harapanrakyat.com,- Sejumlah driver ojek online bersama masyarakat di Ciamis, Jawa Barat, menyampaikan berbagai keluhan ke polisi, salah satunya soal penerapan tilang elektronik atau ETLE.

Keluhan itu disampaikan langsung ke Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro dalam tajuk Jumat curhat di Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa barat, Jumat (10/2/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Ciamis menjelaskan tentang penerapan tilang elektronik tersebut. Menurut Tony, saat ini para petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ciamis masih melakukan sosialisasi dan juga mematangkan. Supaya, ETLE itu bisa segera diterapkan di Kabupaten Ciamis.

“Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan dan juga menurunkan pelanggaran lalu lintas serta fatalitas kecelakaan lalu lintas,” katanya.

Baca Juga: Ingat! Polres Ciamis Gelar Operasi Keselamatan Lodaya 2023, Ini Sasarannya

Selain menanyakan soal penerapan ETLE, driver ojek online bersama masyarakat pun menyampaikan keluhan soal isu penculikan. Beberapa pekan ini, masyarakat mengaku resah dengan isu penculikan yang beredar pada media sosial.

Kapolres pun menghimbau agar masyarakat itu tidak perlu takut berlebihan. Namun tetap waspada dan mengawasi anaknya, apalagi jika sedang berada di tempat umum.

“Kemudian, beritahu anak-anaknya agar jangan mudah mengikuti ajakan orang yang belum kenal,” ucapnya.

Kapolres menegaskan Polres Ciamis sangat terbuka sekali jika ada masukan atau juga keluhan dari masyarakat Kabupaten Ciamis. Pasalnya, peran serta masyarakat itu akan menjadi evaluasi kinerja Polri ke depan. Seperti yang saat ini keluhan dari driver ojek online terkait penerapan ETLE dan isu penculikan.

“Salah satunya juga dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif serta aman bagi masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya,” pungkasnya. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Jumlah hewan yang terjangkit kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Barat, sudah menurun signifikan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Arifin Soedjayana mengakui, saat ini masih ada hewan yang terjangkit PMK di Jawa Barat.

Pihaknya mencatat sekitar 69.101 hewan yang terjangkit PMK. Sekitar 81 persennya telah sembuh dari penyebaran penyakit hewan ternak tersebut.

Arifin merinci, dari 69.101 kasus PMK di Jawa Barat, di antaranya 4.363 hewan ternak mati, potong bersyarat 7.175 kasus. Sedangkan untuk hewan yang sudah sembuh PMK sebanyak 56.697 hewan.

Baca Juga : Pemkot Bandung Tindak Tegas PKL Masuk Zona Merah Masjid Al Jabbar

“Untuk saat ini jumlah kasus aktif yang tercatat di DKPP Jabar tinggal 887 kasus atau 1,4 persen,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023).

Kendati mengalami penurunan yang cukup signifikan, pihaknya terus melakukan upaya dalam proses penuntasan kasus PMK tersebut.

Arifin menjelaskan, kota dan kabupaten yang sudah tidak nihil kasus PMK, yakni Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Ciamis.

Kemudian daerah lainnya yakni, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Majalengka.

Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya, Arifin mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat kasus aktif PMK, meskipun penyebarannya di bawah 50 persen.

“Jadi untuk daerah yang saat ini masih memiliki kasus aktif, meski rerata di bawah 50 kasus, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan sejumlah daerah lainnya,” tuturnya.

Baca Juga : DPK3AB Jabar Catat 268 Kasus Kekerasan Anak Selama 2022

Arifin menerangkan bahwa pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin, dalam menuntaskan sebaran kasus PMK di Jawa Barat.

“Kasus PMK aktif di Jawa Barat menyisakan 1,4 persen, tapi kita akan berupaya secara optimal untuk segera menuntaskan dan memutus penyebarannya,” ungkapnya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menertibkan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di zona merah pedagang Masjid Al Jabbar, Kota Bandung, Jawa Barat.

Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, pihaknya akan memindahkan lapak PKL yang berada di zona merah itu ke lokasi yang telah disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ia mengakui, jumlah PKL terus bertambah di kawasan Masjid Al Jabbar. Sehingga, kata Ema, perlu upaya antisipasi dan solusi terkait persoalan tersebut.

