harapanrakyat.com,- Akibat hujan angin, sebuah pohon kelapa tumbang dan menimpa rumah warga di Dusun Tangkeban, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (29/03/2023) sore.

Rumah milik Radin warga Dusun Tangkeban, RT 37, RW 07, Desa Purwadadi rusak pada bagian atapnya akibat tertimpa pohon kelapa yang tumbang saat hujan deras disertai angin kencang.

Beruntung saat kejadian tidak menimbulkan korban jiwa. Pemilik rumah dikabarkan selamat meski bagian atap rumahnya mengalami kerusakan lumayan parah.

Relawan Ciamis Selatan Nurholis Ableh mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada pukul 15.00 WIB. Saat itu wilayah Purwadadi diguyur hujan lebat yang disertai angin kencang.

“Setelah hujan reda kami bersama warga langsung melakukan evakuasi pohon kelapa yang menimpa rumah milik Radin. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” katanya.

Baca Juga: Pohon Waru Besar di Pamarican Ciamis Tumbang Timpa Rumah Milik Lansia

Menurut Nurholis, akibat dari kejadian tersebut pemilik rumah mengalami kerugian jutaan rupiah.

“Untuk saat ini kami baru selesai melakukan evakuasi pohon. Sementara untuk kerusakan atap rencananya besok hari akan dilakukan perbaikan,” terangnya.

Nurholis mengimbau warga selalu waspada saat hujan turun, apalagi saat ini cuaca ekstrim.

“Mengingat saat ini cuaca ekstrim, kami mengimbau kepada warga agar selalu waspada. Apalagi saat ini hujan bukan hanya disertai angin kencang saja, namun dibarengi petir yang sewaktu-waktu membahayakan bagi warga. Kalau bisa saat hujan semua elektronik juga dimatikan saja,” imbaunya. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Terkait rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) Polio serentak, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil menuturkan, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat dapat berkolaborasi dan harmonisasi demi keberhasilan Sub PIN Polio di Jawa Barat.

“Bahwa semua pihak perlu melakukan peran tersebut. Tidak hanya jadi tanggung jawab dinas kesehatan, melainkan seluruh stakeholder. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mengharmonisasi kegiatan dan program kita,” kata Atalia di Kota Bandung, Rabu (29/3/2023).

Baca Juga : Pemprov Jabar Segera Lakukan Vaksinasi Polio Serentak

Selain itu, Atalia juga mengatakan, peran kader PKK sangat penting dalam menyukseskan Sub PIN Polio ini. Hal itu karena Kader PKK mempunyai kedekatan dengan masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga mendorong kader PKK di Jawa Barat untuk intens menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya Sub PIN Polio ini.

“Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak dan ibu dan seluruh stakeholder. Mari kita rapatkan barisan dan bekerja sama, bersama-sama,” ucapnya.

Sebagai informasi sebelumnya, sebanyak 4 juta balita di seluruh Jawa Barat, akan menjadi sasaran vaksinasi polio. Pemprov Jabar akan memulai rangkaian vaksinasi itu pada 3 April 2023 mendatang.

Vaksinasi tersebut merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Jawa Barat dengan Kementerian Kesehatan RI dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal itu untuk mencegah penyebaran virus polio atau lumpuh layu pada balita.

Baca Juga : Bocah Perempuan di Purwakarta Terinfeksi Virus Polio

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar akan melakukan vaksinasi polio ini secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Vaksinasi Sub PIN Polio ini menyusul setelah adanya kasus virus polio yang menyerang seorang balita perempuan di Kabupaten Purwakarta. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Bupati Ciamis Herdiat Sunarya melaksanakan salat tarawih keliling (Tarling) di bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah ini. Kali ini Bupati mendatangi Masjid Jami Al Istiqomah, Dusun Cimamut, Desa Mekarjadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Tarawih keliling ini dilaksanakan secara dadakan. Pihak DKM dan masyarakat setempat tidak mengetahui bakal kedatangan orang nomor 1 di Ciamis. Sontak hadirnya Bupati Ciamis ini membuat kaget masyarakat sekaligus gembira.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Herdiat juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp 20 juta dari CSR bank bjb dan 100 paket sembako untuk masyarakat.

