harapanrakyat.com,- Komisi 1 DPRD Ciamis, Jabar, meminta pemerintah daerah mempermudah proses perizinan dalam rangka meningkatkan iklim investasi sesuai dengan semangat Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya yang ingin proses perizinan ditempuh dengan semudah-mudahnya.

Hal itu terkemuka saat Komisi 1 DPRD Ciamis melaksanakan rapat kerja dengan SKPD teknis, Jumat (24/2/2023).

Ketua Komisi 1 DPRD Ciamis Zaenal Aripin mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat terkait proses perizinan yang tidak selesai selesai selama 1 tahun.

Padahal, seluruh proses perizinan sudah ditempuh.

“Kita panggil para kepala OPD teknis untuk berdiskusi, terkait masalah perizinan. Karena ada laporan, masyarakat kesulitan mendapatkan izin padahal sudah menempuh semua proses,” ungkap Zenal.

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan soal kemudahan berusaha. Dengan penghapusan izin tetangga atau HO.

“Jadi jangan sampai malah menyulitkan masyarakat yang ingin berusaha. Harus dipermudah, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Ciamis,” katanya.

Salah satu laporan yang datang ke DPRD, warga Banjarsari, mengaku sudah satu tahun izin dari Pemda tidak keluar.

Padahal, semua proses untuk keluarnya perizinan itu sudah ditempuh. Warga tersebut membuka usaha penggilingan padi.

“Sudah tidak ada persoalan sebenarnya. Tapi kok izinnya tidak keluar keluar,” tegas politisi PDIP ini.

Ia pun menyayangkan keterlambatan proses perizinan pabrik penggilingan padi tersebut. Pasalnya, itu sama saja dengan mengganggu program ketahanan pangan.

“Yang meminta izin tersebut orang Banjarsari. Wilayah Banjarsari adalah lumbung atau sentra padi. Harusnya lebih banyak lagi pabrik penggilingan padi, dalam rangka mendukung ketahanan pangan,” jelasnya.

Intinya, Zenal meminta Pemda dalam hal itu SKPD terkait, agar lebih mempermudah proses perizinan. Apalagi yang datang dari masyarakat.

Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Ciamis, yang juga anggota Komisi 1, H Oih Burhanudin menambahkan, DPRD bersama Pemda Ciamis sudah membuat dan mengeluarkan Perda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan kemudahan berusaha.

Dengan adanya perda tentang kemudahan berusaha, semua sudah diatur jelas bahwa percepatan perizinan sesuatu yang penting.

“Sehingga pegiat ekonomi di Ciamis akan tertantang untuk lebih mengembangkan usahanya, dengan kemudahan perizinan berusaha itu,” katanya.

Terkait teknis operasional mengenai dua Perda terkait, H Oih yakin para kepala SKPD leading sektor sudah melaksanakan itu.

“Dan kita DPRD sebagai mitra kerja terus mendorong mengoptimalkan kinerja sesuai tupoksinya,” pungkas Oih. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Polsek Cileungsi Bogor, Jawa Barat, berhasil meringkus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial ED (38) dan W (33). Dalam aksinya, pelaku mengaku sebagai  penagih hutang penunggak cicilan sepeda motor.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan, penangkapan terhadap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor itu berawal dari informasi masyarakat.

Setelah pihaknya melakukan penelusuran informasi tersebut, lanjut Zulkarnaen, pihaknya melakukan penangkapan kepada para pelaku.

“Keduanya merupakan pelaku pencurian yang kerap beraksi di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” ungkap Zulkarnaen, Jumat (24/2/2023).

Baca Juga : Gagalkan Curanmor, Kasir Minimarket di Bogor Ditodong Senpi

Dari tangan pelaku, lanjut Zulkarnaen, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barnag bukti di antaranya empat unit sepeda motor.

Adapun modus pelaku tersebut dengan cara memepet dan memberhentikan korban yang sedang mengendarai motornya. Kemudian pelaku mengaku sebagai debtcolector dan kemudian langsung merampas motor korbannya dan membawa kabur.

