harapanrakyat.com – Fasilitas pendidikan di Kota Bandung, Jawa Barat, hingga saat ini masih perlu pemerataan. Saat ini, di beberapa wilayah di Kota Bandung bahkan belum memiliki sekolah lanjutan negeri.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna mengaku prihatin saat ini di Kota Bandung masih ada kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah pertama (SMP) negeri. Seperti halnya di wilayah Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

“Tentu kami prihatin, dan mendorong agar terjadi pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Bandung,” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (2/5/2023).

Baca Juga : Bupati Ciamis, Mari Semarakan Merdeka Belajar

Menurutnya pemerataan fasilitas pendidikan menjadi hal yang penting, terlebih dengan berlakunya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik.

“Sehingga dengan meratanya fasilitas pendidikan, maka bisa menampung semua siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah di Kota Bandung,” katanya.

Ia menerangkan, pembangunan gedung SMP negeri saat ini baru dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cinambo. Namun meski sudah lama muncul, akan tetapi hingga saat ini masih belum terealisasi.

“Kendalanya di pengadaan tanah. Karena kadang tanah ada tapi lokasi kurang pas. Lalu harga terlalu tinggi dari pagu anggaran,” katanya.

Aries menjelaskan, pemerataan fasilitas pendidikan ini penting untuk menampung siswa didik sekolah dasar yang akan melanjutkan pendidikan. Sistem zonasi mengarahkan siswa didik bisa bersekolah di lokasi paling dekat dengan rumahnya.

“Jika di suatu kecamatan belum ada SMP negerinya, maka akan memaksa siswa didik bersaing lebih untuk masuk ke SMP negeri di kecamatan lain,” katanya.

Baca Juga : Antisipasi Kebencanaan, PPNI dan BPBD Jabar Perkuat Kolaborasi

Sementara itu, berdasarkan data Dapokdik Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, jumlah siswa didik yang kini bersekolah tingkat dasar di Kecamatan Cinambo juga tidak sedikit. Total ada 9.335 siswa dari 27 SD Negeri dan Swasta di Kecamatan tersebut.

“Dengan demikian, sangat perlu pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Bandung,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Mengantisipasi berbagai bencana di Jawa Barat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar.

Ketua PPNI Jawa Barat, Budiman mengatakan, perawat memiliki peran dalam penanggulangan bencana, sehingga kolaborasi dengan BPBD Jabar sangatlah perlu.

Terlebih, kata Budiman, PPNI Jawa Barat memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Bapena) dan Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (Hipgabi).

Baca Juga : Bencana Alam Sergap 6 Kecamatan di Kabupaten Bandung

“Setiap tahun, kami turun ketika ada kebencanaan. Perlu penguatan kolaborasi dengan BPBD Jabar dalam penanggulangan bencana,” ungkapnya seusai Penandatangan Kerjasama di Kantor BPBD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (2/5/2023).

Menurutnya jumlah perawat di Jawa Barat yang terhimpun di PPNI Jawa Barat ada sekitar 96 ribu orang. Jumlah itu tersebar di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Dengan demikian, lanjut Budiman, potensi tersebut dapat teroptimalisasikan dalam penangulangan bencana di Jabar.

“Kami berharap dengan adanya kolaborasi ini, maka PPNI dapat menjadi garda terdepan dalam kebencanaan di Jawa Barat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Jabar, Dani Ramdan menerangkan, tenaga kesehatan sangat dibutuhkan di lokasi bencana. Khususnya perawat yang paham kondisi lapangan di tempat bencana.

“Perawat yang memiliki kompetensi tanggap darurat tentu dibutuhkan, terutama di tengah tumpang tindih dan lain sebagainya. Sehingga kolaborasi dengan PPNI dan Hipgabi sangat pas. Sehingga lebih sistematis dalam penanganan bencana,” ungkapnya.

Dani menjelaskan, bencana ada dua jenis, yakni bencana alam dan non alam, misalnya bencana sosial dan lain sebagainya. Selain itu, juga ikut melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan kepada anak sekolah, seperti PMR maupun pramuka.

Baca Juga : Bupati Ingatkan Potensi Bencana di Kabupaten Bandung

“Saya berharap MoU ini juga dapat terlaksana hingga ke tingkat kota dan kabupaten. Sehingga ada kesepahaman yang sama,” ucapnya.

