Beranda blog Halaman 54

Bupati Subang Apresiasi ASN Responsif Aduan Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
evaluasi kinerja ASN Subang respons aduan masyarakat

Subang – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi memimpin apel gabungan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Senin (8/9/2025). Apel ini turut dihadiri Wakil Bupati H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., MM, serta Sekretaris Daerah H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si.

Dalam laporan evaluasi, Sekda Subang memaparkan kinerja perangkat daerah dan kecamatan dalam menanggapi aduan masyarakat melalui media sosial resmi Bupati dan Pemkab Subang. Periode 31 Juli hingga 31 Agustus 2025 tercatat 754 aduan yang ditindaklanjuti oleh tim monitoring.

“Dari 754 aduan ini terlihat bagaimana perangkat daerah dan kecamatan menanggapi keluhan, kritik, maupun masukan warga. Ada yang sudah sangat responsif, tapi masih ada juga yang perlu ditingkatkan kecepatannya. Hari ini kita umumkan secara terbuka siapa yang cepat, siapa yang terlambat, agar menjadi motivasi bagi semuanya,” ungkap Kang Asep.

Pada kategori keaktifan bermedia sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, ESDM serta Kecamatan Pabuaran meraih predikat Terngabret. Sementara Sekretariat DPRD Subang dan Kecamatan Pusakanagara mendapat predikat Terkudet.

Evaluasi tindak lanjut aduan masyarakat dibagi dalam tiga klaster.

  • Klaster 1 (22–206 aduan): Satpol PP dan Damkar serta Dinas PUPR meraih predikat Terngabret. Dinsos, Dishub, dan Disdikbud mendapat predikat Cukup Ngabret.
  • Klaster 2 (22–35 aduan): Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapat predikat Terngabret. Dinkes, Disnakertrans ESDM, serta DLH mendapat predikat Cukup Ngabret. Dinas Pertanian tercatat sebagai Kurang Ngabret.
  • Klaster 3 (1–9 aduan): BPBD, Disparpora, Disnakeswan, Disdukcapil, Bapenda, BKPSDM, RSUD Subang, dan DPMPTSP meraih predikat Terngabret. Diskominfo dan DKUPP mendapat predikat Cukup Ngabret, sementara beberapa perangkat daerah lain mendapat predikat Kurang Ngabret.

Untuk kategori kecamatan, hasilnya juga dibagi menjadi tiga klaster. Kecamatan Subang meraih predikat Terngabret di klaster 1, sedangkan Kecamatan Pagaden dan Purwadadi mendapat predikat Kurang Ngabret. Pada klaster 2, tujuh kecamatan termasuk Ciater, Patokbeusi, dan Pabuaran meraih predikat Terngabret, sementara beberapa kecamatan lainnya dinilai Kurang Ngabret. Adapun Kecamatan Tanjungsiang menempati posisi Terngabret di klaster 3.

Penghargaan berupa trofi dan medali diserahkan langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda kepada perwakilan OPD dan kecamatan penerima.

Dalam arahannya, Bupati Reynaldy mengawali dengan puji syukur serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ia menekankan apel gabungan bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana mempererat silaturahmi, kekompakan, dan sinergi. Ia juga menyinggung situasi Subang yang tetap kondusif meski sempat terjadi aksi unjuk rasa berkat kerja sama aparat, pemerintah, dan masyarakat.

Bupati menegaskan kinerja ASN kini dinilai langsung oleh masyarakat melalui media sosial. Karena itu, konsistensi dan kecepatan tindak lanjut menjadi tantangan utama.

“Kinerja kita kini dinilai langsung oleh masyarakat, bukan sekedar laporan di meja kerja. Karena itu saya meminta seluruh perangkat daerah dan kecamatan bekerja secara serius, tidak menunda-nunda, dan selalu mengedepankan tanggung jawab,” tegas Kang Rey.

Ia menambahkan bahwa penghargaan hanyalah pemacu semangat. Hal yang terpenting adalah kehadiran ASN benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Subang.

