harapanrakyat.com,- Puluhan anak-anak berusia remaja di Kota Banjar, Jawa Barat, kembali terlibat perang sarung saat bulan Ramadan ini. Aksi tersebut terjadi di kawasan Terminal Tipe A Kota Banjar, tempat sekitar kalang merpati, Jumat (07/04/2023), sekitar pukul 23.20 WIB.

Perang sarung yang melibatkan anak-anak berusia remaja itu akhirnya dibubarkan oleh warga yang kebetulan tengah berada tak jauh dari lokasi kejadian.

Salah seorang warga, Diky Agustav mengatakan, awalnya saat itu ia bersama beberapa temannya tengah melakukan piket malam di Kantor BPBD tempatnya bertugas.

Setelah itu, ia mendapat laporan informasinya ada puluhan anak berusia remaja yang tengah bergerombol. Warga menduga mereka akan melakukan perang sarung di lokasi tersebut.

Kemudian, Diky bersama rekannya yang lain langsung bergegas menuju lokasi dan ternyata sedang terjadi perang sarung. Ia dan warga yang lain lantas membubarkan aksi perang sarung tersebut.

“Saat ke lokasi mereka sedang perang sarung. Saya sama teman yang lain langsung teriak ngebubarin. Jumlahnya ada sekitar 20-30 orang,” kata Diky saat dikonfirmasi harapanrakyat.com, Sabtu (08/04/2023).

Baca Juga: Belasan Remaja Main Petasan Diduga Hendak Perang Sarung di Kota Banjar

Lanjutnya mengatakan, setelah warga membubarkan aksi tersebut, kelompok remaja yang terlibat perang sarung langsung kabur menggunakan sepeda motor. Warga yang lain juga ikut membubarkan dan sempat mencoba mengejar.

Peran Orang Tua dan APH Antisipasi Perang Sarung di Kota Banjar

Setelah itu, karena kebetulan ia lagi piket sehingga langsung keliling ke lokasi yang lain. Khawatir mereka melanjutkan perang sarung lagi. Tetapi hal itu tidak ditemukan.

“Alhamdulillah, tidak ada kerumunan yang terindikasi untuk perang sarung kembali,” ujar Diky yang juga Ketua Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FPPP) Kota Banjar.

Ia mengaku miris dengan kembali terjadinya perang sarung. Seharusnya momentum Ramadan ini mengisinya dengan sesuatu yang positif.

Baca Juga: Polres Metro Bekasi Amankan Sejumlah Remaja Bawa Celurit

Terlebih sebagian mereka masih berusia remaja, dan masih berstatus pelajar. Sebab itu, ia mengingatkan kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan.

Karena menurutnya penyebab anak-anak remaja terlibat perang sarung salah satunya akibat kurangnya pengawasan orang tua dalam memanfaatkan waktu.

Selain itu, ia juga meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk terus menggencarkan patroli malam sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan agar perang sarung tidak kembali terjadi. Apalagi sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

“Tadi sempat ada patroli. Cuma kejadiannya tak berselang lama setelah ada patroli. Kami minta perang sarung ini menjadi perhatian semua pihak agar tidak kembali terjadi,” katanya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar, Jawa Barat, telah menetapkan jumlah DPS Pemilu 2024 sebanyak 155.444 orang. Dari Daftar Pemilih Sementara itu, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih laki-laki.

Lantas, berapa jumlah penduduk Kota Banjar saat ini? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar tahun 2022, jumlah penduduk Kota Banjar mencapai 206.457 jiwa.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjar Taufik, melalui Ahmad Taufiq Habibie, Kepala Seksi Integrasi serta Pengolahan Diseminasi mengatakan, jumlah warga Banjar berdasarkan data tahun 2022 yaitu 206.457 jiwa. Terdiri jumlah penduduk laki-laki 103.573 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 102.884 jiwa.

Jumlah sebanyak itu berdasarkan data kependudukan hasil proyeksi penduduk tahun 2020-2023 (pertengahan tahun atau Juni). Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,55 persen dari tahun 2022.

