harapanrakyat.com,- Setelah melewati beberapa tahap seleksi, Bawaslu RI akhirnya menetapkan 3 komisioner Bawaslu Pangandaran untuk periode 2023-2028.

Tiga orang pimpinan tersebut, dua di antaranya merupakan petahana, yakni Iwan Yudiawan dan Gaga Abdillah. Sedangkan satunya lagi Ade Ajat Sudrajat yang sebelumnya merupakan koordinator PKH Pangandaran.

Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan menjelaskan, setelah pelantikan dan rapat pleno pemilihan ketua, pihaknya juga mengatur pembagian divisi, dan menetapkan koordinator wilayah (korwil) guna mempermudah pengawasan Pemilu 2024.

Baca juga: Anggota Bawaslu RI Totok Harianto Kunjungi PWI Pusat, Kenang saat Jadi Wartawan

“Dalam penyelenggaraan pemilu ini, kami sebagai pengawas berkomitmen untuk mempertahankan kinerja yang baik serta meningkatkannya,” kata Iwan, Rabu (23/8/23).

Ia menjelaskan, untuk ketua merangkap jabatan sebagai koordinator SDM dan Organisasi, Diklat dan Data Informasi. 

Sementara itu, Gaga Abdilah sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa. 

Adapun tugas Ade Ajat Sudrajat, sebagai Koordinator Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas.

Selain itu, lanjut Iwan, ketiga komisioner juga bertugas di wilayah-wilayah tertentu untuk memperkuat fokus pengawasan.

Seperti halnya Gaga, akan mengkoordinir wilayah Padaherang, Kalipucang dan Mangunjaya. Sementara Ade Ajat mengkoordinir wilayah Cigugur, Pangandaran, dan Langkaplancar.

“Dalam Pemilu 2024 mendatang, kita akan terus berusaha meningkatkan pemilu yang berkualitas melalui pengawasan yang lebih efektif, pencegahan, dan penindakan yang optimal,” ucapnya. 

Selain sebagai pengawas pemilu, pihaknya juga mendorong adanya partisipasi semua pihak dalam proses pengawasan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, aman dan kondusif. (Enceng/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Pangandaran merekomendasikan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024. 

Rekomendasi tersebut untuk kemudian disepakati dalam nota kesepakatan pimpinan DPRD dan Bupati Pangandaran dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (22/8/2022).

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan beberapa butir kesepakatan.

“Poin pertama skala prioritas Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan pada isu-isu yang berkembang di masyarakat,” kata Asep Noordin.

Perbaikan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 Oleh Banggar Kabupaten Pangandaran

Poin kedua, lanjut Asep, menyepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024.

“Dengan ringkasan proyeksi APBD tahun anggaran 2024 yakni pendapatan daerah sebelum pembahasan sebesar Rp 868.036.145.992,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah),” jelasnya.

Sementara setelah pembahasan, pendapatan daerah sebesar Rp 868.036.145.992,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

“Belanja Daerah sebelum pembahasan sebesar Rp1.168.036.145.992,00 (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar tiga puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah),” katanya. 

Baca Juga: Tok! DPRD Pangandaran Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Setelah pembahasan, belanja daerah sebesar Rp1.232.036.145.992,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah.

“Defisit sebelum pembahasan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Setelah pembahasan sebesar Rp364.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar rupiah),” ungkap Asep Noordin.

Lanjut Asep Noordin, pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan sebelum pembahasan sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah). Setelah pembahasan sebesar Rp380.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah).

“Rincian adalah silpa sebesar Rp13.558.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah). Silpa BLUD sebesar Rp16.442.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh dua juta rupiah). Jangka panjang sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah),” katanya.

Pengeluaran Pembiayaan dalam Rancangan KUA PPAS Rekomendasi Banggar DPRD Pangandaran

Masih menurut Asep Noordin, pengeluaran pembiayaan sebelum pembahasan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Setelah pembahasan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah). 

Alokasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut untuk pembayaran cicilan pokok utang pinjaman. Hal ini berdasarkan hasil pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024.

