harapanrakyat.com,- Tebing longsor tutup jalan kabupaten di Cipaku, tepatnya di lintas Desa Gereba, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bencana longsor tersebut terjadi saat hujan deras mengguyur pada Kamis (04/05/2023) sore.

Kepala Desa Gereba Samsu mengatakan, kondisi tebing di tepi jalan kabupaten wilayah Dusun Ciroyom, Desa Gereba terbilang sangat labil. Sehingga, tingginya intensitas hujan yang mengguyur menyebabkan terjadinya bencana longsor.

Ia menyebutkan, banyaknya material tanah yang longsor menutup badan jalan mengakibatkan jalanan menjadi licin.

Agar akses jalan kabupaten di Cipaku tersebut kembali normal, masyarakat setempat melakukan evakuasi material tanah longsor dengan cara gotong-royong.

Baca Juga: Hujan Deras, Rumah Warga di Mekarjadi Ciamis Jebol Tertimpa Longsor

“Alhamdulillah, proses evakuasi material tanah termasuk lumpur di sepanjang badan jalan telah selesai dilakukan,” kata Samsu, Jumat (05/05/2023).

Sedangkan, untuk membersihkan lumpur sepanjang badan jalan dilakukan oleh petugas Pos WMK Damkar Kecamatan Kawali dengan cara disemprot air.

Samsu mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada apabila hujan deras kembali mengguyur. Terlebih masyarakat yang tempat tinggalnya berada di atas tebing atau di bawahnya agar terhindar dari bencana longsor. Mengingat cuaca saat ini masih extrim.

“Ya, masyarakat harus selalu waspada agar hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi,” tandasnya. (Dji/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Diguyur hujan deras, jalan penghubung dua kabupaten di wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, amblas. Arus lalu lintas pun menjadi terhambat.

Jalan amblas tersebut merupakan akses penghubung wilayah Bonja, Dusun Sukamantri, Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis dengan-Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. 

Menurut sumber informasi di lapangan, akibat amblasnya jalan tersebut arus lalu lintas dari kedua arah menjadi terhambat.

Kepala Desa Neglasari Padli Efendi mengatakan, amblasnya jalan menuju Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran itu terjadi saat curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayahnya pada Kamis (04/05/2023) malam.

“Pohon jati yang menjadi penyangga tebingnya ambruk, sehingga tanah longsor hingga membuat Jalan Bonja ini amblas dengan kedalaman lumayan, dan bisa membahayakan pengguna jalan,” katanya, Jumat (05/05/2023).

Baca Juga: Air Sungai Ciseel di Kabupaten Ciamis Meluap Masuk Rumah Warga di 2 Kecamatan

Menurut Padli, panjang jalan penghubung dua kabupaten yang amblas tersebut sekitar empat hingga enam meter.

“Kami berharap ada upaya secepatnya dalam penanganan ini. Kami khawatir kejadian ini akan menimbulkan kecelakaan, mengingat di lokasi jalan yang amblas ini terdapat jurang yang sangat dalam,” ungkap Padli.

Sementara itu, Kepala UPTD PUPRP Pamarican Apis mengatakan, pihaknya akan segera meninjau lokasi jalan yang amblas tersebut, serta memasang rambu-rambu.

“Terima kasih atas informasinya. Kami akan segera ke lokasi untuk meninjau. Serta akan memasang rambu-rambu agar para pengguna jalan berhati-hati. Untuk penanganannya nanti kita akan koordinasikan dengan dinas,” kata Apis. (Suherman/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Pupung Oktaviani (30) yang merupakan seorang pengendara sepeda motor mengalami patah tulang kaki setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Ciamis-Banjar, Jawa Barat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (4/5/2023) malam. Pohon yang tumbang tepatnya berada di Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Arus lalu lintas pun sempat tertutup.

Yayan Herdiana, Anggota Pusdalops BPBD Ciamis, membenarkan terkait adanya kejadian seorang pengendara sepeda motor yang tertimpa pohon tumbang di jalan tersebut.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan warga setempat, ketika pengendara sepeda motor itu melintas, tiba-tiba pohon tumbang ke tengah jalan. Kemudian badan pengendara tersebut tertimpa batang pohon.

