan Alfamart, juga mengaku sangat senang dengan rezeki yang diterimanya melalui Jhon LBF. Bahkan dalam kesempatan itu, Citra kemudian langsung menghubungkan Jhon dan keluarganya di rumah melalui video call.

Pihak Alfamart Klarifikasi Terkait Video Viral Mantan Karyawan Menangis

Sebelumnya diberitakan, Alfamart akhirnya buka suara terkait hebohnya tayangan video aksi senioritas yang dilakukan senior kepada bawahannya di salah satu jaringan toko bisnis mereka.

Corporate Communications GM Alfamart, Rani Wijaya mengatakan, pihaknya telah memberikan teguran keras dan sanksi kepada pegawai yang mengambil video tersebut, yakni petinggi Citra.

“Alfamart tidak memiliki standar prosedur pengambilan video proses penerimaan calon karyawan di Alfamart. Sehingga pengambilan video murni dilakukan oleh karyawan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Alfamart,” kata Rani Wijaya dalam keterangan tertulis.

Atas tindakan tersebut, pihak Alfamart meminta maaf dan berterima kasih kepada netizen atas kritik dan sarannya.

“Kami berharap untuk kedepannya Alfamart dapat meningkatkan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Rani. (Revi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Pengadilan Agama mencatat, ada 555 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Apa saja persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah? 

Persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah cukup ribet. Ada 12 poin yang harus terpenuhi, yakni surat penolakan dari KUA, fotokopi, materai Rp 10.000 cap di kantor pos.

Selanjutnya, fotokopi KTP para pemohon (orang tua calon suami/calon istri yang kurang usia) ditempel materai Rp 10.000 dan dicap di kantor pos.

Kemudian, fotokopi buku nikah para pemohon (Orang tua calon suami/calon istri yang kurang usia) ditempel materai Rp 10.000 dan dicap di kantor pos.

Baca Juga: Bukan karena Hamil Duluan, 555 Pasangan Ajukan Dispensasi Nikah di Ciamis

Fotokopi kartu keluarga para pemohon, ditempel materai Rp 10.000 dan dicap di kantor pos. Lalu, fotokopi akte kelahiran calon istri/calon suami tempel materai Rp 10.000 dan dicap di kantor pos.

Persyaratan dispensasi nikah selanjutnya yakni fotokopi KTP calon istri/calon suami tempel materai Rp. 10.000 dicap di kantor pos. Fotokopi ijazah calon istri/calon suami tempel materai Rp 10.000 dan dicap di kantor pos.

Selanjutnya, surat keterangan kehamilan calon istri baik dari dokter, bidan atau puskesmas kemudian tempel materai Rp. 10.000 dicap di Kantor Pos. Lalu, surat keterangan status calon istri/calon suami dari desa tempel materai Rp 10.000 dicap di kantor pos.

Kemudian, surat keterangan penghasilan calon suami dari desa atau perusahaan difotokopi tempel materai Rp 10.000 di cap di kantor pos. 

Selanjutnya, pemohon menyerahkan surat permohonan sebanyak 5 rangkap (bagi yang tidak cakap hukum bisa dibantu oleh Posbakum). Terakhir, membayar panjar biaya perkara sesuai radius.

Humas Pengadilan Agama Ciamis, Suryana mengatakan, jumlah pengajuan dispensasi nikah mengalami penurunan daripada tahun 2021. 

“Sedikit menurun, kalau 2021 itu ada sebanyak 788 pengajuan, sedangkan tahun 2022 ada 555 pengajuan,” pungkasnya. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji 2023, mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Saat ini, pemerintah mengusulkan biaya perjalanan haji naik menjadi Rp 69 juta per jemaah.

Sebagai informasi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan, biaya perjalanan haji pada 1444 H/2023 M naik menjadi Rp 69.193.733. Sedangkan biaya haji 2022 sebesar Rp 39,8 juta. Dengan demikian, kenaikan biaya haji 2023 sekitar Rp 30 juta per jemaah.

Menanggapi usulan kenaikan biaya haji tersebut, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Barat menilai, usulan tersebut akan memberatkan calon jemaah haji. IPHI mengharapkan, pemerintah harus mempertimbangkan kembali usulan tersebut.

“Kami meminta pemerintah mempertimbangkan lagi usulan kenaikan biaya haji ini. Usulan kenaikan biaya haji 2023 terlalu memberatkan,” ungkap Ketua Pengurus Wilayah IPHI Jabar, Ijang Faisal di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/1/2023).

Baca Juga : Cara Tahallul bagi Jamaah Wanita, Rangkaian Haji dan Umroh

Ijang memaklumi, banyak hal yang memang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan perjalanan haji ini. Dengan adanya kenaikan biaya perjalanan haji, tentunya harus berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan saat pelaksanaan ibadah haji.

Namun demikian, pihaknya berharap kenaikan biaya haji ini tidak terlalu besar.

“Kami mengharapkan pemerintah lebih bijak dalam menaikan biaya perjalanan haji tahun 2023. Kenaikan (biaya haji), jangan terlalu tinggi. Kami meyakini nanti DPR juga akan menghitung ulang secara bijak,” ungkap Ijang.

Perhitungan Biaya Perjalanan Haji 2023 Menurut IPHI Jabar

Dalam kesempatan itu, Ijang menyampaikan, jika pemerintah bersikeras ingin menaikan biaya perjalanan haji 2023, idealnya menjadi Rp 45 juta per jemaah.

Ia berpendapat, biaya haji Indonesia sudah cukup wajar dan kompetitif dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.