Ahmad Taufiq menyebutkan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Langensari yang mencapai 2,08 persen. Sementara pertumbuhan penduduk terkecil 1,25 persen berada di Kecamatan Banjar.

Baca Juga: Inilah Kota Besar di Jabar Dilihat dari Jumlah Penduduknya

“Jumlah penduduk tersebut dilihat dari domisili. Tersebar di semua kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Pataruman yang mencapai 62,80 ribu jiwa,” terangnya, Jumat (07/04/2023).

Jumlah DPS Pemilu 2024 dan Kondisi Piramida Penduduk di Kota Banjar

Jika melihat dari kepadatan penduduk, untuk wilayah terpadat jumlah penduduknya berada di Kecamatan Banjar. Kepadatan penduduknya mencapai 2.279 jiwa per kilometer persegi.

Menurut Ahmad Taufiq hal itu cukup wajar, karena Kecamatan Banjar merupakan kawasan pusat perekonomian.

Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan data jumlah penduduk tersebut, rasio jenis kelamin di Kota Banjar cukup berimbang, yaitu 100,67. Artinya, setiap 1.000 perempatan akan terdapat 1.007 laki-laki.

DPS Pemilu 2024 di Kota Banjar paling banyak jumlah pemilih perempuan. Jika melihat kondisi piramida penduduk mulai usia 45 tahun, jumlah penduduk perempuan juga lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Kondisi tersebut terjadi karena dimungkinkan adanya urbanisasi pada kelompok usia produktif.

“Jika melihat kondisi piramida penduduk mulai usia 45 tahun jumlah perempuan lebih banyak. Ini mungkin karena adanya urbanisasi pada kelompok umur produktif,” jelasnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Ternak ayam Tintin raib digondol maling saat pemiliknya sedang sholat tarawih. Peristiwa pencurian itu terjadi di Blok Bojongnangka, Dusun Tamansari, RT 12/04, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (07/04/2023).

Namun nahas, saat tengah melakukan aksinya tersebut, pelaku pencurian kepergok oleh warga. Hal itu pun sontak membuat warga berhamburan dan memburu pelaku pencurian ayam tersebut.

Pelaku pencurian ternak ayam Tintin lari tunggang langgang sambil menggondol ayam yang telah berhasil ia tangkap.

“Tadi aksi pencuriannya sempat kepergok oleh warga yang pulang dari masjid usai sholat tarawih. Maling pun lari ke arah Utara karena warga berdatangan dan melakukan pengejaran,” terang Dimas, salah seorang warga setempat.

Baca Juga: Ditinggal ke Masjid, Rumah Warga Kertahayu Ciamis Disatroni Maling

Lanjutnya mengatakan, warga sempat melakukan pengejaran pencuri ayam sampai melakukan penyisiran. Namun sayang pencuri berhasil meloloskan diri dari kejaran warga.

“Warga berhasil mengamankan beberapa ekor ayam. Sepertinya pencuri melepaskan ayam itu saat melarikan diri,” katanya.

Perangkat Desa Kertahayu Dede Rukmana mengatakan, dengan adanya kejadian tersebut pihaknya mengimbau kepada warga agar memperketat patroli atau ronda malam.

“Kejadian ini merupakan kejadian yang kedua kalinya. Malam kemarin juga sama ada kejadian pencurian ternak ayam di wilayah yang sama,” terang Dede. (Suherman/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Sejumlah instansi di Pemerintah Kabupaten Ciamis membuka Pelayanan On The Street di Halaman Parkir Stadion Galuh Ciamis, Jumat (7/4/2023). 

Adapun sejumlah instansi tersebut yakni Bapenda Ciamis, DPMPTSP Ciamis, Dinas Perhubungan, Disdukcapil Ciamis serta Bank BJB Ciamis. 

Pantauan di lapangan, terlihat sejumlah masyarakat antusias mendatangi pelayanan dari sejumlah instansi tersebut. Pasalnya, beberapa instansi itu membuka pelayanan untuk masyarakat umum.