Baca Juga: BPBD Catat Ada 14 Titik Bencana Banjir dan Longsor di Ciamis

“Iya betul, ada seorang pengendara motor yang tertimpa pohon dan mengalami luka-luka. Setelah mendapatkan laporan, kita langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi,” kata Yayan.

Setelah berada di lokasi kejadian, petugas Pusdalops BPBD Ciamis langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan langsung melarikan ke RSOP Ciamis.

“Akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang kaki bagian sebelah kiri, dan juga bagian mulut robek,” terangnya.

Setelah melakukan evakuasi terhadap korban, Pusdalops BPBD Ciamis langsung melakukan evakuasi terhadap pohon besar yang tumbang. Sehingga, arus lalu lintas kembali normal. (Feri/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Pemkab Ciamis, Jawa Barat, melaksanakan rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Ciamis, Kamis (4/5/2023) di Aula salah satu hotel.

Kegiatan itu dihadiri langsung Wabup, Yana D Putra, yang merupakan ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Ciamis.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Ciamis, Drs Dian Budiyana M.Si mengatakan, rakor tersebut dilakukan dalam rangka mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan masing-masing koordinator, dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Ciamis.

“Selain evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, pada rakor ini juga kita sepakati berita acara untuk lokus stunting 2024,” ungkap Dian

Baca juga: Ciamis Raih Penghargaan Daerah Paling Inovatif dalam Penurunan Stunting di Jabar

Kemudian, dalam rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting Ciamis ini, masing-masing OPD yang tergabung dalam TPPS menyampaikan rencana aksi daerah (RAD) yang telah disepakati.

“RAD ini jadi acuan kebijakan masing-masing OPD dalam  pelaksanaan program kegiatan penurunan stunting. Semoga kegiatan ini bisa mensukseskan pengentasan stunting di Ciamis,” katanya.

Target Penurunan Prevalensi Stunting di Ciamis

Sementara itu, Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra menuturkan, Pemkab Ciamis menargetkan angka prevalensi Stunting Ciamis bisa menjadi 14 persen.

“Saat ini masih di angka 18 persen, mudah-mudahan tahun 2024 turun jadi 14 persen,” katanya.

Diakuinya, tingkat prevalensi stunting di Ciamis sebenarnya rendah dan berada di bawah provinsi Jabar. Namun pemerintah Indonesia tahun 2024 menargetkan angka prevalensi stunting di angka 14 persen, bahkan untuk di provinsi Jawa Barat pada 2024 menargetkan zero stunting.

“Ini harus menjadi motivasi bagi semua tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Ciamis,mulai dari tingkat kabupaten, Kecamatan sampai Desa harus bekerja maksimal dalam penanganan stunting,” jelas Yana.

Kemudian tambah Yana, penanganan masalah stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan dan DP2KBP3A saja, tapi perlu adanya kerja dari berbagai lintas sektor.

“Ada 10 OPD yang melaksanakan kegiatan penanganan stunting. Kita harap semuanya berkolaborasi, bersinergi agar angka prevalensi stunting di Ciamis turun jadi 14 persen,” ucapnya.

Yana menandaskan, upaya penanganan stunting ini bukan mengobati, tapi mencegah agar tidak terjadi bayi lahir dengan kondisi stunting.

“Sehingga berbagai program-program yang sudah direncanakan, agar dilaksanakan dengan baik dan benar di lapangan,” pungkasnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis, Asep Dedi mengklaim, bahwa anggaran kegiatan masing-masing OPD sudah sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2023.

Pasalnya, Asep Dedi menjelaskan, bahwa SSH sendiri merupakan harga yang masing-masing OPD ajukan yang BPKD terima.