“Kesimpulannya yakni nota penjelasan Rancangan KUA serta PPAS tahun anggaran 2024 sebagaimana disampaikan oleh Bupati Pangandaran dalam rapat paripurna pada kesempatan yang lalu, telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan,” katanya. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Oknum pegawai Tata Usaha (TU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat terlibat kasus proyek fiktif pengadaan baja ringan (bajring).

Kejari Ciamis pun menerima pelimpahan perkara tahap II dari Polres Ciamis terkait kasus proyek fiktif tersebut.

“Kita mendapatkan pelimpahan kasus dari Polres Ciamis terkait dugaan penipuan proyek fiktif di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu tersangkanya yaitu oknum pegawai Kejaksaan Ciamis bagian Tata Usaha inisial TD,” ujar Kepala Kejari Ciamis, Soimah, SH, MH., Rabu (23/8/2023).

Soimah menjelaskan, ada 5 tersangka yang terlibat dalam kasus proyek fiktif pengadaan baja ringan. Korban merupakan pengusaha Ciamis yang mengalami kerugian hingga kurang lebih Rp 290 juta. 

Baca Juga: Momentum Hari Bhakti Adhyaksa, Kejari Ciamis Beberkan Beberapa Perkara yang Selesai Ditangani

Modusnya para pelaku menjanjikan proyek baja ringan dengan nominal ratusan juta rupiah di Kabupaten Tasikmalaya kepada salah satu pengusaha di Ciamis.

“Modus penipuan yang dilakukan oleh mereka yaitu pengusaha diiming-imingi proyek dengan nilai miliaran rupiah. Ternyata faktanya proyek tersebut tidak ada atau fiktif ,” ungkapnya.

Soimah menegaskan, Kejari Ciamis tidak akan tebang pilih dalam melakukan proses hukum, meskipun melibatkan pegawai kejaksaan. Hal ini sesuai dengan instruksi Jaksa Agung, siapapun yang terlibat dalam tindak pidana akan diproses dengan hukum yang berlaku. 

“Kita tegaskan bahwa yang terlibat dalam kasus penipuan proyek fiktif bukan seorang jaksa. Melainkan oknum pegawai Tata Usaha Kejari Ciamis,” pungkasnya. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Maling ngaku-ngaku petugas metrologi mengincar pabrik huller di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Maling menyasar para pemilik pabrik huller dan meminta agar para pemilik huller melakukan tera ulang timbangan.

Suyud, salah seorang korban yang merupakan pemilik pabrik huller di Dusun Cibeureum, RT 27, RW 07, Desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari mengatakan, awal mula kejadian pelaku yang menggunakan mobil pick up mendatangi rumahnya. Pelaku juga meminta agar dirinya melakukan tera timbangan.

“Tadi sekitar pukul 06.30 WIB ada yang datang ke rumah saya, katanya sih mau melakukan tera ulang timbangan. Karena saya selalu melakukan tera maka saya tadi tidak menaruh curiga apa-apa,” katanya kepada harapanrakyat.com, Rabu (23/08/2023).

Suyud menuturkan, pelaku menyebut hari ini ada pengecekan ulang tera timbangan. Sehingga maling yang ngaku-ngaku petugas metrologi tersebut mengangkut timbangan milik Suyud.

Baca Juga: Tabrakan Beruntun di Banjarsari Ciamis, Tiga Pemotor Luka-Luka

“Katanya tadi selepas Dzuhur juga sudah selesai dan akan diantarkan kembali timbangannya, tapi setelah ditunggu sampai pukul 12.00 WIB, petugas ini tak kunjung datang mengantar kembali timbangan saya,” tuturnya.

Lanjut Suyud, lantaran sudah banyak petani yang akan menggiling padi, ia lantas menjemput timbangan yang sedang ditera ulang ke kantor desa.

“Saya langsung berangkat ke desa, tapi di desa tidak nampak kegiatan apa-apa, saya juga langsung tanya ke pegawai desa, katanya tidak ada pengecekan tera di desa,” lanjutnya.

