harapanrakyat.com,- Fenomena Lesbian, Gay Bisexual, Transgender, Questioning, and Intersex (LGBTQI), saat ini mulai meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pencegahan maraknya LGBTQI di Kota Bandung.

“Sikap saya secara pribadi maupun Fraksi Golkar, mendukung penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) pencegahan dan penanggulangan LGBTQI di Kota Bandung,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (31/1/2023).

Menurut Edwin, masih ada yang berlindung pada Hak Asasi Manusia (HAM) dalam membenarkan hal tersebut. Namun, HAM bagi setiap orang ada batasannya, yakni norma dan nilai agama serta pertimbangan moral.

Baca Juga : Makin Marak di Garut, DPRD Sepakat Usulkan Raperda Anti LGBT

Ia menegaskan, LGBTQI melanggar dan bertentangan dengan agama manapun dan tantangan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar perda pencegahan dan penanggulangan LGBTQI segera terwujud.

“Jadi intinya, secara pribadi maupun fraksi mendukung adanya perda pencegahan dan penanggulangan ini untuk menciptakan Bandung bermartabat dan agamis,” ungkapnya.

Aspirasi Wujudkan Perda Pencegahan LGBTQI

Lebih jauh, dalam beberapa waktu terakhir, pihaknya mendapat banyak aspirasi yang masuk ke DPRD Kota Bandung dari sebagian warga, yang mengusulkan agar Kota Bandung menetapkan dan mewujudkan perda pencegahan penanggulangan LGBTQI.

“Beberapa waktu lalu ada audiensi ke DPRD Kota Bandung, dan kebetulan saya yang menerimanya karena pimpinan dewan lainnya sedang di luar daerah,” ungkap Edwin.

Sebagian warga yang menamakan Aliansi Manusia Peduli Sehat (Ampuhis), kata Edwin, menyampaikan data tentang kecenderungan bahwa perilaku LGBTQI merebak di masyarakat.

Baca Juga : KPA Sebut 1004 Warga Garut Positif HIV, Salah Satunya karena LGBT

“Perlu ada payung hukum supaya hal yang meresahkan ini dapat diantisipasi di Kota Bandung,” ujarnya.

Edwin menjelaskan ada beberapa daerah yang sudah melakukan rancangan perda terkait LGBTQI, misalnya Garut, Makassar, dan Bogor. Selaku pimpinan DPRD Kota Bandung, Edwin menegaskan, pihaknya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menampung aspirasi.

Sebagai informasi, Pemkot Bandung pun telah menyatakan dukungan dibentuknya peraturan daerah LGBTQI dan bersiap berkontribusi untuk menyusun naskah akademik bersama. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Jawa Barat mengaku tidak merasa kehilangan pasca bergabungnya Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar.

“Kami menghormati pilihan politik Ridwan Kamil (bergabung ke Partai Golkar). Namun, secara elektoral maupun peta dinamika politik di Jawa Barat, hal itu tidak ada pengaruh apapun bagi Nasdem,” ungkap Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa, beberapa waktu lalu di Kota Bandung, Jawa Barat.

Menjelang Pemilu 2024, Nasdem mengaku terus melakukan konsolidasi internal, sekaligus pemetaan politik.

Saan mengklaim, hasil survei NasDem terkait pengusungan Anies Baswedan untuk pemilihan Presiden pada Pemilu 2024, memiliki tren peningkatan. Seperti di akhir 2021 dan di sepanjang 2022, kenaikannya sangat signifikan.

Baca Juga : Arah Politik Ridwan Kamil Harus Jelas dan Terarah

“Termasuk lembaga survei internal, mas Anies di Jawa Barat berada pada posisi pertama. Memang harus terus kami tingkatkan lagi agar selisihnya menjadi mutlak,” katanya.

Sebagai informasi, Ridwan Kamil pernah diusung Nasdem pada saat pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 lalu. Dengan beberapa partai koalisi, akhirnya pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pun berhasil terpilih menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Punya Pengalaman Usung Ridwan Kamil

Sementara itu, menurut pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menuturkan, Partai Nasdem memiliki pengalaman saat mengusung Ridwan Kamil pada Pilgub Jawa Barat 2018.

Dengan demikian, lanjut Ujang, tentunya sangat memahami kelebihan dan kekurangan Ridwan Kamil.

“Karena memang Nasdem paham dan mengetahui. Yang pertama kali mengusung Ridwan Kamil saat Pilgub Jawa Barat 2018 lalu kan Nasdem. Bercermin dari itu, tentu Nasdem sangat mengetahui apa kelemahan dan kelebihannya,” ucapnya.