“Sebab, dalam menyusun suatu dokumen perlu adanya standarisasi. Hal tersebut agar adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya, termasuk pula dalam penyusunan APBD,” jelasnya kepada harapanrakyat.com, Jumat (5/5/2023).

Menurutnya, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah, SSH ini sangat perlu. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 77/2020.

Permendagri tersebut mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Standar Harga Satuan, digunakan sebagai pedoman penganggaran berdasarkan kinerja dalam penyusunan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca Juga: Amankan Aset Negara, BPKD Ciamis Kejar Target Sertifikasi Tanah Milik Pemda Ciamis

“Oleh karenanya, penyusunan SSH ini dilakukan sebelum disetujuinya Rancangan APBD tahun berikutnya,” ujarnya.

Lanjutnya menerangkan, bahwa dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Belanja Daerah memiliki fungsi sebagai batas tertinggi, yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD.

“Selain itu, sebagai bahan penghitungan pagu indikatif APBD,” terangnya.

Namun, sambungnya, estimasi prakiraan besaran biayanya bisa dilampaui dalam pelaksanaan APBD. Akan tetapi dengan catatan, mempertimbangkan proses pengadaan dan harga pasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemudian, ketersediaan alokasi anggaran serta  prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 33/2020 Pasal 33, tentang SSH Regional, mengamanatkan bahwa kepala daerah menetapkan SSH perjalanan dinas, biaya honorarium dan lainnya, berpedoman pada SSH regional, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatutan serta kewajaran.

“Tapi, kepala daerah bisa menetapkan standar harga satuan selain dengan memperhatikan prinsip tersebut. Asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Aturan Standar Satuan Harga Belanja Daerah di Lingkup Pemkab Ciamis Tahun Anggaran 2023

Lanjutnya mengatakan, bahwa dalam rangka penyusunan RKA SKPD di Kabupaten Ciamis tahun 2023, Bupati Ciamis telah menetapkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41/22.

Perbup tersebut mengatur tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemkab Ciamis tahun anggaran 2023.

Baca Juga: Kepala BPKD Ciamis Jelaskan Mekanisme Penghapusan Kendaraan Operasional Dinas

Adapun di dalam Perbup Ciamis Nomor 41/22 mengatur tentang Standar Satuan Harga. Kemudian, Standar Biaya Umum (SBU).

“SBU ini merupakan harga satuan setiap unit non barang/jasa. Seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Pemkab Ciamis,” jelasnya.

Selanjutnya, Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Kepala BPKD Ciamis menerangkan, bahwa HSPK ini merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik.

“Dan terakhir Analisis Standar Belanja (ASB). ASB ini adalah penilaian kewajaran atas beban kerja serta biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Pemkab Ciamis, Jawa Barat, terus melakukan upaya dalam kejar target sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah.

Sebagai informasi, bahwa total kepemilikan aset tanah Pemda Ciamis yang tersebar di 27 kecamatan dan luar Kabupaten Ciamis, sebanyak 1.022 bidang tanah (Persil).

Sampai tahun 2023 ini, Pemkab Ciamis sendiri sudah melakukan sertifikat tanah hak pakai Pemda sebanyak 249 bidang tanah.

Baca Juga: Kepala BPKD Ciamis Jelaskan Mekanisme Penghapusan Kendaraan Operasional Dinas

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis, Asep Dedi, didampingi Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKD Ciamis, Muhamad Juanda.

Ia mengungkapkan, tahun 2023, dari total keseluruhan aset tanah milik Pemda Ciamis yang sudah disertifikat sebanyak 682 bidang, dengan target capaian 78%.

“Tahun ini kita kejar target sertifikasi sebanyak 150 bidang tanah atau berjumlah 78 persen,” terangnya, Kamis (4/5/2023).

Sementara dalam program sertifikat hak pakai tanah pemda, pihaknya melakukan koordinasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yaitu, dengan mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

“Ketika Pemda Ciamis melakukan pensertifikatan kepada aset tanah milik Pemda, kita harus mempunyai data dukung yang kuat. Terutama dokumen alas hak atas tanah,” terangnya.