Pengurus DKM Masjid Jami Al Istiqomah Nur Shobah mengucapkan rasa senang dan bangganya karena malam hari ini masjid nya kedatangan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya.

“Alhamdulilah, malam hari ini bapak Bupati Ciamis bisa bersilaturahmi dan bertatap muka dengan masyarakat sini,” ucapnya, Selasa (28/3/2023).

Menurutnya, datangnya Bupati Ciamis itu secara spontan. Bahkan pihaknya juga tidak tahu sebelumnya akan kedatangan Herdiat.

“Tadi Bapak Bupati Ciamis datang sekitar pukul 18.30 WIB, salat isya dan salat tarawih bersama masyarakat. Setelah salat langsung membagikan sembako,” tuturnya.

Nur menambahkan, pihaknya tidak menduga kalau Bupati Ciamis akan datang ke Masjid Al Istiqomah. Hal tersebut merupakan hikmah dan barokah di Bulan Ramadhan.

Baca Juga: Lapuk Dimakan Usia, Rumah Warga Ciamis Ambruk

Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan, pihaknya mendapat amanah dari para ASN Ciamis untuk sedekah. Maka dari itu, pada kesempatan ini Herdiat membawa 100 paket sembako untuk masyarakat.

“Saya juga ke titipan amanah dari CSR bank bjb berupa uang tunai Rp 20 juta kepada DKM masjid untuk rehabilitasi masjid,” katanya.

Herdiat melihat kondisi masjid masih bagus dan kokoh. Namun atas permintaan warga untuk meningkatkan masjid menjadi 2 lantai, Herdiat pun berjanji akan memberikan bantuan.

“Insyaallah di pertengahan tahun ini, saya akan memberikan uang Rp 100 juta buat masjid diupayakan dari APBD perubahan,” pungkasnya. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com – Kadisparbud Jawa Barat, Benny Bachtiar memprediksi, kunjungan wisatawan pada tahun 2023 ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurutnya hal tersebut, karena saat ini moda transportasi khususnya udara sudah dapat beroperasi secara normal. Mengingat ketika tahun 2022 kemarin terjadi lonjakan kunjungan wisatawan hingga 74 juta.

“Tahun 2022 kemarin luar biasa, lonjakan sampai 74 juta. Karena moda transportasi udara itu belum berjalan normal. Padahal sebelum pandemi tahun 2019 dalam keadaaan normal saja hanya sekitar 62 juta,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/2/2023).

Baca Juga : DPRD Sidak Dua Warung di Bandung, Temukan Minuman Keras Beralkohol Ilegal

Oleh karena itu, pihaknya pesimistis jika kunjungan wisatawan pada 2023 ini, akan sama atau melampaui tahun 2022 kemarin.

“Karena hari ini seperti ketika libur Nataru (Natal dan Tahun Baru), di Pangandaran yang biasanya bisa sampai 175 persen (kunjungan wisatawan). Tapi kemarin hanya sampai 45 persen,” ujarnya.

“Jadi untuk sekarang (libur Lebaran 2023), agak sedikit menurun karena banyak sekali pelaku wisata yang berangkat ke luar Jawa barat,” Benny menambahkan.

Kendati demikian, Benny menjelaskan, pihaknya akan berupaya dan mempersiapkan secara optimal, agar kunjungan wisatawan ke Jawa Barat dapat mengalami peningkatan signifikan.

Baca Juga : Kunjungan Galeri Rasulullah SAW Masjid Al Jabbar Bandung Akan Dikenakan Tarif

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di destinasi wisata menjaga kondusifitas wilayah. Demikian halnya juga dengan mengantisipasi adanya aksi premanisme di lokasi wisata yang dapat menurunkan minat wisatawan.

“Konsep ke depan, masyarakat di sekitar destinasi wisata harus menjadi pelaku pariwisata juga, jangan sebagai penonton saja. Dengan demikian, harapan kita ada kenaikan kunjungan wisatawan ke Jawa Barat,” tutur Benny. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Pembatasan pembelian BBM bersubsidi membuat masyarakat Garut mengeluh. Pasalnya, SPBU kini menerapkan setiap pembelian wajib menggunakan aplikasi My Pertamina.