Baca Juga : Ini 3 Alasan Ridwan Kamil Masuk Golkar

Meski demikian, bagi Ujang, itu adalah hakikat politik yang selalu ada perubahan dan dinamika. Maka, lanjut Ujang, ketika sikap Nasdem menyatakan tidak terpengaruh dengan bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar, tentunya hal itu menjadi sikap dan hal yang bagus.

“Tanpa Ridwan Kamil pun (Nasdem) bisa jalan. Saan Mustopa jalan aja untuk menjadi calon gubernur (Jawa Barat). Kalau bisa mendukung kadernya sendiri, Ketua DPW-nya yang didorong jadi calon gubernur,” tutur Ujang. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud ristek) meluncurkan program guru penggerak, Ciamis merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mendapatkan program tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Ciamis, Asep Saeful Rahmat melalui Kabid GTK, Tetet Widianti mengatakan, program guru penggerak itu merupakan inovasi dari Mendikbud Ristek.

Guru penggerak ini sebagai upaya untuk menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan, dan mewujudkan dan menciptakan profil pembelajar Pancasila.

“Guru penggerak, program yang bersifat inovatif dan bisa merubah pembelajaran kearah yang lebih baik untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di masing-masing Kabupaten/kota termasuk di Ciamis,” katanya, Selasa (31/1/2023) kepada HR Online.

Menurutnya, disamping guru penggerak ada juga sekolah penggerak. Jadi, prosesnya itu yaitu Kemendikbud ristek melakukan seleksi kepada para calon guru penggerak di seluruh Indonesia.

“Tidak setiap Kabupaten/kota bisa daftar ikut seleksi, bahkan Ciamis sendiri masuk pada angkatan 4 di tingkat nasional itu tahun 2021 lalu, kalau di Ciamis itu angkatan 1, yang berhasil atau lolos seleksi itu ada 34 orang calon guru penggerak dari jenjang Paud, SD dan SMP di Ciamis,” tuturnya.

Tetet menuturkan, setelah dinyatakan lulus seleksi jadi calon guru penggerak. Maka, yang 34 orang itu harus mengikuti pendidikan untuk jadi guru penggerak selama 9 bulan.

Pendidikan tersebut berisikan pengisian modul berbasis ITE, lokakarya kemudian konferensi, serta pendampingan. 

“Setelah itu nanti ada kelulusan setelah 9 bulan, baru kemarin Desember ada kelulusan. Alhamdulilah yang 34 orang itu semuanya lulus jadi guru penggerak,” tuturnya.

“Nantinya, setelah mempunyai sertifikat pendidikan 9 bulan itu, guru penggerak ini nantinya bisa menjadi salah satu persyaratan untuk jadi Kepala Sekolah maupun pengawas serta penilik,” tambahnya.

Baca juga: Beredar Isu Penculikan di Medsos, Ini Imbauan Kapolres Ciamis

Peran Guru Penggerak di Ciamis

Tetet menjelaskan, guru penggerak nantinya mempunyai peran untuk menggerakkan ekosistem pendidikan di daerah agar lebih baik lagi, dan juga menciptakan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pendidikan yang selaras dengan kurikulum merdeka belajar.

“Guru penggerak ini merupakan aset bagi Kabupaten Ciamis, maka dari itu diharapkan dapat memberikan aksi nyata untuk membangun pendidikan di Kabupaten Ciamis,” jelasnya.

Tetet menambahkan, pihaknya tidak mengetahui apakah program guru penggerak ini akan berlanjut atau tidak, pasalnya itu merupakan kewenangan di Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, saat ini untuk guru penggerak di tingkat nasional itu sudah ada 8 angkatan. Namun, untuk Ciamis sendiri baru 2 angkatan sedangkan 1 angkatan lagi masih dalam tahap seleksi.

“Mulai ada itu pada tahun 2021, Ciamis itu masuk pada angkatan ke 4 jika di tingkat nasional yakni ada sebanyak 34 orang. Kemudian angkatan 7 itu tahun 2022 ada sebanyak 105 orang, dan yang terakhir angkatan 8, masih tahap seleksi, Ciamis itu ada sebanyak 156 orang,” pungkasnya. (Ferry/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kota Banjar, Polda Jabar, melakukan sosialisasi keamanan dan keselamatan berkendara kepada para pelajar di SMPN 2 Banjar.