“Dari hasil penyidikan yang kita lakukan bahwa kedua pelaku ini telah melakukan aksinya di lima lokasi berbeda di wilayah kecamatan Cileungsi selama Januari hingga Februari 2023 ini,” ungkapnya.

Polisi, lanjut kapolsek, terus melakukan pemeriksaan intensif kepada para pelaku pencurian kendaraan bermotor ini. Para pelaku saat ini masih mendekam di sel tahanan Polsek Cileungsi. (Arief/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Menghindari hilangnya potensi pajak daerah di Kota Bandung, Jawa Barat, DPRD Kota Bandung mendesak pemerintah daerah mampu optimalisasi berbagai mata pajak.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah mengatakan, Pemkot Bandung memiliki sembilan mata pajak. Optimalisasi pendapatan, lanjut Nunung, dapat melalui berbagai inovasi dan program.

Nunung menjelaskan, selama 2022 Pemkot Bandung berhasil meraih pajak sebesar Rp 2,13 triliun. Perolehan tersebut dari target pajak Rp 2,38 triliun. Kemudian pada tahun 2023 target pajak sebesar Rp 2,4 triliun.

Baca Juga : Minat Warga Kota Bandung Jadi Anggota Koperasi Masih Rendah

Menurutnya, salah satunya dengan menertibkan aset-aset Kota Bandung karena sering terjadi kehilangan potensi pajak dalam penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Lebih jauh, memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang enggan atau menghindar, ketika dilakukan kebijakan dan penerapan perekaman pajak secara realtime.

“Jadi optimalkan strategi dalam pemungutan pajak serta tertibkan aset-aset Kota Bandung yang belum tersertifikasi,” ungkapnya di Kota Bandung, Jumat (24/2/2023).

Upaya Antisipasi Kehilangan Potensi Pajak

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Folmer SM Silalahi mengatakan, dalam pemungutan pajak, yang sering terjadi hilangnya potensi pajak yakni metode self-assessment.

Sehingga pihaknya berharap pemerintah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), lebih teliti dan cermat dalam melihat masalah tersebut.

“Karena dengan kebijakan self-assessment, wajib pajak membuat laporan perhitungannya sendiri, dan ini yang bisa menyebabkan terjadinya lost potensi,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam meminimalisir kehilangan potensi pajak tersebut, maka dapat perhitungan pajak harus dilakukan secara real time. Termasuk terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak tersebut.

Baca Juga : Doni Salmanan Ajukan Kasasi Vonis Pengadilan Tinggi Bandung

“Misalnya di hotel atau restoran, bisa menggunakan tapping blok atau alat lain yang real time, dan memastikan tidak adanya kehilangan potensi pajak di sana,” ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung lainnya, Siti Nurjanah pun berpendapat serupa. Ia menuturkan, pihaknya mendorong dalam pemungutan pajak di Kota Bandung, terus melakukan pembaruan terutama terkait teknologinya.

“Kita terbuka dengan sistem yang baru, sehingga kehilangan potensi pajak akan terhindarkan dengan teknologi terbarukan. Bukan hanya untuk sekarang tapi juga masa yang akan datang,” tuturnya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Direktorat Guru dan Tenaga (GTK) Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenag kini tengah menyiapkan pemetaan redistribusi guru madrasah.

Direktur GTK Madrasah Muhammad Zain menuturkan isu mengenai redistribusi guru madrasah yang berkembang saat ini perlu perhatian khusus. Terutama kaitan dengan data kebutuhan guru madrasah.

Salah satu upaya persiapan pemetaan itu dengan melakukan Forum Grup Diskusi (FGD), Rabu (21/2/2023).

“Sekarang kita tengah menyiapkan poin-poin regulasi dan rumusan datanya. Mulai dari kekurangan dan kelebihan kebutuhan guru madrasah hingga pemenuhan Jan mengajar. Kita koordinasikan dengan bagian kepegawaian. Untuk kemudian kita sesuaikan dengan permintaan dari Menpan RB,” ungkapnya dikutip dari website resmi Kemenag.

Setelah melakukan analisis, Direktorat GTK Madrasah akan menjadi kontrol dalam melakukan redistribusi guru berdasarkan regulasi.