Pengelola SPBU di Garut yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, pembatasan BBM subsidi jenis bio solar dan pertalite merupakan kebijakan dari SBM Pertamina wilayah Garut.

Baca juga: Dugaan Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg Fiktif, Hiswana Migas Garut Bantah DPRD

Tujuannya, agar subsidi BBM bisa tepat sasaran, meski pihaknya mengakui dengan adanya kebijakan tersebut omsetnya jadi berkurang.

“Tapi mau bagaimana lagi, karena kami harus tunduk pada Pertamina,” katanya, Rabu (29/3/23). 

Engkus, salah satu warga mengaku bingung dengan aturan pembatasan pembelian pertalite hanya 5 liter per harinya. Bahkan saat membeli harus menggunakan barcode di aplikasi My Pertamina.

“Saya lebaran besok rencana mau pulang kampung ke Cianjur. Kalau pakai motor dengan 5 liter saja pasti tidak cukup,” katanya.

Yosef, salah satu sopir truk, menilai pembatasan pembelian BBM jenis bio solar per hari hanya boleh 80 liter tidak masuk akal. 

Pasalnya, ia yang setiap hari mengandalkan jasa angkut barang harus berkeliling di wilayah Garut merasa tidak cukup dengan jatah 80 liter.

“Ya tidak cukup. Biasanya saya operasinya dari Garut selatan hingga ke perbatasan Bandung. Rumit sekali kalau begitu,” ujarnya.

Dengan adanya aturan itu, ia pun terpaksa mengurangi trek atau tujuan perjalanan mengangkut barang.

Berdasarkan informasi, pembatasan pembelian BBM subsidi jenis pertalite untuk mobil pribadi tiap harinya maksimal Rp 120 ribu, bio solar untuk kendaraan roda 4 hanya 60 liter dan roda 6 maksimal 80 liter.

Sementara itu, untuk kendaraan umum seperti Bus hanya melayani 200 liter per harinya. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com – Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya meminta Pemkot Bandung, Jawa Barat, proaktif menyisir tempat yang menjual minuman keras beralkohol ilegal.

Hal tersebut, menyusul setelah pihaknya bersama aparat kewilayahan dan Satpol PP Kota Bandung, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua warung yang menjajakan minuman keras beralkohol ilegal di Kawasan Jalan Mohamad Toha, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (27/3/2023) kemarin.

Saat sidak itu, Edwin menemukan adanya warung menjual kelapa yang buka pada siang hari saat Ramadan. Namun, setelah pihaknya melakukan penelusuran, warung itu juga menjual minuman keras beralkohol ilegal.

Atas temuan tersebut, Satpol PP langsung menyegel dua warung itu.

Baca Juga : Jawa Barat Masih Kekurangan 23 Rumah Sakit

Menurutnya, Pemkot Bandung harus secara aktif melakukan penyisiran ke tempat yang rawan menjual minuman keras beralkohol ilegal di Kota Bandung.

“DPRD bersama lurah Cigereleng dan Satpol PP Kota Bandung, menemukan ada warung yang menjual kelapa. Akan tetapi, warung itu juga ternyata melakukan pelanggaran, dengan menjual minuman keras ilegal,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (29/3/2023).

Ia menjelaskan, penyegelan dua warung tersebut lantaran melanggar Perda Kota Bandung Nomor 11/2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

“Karena jelas bahwa usaha tersebut melanggar perda (peraturan daerah). Selain tidak memiliki izin, juga meresahkan warga sekitar. Saat ini sudah Satpol PP sudah menyegel,” ujar Ketua DPD Golkar Kota Bandung tersebut, Rabu (29/3/2023).

Desak Pemkot Bandung Gencar Razia Minuman Keras Beralkohol

Edwin juga mendesak Pemkot Bandung untuk semakin gencar melakukan penindakan terhadap jenis pelanggaran serupa. Terlebih, masih marak praktik-praktik serupa di tempat lain.