Kegiatan tersebut dilakukan mengingat maraknya aksi ugal-ugalan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pasalnya, aksi ugal-ugalan yang dilakukan beberapa orang pelajar itu memakan korban jiwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Banjar AKP Asep Saepuloh, melalui Kanit Keamanan Keselamatan Ipda Sugeng mengatakan, peristiwa yang memakan korban jiwa itu menjadi perhatian serius semua pihak termasuk pihak kepolisian.

“Sehingga kita antisipasi dengan melakukan sosialisasi dan imbauan kepada para pelajar khususnya yang ada di SMPN 2 Banjar,” kata Ipda Sugeng, Selasa (31/1/2023).

Ia menjelaskan, selain menindaklanjuti kejadian beberapa waktu lalu sosialisasi tersebut juga sudah menjadi kegiatan rutin Satlantas Polres Banjar, setiap satu bulan sekali.

“Ini kegiatan rutin dari unit Kamsel setiap satu bulan sekali memberikan sosialisasi tentang keamanan dan keselamatan berkendara kepada pelajar jenjang SMP dan SMA/SMK,” jelasnya.

Lanjut Sugeng, pelajar SMP belum bisa mengendarai sepeda motor karena belum cukup umur untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM).

“Orang tua diharapkan memperhatikan anak-anaknya supaya tidak boleh mengendarai sepeda motor sebelum waktunya dan memiliki SIM,” terangnya.

Baca juga: Pelajar Jadi Korban Tipu Gelap OTK, Ini Kata Disdikbud Kota Banjar

Pelajar di SMPN 2 Banjar Tak Bawa Motor ke Sekolah

Terpisah, Kepala SMPN 2 Banjar, Sarjo menyampaikan, sejauh ini peserta didik di sekolahnya, tidak ada yang membawa sepeda motor ke sekolah.

“Sekarang kebanyakan kan zonasi jadi jarak dari rumah ke sekolah itu tidak terlalu jauh jadi tidak ada alasan untuk naik motor. Meskipun ada juga pada diantar orang tuanya,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi tentang keamanan dan keselamatan berkendara sangat penting untuk diketahui oleh para pelajar.

“Sekolah ini sangat perlu karena memang membutuhkan bantuan dari instansi terkait. Sekarang kita ada tata tertib,” imbuhnya.

Sarjo berharap para pelajar di SMPN 2 Banjar, dapat memilih pergaulan sehingga tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif. (Sandi/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Tahun 2023 ini, Pemkab Ciamis, Jabar, melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Ciamis, akan menyalurkan bantuan bagi rumah terdampak bencana alam dan musibah kebakaran.

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPLH Ciamis, Aris Taufik Abadi menyebut, ada 13 unit rumah yang akan mendapat bantuan tersebut.

Ia menuturkan, Pemkab Ciamis melalui DPRKPLH mempunyai program bernama Bantosan Imah Keur Urang Ciamis Stimulan Rumah Swadaya (BAIM KUMIS-SRS).

Adapun bantuan tersebut, disalurkan ke 7 unit rumah warga terdampak bencana di Dusun Sudimara Desa/Kecamatan Panawangan.

“Total bantuan untuk rumah terdampak longsor itu senilai Rp 50 juta per unit,” ujar Aris, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Memasuki Tahun Politik, DMI Ciamis: Tidak Boleh Kampanye di Masjid

Sementara 6 unit rumah yang terkena musibah kebakaran, akan diberikan bantuan masing-masing Rp 35 juta.

Menurutnya, selain untuk rumah korban bencana dan kebakaran, DPRKPLH Ciamis menyalurkan juga  bantuan bagi rumah tidak layak huni (Rutilahu)

“Ada sebanyak 49 unit rutilahu yang akan mendapat bantuan  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Ciamis,” katanya.

Sehingga kata Aris, total bantuan rumah dari program Baim Kumis – SRS tahun 2023 sebanyak 62 unit, dengan total anggaran Rp 1,54 miliar.

Ia menyebut, jika bantuan rutilahu bukan hanya disalurkan DPRKPLH, namun ada juga dari Dinas Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Ciamis.

“Dalam program penyaluran rutilahu kita membentuk tim terpadu yang di dalamnya DPRKPLH, Dinsos dan juga Baznas. Agar program Rutilahu berjalan tepat sasaran,” pungkasnya. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Mantan Kapolsek Pangandaran, Jawa Barat, Suryadi siap untuk meramaikan perhelatan Pemilu 2024, dengan ikut menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Pangandaran.

