harapanrakyat.com – Angka prevalensi balita stunting di Jawa Barat mencapai 20,2 persen pada 2022. Angka tersebut menurun 4,3 poin dari tahun sebelumnya yakni 24,5 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, angka prevalensi itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan.
Setiawan mengklaim, angka prevalensi balita stunting itu masih rendah jika dibandingkan nasional yang mencapai angka 21,6 persen pada 2022.
Baca Juga : Selama Februari 2023, Terjadi Dua Kasus Keracunan Massal di Bandung Barat
Ia mengharapkan, penurunan angka prevalensi balita stunting ini harus betul-betul berkualitas.
“Kita punya target, saat ini kita sudah mencapai 20,2 persen di tahun 2022. Pada 2023 ini, kita mengharapkan mampu menurunkan kembali (angka stunting) di angka 19,2 persen,” ungkap Setiawan di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/3/2023).
Untuk itu, lanjut Setiawan, untuk menurunkan angka prevalensi balita stunting di Jawa Barat ini memerlukan keterlibatan upaya semua pihak.
Ia mengakui, populasi balita di Jawa Barat yang cukup besar. Dengan demikian, jika Jawa Barat mampu menurunkan angka prevalensi balita stunting secara signifikan, maka hal itu tentunya berdampak pada prevalensi nasional.
“Anak harus cukup asupan protein hewani yang sangat berarti meningkatkan daya tahan balita. Bahkan sebelum ibu menikah, harus kita periksa dulu. Seumpamanya calon ibu kurang darah, harus diberikan Tablet Tambah Darah,” ucapnya.
Menekan Balita Stunting
Dalam upaya menurunkan risiko balita stunting ini, lanjut Sekda Jawa Barat, angka pernikahan dini pada usia 15-19 tahun, perlu ditekan sedemikian rupa. Dengan demikian, calon ibu melahirkan berada di atas usia 20 tahun.
“Sehingga lebih siap dan dapat mengurangi hal-hal gejala gagal tumbuh,” ucap Setiawan.
Baca Juga : DKPP Jawa Barat Antisipasi Munculnya Varian Baru Flu Burung
Sebagai informasi, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang berhasil menekan angka stunting di antaranya Karawang, Cianjur, Garut, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta.
Adapun terkait intervensi digital, Kabupaten Sumedang sebagai kabupaten yang berhasil menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menjadikannya sebagai basis data untuk program penurunan angka balita stunting. (R13/HR Online/Editor-Ecep)