“Pemkot Bandung harus terus gencar melakukan razia lokasi penjual minuman keras beralkohol ilegal. Apalagi lokasinya di pusat keramaian kota,” katanya.

Ia juga mendesak agar aparat menindak tegas oknum penjual minuman keras beralkohol ilegal di Kota Bandung. Hal itu lantaran sudah masuk ranah tindak pidana.

Baca Juga : Reklame Roboh di Bandung Telan Korban, Wali Kota Tegaskan Ini

“Makanya kita berharap aparat kepolisian dalam kasus-kasus seperti ini juga menjajaki kemungkinan adanya delik pidana, supaya mereka kapok dan jera untuk melakukan hal tersebut ke depannya,” ucapnya.

“Satpol PP dan aparat kewilayahan juga bisa secara berkala melakukan razia di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat terselubung menjual beli minuman keras beralkohol di Kota Bandung,” ungkap Edwin. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Pasca mundur dari Ketua Nasdem Kota Tasikmalaya, Azies Rismaya Mahpud (ARM) yang merupakan Calon Walikota Tasikmalaya langsung kedatangan Wahid, Ketua PKB Kota Tasikmalaya di kediamannya, Selasa (28/3/2023) malam. 

Azies, mantan Ketua Partai Nasdem menjelaskan, pertemuan itu hanya sebatas silaturahim biasa saja. Bahkan, ia mengaku beberapa waktu lalu juga sudah melakukan hal yang sama.

“Kedatangan Ketua PKB ke rumah saya untuk silaturahmi. Tidak ada apa-apa, cuma silaturahmi biasa saja,” katanya, Selasa (28/3/23). 

Baca juga: Azies Rismaya Calon Walikota Tasikmalaya Undur Diri dari Partai Nasdem, Kenapa?

Menurut ARM, sapaan akrabnya, dalam dunia politik kepada siapapun dan di manapun harus sama-sama berbuat baik, terutama terhadap sesama.

Setelah keluar dari Nasdem, ARM mengaku belum menyatakan kepastian akan bermuara ke partai mana.

“Tidak hanya PKB, kan saudara kita masih banyak, seperti PPP, Gerindra, Demokrat, PDIP dan lainnya,” kata Azies menambahkan.

Sementara itu, untuk pencalonan Walikota Tasikmalaya, ia kembali menyerahkan kepada partai maupun masyarakat. 

Di tempat yang sama, Ketua PKB Kota Tasikmalaya Wahid juga mengatakan hal senada, yakni kedatangannya untuk silaturahim dan mengkonfirmasi perihal mundurnya ARM dari Ketua Partai Nasdem. 

“Ini kan bulan ramadhan, baiknya kita silaturahmi. Kami juga ingin langsung mengkonfirmasi apa sebenarnya yang terjadi, apalagi kan kita sama-sama berkomitmen menata daerah agar lebih baik ke depannya,” kata Wahid.

Menurutnya, keputusan ARM mundur dari Ketua Nasdem menjadi hak pribadinya. Meski begitu, komunikasi dan silaturahmi harus tetap berjalan. 

“Soal apakah nanti PKB akan mengusung beliau, kita belum ke arah sana. Sebab, siapa tahu ketika potensial, surveinya bagus dan masyarakat mendukung, kenapa tidak? tapi kita belum ke sana,” imbuhnya. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

Bus rombongan umroh di Mekkah Arab Saudi mengalami kecelakaan menabrak jembatan hingga terbakar pada Senin (27/3/2023) waktu setempat. 

Akibatnya 20 orang jemaah tewas dan penumpang lainnya mengalami luka-luka. 

Peristiwa kecelakaan bus itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial dan viral, salah satunya diunggah oleh akun Twitter Arthur Morgan. 

Kronologi Kecelakaan Bus Rombongan Umroh Arab Saudi 

Melansir dari berbagai sumber, kecelakaan bermula saat bus hendak membawa rombongan umrah ke Mekkah.

Pada pukul 16.00 waktu setempat, bus melintasi jalan Aqabat Shaar yang menjadi penghubung Provinsi Asir dengan Kota Abha.