Baca Juga : Pemkot Bandung Amankan Aset Lahan Daerah di Kawasan GBLA

“Jumlah PKL itu semakin bertambah. Satu bulan yang lalu, ada 269 PKL di Masjid Al Jabbar. Sekarang sudah 420 lebih. Sehingga ini sudah menjadi masalah dan harus segera ada solusinya,” ungkapnya seusai meninjau kondisi Masjid Al Jabbar, Kota Bandung, Jumat (10/2/2023).

Menurutnya berdasarkan pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan PKL, masjid merupakan zona merah selain institusi pemerintah baik sipil, polisi, dan TNI

“Maka tidak boleh ada PKL, termasuk di perempatan-perempatan jalan dan titik-titik yang sudah diatur oleh wali kota,” ujarnya.

Ia menegaskan, setelah berdiskusi dengan aparat dan tokoh masyarakat setempat, ada sejumlah langkah yang bisa diambil. Salah satunya dengan menegakkan hukum yang konsisten untuk memblokade aktivitas PKL di zona merah.

“Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan unsur Linmas setempat, harus konsisten hadir di lokasi untuk blocking. Kita tidak anti-ekonomi, karena itu bagian daripada judul kita juga di RKPD. Namun, tidak dengan kebebasan seperti ini (melanggar zona merah),” katanya.

Selain itu, Pemkot Bandung akan mengusulkan kepada Pemprov Jawa Barat untuk menutup permanen dengan pagar. Dengan demikian, para PKL tidak bisa melanggar di zona tersebut.

“Kita usulkan untuk tutup permanen dengan pagar saja supaya nanti tidak ada akses orang beraktivitas di sana selain untuk kegiatan ibadah,” ucapnya.

Pemprov Jabar Sediakan Lapak PKL Masjid Al Jabbar

Ema menambahkan, Pemprov Jawa Barat juga sebenarnya telah menyediakan fasilitas lahan untuk para PKL di sebelah barat kolam yang bisa menampung 35 pedagang.

“Tapi kalau ini pedagangnya mau bersatu, saya pikir di atas 50 hingga 100 pedagang itu bisa tertampung. Jadi idealnya ada 100 pedagang di wilayah barat, kemudian 200 pedagang di lahan milik masyarakat yang dikelola Haji Maman yang baru jadi 20 hingga 30 persen,” tuturnya.

Baca Juga : Terjadi Pelanggaran Cagar Budaya, DPRD Kota Bandung Geram

Namun untuk lahan tersebut akan ada skema sewa. Berbeda dengan lahan PKL di sebelah barat yang tidak boleh ada pungutan karena pemerintah sudah menyiapkan fasilitas tersebut.

Selain itu, Ema juga melarang para pengunjung masjid tidak botram atau makan bersama di area masjid.

“Masjid hanya untuk ibadah bukan untuk kegiatan yang lain. Nanti kita plotting petugas yang permanen dan ini harus konsisten supaya terjaga dan tetap kondusif,” katanya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(P3A) Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan pendampingan terhadap anak angkat salah satu pelaku pembunuhan Kuswanto. Anak perempuan itu berinisial A (13).

Sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, anak itu dirawat oleh pelaku sejak kecil hingga dewasa.

Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar Suryamah, melalui Kabid P3A Elin Afriani mengatakan, pendampingan dilakukan mengingat anak perempuan berinisial A itu masih di bawah umur.

“Kemarin kita sudah melakukan asesmen dan peninjauan terhadap anak berinisial A,” kata Elin Afriani, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Kedua Pelaku Pembunuhan Berencana di Kota Banjar Terancam Hukuman Mati

Menurutnya, dampak dari kejadian tersebut dikhawatirkan anak menjadi murung dan terganggu secara psikologisnya.

“Takutnya dari peristiwa itu akan berdampak terhadap anak perempuan inisial A menjadi murung atau dibully di sekolahnya,” terangnya.

Ia menjelaskan,berdasarkan hasil asesmen, saat ini anak tersebut dirawat oleh saudara dari ayah angkatnya. Kemudian, anak itu terlihat ceria dan tidak terpukul oleh masalah ayah angkatnya.