“Haji harus memberi dampak ekonomi untuk UMKM Indonesia. Sebab, kegiatan haji ini bukan sekedar menunaikan rukun Islam saja, melainkan ada juga proses trading yang seharusnya memberikan manfaat terhadap umat,” ucapnya.

Baca Juga : Tarif Parkir Off Street di Kota Bandung Batal Naik

Dengan kenaikan ini, lanjut Ijang, maka kualitas pelayanan perjalanan haji pun harus ada peningkatan yang lebih baik. Misalnya layanan makanan untuk para jemaah haji Indonesia dapat terlayani baik penyedia jasa makanan dari perusahaan kuliner Indonesia.

“Sehingga ada perputaran ekonomi dari pelaksanaan ibadah haji ini dan memberikan manfaat untuk yang lainnya,” tutur Ijang.

Sebelumnya, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya perjalanan haji 2023, naik menjadi Rp 69.193.733 per jemaah. Biaya tersebut naik sekitar Rp 31 juta per jemaah jika dibandingkan dengan biaya haji 2022 sebesar Rp 39,8 juta.

Usulan kenaikan biaya haji 2023 itu disampaikan Menag dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Kamis (19/1/2023).

“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” tuturnya.

Yaqut menambahkan, kebijakan formulasi komponen biaya perjalanan haji itu untuk menyeimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat biaya haji yang akan datang. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengungkap Pemkab Ciamis tidak punya anggaran untuk acara Mojang Jajaka 2023 yang digelar beberapa waktu lalu.

Hal itu setelah Komisi B melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata, buntut dari viralnya video Bupati Ciamis Herdiat Sunarya marah kepada Kepala Dinas karena hadiah Mojang Jajaka 2023 hanya Rp 1 juta.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis Drs Komar Hermawan mengaku datang ke Dinas Pariwisata dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

“Dinas pariwisata mitra kami dari komisi B yang mana telah melaksanakan dan membantu kegiatan Yayasan Moka menggelar kegiatan pemilihan. Tentunya kami melakukan kontrol, benar tidak ada anggaran kegiatan tersebut, sehingga membuat marah Bupati,” ungkapnya, Jumat (20/1/2023).

Komar menuturkan setelah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pariwisata, pihanya menemukan, memang tidak ada anggaran dari Dinas maupun Pemerintah melalui APBD untuk kegiatan Pemilihan Mojang Jajaka Ciamis 2023.

“Kami harus mengetahui permasalahan kenapa kejadian seperti ini begitu viral terlebih menyangkut materi anggaran dari Dinas Pariwisata. Namun setelah kami temui ternyata tidak ada anggaran apapun untuk kegiatan tersebut,” katanya.

Baca Juga: Bupati Herdiat Marahi Kadis, Komisi A DPRD Ciamis Sebut Hal Wajar

Lanjut Komar, Komisi B langsung mengunjungi Dinas Pariwisata lantaran disebutkan pemilihan Mojang Jajaka Ciamis menggunakan anggaran cukup besar. 

“Akan tetapi pada kenyataanya itu hanya kreatifitas dan inisiatif dari pihak Yayasan Moka yang menyediakan hadiah dari pihak sponsor bukan dari Pemerintah Ciamis,” ungkapnya.

Pemkab Ciamis Tak Punya Anggaran untuk Acara Mojang Jajaka, DPRD: Dinas Pariwisata Tidak Salah

Komar mengakui Dinas Pariwisata tidak salah, akan tetapi kurangnya komunikasi membuat Bupati Ciamis marah besar. 

“Dinas pariwisata dalam hal ini hanya membantu kegiatan tersebut. Seperti menyediakan  kendaraan bagi peserta, tempat menginap dan juga tempat acara puncak kegiatan yaitu di Islamic Center. Sedangkan untuk anggaran kegiatan ternyata tidak ada,” ungkapnya.

Namun kata Komar, pihaknya menanyakan kebenaran pernyataan Sekda Ciamis yang menyebut ada anggaran Rp 150 juta untuk Pemilihan Mojang Jajaka 2023.

Dalam video yang beredar, Sekda Ciamis sempat menyampaikan anggaran biaya untuk acara tersebut Rp 150 juta kepada Bupati Ciamis.

“Bisa dibilang bohong apa yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis bahwa kegiatan ada biayanya sekitar Rp 150 juta. Sesuai apa yang ditanyakan Bupati Ciamis perihal anggaran kepada Sekda,” jelasnya.

“Kami di sini hanya ingin melakukan klarifikasi kepada Dinas Pariwisata terkait anggaran yang disebutkan Sekda sebesar Rp 150 juta. Ternyata anggaran itu bohong dan tidak ada sesuai pernyataan pihak Kepala Dinas Pariwisata,” lanjutnya.

Baca Juga: Hadiah Mojang Jajaka Ciamis 2023 Cuma Rp 1 Juta, Bupati Ngamuk Sentil Kepala Dinas

Komar menganggap wajar apabila Bupati Ciamis marah. Apalagi hadiah yang diberikan hanya Rp 1 juta.

“Yang pasti kita datang ke Dinas Pariwisata untuk menanyakan terkait anggaran kegiatan Moka (Mojang Jajaka) yang sudah dilaksanakan. Namun setelah mendapatkan penjelasan Kepala Dinas ternyata tidak ada sepeserpun anggaran Dinas Pariwisata untuk kegiatan Moka,” katanya.

Sementara itu, harapanrakyat.com berusaha menghubungi Sekda Ciamis untuk melakukan konfirmasi, namun hingga berita ini diunggah tidak ada respon dari Sekda Ciamis. (ES/R7/HR-Online/Editor-Ndu)