“Nantinya tidak sembarang guru berpindah dari madrasah satu ke madrasah lain. Sehingga kualitas pembelajaran bisa kita lakukan mitigasi lewat program redistribusi,” ucapnya.

Zain pun menyampaikan pesan supaya dalam redistribusi guru madrasah ini tetap mempertimbangkan kemanusiaan.

Baca Juga: Kemenag Ciamis: Tidak Ada Pembatalan Jemaah Haji karena Penyesuaian Biaya

Sementara itu, Ajang Pradipta, Kasubbag Tata Usaha Direktorat GTK Madrasah, menyatakan siap menindaklanjuti redistribusi guru madrasah tersebut dengan pihak terkait. Ajang menyebut pengkondisian guru madrasah ini bisa menata sesuai kondisi geografis masing-masing wilayah.

“Segera kami koordinasikan. Termasuk mengundang kantor wilayah kemenag yang telah melaksanakan penataan pada daerah masing-masing,” ucapnya.

Pemetaan Redistribusi Guru Madrasah Disambut Baik

Rencana pemetaan ini tentunya direspon baik oleh para guru madrasah. Hal itu terlihat dari postingan Instagram @gtkmadrasah yang mencapai 725 komentar.

Seperti komentar dari akun @mhilhamzein yang menyatakan efek penempatan secara acak menimbulkan persoalan dalam kehidupan para guru madrasah. Dari mulai keguguran sampai perceraian karena persoalan jarak.

“Kami bukan tidak siap ditempatkan dimana saja. Kami ingin tetap berbakti untuk negeri. Tapi efek penempatan secara acak ini ternyata banyak sekali efek yang dirasakan oleh rekan-rekan kami, dari mulai keguguran sampai perceraian karena persoalan jarak,” ungkap akun @mhilhamzein.

Para guru madrasah berharap dapat ditempatkan di dekat tempat tinggal atau keluarga. Sehingga mereka bisa lebih fokus dalam berbakti untuk mencerdaskan bangsa.

“Mungkin dengan kami mengajar lebih dekat dengan keluarga, kami bisa lebih fokus dan optimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga Allah mudahkan segala urusan Bapak, yang telah berikhtiar membantu meringankan urusan kami. Aamiin,” katanya.

Akun lainnya @trezna_uty dalam komentarnya berharap redistribusi guru madrasah itu dapat terealisasi, terutama untuk PNS angkatan 2018.

“Allohumma shalli alaa sayyidina muhammad.. Semoga segera terealisasi redistribusi untuk kami PNS angkatan 2018..selama 4 tahun ini rasanya sudah cukup LDR-an,,. ingin rasanya kembali merasakan kehidupan normal berkumpul bersama keluarga, ditambah keadaan orangtua yang sedang sakit. Semoga para pihak berwenang bisa lebih mengerti keadaan kami,” katanya dalam komentar. (R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten Pangandaran saat ini sudah memiliki gedung Mall Pelayanan Publik (MPP). Dengan begitu, maka pelayanan terhadap masyarakat akan lebih mudah dan lebih cepat.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin sangat mendukung dengan terwujudnya gedung MPP. Menurutnya, pembangunan gedung tersebut dulu pernah disampaikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD.

“Itu artinya DPRD menjadi satu mitra pemerintah daerah yang memberikan ide pemikiran dan gagasan terkait program-program yang menyangkut kepentingan rakyat, salah satunya pembentukan Mall Pelayanan Publik,” katanya, Kamis (23/02/2023).

Asep Noordin pun sangat apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat mengenai mudahnya pelayanan.

Baca Juga: Pemda Pangandaran Terus Sosialisasikan Mall Pelayanan Publik ke Masyarakat

“Kini masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan, perijinan dan mudahnya mendaparkan pelayanan-pelayanan lainnya,” ujar Asep.

Dalam gedung Mall Pelayanan Publik ini pemerintah menyediakan berbagai macam pelayanan publik. Tercatat sudah ada 95 jenis pelayanan. Ke depan pihaknya pun akan terus mendorong untuk pengembangan jenis pelayanan lainnya yang saat ini mungkin belum tersedia.