“Alhamdulillah anak itu dalam keadaan sehat dan kelihatannya tidak merasa tertekan setelah kejadian itu, malah besoknya langsung masuk sekolah,” jelasnya.

Lanjut Elin, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan memberikan pendampingan, terhadap anak angkat dari pelaku pembunuhan di Banjar tersebut.

“Takutnya ke depan ada apa-apa, kemarin saya sudah berpesan kepada saudaranya yang merawat supaya memberikan informasi kalau butuh bantuan atau apa. Kita akan terus perhatikan,” pungkasnya. (Sandi/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Adanya dugaan pelanggaran peraturan cagar budaya di Jalan Cihampelas 146 dan Jalan Djuanda 166, Kota Bandung, Jawa Barat, maka segala bentuk aktivitas di lokasi tersebut harus berhenti sementara.

Pasalnya terjadinya pelanggaran regulasi di kedua lokasi tersebut, sehingga harus ada kejelasan terkait sisi hukum sebelum adanya aktivitas di kawasan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya mengungkapkan hal itu seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Kuasa Hukum Cagar Budaya Kawasan Cihampelas dan Djuanda di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Jumat (10/2/2023).

Baca Juga : Dugaan Penyelewengan Anggaran Motor Dinas Kades di Bandung, Kejari Terima Bukti Pendukung

“Di sana ada bentuk pelanggaran oleh PT KAI terhadap cagar budaya. Karena mereka telah merusak dan menghancurkan bahkan merobohkannya,” ungkapnya.

Menurutnya, terkait bangunan cagar budaya sudah tertuang dalam Undang-undang 11 Tahun 2010 dan Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018. Dalam regulasi itu, kata Edwin, bagi pelanggar aturan dapat terkena sanksi.

“Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung minta perda ini untuk ditegakkan. Kita tegakkan equality before of the law (persamaan di hadapan hukum) tanpa ada perbedaan,” ujar politisi Golkar tersebut.

“Yang kita inginkan sebelum semua benar-benar clear, dihentikan dulu semua kegiatan yang ada di cagar budaya, baik di Djuanda dan Cihampelas,” Edwin menambahkan.

Ia berharap, dengan adanya ketegasan dalam kasus tersebut, maka tidak ada pelanggaran serupa terhadap tempat lainnya di Kota Bandung.

Baca Juga : Pemkot Bandung Amankan Aset Lahan Daerah di Kawasan GBLA

“Ini juga jadi pelajaran jangan sampai ada pelanggaran di tempat lain (cagar budaya). Kita menjaga Kota Bandung tetap kondusif, menghargai dan jangan memaksa keinginan sendiri,” tuturnya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Selain memiliki kisah misteri, di kawasan hutan Gunung Sangkur yang terletak di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, terdapat sebuah situs bernama Batu Entep.

Situs tersebut berada tepat di puncak Gunung Sangkur.

Salah warga setempat Aep (40) mengungkapkan, situs batu Entep merupakan pecahan bebatuan yang terdapat di puncak Gunung Sangkur.

Batu tersebut cukup banyak. Ukuran dan bentuknya juga bervariasi, tertata dan ada yang berserakan.

Kondisinya tertutupi lumut hijau namun masih berada di satu lokasi sehingga warga menyebutnya dengan batu entep.

Selain itu, tak jauh dari lokasi batu Entep juga terdapat makam keramat dari bebatuan. Namun tidak ada yang mengetahui persis orang yang dimakamkan di tempat tersebut.

“Warga menyebutnya dengan batu Entep karena kondisinya seperti berjajar. Lokasinya di puncak Gunung Sangkur,” kata Aep kepada harapan rakyat.com, Jumat (10/2/23).

Lanjutnya berujar, warga tidak mengetahui sejak kapan batu Entep berada di atas bukit Gunung Sangkur.

Namun menurutnya, jika dilihat strukturnya batu tersebut seperti batu yang terbentuk secara alami dan tidak diangkat dari bawah gunung.