“Kalaupun tidak lengkap, kita dari bidang aset meminta bantuan kepada pihak PPAT/ Notaris,” tambahnya.

Baca Juga: Kepala BPKD Ciamis Sebut Pendapatan Asli Daerah sebagai Cermin Kemandirian Daerah

Selain itu, untuk kejar target sertifikasi tanah milik Pemda, maka pihaknya juga membutuhkan koordinasi yang intens bersama pihak pemerintah desa, provinsi maupun pusat.

“Setelah data dukung atau dokumen lengkap, kita langsung melakukan koordinasi bersama pihak BPN,” katanya.

Sementara mengenai aset tanah milik pemda, menurutnya, memang menjadi salah satu area intervensi Korsupgah KPK (Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi).

“Jadi sertifikasi tanah Pemda Ciamis pada tahun 2023 ini sudah mencapai 67 persen, dengan target akhir tahun berjumlah 78 persen,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Puluhan warga Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Dusun Nyangkokot, Desa/Kecamatan Panumbangan, terpaksa mengungsi akibat terjadi luapan air hulu Gunung Sawal pada Kamis (04/05/2023) sore. Luapan tersebut dikhawatirkan berpotensi menyebabkan longsor dan banjir bandang.

Camat Panumbangan Edy Yulianto membenarkan adanya sejumlah warga Dusun Nyangkokot mengungsi ke bale desa dan rumah warga yang jauh dari lokasi rawan longsor. Maupun potensi banjir bandang akibat luapan air hulu Gunung Sawal.

“Untuk Dusun Nyangkokot memang letaknya berada di kaki Gunung Sawal. Di daerah tersebut terjadi intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan luapan air hulu Gunung Sawal tinggi. Ditakutkan berpotensi terjadi banjir bandang maupun longsor. Karena itulah, puluhan warga mengungsi ketempat yang lebih aman,” terangnya saat dikonfirmasi harapanrakyat.com, Kamis (04/05/2023).

Menurut Edy, intensitas hujan tinggi di wilayah Kecamatan Panumbangan terjadi pada sore hari sekitar pukul 14.15 WIB.

Baca Juga: Hujan Deras, 3 Desa di Kecamatan Panumbangan Ciamis Terendam Banjir

Luapan air dari kubangan yang berada pada bagian atas wilayah Dusun Nyangkokot sangat besar. Bahkan sudah ada tanah longsor di sebagian wilayah dusun tersebut.

“Warga langsung melakukan koordinasi bersama pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas maupun pemerintah kecamatan untuk melakukan evakuasi sementara ke balai desa. Atau ke rumah warga yang jauh dari potensi longsor dan banjir bandang,” kata Edy.

Evakuasi warga kami lakukan karena khawatir hujan akan terus turun saat malam hari. Dan mengakibatkan luapan dari kubangan tersebut tak bisa lagi menahan air dari hulu Gunung Sawal yang terus menerus turun.

“Kita himbau agar masyarakat tidak panik dan mengajak untuk mengungsi ke wilayah yang jauh dari kubangan air di Dusun Nyangkokot,” pungkasnya. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Di tengah konflik militer di Sudan, seorang perempuan asal Kota Banjar, Jawa Barat, berhasil pulang ke kampung halaman. Ia menjadi mahasiswi di negara Sudan sejak bulan November 2016 lalu.

Perempuan itu bernama Risma Kuraisyin (25), warga Lingkungan Jelat, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

Seperti diketahui bahwa saat ini di negara Sudan tengah terjadi konflik senjata antar dua kelompok militer yang membuat suasana menjadi mencekam.

Risma mengatakan, dirinya berhasil pulang ke Kota Banjar setelah melalui proses dan perjalanan yang cukup panjang untuk bisa keluar dari zona berbahaya.

“Perjalanan pulang cukup panjang. Kita naik bus dari Kota Khartoum, keluar dari zona merah ke tempat yang ada pelabuhan dengan memakan waktu sekitar 16 jam perjalanan darat,” tutur Risma Kuraisyin kepada harapanrakyat.com di rumahnya, Kamis (04/05/2023).