Suyud kemudian mendatangi kantor Kecamatan Banjarsari dengan harapan tera ulang timbangan tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan.

“Namun, saat tiba di Kantor Camat, eh ternyata tidak ada juga kegiatan tera. Bahkan tadi saya nanyain langsung ke pegawai kecamatan, katanya tidak ada kegiatan tera timbangan,” jelasnya.

Suyud menambahkan pelaku memakai mobil pick up saat membawa timbangan duduk miliknya. Mobil tersebut melaju menuju arah Rata Gandul Langkapsari.

Modus Maling Ngaku-Ngaku Petugas Metrologi, Camat Banjarsari Ciamis Angkat Bicara

Sementara itu, Sekretaris Camat Banjarsari. Arip Subagja mengatakan, tidak ada kegiatan tera ulang timbangan yang dilaksanakan oleh pihak metrologi di kecamatan Banjarsari.

“Biasanya jika ada kegiatan tera ulang timbangan itu dari pihak Disperindag memberikan tembusan kepada pihak kami. Sementara ini kan tidak ada, jangan jangan ini modus pencurian dengan berpura-pura sebagai petugas metrologi, karena saya juga tadi menanyakan ke staff, tera ulang timbangan itu terakhir kali dilaksanakan pada bulan Desember 2022 lalu,” terangnya.

Selain di wilayah Kecamatan Banjarsari, lanjut Arip, di Kecamatan Banjaranyar juga tidak ada kegiatan tera ulang timbangan.

“Barusan saya koordinasi dengan pihak kecamatan Banjaranyar, di sana juga sama katanya tidak ada kegiatan tera ulang timbangan,” jelasnya.

Arip berharap, masyarakat lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya terhadap orang yang tidak dikenal.

“Jadi alangkah baiknya tanya dulu petugas dari mana, dan pinta surat tugasnya, biasanya kan jika ada kegiatan tera itu ada tembusan atau pemberitahuan terlebih dahulu melalui pemerintah setempat,” pungkasnya. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Menjelang pesta demokrasi tahun 2024, Sekda Ciamis Tatang meminta ASN jaga netralitas sesuai aturan yang ada selama Pemilu.

Sekda Ciamis Tatang mengatakan, pihaknya sudah menekankan kepada ASN selama pelaksanaan Pemilu yang akan datang untuk netral.

“ASN tidak boleh ikut kampanye atau melakukan tindakan yang mendukung salah satu calon peserta pemilu,” tegasnya usai kegiatan peningkatan kompetensi Guru PPPK di Gedung Nadwatul Ummah Ponpes Darussalam Ciamis, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Sekretaris Daerah Ciamis Tatang Terbaik Tingkat Nasional di Ajang ADLGA

Menurutnya, kalau ada yang melanggar aturan tersebut, sudah tentu nantinya mereka akan mendapatkan sanksi.

Adapun aturan sanksinya, lanjut Tatang, sudah diatur dengan baik di Inspektorat maupun BKPSDM Kabupaten Ciamis.

“Jadi untuk rekan-rekan ASN yang melakukan pelanggaran misalnya, akan ada sanksinya. Namun, saat ini kita belum masuk tahapan pemilu,” tuturnya.

Meski saat ini belum masuk tahapannya, namun pihaknya meyakinkan jika pada saatnya nanti akan ada sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya rambu-rambu bagi ASN saat pemilu 2024. (Feri/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Satreskrim Polres Garut menciduk IL, warga Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pengoplos gas elpiji non subsidi. 

IL kedapatan menjual gas ukuran 5 dan 12 Kg suntik, dengan isi gas subsidi 3 kilogram. IL meraup untung besar karena aksinya tersebut.

Terbongkarnya gas eplisi oplosan ini berkat laporan warga yang mencurigai aktivitas pelaku. Warga curiga lantaran IL berperilaku janggal saat menjual gas elpiji non subsidi.

“IL yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka ini diketahui menyuntikkan atau memindahkan isi tabung gas subsidi ke non-subsidi ukuran 5 dan 12 kilogram. Pelaku bersama satu temannya yang sudah kami masukkan ke DPO,” kata AKBP Rohman Yonky Dilatha, Kapolres Garut, Rabu (23/8/2023).