“Penghargaan ini hanya pemacu semangat. Yang utama adalah bagaimana kehadiran kita sebagai ASN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Subang. Setiap laporan dan aduan masyarakat adalah amanah yang harus kita jawab dengan kerja nyata,” tutupnya.

Bupati Subang Tegaskan Percepatan Infrastruktur Lewat E-Katalog

Penulis
Redaksi
-
percepatan pembangunan infrastruktur Subang lewat e-katalog

Subang – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang harus mulai berjalan pada akhir September. Ia menekankan pentingnya percepatan sekaligus transparansi dengan memanfaatkan sistem e-katalog.

Menurutnya, langkah ini harus segera dilakukan karena hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat baru turun pertengahan September. Setelah evaluasi keluar, proyek infrastruktur bisa langsung dieksekusi.

“Start untuk pembangunan infrastruktur akhir September ini harus sudah jalan. Karena kita baru pertengahan September nanti turun evaluasi dari gubernur, setelah evaluasi turun baru itu bisa jalan semua,” jelasnya.

Bupati Reynaldy menilai sistem e-katalog mampu mempercepat pengadaan sekaligus menjaga transparansi. Ia membandingkan dengan lelang manual yang memakan waktu hingga 45 hari, sementara kebutuhan pembangunan tidak bisa ditunda.

“Saya menekankan dan mewanti-wanti PUPR untuk bisa melaksanakan semuanya cepat karena waktunya mepet. Kalau lelang manual bisa lama. Maka saya minta kita rubah pakai e-katalog, dan acuan bisa melihat ke provinsi atau kabupaten lain yang sudah menerapkannya,” kata dia.

Untuk memastikan penerapan berjalan efektif, ia meminta Dinas PUPR melakukan studi banding ke daerah yang sudah lebih dulu menggunakan e-katalog. Dengan begitu, Subang bisa segera menyesuaikan dan mengimplementasikan sistem tersebut.

Selain percepatan, Reynaldy juga menegaskan tidak boleh ada praktik titip proyek dalam pembangunan infrastruktur. Semua pihak, termasuk mereka yang dekat dengan pejabat, tidak boleh mendapatkan perlakuan khusus.

“Saya meminta semuanya fair sesuai ketentuan. Tidak ada yang boleh titip-titip. Kalaupun ada orang dekat saya yang ikut, tetap harus sesuai aturan. Yang utama itu kualitas, bukan karena embel-embel orang saya atau bukan,” tegasnya.

Ia menambahkan kualitas hasil pekerjaan menjadi prioritas utama. Proyek tidak boleh dikerjakan asal-asalan hanya karena faktor kedekatan dengan pejabat.

“Kualitas juga harus diperhatikan betul-betul. Saya tidak mau ada yang dimenangkan hanya karena ini saudaranya bupati atau orangnya bupati, sehingga mengabaikan kualitas. Itu saya tidak mau,” ujarnya.

Dengan penerapan e-katalog dan prinsip transparansi, Reynaldy berharap pembangunan infrastruktur di Subang dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan menghasilkan kualitas terbaik.

“Saya ingin Subang bisa maju dengan cara yang benar, dengan kualitas yang baik. Karena yang terpenting itu hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar proyek selesai,” pungkasnya.

Sekretariat DPRD Subang dan Kecamatan Pusakanagara Dapat Predikat “Terkudet” dalam Layanan Medsos

Penulis
Redaksi
-
Sekretariat DPRD Subang Terkudet

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Subang dan Pemerintah Kecamatan Pusakanagara mendapat sorotan tajam. Keduanya meraih predikat “Terkudet” atau paling kurang aktif dalam menanggapi aduan masyarakat melalui media sosial.

Temuan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Subang, Asep Nuroni, saat apel gabungan ASN di halaman Kantor Bupati Subang, Senin (8/9/2025). Evaluasi dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan untuk periode 31 Juli hingga 31 Agustus 2025.