Tidak hanya itu, untuk memeriahkan kegiatan tersebut juga ada live musik, sehingga pengunjung tidak jenuh saat melakukan pelayanan. 

Baca juga: Disdukcapil Ciamis Jemput Bola Rekam e-KTP Warga Penyandang Disabilitas

Adapun pelayanan sejumlah instansi tersebut yakni pembayaran PBB dari Bapenda Ciamis, parkir berlangganan, perizinan dari DPMPTSP Ciamis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD serta dari Bank BJB Ciamis.

Pelayanan IKD On The Street

Yuyu salah satu pengunjung mengatakan, pihaknya datang pada kegiatan ini untuk melakukan aktivasi kartu digital. Karena, kalau ke kantor itu tidak sempat, pasalnya pihaknya harus kerja.

“Kebetulan ada di sini sekalian saja saya melakukan aktivasi IKD, alhamdulilah mudah dan sangat cepat sekali pelayanan nya,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil Ciamis, Tini Lastiniwati mengatakan, saat ini yang sudah melakukan aktivasi itu ada sebanyak 4.461 warga dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

“Kalau untuk target kita itu dari Kemendagri ada sebanyak 25 persen dari 950.080 penduduk yang ber ktp, atau setara dengan 237.520 penduduk, insya Allah target tersebut akan tercapai,” katanya.

Menurutnya, bagi masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD, pihaknya berharap segera melakukan aktivasi dengan datang ke kantor atau ke setiap kantor Kecamatan di daerahnya masing-masing.

“Untuk persyaratannya tinggal bawa e-KTP dan HP android saja yang sudah mendownload aplikasi IKD dari Kemendagri. Setelah itu lalu mengisi data kependudukan seperti halnya NIK, nomor HP, dan juga email. Lalu nanti akan konek dengan aplikasi dari kita dengan Kemendagri,” tuturnya.

Tini menambahkan, dalam aktivasi IKD ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya 3 menit saja. Namun hal tersebut tergantung jaringan internet. 

“Kalau lancar itu hanya 2-3 menit saja sudah beres, di dalam aplikasi tersebut ada data kependudukan seperti KTP, KK bahkan juga ada BPJS Kesehatan dan NPWP,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Posko pengaduan THR Keagamaan untuk pekerja atau buruh mulai dibuka oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banjar, Jawa Barat. Bagi perusahaan yang telat membayarkan tunjangan hari raya kepada pekerjanya siap-siap bakal menerima sanksi dari Dewan Pengawas Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar Sunarto, melalui Kabid Hub Industrial Dewi Fartika menjelaskan, saat ini pihaknya mulai melakukan sosialisasi kepada perusahaan terkait ketentuan, dan penghitungan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan.

Pihaknya juga telah membuka pos pengaduan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan. Posko pengaduan THR dibuka dari tanggal 6 April sampai 17 April 2023, atau sebelum libur cuti bersama.

Posko Pengaduan THR Keagamaan di Kota Banjar Sudah Dibuka

Baca Juga: Disnaker Kota Banjar Wanti-Wanti Perusahaan Soal THR, Tak Boleh Dicicil

“Pos pengaduan sudah kami buka. Hari ini juga surat edaran sudah mulai kami sosialisasikan ke setiap perusahaan,” kata Dewi, Kamis (06/04/2023).

Lanjutnya menyebutkan, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan, perusahaan wajib membayar THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

Apabila terdapat perusahan yang bandel tidak memberikan THR Keagamaan tepat waktu, atau tidak membayarkan THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi.

Sanksi untuk Perusahaan yang Melanggar

Adapun sanksi yang akan dikenakan ke perusahaan yang melanggar peraturan tersebut yaitu berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha. Kemudian penghentian sementara sebagai atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Buka Posko Pengaduan THR

“Sanksinya itu beragama, dari sanksi ringan berupa teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha. Tergantung pelanggarannya,” terang Dewi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bagi pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat menjelang Idulfitri. Atau sudah berakhir masa kontraknya, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban memberikan THR kepada pekerja tersebut.

