Beranda Berita Nasional Sidang Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, JPU Tuntut 12 Tahun Penjara

Sidang Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, JPU Tuntut 12 Tahun Penjara

sidang-tuntutan-irfan-suryanagara.jpg

harapanrakyat.com,- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut eks Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara dan istrinya Endang Kusumawaty, dengan hukuman penjara selama 12 tahun.

Selain itu, JPU juga menuntut denda kepada para tersangka dengan denda sebesar Rp 2 miliar subsider 6 bulan penjara.

JPU membacakan tuntutan hukuman tersebut dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan kepada terdakwa di PN Bale Bandung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/1/2023).

Persidangan pembacaan tuntutan tersebut, baru terlaksana pada pukul 16.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.40 WIB. Para terdakwa, mengikuti jalannya persidangan secara online.

Baca Juga : Mantan Ketua DPRD Jabar Ungkap Kasus Lahan SPBU

Sebagai informasi, Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis SPBU.

BACA JUGA:  Luhut Sebut Tiga Pemimpin Negara Absen KTT G20 Bali, Apa Alasannya?

Berdasarkan dakwaan, transaksi kerja sama bisnis antara terdakwa Irfan dan korban yaitu Stelly Gandawidjaja, berlangsung sejak 2013 hingga 2019. Korban pun mengaku merugi sebesar Rp 58 miliar.

“Menyatakan terdakwa Irfan Suryanagara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, dan TPPU sebagaimana pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU,” ungkap Pujo dalam persidangan.

“Menuntut para terdakwa dengan tuntutan selama 12 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Selain itu membebankan denda sebesar Rp 2 miliar subsider 6 bulan,” Pujo menambahkan.

Penasihat Hukum Tanggapi Tuntutan JPU

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Raditya menilai, semua analisa yuridis dari JPU sangat imajinatif.

BACA JUGA:  Proses Desain, Jembatan Baru Kota Banjar Akan Diperbaiki Minggu Depan

Selain itu, penasihat hukum juga menilai, banyak keterangan-keterangan saksi dalam fakta persidangan tidak menerangkan seperti yang tertuang dalam berkas tuntutan, namun malah masuk ke dalam surat tuntutan.

“Sehingga sedikit banyak JPU hanya meng-copy paste dari BAP. Ssedangkan pasal 185 ayat (1) KUHAP telah mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti,” ungkap Raditya.

Hal ini, lanjut Raditya, hanya keterangan yang terungkap di persidangan sebagai alat bukti dan merupakan fakta hukum yang dapat digunakan hakim sebagai pertimbangan putusannya.

Baca Juga : Saksi Beberkan Dugaan TPPU dalam Kasus Irfan Suryanagara

Meski demikian, pihaknya meyakini, berbagai keterangan saksi dalam persidangan tercatat panitera sidang dengan baik dan lengkap. Sehingga, majelis hakim tidak terkecoh pernyataan JPU yang tidak berdasar dalam mengambil keputusannya.

BACA JUGA:  Bullying Siswa SMP Baiturrahman di Bandung Guncang Dunia Pendidikan

“Atas tuntutan jaksa tersebut, kami dari tim penasihat hukum dan terdakwa juga akan mengajukan nota pembelaaan,” tuturnya.

Tim penasihat hukum terdakwa lainnya, Renda T. Putra, mengungkapkan hal serupa. Ia menuturkan, tuntutan JPU tersebut sangat berlebihan.

“Sebenarnya banyak fakta persidangan yang tidak sesuai dengan tuntutan JPU. Misalnya, ada pernyataan JPU bahwa Endang Kusumawaty pernah bersaksi untuk Irfan Suryanagara. Itu tidak dilakukan terjadi karena hubungan mereka suami-istri. Dari situ, kita bisa lihat dan simpulkan bahwa tuntutan JPU tidak cermat,” katanya. (Ecep/R13/HR-Online)