Suryadi sudah memutuskan untuk bergabung dengan PKS dan siap menjadi salah satu bacaleg.

“Saya siap dan ikut serta bergabung dengan partai PKS,” ujar Suryadi, Selasa (31/1/2023).

Sebelumnya, sudah ada beberapa partai politik yang datang kepadanya dan menawarkan agar ikut menjadi caleg.

Namun, keputusannya bergabung dengan PKS berdasarkan hasil sharing bersama keluarga besar dan sejumlah tokoh.

Baca juga: Ibu Muda di Pangandaran Hilang, Tinggalkan Balita Kembar

Yadi (sapaannya), mengaku banyak bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat luas saat Ia menjabat sebagai Kapolsek Pangandaran.

Hal inilah yang membuat Ia yakin untuk ikut kontestasi sebagai calon wakil rakyat.

“Tentu keputusan masuk ke partai politik bukan hal yang mudah, makanya saya minta izin ke keluarga dan sahabat. Untuk finalisasinya, saya bergabung ke PKS,” katanya.

Sementara itu untuk wilayah daerah pemilihan (Dapil), mantan Kapolsek Pangandaran ini akan bersaing di zona kecamatan Kalipucang dan kecamatan Pangandaran.

“Meskipun di zona ini banyak pesaing calon legislatif, terutama dari incumbent, namun saya siap memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat Pangandaran,” pungkasnya. (Entang/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran, Jawa Barat, meminta para ASN dan P3K lingkup Pemkab Pangandaran, meningkatkan kinerjanya.

Hal itu berkaitan dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 tahun 2022, tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sekretaris BKPSDM Pangandaran Soleh Supriyadi mengatakan, pihaknya saat ini tengah menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kepada seluruh ASN dan P3K di Pangandaran.

“Semua pegawai baik ASN dan P3K wajib mengikuti kegiatan ini,” ujar Soleh Selasa (31/1/2023).

Baca juga: LPP-FBDH Berikan Hibah PJU untuk Desa di 2 Kecamatan di Pangandaran

Bimtek tersebut kata dia, digelar maraton dari Dinas ke Dinas. “Karena jumlah ASN dan P3K di Pangandaran ribuan, maka pelaksanaannya bertahap,” katanya.

Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 tersebut menurutnya, berkaitan dengan kenaikan pangkat dan tunjangan para pegawai.

“Maka dari itu, diharapkan seluruh pegawai (ASN dan P3K) di lingkungan pemkab Pangandaran bisa bekerja sebaik mungkin dan profesional. Mengingat prestasi kerja mereka juga akan menentukan kenaikan pangkat,” jelas Soleh. (Entang/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Usai dinyatakan mengalami serangan jantung saat hendak rapat TAPD, Bupati Garut Rudy Gunawan, harus menjalani operasi di Rumah Sakit Santosa Bandung.

Berdasarkan dari humas Pemerintah Daerah Garut, Bupati mengalami penyempitan pembuluh darah ke arah jantung

Bupati Garut, Rudy Gunawan, hari Senin (30/1/2023) kemarin, harus dilarikan ke Rumah Sakit, usai dinyatakan mengalami serangan jantung.

Rudy jatuh sakit saat hendak mengambil rapat TAPD di gedung Pendopo Garut.

Baca juga: Bupati Garut Kena Serangan Jantung, Langsung Dievakuasi ke RS Santosa

Rudy kemudian harus dievakuasi ke Rumah Sakit Santosa Bandung, usai menjalani treatment oleh tim medis RSUD dr Slamet Garut. di Bandung. Bupati harus menjalani operasi penyempitan pembuluh darah.

“Katanya beliau menjalani operasi sekitar pukul 5 hingga 6 sore tadi, lantaran adanya penyempitan di pembuluh darah yang ke jantung,” ujar Yeni Yunita, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Garut, Senin (30/1/2023) malam.

Yeni menuturkan, orang nomor satu di Garut itu saat ini tengah menjalani pemulihan di ICU.

“Insyaallah sesudah pemulihan di ruang ICU, Pak Bupati Garut akan bisa pulang,” katanya.

Bupati juga tak lupa menyampaikan terima kasih atas semua pihak yang telah mendoakan dan memberi dukungan moril untuk kesembuhannya.

“Pak Bupati juga mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak atas doa yang dipanjatkan untuk kesembuhan dirinya,” tutup Yeni. (pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)