Baca Juga: Geng Motor Berulah Lagi di Garut, Nekat Ugal-ugalan di Komplek Militer

Menurut AKBP Rohman, proses oplos gas subsidi ke tabung gas non subsidi ini menggunakan alat khusus. Pelaku sengaja membubat alat khusus tersebut untuk mengoplos gas elpiji.

“Prosesnya menggunakan alat transfer gas berupa besi bulat seperti pentil dan dipasangi es di tengahnya,” tambahnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan petugas yaitu 57 tabung gas subsidi kosong, 33 tabung gas subsidi isi, dan 6 tabung gas 12 kilogram kosong. Kemudian, 3 tabung gas 5 kilogram isi, 11 tabung gas 5 kilogram kosong, timbangan digital, dan dinding, dan 5 alat suntik.

“Setelah disuntikkan ke tabung gas non subsidi 5 kilogram dijual Rp 75 ribu dan Rp 145 ribu saat dikemas di tabung gas non subsidi 12 kilogram,” ungkapnya.

Pengoplos gas elpiji non subsidi tersebut dikenakan pasal 55 undang-undang nomor 2 tahun 2022 Cipta Kerja. Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunda pengumuman sanksi terhadap Budiman Sudjatmiko, anggota partai yang secara terbuka mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.

Keputusan ini diambil dengan alasan fokus pada hasil survei elektabilitas Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDIP, serta untuk memperkuat konsolidasi internal partai.

Kepala Sekretariat DPP PDIP, Adi Dharmo, dalam keterangan tertulis pada Senin, 21 Agustus 2023, menyatakan, “Hasil survei menjadi tonggak penting bagi momentum politik Ganjar Pranowo dalam pergerakan yang semakin masif bersama parpol pendukung.”

Sanksi yang sebelumnya direncanakan terhadap Budiman Sudjatmiko, sesuai dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menimbulkan tanda tanya.

Budiman terang-terangan mendukung Prabowo, yang dianggap melanggar disiplin partai. Hasto telah mengumumkan bahwa partai akan mengambil langkah tegas, bahkan hingga pemecatan, jika diperlukan.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Berharap Tak Dipecat PDIP Pasca Dukung Prabowo

Adi Dharmo memberikan klarifikasi bahwa prioritas utama saat ini adalah elektabilitas Ganjar Pranowo. Pengumuman sanksi terhadap Budiman Sudjatmiko ditunda guna memastikan dukungan penuh dari partai dan relawan untuk Ganjar.

Hasil survei yang positif mengenai Ganjar Pranowo menjadi landasan bagi langkah-langkah partai selanjutnya.

Budiman Sudjatmiko Bertahan di PDIP Meskipun Kontroversi

Budiman Sudjatmiko sendiri menegaskan bahwa meskipun mendukung Prabowo, dia tidak berencana untuk mundur dari PDIP.

Bagi Budiman, langkah tersebut akan menghilangkan kesempatan baginya untuk menjelaskan argumennya serta pandangan strategis yang sejalan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Saya percaya bahwa secara ideologis dan strategis, saya tidak melakukan kesalahan,” tegas Budiman.

Meskipun sikapnya mendukung Prabowo menimbulkan kontroversi, dia siap menerima konsekuensi dari pandangan dan argumennya. Budiman merasa bahwa pandangannya selaras dengan kepemimpinan yang dibutuhkan oleh Indonesia.

Dengan fokus pada elektabilitas Ganjar Pranowo dan tujuan konsolidasi internal, PDIP berupaya memastikan dukungan yang kuat terhadap bakal calon presiden mereka.

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko tetap kokoh mempertahankan posisinya dalam partai (PDIP) dengan keyakinan pada argumen dan pandangan strategis yang diyakini akan bermanfaat bagi Indonesia. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI), Ragner Angga MHJ, mendorong keterlibatan Bakal Calon Presiden (Capres) dan peserta pemilu lainnya dalam kampanye di lingkungan kampus.