Kemudian, di tempat tersebut ia harus menginap selama satu hari untuk bisa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sudan.

Baca Juga: Rumah Warga Cibuluh Banjar Nyaris Tertimbun TPT Ambruk

“Kita melanjutkan perjalanan menggunakan kapal ke Jeddah, dan memakan waktu sekitar 20 atau 24 jam perjalanan. Setelah itu kita disambut oleh Pemerintah Saudi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah,” terangnya.

Masuk Pemulangan Kloter Pertama saat Konflik Militer di Sudan

Selanjutnya, ia diterbangkan ke Indonesia menggunakan pesawat Garuda bersama dengan 300 WNI lainnya yang masuk ke dalam pemulangan kloter pertama.

“Saya masuk kloter pertama karena bersama anak-anak, jadi diprioritaskan. Ada sekitar 800 orang, termasuk TKI dan mahasiswa. Kurang lebih 5 hari perjalanan sampai bisa ke Indonesia,” ungkapnya.

Lanjut Risma, awalnya ia berangkat ke Sudan pada bulan November 2016 lalu untuk mengenyam pendidikan.

“Saya pribadi awalnya kuliah, tapi alhamdulillah sudah selesai dua tahun yang lalu. Kemudian menikah dan sekarang ikut suami. Tapi suami masih di Sudan karena bekerja di Kantor KBRI,” imbuhnya.

Risma pun sangat berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia, karena saat ini sudah bisa beraktivitas dengan tenang dan berkumpul bersama keluarga.

“Alhamdulillah sekarang sudah sampai rumah dan berkumpul dengan keluarga. Terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang sudah memfasilitasi kepulangan saya dan dua anak saya,” pungkasnya. (Sandi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Ratusan warga Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Dusun Nyangkokot, Desa/Kecamatan Panumbangan, terpaksa mengungsi akibat terjadi luapan air hulu Gunung Sawal pada Kamis (04/05/2023) sore. Luapan tersebut dikhawatirkan berpotensi menyebabkan longsor dan banjir bandang.

Camat Panumbangan Edy Yulianto membenarkan adanya sejumlah warga Dusun Nyangkokot mengungsi ke bale desa dan rumah warga yang jauh dari lokasi rawan longsor. Maupun potensi banjir bandang akibat luapan air hulu Gunung Sawal.

“Untuk Dusun Nyangkokot memang letaknya berada di kaki Gunung Sawal. Di daerah tersebut terjadi intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan luapan air hulu Gunung Sawal tinggi. Ditakutkan berpotensi terjadi banjir bandang maupun longsor. Karena itulah, ratusan warga mengungsi ketempat yang lebih aman,” terangnya saat dikonfirmasi harapanrakyat.com, Kamis (04/05/2023).

Menurut Edy, intensitas hujan tinggi di wilayah Kecamatan Panumbangan terjadi pada sore hari sekitar pukul 14.15 WIB.

Baca Juga: Hujan Deras, 3 Desa di Kecamatan Panumbangan Ciamis Terendam Banjir

Luapan air dari kubangan yang berada pada bagian atas wilayah Dusun Nyangkokot sangat besar. Bahkan sudah ada tanah longsor di sebagian wilayah dusun tersebut.

“Warga langsung melakukan koordinasi bersama pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas maupun pemerintah kecamatan untuk melakukan evakuasi sementara ke balai desa. Atau ke rumah warga yang jauh dari potensi longsor dan banjir bandang,” kata Edy.

Evakuasi warga kami lakukan karena khawatir hujan akan terus turun saat malam hari. Dan mengakibatkan luapan dari kubangan tersebut tak bisa lagi menahan air dari hulu Gunung Sawal yang terus menerus turun.

“Kita himbau agar masyarakat tidak panik dan mengajak untuk mengungsi ke wilayah yang jauh dari kubangan air di Dusun Nyangkokot,” pungkasnya. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor: Eva)