Menurut Asep Nuroni, total 754 aduan masyarakat masuk melalui akun media sosial resmi milik Pemkab Subang. “Dari 754 aduan ini, terlihat bagaimana perangkat daerah dan kecamatan merespons keluhan, kritik, maupun masukan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar perangkat daerah sudah cukup responsif. Namun, ada yang masih perlu meningkatkan kecepatan tanggapan. “Ada yang sudah sangat responsif, tapi masih ada juga yang perlu ditingkatkan kecepatannya,” imbuh Asep yang akrab disapa Kang Asep.

Dalam evaluasi tersebut, predikat “Terngabret” atau paling cepat merespons diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM serta Kecamatan Pabuaran. Sebaliknya, Sekretariat DPRD Subang dan Kecamatan Pusakanagara mendapat penilaian sebagai “Terkudet”.

Asep berharap pengumuman ini bisa menjadi dorongan agar seluruh jajaran Pemkab Subang lebih proaktif dan cepat tanggap dalam melayani masyarakat melalui platform digital.

Dedi Mulyadi Tanggapi Tunjangan Rumah DPRD Jabar Rp62-71 Juta: “Tidak Masalah Dihapus”

Penulis
Redaksi
-
Tunjangan rumah DPRD Jabar

Bandung — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi sorotan publik terkait besarnya tunjangan rumah anggota DPRD Jabar yang mencapai Rp62 juta hingga Rp71 juta per bulan.

Tunjangan fantastis ini dinilai publik tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Diketahui, anggota DPRD Jabar menerima tunjangan rumah Rp62 juta, wakil ketua Rp65 juta, dan ketua Rp71 juta, di luar berbagai tunjangan lain seperti komunikasi, reses, transportasi, hingga paket jabatan.

Dedi Mulyadi menjelaskan, kebijakan tunjangan tersebut lahir pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil. “Pergub itu terbit pada 2021 (era Ridwan Kamil) dan sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025, tidak ada peningkatan tunjangan perumahan untuk DPRD,” ujarnya, Minggu (7/9/2025).

Meski demikian, ia menegaskan siap meninjau ulang bahkan menghapus tunjangan tersebut jika terbukti bertentangan dengan prinsip keadilan. “Apa pun jenis tunjangan jabatan yang diterima penyelenggara negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat, tidak masalah dihapus,” tegasnya.

Dedi juga mencontohkan penghematan di level gubernur. “Tunjangan perjalanan dinas Gubernur dari Rp1,5 miliar menjadi Rp100 juta. Lalu tidak ada fasilitas baju dinas baru, kendaraan dinas baru,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, memastikan tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan sejak aturan itu berlaku. “Tidak ada kenaikan (gaji dan tunjangan),” katanya. Ia menambahkan, total penghasilan anggota DPRD Jabar rata-rata sekitar Rp90 jutaan per bulan sesuai Pergub Nomor 189 Tahun 2021.

Sorotan publik terhadap isu tunjangan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi agar kebijakan anggaran lebih berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Minimarket Modern di Subang Tuai Keluhan, Warga Khawatir Pedagang Kecil Terpinggirkan

Penulis
Redaksi
-
Minimarket modern Subang pedagang kecil

Subang — Maraknya pendirian minimarket modern hingga pelosok desa di Kabupaten Subang menuai keluhan masyarakat. Keberadaan toko modern yang semakin masif dinilai mengancam keberlangsungan pedagang kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi lokal.

Salah seorang warga menyampaikan keluhan melalui media sosial Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi. Ia menyoroti belum adanya pembatasan tegas terhadap pembangunan minimarket di dekat warung tradisional. “Keluhan dan saran serta permohonan diperhatikan untuk pedagang kecil. Sebab banyak minimarket modern pendiriannya masif sampai ke desa, jarak dekat dengan warung kecil. Apakah tiada pembatasan untuk pendirian minimarket modern?” tulisnya.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang memberikan klarifikasi resmi melalui akun Instagram @dpmptspsubangofficial. Pihaknya menegaskan pendirian minimarket modern tidak bisa sembarangan, melainkan harus melalui proses perizinan yang ketat.