Dalam pandangannya, kampanye di kampus bukan hanya untuk memperkenalkan diri, tetapi untuk memaparkan gagasan dan berdialog dengan mahasiswa.

Dalam pendekatan ini, Angga menjelaskan bahwa ruang dialog langsung antara capres dan mahasiswa penting untuk menguji kematangan berpikir calon pemimpin di hadapan mahasiswa. Ini menjadi alternatif terhadap kampanye yang lebih cenderung satu arah di media atau panggung.

Baca juga: Jika Diduetkan, Inilah Pasangan Capres-Cawapres Terkuat di Pilpres 2024

Debat Capres vs Mahasiswa di Kampus untuk Uji Kemampuan dan Gagasan

BEM SI berencana menggelar debat antara capres dan mahasiswa sebagai sarana uji kemampuan dan gagasan. Debat ini diharapkan mampu menghadirkan wacana yang substansial dan berfokus pada isu-isu nasional. Koordinator Isu Politik & Demokrasi Universitas Diponegoro akan mengoordinir acara ini, dan kontak dengan tim masing-masing capres telah dimulai.

Melalui interaksi ini, diharapkan calon pemimpin akan teruji integritasnya dan kemampuannya dalam berdialog. Upaya ini merupakan langkah positif dalam mengukur kelayakan calon pemimpin untuk memimpin Indonesia.

Meskipun mendorong keterlibatan capres di kampus, BEM SI mengingatkan agar mahasiswa tetap waspada terhadap upaya pengkondisian yang merugikan. Terdapat risiko pengkondisian yang mengarah pada pemahaman yang dangkal atau memaksakan pilihan tertentu.

BEM SI berusaha menjaga mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, dari pengkondisian semacam itu. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pemahaman politik yang lebih baik agar mahasiswa bisa memilih berdasarkan pengetahuan yang benar.

Peluang dan Tantangan Bagi Pendidikan: Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan memicu respons dari berbagai pihak. Ada pandangan bahwa institusi pendidikan perlu dimanfaatkan untuk menguji substansi gagasan calon pemimpin, bukan sekadar tempat pencitraan.

Ditjen Pendidikan Vokasi akan mengeluarkan surat edaran (SE) untuk mengatur kampanye di satuan pendidikan vokasi. Namun, perlu bijaksana dalam melaksanakan kampanye di lingkungan pendidikan agar tetap mempertahankan suasana akademis.

Pentingnya Lingkungan Akademis Kampus dalam Kampanye Capres

Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, menekankan pentingnya menjaga lingkungan akademis saat kampanye capres dilakukan di lingkungan pendidikan. Dalam konteks kampus, kampanye sebaiknya berbentuk debat dan interaksi yang akademis.

Kampanye di lembaga pendidikan (kampus), seharusnya memberikan ruang untuk presentasi gagasan dan menjawab pertanyaan, tanpa menjurus kepada kampanye vulgar. Ini menjadi kesempatan bagi calon pemimpin untuk berinteraksi dengan mahasiswa, dosen, dan guru dalam suasana yang lebih ilmiah.

Menghadirkan Wacana Substansial: Upaya Menuju Pemimpin yang Berkualitas

Keputusan MK membuka peluang bagi calon pemimpin untuk berdialog di lingkungan akademis. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas, berfokus pada solusi, dan memiliki wawasan yang mendalam terhadap isu-isu nasional.

Pentingnya menghilangkan kampanye berpola sama dan mencari alternatif seperti debat di lingkungan pendidikan untuk membangun pemimpin yang mampu merespons tantangan bangsa.

Kampanye capres di lingkungan kampus menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi melalui dialog konstruktif. Setiap pihak, termasuk kampus dan pemerintah, perlu menjaga suasana akademis, memastikan debat yang bermutu, dan memberikan ruang bagi pemimpin masa depan untuk berinteraksi dengan para intelektual muda.

Ini bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang membangun budaya berpikir kritis dan menyeluruh untuk kesejahteraan bangsa. (R8/HR Online/Editor Jujang)