Baca juga: Seorang Pemuda Menggendong Ibunya saat Tawaf Viral, Mirip Kisah Uwais Al Qarni

Jalanan ini  terbentang sepanjang 14 KM membelah pegunungan, dengan 32 jembatan dan 11 terowongan. 

Saat hendak melewati jembatan yang curam, bus mengalami rem blong. 

Kemudian bus dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan menabrak jembatan hingga terjungkir dan terbakar. 

Penumpang dari rombongan umrah itu pun terjebak di dalamnya. Mereka kesulitan untuk menyelamatkan diri keluar dari bus.

Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di wilayah Provinsi Asir. 

Asal Korban Berbeda Negara

Dari 20 orang korban yang tewas dan 29 korban luka-luka, mereka berbeda asal negara. Namun pihak terkait belum bisa merilis keterangan asal kewarganegaraan tersebut.  

Jubir Kemenlu RI Teuku Faizasyah membenarkan adanya peristiwa kecelakaan bus rombongan umrah Arab Saudi. 

Ia telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak yang memiliki otoritas memastikan kemungkinan adanya korban asal WNI. 

Sekedar informasi, kecelakaan bus yang membawa rombongan umroh di Arab Saudi bukan kali pertamanya terjadi.  

Sebelumnya pada tahun lalu bulan Oktober, bus yang di dalamnya membawa jamaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan maut. 

Kejadian itu mengakibatkan dua jemaah asal Indonesia meninggal dunia. 

Itulah sekilas informasi terkait peristiwa kecelakaan bus rombongan umrah Arab Saudi. (Aji/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com – Kehadiran RSUD Kertasari di Kabupaten Bandung, sedikit menjawab kebutuhan rumah sakit di Jawa Barat, yang secara keseluruhan butuh tambahan 20 hingga 23 unit.

Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dr Siska Gerfianti menjelaskan, apabila melihat rasio perbandingan kebutuhan fasilitas kesehatan dari WHO, yakni satu orang berbanding 500 sampai 1000 bed atau tempat tidur rumah sakit.

Saat ini, kata Sisca, di Jawa Barat masih kekurangan 15 ribu bed.

Baca Juga : RSUD Kertasari Resmi Berdiri, Pemkab Bandung Kerepotan Cari Tenaga Kesehatan

“Ini kita sedang berusaha dengan berbagai skema, apakah greenfield atau brownfield,” ujar Sisca, Rabu (29/3/2023).

Sisca menjelaskan, skema greenfield adalah pembangunan rumah sakit baru. Sedangkan brownfield adalah meningkatkan kapasitas rumah sakit yang sudah ada.

“Yang penting total bed ini terpenuhi,” ungkapnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna belum lama ini meresmikan RSUD Kertasari di Desa Sukapura, Kabupaten Bandung.

RSUD Kertasari ini dibangun di atas lahan seluas 20 ribu meter persegi dengan luas bangunan 3.571 meter persegi. Pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat ini menghabiskan biaya Rp 26,8 miliar.

RSUD Kertasari Penuhi Kebutuhan 50 Tempat Tidur Rumah Sakit

Plt Kadinkes Kabupaten Bandung, Marlan mengatakan, RSUD Kertasari merupakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Rumah sakit ini memiliki kapasitas 50 bed atau tempat tidur rumah sakit.

RSUD Kertasari, kata Marlan, memiliki 12 unit pelayanan kesehatan. Meliputi pelayanan Unit Gawat Darurat, Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif, pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan spesialistik obgyn (obstetri dan ginekologi).

Selain itu, pelayanan kesehatan bayi dan anak, spesialistik internist, spesialistik bedah, ruang operasi, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, pelayanan intensive care, serta pelayanan kesehatan rujukan lainnya.

Baca Juga : Pemprov Jabar Segera Lakukan Vaksinasi Polio Serentak

Pihaknya berencana untuk mendayagunakan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis radiologi, spesialis anestesiologi, dan dokter spesialis patologi klinik.

Marlan menambahkan, RSUD Kertasari merupakan UPTD bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Dengan demikian kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai, belanja operasional dan belanja alat kesehatan rumah sakit ini, masih mengandalkan dana alokasi umum dinas tersebut. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)