Susun Kurikulum Pelatihan Antisipasi Kebencanaan di Jabar

Ketua Hipgabi Jabar, Untung Sudharmono menambahkan, pihaknya juga menyusun kurikulum pelatihan kebencanaan bagi para perawat, terutama yang berada di bawah PPNI.

Ia menuturkan, tidak hanya bagi perawat, pihaknya juga akan memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat umum. Seperti contohnya kepada anak SD dan Paud di sekitar Sesar Lembang. Pasalnya, wilayah tersebut memiliki potensi terjadinya bencana gempa bumi.

“Kita sudah mulai kurikulum pelatihan antisipasi bencana, dan kita semakin perkuat kolaborasi dengan BPBD Jabar,” tuturnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Para orang tua bocah Sekolah Dasar (SD) di Garut, Jawa Barat, mengadu anaknya telah menjadi korban sodomi dua pelaku yang merupakan kakak beradik. Perbuatan tercela itu dilakukan di tempat pemakaman umum (TPU).

Kini orang tua korban mengadu kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena takut atas intimidasi keluarga pelaku.

Kasus sodomi terhadap sepuluh bocah SD di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut menggegerkan warga setelah orang tua korban mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Petani Pasundan (SPP) di jalan Hampor Tarogong Garut, pada Selasa (2/5/2023).

Baca Juga: Polres Garut Periksa 3 Saksi Pelemparan Bom Molotov Rumah Dadang Buaya

Kasus itu terbongkar, usai salah seorang seorang orang tua korban berani membawa kasus ini ke ranah hukum. Padahal sebelumnya, orang tua korban lain tak berani, lantaran diintimidasi oleh keluarga pelaku.

U inisial orang tua korban bocah 6 tahun yang jadi korban sodomi pelaku menceritakan perbuatan tercela itu dilakukan berkali-kali di makam, sawah dan belakang halaman masjid Alun-alun cibatu.

“Yang lain orang tua gak berani, jadi wakili saja katanya laporannya. Untuk anak saya 3 kali dilakukan sodomi itu, jadi awalnya dirayu dibelikan layangan sama kemiri. Namun tiba-tiba anak saya ngaku dibawa ke makam, terus digitu sama si pelaku,” kata orang tua korban, yang identitasnya minta disembunyikan, Selasa (2/5/2023).

Ia juga mengaku, ada 7 sampai 10 korban yang disodomi dua orang pelaku yang merupakan kakak adik.

“Ada 10 orang tua yang konsultasi sama-sama. Tapi yang buat laporan resmi ke polisi saya dan ada dua orang tua korban lain,” tambahnya.

Bocah SD di Garut Disodomi dari 2018 sampai 2021

Perbuatan pelaku terhadap korban sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Namun kasusnya baru maju ke pengadilan tahun 2023, karena kedua pelaku masih duduk di bangku SMA.

“Jadi dulu 2018 sama, nah waktu itu putusannya pelaku hanya rehab, nah yang sekarang 2023 baru maju ke pengadilan,” terangnya.

Ia mengaku tak akan takut atas intimidasi keluarga pelaku terhadap dirinya, alasannya mereka para pelaku telah menghancurkan masa depan anaknya.

“Anak saya trauma, sekarang kan usianya baru 6 tahun, baru kelas 2 SD. Mereka keluarga pelaku sempat datang ke rumah, minta dicabut laporan, saya tolak,” tutupnya.

Kasus ini menjadi perhatian khusus LBH SPP. Rencananya putusan pengadilan terhadap 2 tersangka akan dijatuhkan oleh majelis hakim ada Rabu (3/4/2023) besok.

“Besok saya ingin lihat hasil putusannya di pengadilan, jika tak memuaskan, maka kita upayakan banding,” kata Yudi Kurnia, LBH SPP. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Aksi ugal ugalan sebuah mobil Dinas berplat Z 1448 PN, yang diketahui sedang ditumpangi Pj Walikota Tasikmalaya, Jabar, viral di media sosial.

Video itu viral usai dibagikan akun instagram Moodjakarta, satu pekan lalu. Dalam unggahannya, akun Moodjakarta menuliskan kalimat “Sebuah mobil Pajero hitam gunakan strobo, melawan arus hingga menyenggol mobil lain”.

Unggahan itu langsung mendapat tanggapan dari netizen. Banyak dari netizen yang mengecam aksi ugal ugalan mobil Dinas Pj Walikota Tasikmalaya itu.

Akun @ilyanti.m mengaku geram dengan aksi seenaknya mobil Pajero hitam tersebut.