“Bagi pekerja yang sudah PHK atau habis masa kontraknya sudah tidak ada hubungan kerja. Jadi tidak ada kewajiban diberikan THR-nya,” jelas Dewi.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Banjar Oni Kurnia mengatakan, untuk pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh, pengusaha akan membayar kewajiban tersebut.

“Umumnya rekan-rekan pengusaha siap untuk membayar. Kalau terkait PHK, sampai saat ini belum ada masuk laporan terkait itu,” singkatnya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)

Viral di media sosial, seorang pria bernama Rico Pujianto diduga telah menjadi korban penganiayaan dan penyekapan. Hal itu setelah ia mencoba membongkar penggelapan pajak sebuah perusahaan. 

Dari video itu, Rico menceritakan tentang usahanya dalam membongkar penggelapan pajak perusahaan bernama PPB. 

Sayangnya, upaya Rico berujung pada penganiayaan yang menimpanya. Rico juga mengklaim bahwa dia bekerja sebagai sales di perusahaan tersebut.

Baca juga: Dua Remaja Perempuan di Banjarsari Ciamis Cekcok di Gang Cinta Viral

“Saya mengalami tindakan penganiayaan dan penyekapan pada tanggal 10 Oktober 2020 oleh Bapak (DS), yang juga merupakan pemilik dari perusahaan tersebut,” ucap Rico di video akun Facebook hukum-kriminal.com.

“Alasan mengapa dia melakukan penganiayaan terhadap saya adalah karena saya berusaha untuk membongkar dugaan penggelapan pajak perusahaan selama ini,” sambungnya.

Rico Melapor ke Pihak Kepolisian

Rico mengatakan bahwa pada saat itu dia berniat melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota.

Menurut Rico, DS sempat memintanya untuk berdamai karena merasa takut. Namun, DS melaporkannya terlebih dahulu ke Polsek Bantargebang dengan tuduhan penipuan dan penggelapan di perusahaan.

Laporan kasus DS membuat Rico malah jadi sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Rico mengatakan, ia mengalami intimidasi dari oknum aparat kepolisian, terutama setelah kasus ini di Polda Metro Jaya. 

Selain itu, Rico juga mengungkapkan bahwa dia pernah mendapat sejumlah uang (tutup mulut, red).

“Saya sudah melaporkan penggelapan pajak perusahaan ke Ditjen Pajak RI pusat. Awalnya saya berniat membela kepentingan negara dengan membongkar masalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh DS. Akan tetapi malah saya jadi tersangka oleh oknum polisi yang ingin melindungi DS dari hukuman,” tuturnya.

Polisi: Rico Melakukan Penggelapan Pajak

Menanggapi kasus ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, bahwa masalah ini bermula ketika salah satu pelanggan PT PPB dengan inisial DM meminta faktur untuk pesanan barang dari PT PPB. Saat itu Rico bekerja sebagai salesnya.

“DM hendak menyelesaikan urusan terkait pajak terkait pembelian barang dari PT PPB melalui tokonya yang berada di Yogyakarta,” ujar Trunoyudo.

Polisi pun menyebut Rico sebagai pelaku tindakan kejahatan dalam kasus ini. Mereka menduga Rico melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan uang ke perusahaan PT PPB. 

“Hasil audit menunjukkan bahwa beberapa pelanggan PT PPB telah melakukan pembayaran melalui tersangka dalam hal ini Rico Pujianto. Namun, Rico tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke perusahaan,” ungkap Trunoyudo.

Singkat cerita, kasus tersebut sudah masuk tahap P21 dan siap untuk disidangkan. 

Dalam penyidikan pihaknya juga menemukan memo orderan fiktif dari berbagai pelanggan yang melakukan pesanan terhadap PT PPB (tempat Rico bekerja pada saat itu, red).