Adapun syarat perizinan meliputi:

  • Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
  • Persetujuan Lingkungan

“DPMPTSP Subang berkomitmen untuk selalu transparan dan responsif dalam memberikan informasi terkait perizinan usaha di Kabupaten Subang,” tulis akun resmi tersebut.

Meski demikian, warga menilai kehadiran minimarket modern tetap berdampak langsung pada pedagang tradisional. Persaingan harga, kenyamanan belanja, hingga promosi membuat warung kecil semakin sulit bertahan.

“Kalau semua serba minimarket, lama-lama warung kecil bisa gulung tikar. Kasihan pedagang kecil yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap seorang warga di Subang.

Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya memperketat perizinan, tetapi juga membuat regulasi yang melindungi pedagang kecil. Dengan demikian, warung-warung tradisional tetap dapat bertahan dan menjadi bagian penting dalam perekonomian desa.

Evaluasi Kinerja Layanan Aduan: Sekda Subang Umumkan OPD dan Kecamatan “Terngabret” hingga “Terkudet”

Penulis
Redaksi
-
Evaluasi kinerja aduan masyarakat Subang

Subang — Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, memaparkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dan kecamatan dalam menindaklanjuti aduan masyarakat melalui media sosial resmi Bupati dan Pemkab Subang. Evaluasi ini dilakukan untuk periode 31 Juli hingga 31 Agustus 2025.

Selama sebulan penuh, tercatat 754 aduan masyarakat yang dipantau tindak lanjutnya oleh tim monitoring. “Dari 754 aduan ini terlihat bagaimana perangkat daerah, dan kecamatan merespons keluhan, kritik, maupun masukan warga. Ada yang sudah sangat responsif, tapi masih ada juga yang perlu ditingkatkan kecepatannya. Hari ini kita umumkan secara terbuka siapa yang cepat, siapa yang terlambat, agar menjadi motivasi bagi semuanya,” jelas Kang Asep, sapaan akrab Sekda Subang, Senin (8/9/2025).

Predikat Keaktifan Bermedia Sosial

Untuk kategori keaktifan bermedia sosial, predikat Terngabret diraih oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM, serta Kecamatan Pabuaran. Sedangkan predikat Terkudet diberikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dan Kecamatan Pusakanagara.

Predikat Tindak Lanjut Aduan OPD

Evaluasi tindak lanjut aduan masyarakat dibagi menjadi tiga klaster:

  • Klaster 1 (22–206 aduan): Terngabret diraih Satpol PP dan Damkar, serta Dinas PUPR. Cukup Ngabret diberikan kepada Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Klaster 2 (22–35 aduan): Terngabret diraih Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Cukup Ngabret diberikan kepada Dinas Kesehatan, Disnakertrans ESDM, serta DLH. Predikat Kurang Ngabret diberikan kepada Dinas Pertanian.
  • Klaster 3 (1–9 aduan): Terngabret diraih BPBD, Disparpora, Disnakeswan, Disdukcapil, Bapenda, BKPSDM, RSUD Subang, dan DPMPTSP. Cukup Ngabret untuk Diskominfo dan DKUPP. Kurang Ngabret diberikan kepada Setda, Bagian Ekonomi Setda, BP4D, Bagian Umum Setda, DPMD, Bagian Kesra Setda, dan Dinas Perikanan.

Predikat Tindak Lanjut Aduan Kecamatan

Untuk kategori kecamatan, hasil evaluasi juga dibagi menjadi tiga klaster:

  • Klaster 1 (38–55 aduan): Terngabret diraih Kecamatan Subang. Kecamatan Pagaden dan Purwadadi mendapat predikat Kurang Ngabret.
  • Klaster 2 (15–25 aduan): Terngabret diraih Kecamatan Ciater, Patokbeusi, Blanakan, Pabuaran, Kalijati, Compreng, dan Pamanukan. Cukup Ngabret diberikan kepada Kecamatan Cipunagara, Pagaden Barat, Binong, Ciasem, Cibogo, dan Cikaum. Kurang Ngabret untuk Kecamatan Cipeundeuy, Tambakdahan, dan Pusakanagara.
  • Klaster 3 (3–14 aduan): Terngabret diraih Kecamatan Tanjungsiang. Cukup Ngabret untuk Kecamatan Jalancagak, Pusakajaya, Legonkulon, Dawuan, Cisalak, Sukasari, dan Sagalaherang. Kurang Ngabret diberikan kepada Kecamatan Kasomalang, Serangpanjang, dan Cijambe.

Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah dan kecamatan di Subang untuk semakin responsif dalam melayani aduan masyarakat melalui kanal digital.

Ponpes Mumtaz Mizani Resmi Berdiri, Tambah Warna Baru Pendidikan Pesantren di Subang

Penulis
Redaksi
-
Pondok Pesantren Mumtaz Mizani Subang

Kabupaten Subang kembali menorehkan sejarah dengan hadirnya lembaga pendidikan baru, Pondok Pesantren Mumtaz Mizani. Pesantren yang berlokasi di Jl. Veteran, Kelurahan Sukamelang, Subang ini diresmikan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di MAN 1 Subang.

Peresmian dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., dalam acara yang berlangsung khidmat dan meriah. Sejak awal, ratusan siswa menyambut lantunan salawat yang dipimpin Gus Aldi. Suasana semakin semarak dengan pertunjukan Wayang Ajen yang menampilkan empat dalang sekaligus.

Hadir pula sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. KH. Maman Imanulhaq, M.M. beserta istri Hj. Upik Rofiqoh, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jabar H. Boy Hari Novian, S.E., M.M., Kepala Kemenag Kabupaten Subang Dr. H. Badruzaman, S.Ag., M.Pd., Kepala MAN 1 Subang Neneng Arwinie, S.Pd., M.Pd., Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., serta Ketua Muslimat NU Subang Hj. Iis Salamah.

Wakil Bupati Subang dalam sambutannya menyampaikan optimisme atas berdirinya pesantren baru ini. Menurutnya, Ponpes Mumtaz Mizani akan menjadi wadah strategis untuk melahirkan generasi berilmu, berakhlak, sekaligus siap menghadapi tantangan zaman. “Pemkab Subang berkomitmen mendukung langkah positif di bidang pendidikan dan keagamaan,” ujarnya.

KH. Maman Imanulhaq, selaku pengasuh pesantren, mengungkapkan rasa syukur atas antusiasme sivitas MAN 1 Subang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pesantren, dan masyarakat dalam membangun peradaban umat yang lebih maju.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Jabar H. Dudu Rohman menegaskan bahwa pesantren merupakan benteng moralitas bangsa. “Dengan hadirnya Mumtaz Mizani, kita berharap lahir generasi yang unggul secara ilmu, kokoh dalam iman, dan kuat akhlaknya,” tegasnya.

Kepala MAN 1 Subang, Neneng Arwinie, juga menilai bahwa peresmian pesantren yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi menjadi simbol sinergi pendidikan formal dan nonformal. Ia berharap siswa-siswinya dapat tumbuh menjadi pribadi berpengetahuan luas, terampil, dan berakhlakul karimah.

Rangkaian acara ditutup dengan simbolisasi peresmian berupa pemotongan pita, pemotongan tumpeng, dan penampilan hadrah siswa MAN 1 Subang. Momen ini menandai hadirnya Ponpes Mumtaz Mizani sebagai bagian baru dari khazanah pendidikan dan pesantren di Subang.

BPBD Imbau Warga Subang Siaga Ancaman Gempa Sesar Lembang dan Balibis

Penulis
Redaksi
-
Warga Subang waspada sesar Lembang dan Balibis

Subang – Masyarakat Kabupaten Subang diminta tetap siaga dan waspada terkait potensi gempa bumi akibat keberadaan dua sesar aktif yang melintasi wilayah tersebut, yakni Sesar Lembang dan Sesar Balibis. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, kepada RRI di Subang, Minggu (7/9/2025).