“Dia gak ngerasain mudik di dalam mobil padat, macet, anak nangis, nahan pipis, terus dia lewat dengan berisik banget. Minta ditandain nopolnya ama netizen ini mah,” tulisnya di kolom komentar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan membenarkan jika mobil pajero hitam yang viral di media sosial itu adalah mobil Pj Walikota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah.

“Memang benar itu mobil dinas PJ Walikota Tasikmalaya, beliau pada saat itu hendak ke orang tuanya di wilayah Yogjakarta,” kata Ivan Dicksan Selasa (2/5/2023).

Hanya saja saat kejadian, Pj Walikota sedang tidur dan tidak mengetahui jika supirnya membawa kendaraan ugal ugalan.

“Pada saat itu Pak Pj Alikota Tasikmalaya juga kaget dan meminta permohonan maaf atas kejadian tersebut. Beliau pun sudah memerintahkan kepada saya untuk melakukan pembinaan kepada sang supir tersebut,” jelasnya.

Selain itu juga, lanjut Ivan, kepada para pejabat yang diberikan fasilitas kendaraan dinas, pihaknya mengingatkan agar memberitahu sopir masing-masing, agar tidak ugal-ugalan saat di perjalanan.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya memohon maaf atas kejadian tersebut, karena tidak sengaja. Insyaallah ini menjadi bahan introspeksi bagi kami,” pungkas Ivan. (Apip/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Pengamat dan praktisi hukum Kota Banjar, Jawa Barat, Kukun Abdul Syakur menyoroti soal kekosongan jabatan yang terjadi di pemerintahan kota Banjar terutama jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Kukun mengingatkan, agar kekosongan jabatan sekretaris daerah (Sekda) tidak dibiarkan terlalu lama. Hal itu, mengingat peran dan fungsi Sekda sangat vital dalam membantu mewujudkan pemerintah daerah.

Menurutnya, peran seorang Sekda sangat vital dalam membantu pemerintah mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Selain itu, juga agar roda pemerintahan dapat berjalan maksimal.

Selain sebagai penggerak dan pendorong jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah, seorang Sekda juga harus mampu berperan sebagai koordinator, regulator, evaluator, fasilitator dan motivator bagi seluruh jajarannya.

“Mengingat penting dan vitalnya peran dan fungsi Sekda dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, maka kekosongan jabatan ini jangan dibiarkan terlalu lama,” kata Kukun melalui rilis keterangannya, Selasa (2/5/2023) di Kota Banjar.

Baca juga: Soal Raperda Perlindungan Tenaga Kerja, DPRD Kota Banjar; Tinggal Paripurna

Lanjutnya menyebutkan, untuk kemajuan Kota Banjar menurutnya diperlukan figur Sekretaris Daerah yang memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural.

Keseimbangan ketiga kompetensi tersebut, kata Kukun, harus dimiliki oleh seorang Sekretaris Daerah agar Kota Banjar lebih maju, mandiri dan mampu berkompetisi dalam mewujudkan pembangunan daerah.

“Ketiga kompetensi itu mutlak diperlukan agar Banjar lebih maju, mandiri, dan mampu berdaya saing,” ujar Kukun yang juga Dosen Ilmu Hukum STAI Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis pemerintahan daerah memiliki tupoksi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2007.

Untuk menjalankan tupoksi tersebut kemampuan sebagai komunikator, koordinator dan fasilitator dapat digunakan untuk menjembatani dan membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misinya.

“Menyiapkan, menyusun dan menyepakati program legislasi daerah dengan DPRD serta menjaga stabilitas kinerja aparatur di masing-masing SKPD untuk mensinergikan kebijakan daerah melalui program-program nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Jabatan Sekda, Kasatpol PP dan Kadis PUTR Kota Banjar Kosong

Diketahui 3 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Pemkot Banjar mengalami kekosongan jabatan. Adapun 3 JPTP yang mengalami kekosongan tersebut yakni Sekretaris Daerah atau Sekda, Kepala Dinas Satpol PP dan Kepala Dinas PUTR.

Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, mengatakan, untuk mengisi kekosongan tiga pimpinan jabatan tinggi pratama (JPTP) hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Rencananya, untuk pengisian JPTP tersebut akan dilakukan melalui proses seleksi terbuka (open bidding). Adapun pelaksanaan open bidding kemungkinan dilakukan pada bulan Mei ini.

