Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Banjar, Jawa Barat, memberikan pandangannya agar produk usaha pelaku UMKM naik kelas dan bisa merambah ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern.
Sebelumnya, dua pelaku UKM mengeluhkan kendala pemasaran dan izin edar produk usaha.
Menurut Ketua HIPMI Kota Banjar, Aep Saepul Hijbi, untuk memajukan produk UMKM para pelaku usaha harus mendapat dukungan dari pemerintah melalui kebijakan.
Dukungan tersebut, kata Aep, seperti memfasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh izin yang jelas.
Sebab, hal itu akan menunjang kelayakan produk dan berkaitan dengan keselamatan pembeli.
Hak cipta pemilik untuk branding, kata Aep, juga harus mendapat perhatian. Selain itu, izin edar kelayakan produk hingga kelayakan tempat usaha untuk menjamin agar nantinya produk usaha dapat memenuhi standar pasar.
“Pemerintah harus mendukung UMKM untuk memperoleh izin yang jelas,” ujar Aep, Senin(22/8/22)
Selain itu, dukungan pemerintah dengan memberikan pelatihan bagi pelaku usaha kecil kelas pemula sebagai bekal wawasan menjalankan usahanya.
Berikutnya, kata Aep, memberikan bantuan ataupun fasilitas pemasaran terhadap produk-produk UMKM, baik di level regional maupun nasional. Bahkan kalau perlu menerobos pasar ekspor.
Sehingga, jika itu berhasil nantinya pelaku UMKM tinggal fokus untuk menambah produksi dan menjaga kualitas produk-produk yang mereka hasilkan.
“Memberikan bantuan pembiayaan bagi UMKM yang memang membutuhkan bantuan. Pembiayaan itu untuk memperkuat posisi mereka di bidangnya masing-masing,” katanya.
Dalam pembiayaan ini, lanjutnya, pemerintah harus berkolaborasi dengan perbankan, baik itu bank-bank BUMN maupun Swasta.
Baca juga: DKUKMP Kota Banjar: Produk UKM Cukup Pakai PIRT/PKRT Bisa Masuk Pasar Modern
Indikator UMKM Bisa Naik Kelas
Beberapa indikator produk UMKM bisa dikatakan naik kelas, di antaranya jumlah penjualan dan jumlah pelangganya meningkat.
Kemudian, aset usahanya berkembang pesat, jumlah karyawan meningkat, kualitas sumber daya manusianya juga meningkat.
Selain itu, sistem administrasi dan keuangannya juga meningkat serta beberapa indikator lainnya.
“Termasuk pembayaran pajaknya, jumlah barang yang diproduksi ataupun dana permodalan yang diakses dari perbankan juga meningkat,” jelasnya.
50 Pelaku UMKM Naik Kelas
Terpisah, Kepala Bidang UMKM Dinas KUKMP Kota Banjar Tatang Nugraha mengatakan, berdasarkan data per Agustus 2022 jumlah UMKM yang naik sebanyak 50 unit usaha.
Dari jumlah tersebut, UMKM yang naik kebanyakan pelaku UKM produk olahan makanan.
Menurutnya, indikator UMKM yang naik kelas di antaranya teknik pengemasan produknya lebih modern dan transaksinya menggunakan digital.
Meskipun, kata Tatang, dari jumlah UMKM yang naik kelas tersebut jika dilihat dari sisi permodalan masih dalam hitungan permodalan skala mikro. Namun dari sisi produksi atau omzet penjualan mengalami peningkatan.
“Tahun ini dari target 75 UMKM yang naik kelas hingga bulan Agustus baru 50 UMKM. Selebihnya masih dalam proses dan kebanyakan itu UMKM produk olahan makanan,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