Selain itu, sebelumnya Rico membuat laporan ke polisi terkait penganiayaan yang dia alami, namun polisi tidak menemukan bukti adanya tindakan penganiayaan terhadapnya.

“Setelah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur profesional, kita menemukan bahwa laporan Rico terkait penganiayaan tidak memiliki dasar. Oleh karena itu, laporan tersebut tidak dapat diteruskan dan kasusnya dihentikan (SP3),” terangnya.

Menurut Trunoyudo, sidang dalam kasus tersebut belum dapat digelar karena Rico tidak kooperatif dan kini sedang dalam buruan oleh pihak kepolisian. 

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan menyebarkan DPO tersebut kepada seluruh jajaran kepolisian,” pungkasnya.

Komentar Netizen

KejadianRico ini pun mengundang banyak respon dari netizen di media sosial.

Banyak yang berpendapat, sudah menjadi hal yang lumrah ketika rakyat biasa tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal itu berbeda dengan mereka yang mempunyai kekuatan dan uang untuk bisa memanipulasi sebuah perkara.

“Bener jd salah yg salah jd bener…semoga di beri kekuatan mas,” kata salah satu akun Facebook berkomentar.

“Inilah potret hukum masih sering terjadi di tengah2 masyarakat.BONGKAR KASUS INI KE AKAR2NYA,” ujar netizen lainnya berkomentar.

“Semoga kebenaran cepat terungkap,” tulis seorang netizen.

“Hal seperti kerap dialami oleh rakyat biasa,” ujar netizen lainnya ikut berkomentar. (Gumilang/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cianjur dan Sukabumi Raya, Jawa Barat, menyoroti permasalahan hukum di kalangan pemuda dan remaja harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Permasalahan hukum di kalangan remaja dan pemuda itu di antaranya kenakalan remaja, kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika.

Sekretaris Umum Permahi Cianjur-Sukabumi Raya, Akmal Fajriansyah mengungkapkan, tiga permasalahan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak, terutama unsur kepolisian selaku penegak hukum.

Baca Juga : Dua Remaja Perempuan di Banjarsari Ciamis Cekcok di Gang Cinta Viral

“Beberapa keluhan permasalahan hukum di Sukabumi yang perlu kita benahi bersama di antaranya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, dan kekerasan seksual,” ungkap Akmal dalam silaturahmi anggota Permahi Cianjur-Sukabumi, Jumat (7/4/2023).

Akmal menambahkan, dalam untuk mengatasi permasalahan hukum ini, pihaknya meminta untuk mengedepankan pendidikan moral kepada generasi muda.

“Sebab pemuda dan remaja ini nantinya akan menjadi aktor mencapai bonus demografi Indonesia Emas 2045. Kami berharap generasi muda turut tetap berpartisipasi dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Jawa Barat,” ungkapnya.

Antisipasi Permasalahan Hukum Remaja dan Pemuda

Dalam kegiatan itu, hadir pula perwakilan Direktorat Intelkam Polda Jabar Iptu Syarif Aripin mewakili AKBP Rizal Wirawan.

Syarif menuturkan, kepolisian mengapresiasi masukan Permahi Cianjur-Sukabumi Raya dalam mengatasi permasalahan hukum di kalangan pemuda dan remaja tersebut.

“Tugas kami (polisi) dalam menjaga keamanan masyarakat, tidak terlepas dari peranan masyarakat, di antaranya Permahi. Dengan adanya jalinan komunikasi dengan Permahi ini, tentunya turut membangun terciptanya sinergitas,” kata Syarif.

Baca Juga : Pemprov Jabar Siapkan Ribuan Tiket Gratis Mudik Lebaran

Ketua DPC Permahi Sukabumi Raya Hernadi Mulyana mengungkapkan hal serupa. Ia menuturkan, dengan adanya jalinan silaturahmi semua pihak ini, maka akan membangun sinergitas bersama dalam menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Ini akan mendorong terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Terutama bagaimana menjaga remaja dan pemuda ini agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum, misalnya narkotika,” katanya. (Ecep/R13/HR Online)