“Sekarang kami masih menunggu rekomendasi dari KASN. Kemungkinan untuk open bidding dilakukan bulan ini,” katanya. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Tiga orang saksi pelemparan bom molotov terhadap rumah Dadang Buaya, diperiksa oleh penyidik Polres Garut, Jawa Barat.

Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, memastikan tindakan itu karena sebab akibat, atau sakit hati terhadap perilaku Dadang Buaya.

Babak baru pelemparan 3 bom molotov terhadap rumah Dadang Buaya, yang berada di Kampung Sukamahi Desa Karyamukti Kecamatan Cibalong, Garut, terus dilakukan polisi.

Sebelumnya, rumah yang dihuni anak dan istri Dadang Buaya nyaris rata dilalap si jago merah.

Polisi telah memeriksa 3 orang saksi atas insiden pelemparan bom molotov it.

“Dicurigai orang yang selama ini sangat benci terhadap Dadang Buaya, sakit hati. Tapi itu bukan jadi pembenaran, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang,” kata AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (2/5/2023), di Mapolres Garut.

Baca juga: Rumah Dadang Buaya Garut Dibom Molotov, Polisi: Anak Istrinya Tak Berdosa

Ia juga menambahkan bahwa untuk mengungkap kasus ini, pihaknya harus bertindak hati- hati, karena ada sebab akibat.

“Ada sebab akibat, tapi kita tidak mengenal sebab akibat, tindakan itu berdiri sendiri. Aspek antropologi masyarakat gimana, aspek sosiologi masyarakat gimana, sehingga kami ramu apakah ini berkembang ini kemana, tindakan orang ini tidak dibenarkan,” tambahnya. (Pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Anies Baswedan, Capres dari Koalisi Perubahan bertolak ke Kabupaten Garut, Jabar, Senin (1/5/2023).

Saat di Garut, Anies mengajak para pendukungnya agar berpolitik dengan cara santun.

Anies meminta, jika ada berita yang menyudutkannya, pendukung jangan membantah atau mendebatnya. Sebab kata dia, hal itu justru akan membuat polarisasi di masyarakat.

Ia menegaskan, jika berita berita itu fitnah dan memutarbalikkan fakta.

“Jadi jangan dibantah jika ada berita bernada miring tentang saya, karena hanya akan membuat suasana panas dan menimbulkan gejolak,” ungkap Anies.

Baca juga: Anies Baswedan Safari di Garut, Bertemu Sesepuh Pesantren Suci

Saat berada di Kabupaten Garut, Anies Baswedan melakukan silaturahmi dengan ulama di di Ponpes Suci dan Rumah Juang, wilayah Karangpawitan.

Kemudian Ia juga mengunjungi Yayasan Al Musaddadiyah sekaligus ziarah ke makam tokoh pendidikan Garut, Alm Prof. KH, Anwar Musadad di Tarogong Kidul.

Setelah itu, Anies melaksanakan orasi di gedung Intan Balarea, dengan dihadiri para relawan, simpatisan dan partai pengusung.

Anies mengatakan, bermunculannya pendukung dan relawan di Garut dan berbagai pelosok negeri, bukan karena satu orang, satu kelompok atau satu partai saja. Melainkan tentang satu bangsa, yani Indonesia.

“Kita tentunya ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan merasakan kesejahteraan. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Maka dari itu, saya mengajak seluruh warga Garut, rapatkan barisan, dan saya minta doa agar bisa istiqomah, amanah dan ikhlas, sebab tantangan yang akan dihadapi semakin besar,” pungkasnya.

Ketua BPOKK Demokrat Jabar Dampingi Anies Baswedan di Garut

Sementara itu, sebelumnya H Ahmad Bajuri SE MM Kepala BPOKK Demokrat Jawa Barat yang mendampingi Anies Baswedan di Garut, mendapatkan penjelasan tentang alm Prof KH Anwar Musadad di Yayasan Al Musaddadiyah.

Menurutnya, alm Prof KH Anwar Musadad adalah pendiri perguruan tinggi agama islam di Yogyakarta, yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN yang kini berkembang menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).

“Sudah selayaknya alm Prof KH Anwar Musadad mendapat gelar pahlawan nasional, atas dedikasinya dalam dunia pendidikan di Indonesia,” jelasnya.

Sebagai warga Garut, Bajuri mengaku bangga dengan sosok alm Prof KH Anwar Musadad.

“Maka dari itu, Partai Demokrat Kabupaten Garut, mendorong kepada pemerintah, agar Prof KH Anwar Musadad mendapat gelar pahlawan nasional,” pungkasnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)