harapanrakyat.com – Menjadi salah satu daerah rawan potensi bencana di Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan upaya mitigasi. Hal tersebut sebagai upaya mengurangi risiko kerusakan akibat bencana.
Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sebanyak 473 dari 627 kecamatan di Jawa Barat berpotensi mengalami pergerakan tanah. Karakteristik pergerakan tanah yang terjadi itu mulai dari menengah hingga tinggi. Jumlah tersebut merupakan data hingga November 2023.
Terlebih saat ini akan memasuki musim hujan. Beberapa potensi bencana yang memerlukan kewaspadaan di antaranya banjir dan longsor.
Baca Juga : Pemprov Jawa Barat Upayakan Penambahan BTT Bencana 2024
Menyadari hal itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta kabupaten dan kota meningkatkan kewaspadaannya memasuki musim hujan.
Menurut Bey, musim hujan sudah mulai turun secara sporadis di beberapa daerah di Jawa Barat. Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim akan terjadi Januari hingga Maret 2024.
“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada,” ujar Bey di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (8/11/2023).
Bey mengungkapkan hal itu saat apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat.
Mitigasi Potensi Bencana di Jawa Barat
Menurut Bey, langkah strategis mitigasi bencana di kabupaten dan kota yakni, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah yang berpotensi sebagai sumber bencana.
Kemudian, lanjut Bey, menyampaikan informasi ancaman potensi bencana yang dapat mudah dipahami publik.
“Selain itu, mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya untuk penanganan darurat bencana. Kemudian persiapan jalur-jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Lalu buat rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa,” ucapnya.
Baca Juga : BPBD Jawa Barat Waspadai Potensi Bencana Peralihan Musim
Bey menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada beberapa hal. Di antaranya sistem penanggulangan bencana dan sarana prasarana penunjang yang mumpuni.
“Kemudian koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan potensi bencana,” tutur Penjabat Gubernur Jawa Barat itu. (Ecep/R13/HR Online)
