harapanrakyat.com,- Pemerintah Indonesia mengumumkan program pembagian 500 ribu unit rice cooker kepada masyarakat. Program ini, bertujuan untuk menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan mendongkrak elektrifikasi di masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, memastikan akan memprioritaskan merek rice cooker dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) semaksimal mungkin. Meskipun rinciannya belum diungkap, program ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan energi di Indonesia.
Maspion, merek yang disinggung oleh Arifin, merupakan salah satu merek yang dapat dipertimbangkan dalam program tersebut. Namun, Arifin menekankan bahwa aspek tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan merek. Menurutnya, program ini juga dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan listrik di masyarakat.
“Semaksimal mungkin TKDN. Merk Maspion, Nasional, terus apa lagi ya!” ungkap Arifin, Jumat (13/10/2023) di Jakarta.
Baca juga: Pemerintah Dorong Peningkatan Jaringan Gas Rumah Tangga untuk Kurangi Subsidi LPG
Program Pembagian Rice Cooker Menuai Pro Kontra
Program pembagian rice cooker ini, meskipun menuai pro dan kontra, memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan penggunaan rice cooker dan mengurangi impor LPG. Seperti diungkapkan, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa.
“Program ini bisa membantu meningkatkan elektrifikasi listrik dan mengurangi penggunaan LPG. Asalkan, diimbangi dengan edukasi yang masif tentang penggunaan alat masak berbasis listrik,” ujar Fabby.
Fabby juga menyoroti perlunya pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam bentuk beras, mengingat harganya yang cenderung tinggi. Ini akan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang masih menggunakan gas melon. Namun, ia juga menekankan bahwa pelaksanaan program ini harus berjalan dengan penuh kehati-hatian.
Lebih jauh, Fabby mengingatkan bahwa program pembagian rice cooker gratis bisa sangat rawan penyelewengan dan politisasi. Terutama, mengingat situasi politik yang tengah berlangsung. Seiring dengan pendekatan tahun politik.
“Program ini harus dijalankan dengan tindakan yang cermat dan memperhatikan aspek governance. Untuk menghindari penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Fabby.
Pemerintah harus memastikan bahwa program ini dijalankan sesuai aturan dan prinsip transparansi. Dengan demikian, program pembagian rice cooker bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. (R8/HR Online/Editor Jujang)