“Saat ini sudah ada 95 jenis pelayanan publik yang tentu akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. ke depan akan terus kita kembangkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemkab Pangandaran saat ini terus mensosialisasikan gedung layanan tersebut. Masih banyak warga Pangandaran yang belum mengetahui gedung mall layanan tersebut. (Enceng/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis terus berupaya menjaga eksistensi koperasi. Salah satunya dengan bimbingan teknis (bimtek) terhadap pengurus dan anggota koperasi di aula gedung PKPRI Ciamis, Kamis, (25/2/2023).

Asep Khalid Fajari, Kepala DKUKMP Ciamis mengatakan, kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan kapasitas kompetensi pengurus koperasi supaya lebih baik.

“Sangat penting sekali bimtek ini lakukan kepada para pengelola pengurus dan anggota koperasi. Sehingga mereka dapat paham dalam menjalankan koperasi sebagai jalan mensejahterakan anggotanya,” ungkapnya.

Tema bimtek kali ini adalah pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten dan kota tahun 2023. Sebanyak 30 peserta perwakilan koperasi hadir dari beberapa Kecamatan.

Selain itu, dengan eksistensi koperasi ini nantinya bisa dapat menumbuhkan peran serta koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota khususnya dan juga perekonomian kabupaten Ciamis pada umumnya.

“Saat ini di Kabupaten ciamis banyak koperasi yang sudah vakum artinya kepengurusannya bubar. Namun bagi yang masih mempertahankan keberadaanya, jaga eksistensinya dengan menjalankan koperasi sebaik-baiknya. Terus mengembangkan koperasi itu sendiri,” jelasnya.

Baca Juga: Kecelakaan Ambulance Bawa Bayi di Ciamis, Ini Kata Polisi

Selain peserta hadir pula UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan LAPEN KOPDA Ciamis.

“Mudah-mudahan materi terkait pengelolalan koperasi dapat dimengerti oleh seluruh anggota yang hadir. Intinya dalam menjalankan koperasi harus setulus hati dan tranparansi sesama anggota bisa terjalin dengan baik,” pungkasnya. (Es/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Harlah ke-50 PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Garut, Jawa Barat, akan menggelar jalan sehat dengan hadiah mobil hingga tiket umroh gratis.

Ketua DPC PPP Kabupaten Garut Yudi Nugraha Lasminingrat mengatakan, harlah PPP tahun ini merupakan momen emas.

Pihaknya pun berterima kasih kepada masyarakat Garut yang selama ini memberi kepercayaan kepada PPP.

“Tentunya kita menyambut harlah emas PPP dengan menyelenggarakan jalan sehat dan senam sehat. Kita menyiapkan hadiah bagi masyarakat yang selama ini mendukung PPP. Hadiah itu 1 unit mobil, 2 tiket umroh, 3 unit motor, barang elektronik, dan sepeda. Semuanya gratis, jadi daftar saja dapat kupon diundi,” kata Yudi, Kamis (23/02/2023).

Baca Juga: Muscab ke V DPC PPP Kota Banjar, Ini Pesan DPW Jawa Barat

Ia juga mengatakan, kegiatan tersebut akan berlangsung pada Minggu (26/02/2023). Puncak acara harlah ke-50 PPP di Kabupaten Garut itu akan digelar di Sarana Olah Raga (SOR) Kerkof.

“Ini sebetulnya 50 tahun PPP bisa besar karena dukungan masyarakat Garut. Makanya kita mempersembahkan jalan sehat dan senam sehat. Jumlah peserta hingga hari ini sudah mencapai 30 ribu tiket. Semua tiket gratis,” ujarnya.

Yudi menambahkan, kegiatan Harlah ke-50 PPP di Kabupaten Garut merupakan pemanasan atau cek ombak konstituen mendekati tahun politik.

DPC PPP Garut yakin masyarakat masih percaya akan partainya bisa mendominasi kursi di DPRD, DPRD Provinsi hingga mewakili kursi di DPR RI pada Pemilu 2024 nanti. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor-Eva)