Baca juga: Cerita Mistis Gunung Sangkur Kota Banjar, Dihuni Kerajaan Gaib dan Bagong Besar

Posisi Batu Entep di Puncak Gunung Sangkur Kota Banjar

Menurut Aep, untuk menuju situs batu Entep tersebut warga membutuhkan perjalanan sekitar 20-30 menit dengan menempuh jalan kaki dari bawah kaki Gunung Sangkur.

Selain itu, jalan yang bisa dilalui juga hanya ada jalan setapak dan berliku. Tidak bisa menggunakan kendaraan untuk sampai menuju bukit tersebut.

“Untuk keberadaan batu Entep di atas bukit itu buatan atau terbentuk alami saya kurang tahu persis. Tapi untuk makam katanya memang sering ada yang mengunjungi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Mulyasari, Wawan Gunawan membenarkan adanya batu Encep yang berada di puncak Gunung Sangkur tersebut tersebut.

Kondisi batu Encep tersebut ukurannya bervariasi dan jumlahnya cukup banyak.

Menurutnya, berdasarkan penuturan leluhur jaman dahulu, batu Entep tersebut merupakan bebatuan yang terbentuk secara alami dan diketahui setelah ada warga yang memanfaatkan lahan di lokasi tersebut.

“Kalau dari penuturan leluhur jaman dahulu itu katanya terbentuk secara alami. Kapan mulai ada batu entep itu tidak ada yang mengetahui secara pasti. Mungkin sudah dari dulu terbentuk,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menceritakan, konon menurut orang tua dahulu. Situs Batu Entep tersebut pernah dikunjungi oleh orang menggunakan pakaian adat dari Jawa.

Setelah berkunjung sewaktu mau pulang, terdapatlah salah seorang warga yang tengah mengandung. Kemudian orang tersebut singgah dan memberi nama pada bayi tersebut.

“Sekarang bayi yang diberi nama itu juga masih ada. Cuma saya kurang begitu tahu. Mungkin bisa langsung tanyakan sama tokoh di sini,” katanya. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Proyek pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome – Manggarai, akan selesai pada akhir 2024. Sedangkan target konstruksi awal Fase 1B ini pada paruh pertama 2023.

Nantinya, LRT Fase 1B ini mampu membawa 80 ribu hingga 100 ribu penumpang setiap harinya. Fase 1B ini akan melewati 5 stasiun dengan jarak mencapai 6,4 kilometer.

VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Syahrial Syarif menuturkan, pembangunan LRT Jakarta rute Velodrome – Manggarai ini, nantinya akan lebih memudahkan mobilitas masyarakat. Tentunya, pembangunan Fase 1B ini sebagai upaya pengentasan kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Baca Juga : Ratusan Ojol Gelar Aksi Tolak Penerapan ERP di Jakarta

“Mendorong integrasi moda angkutan umum di Jakarta seperti KAI Commuter Line dan MRT Jakarta–sejalan dengan proses penyiapan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral yang menjadi pertemuan berbagai moda transportasi publik,” ujar Syahrial melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/2/2023).

Syahrial menuturkan, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ini, tergolong transportasi hijau atau rendah karbon dan ramah lingkungan.

Sehingga, kata Syahrial, Pemprov DKI Jakarta  menargetkan pada tahun 2030 mendatang, mobilitas masyarakat Jakarta menggunakan moda transportasi umum dapat mencapai 60 persen.

“Fitur operasional LRT Jakarta pada Fase 1A rute Velodrome – Kelapa Gading saat ini pun telah kami tingkatkan. Hal ini kami lakukan agar masyarakat dapat menggunakannya dengan nyaman,” ungkap Syahrial.

Baca Juga : Flyover Ciroyom Bandung Selesai Juli 2023

Selain mengusung konsep ramah lingkungan, lanjut Syahrial, LRT Jakarta juga memberikan dukungan penuh bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku usaha kreatif, lanjut ia, dapat memanfaatkan dukungan tersebut berupa penyediaan tempat usaha.

“Tentunya, hal ini juga sejalan dengan salah satu program Pemprov DKI Jakarta, yaitu Jakpreneur, sebuah program yang bertujuan meningkatkan roda perekonomian warga,” ucapnya. (R13/HR-Online/Editor-Ecep)