Menurutnya, Subang yang dihimpit dua sesar tersebut membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh elemen masyarakat. Kesadaran ini penting agar masyarakat dapat segera bertindak ketika terjadi gempa.

“Saya imbau, agar masyarakat siap siaga dan waspada jika terjadi suatu waktu gempa bumi, baik itu penyebabnya dari sesar Lembang, maupun sesar Balibis,” ujar Enda.

Ia menambahkan, dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan, masyarakat akan lebih memahami cara menyelamatkan diri dan keluarganya. Hal itu dapat meminimalkan risiko korban jiwa.

“Setidaknya, jika masyarakat sudah faham, mana jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa,” tuturnya.

Sementara itu, BPBD Subang terus melakukan langkah antisipasi. Upaya yang dilakukan antara lain komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, serta pemetaan jalur evakuasi di daerah rawan gempa.

“Selama ini, kami sudah melakukan KIE kepada masyarakat, terkait ancaman bencana gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar Lembang, maupun sesar Balibis,” tandas Enda.

VinFast Bangun Pabrik di Subang untuk Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik

Penulis
Redaksi
-
Pabrik VinFast Subang kendaraan listrik

Subang – VinFast menegaskan bahwa pembangunan pabrik di Subang, Jawa Barat, bukan sekadar menghadirkan fasilitas produksi, melainkan juga menjadi pintu masuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, mengatakan kehadiran pabrik tersebut akan mendorong transisi perusahaan dari impor Completely Built-Up (CBU) ke produksi Completely Knocked Down (CKD).

“Strategi kami jelas, mempercepat transisi ke produksi CKD sambil memastikan pelanggan mendapatkan nilai terbaik,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (8/9/2025).

Dengan lokalisasi manufaktur, VinFast berharap bisa mengoptimalkan biaya, memastikan kepatuhan aturan TKDN, serta menjaga daya saing menghadapi pemain besar yang sudah lebih dulu hadir.

Saat ini, VinFast sudah menawarkan portofolio kendaraan listrik cukup lengkap untuk pasar Indonesia, mulai dari VF 3, VF 5, VF 6, VF e34, hingga VF 7. Semuanya masih didatangkan utuh dari Vietnam. Menurut Kariyanto, perusahaan tidak berfokus pada impor model baru, melainkan mendukung penuh model yang telah ada.

“Prioritas utama kami adalah memperkuat ekosistem EV di Indonesia. Ragam model yang ada sudah kami siapkan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang beragam,” katanya.

Lebih jauh, ia menegaskan VinFast tidak hanya membangun pabrik, tetapi juga menyiapkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lokal. Perusahaan menargetkan kerja sama dengan pemasok komponen, penyedia layanan, hingga mitra teknologi untuk memperkuat rantai pasok.

“Kemitraan adalah inti dari visi jangka panjang VinFast. Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemasok lokal, penyedia layanan, dan mitra teknologi,” jelasnya.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya memperkuat basis biaya perusahaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas, membangun kapabilitas industri lokal, serta menempatkan VinFast sebagai bagian dari ekosistem industri Indonesia.

Seperti dilaporkan Kementerian Perindustrian, pembangunan pabrik VinFast di Subang telah mencapai 77 persen per 18 Agustus 2025 dengan nilai investasi Rp 3,5 triliun.

Sekda Subang Salurkan Bantuan ATENSI untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
Sekda Subang salurkan bantuan ATENSI

Subang – Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si menyalurkan bantuan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor Kementerian Sosial RI. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Subang, Selasa (2/9/2025).

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebanyak 141 paket diserahkan, terdiri dari nutrisi dan perlengkapan kebersihan. Dari jumlah tersebut, 60 paket diberikan kepada KPA Kabupaten Subang dan 81 paket untuk Puskesmas Pamanukan.

Sekda Subang, yang akrab disapa Kang Asep Nuroni, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program tersebut.

“Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih karena Subang sampai saat ini masih kondusif sehingga roda pemerintahan dapat terus berjalan untuk melayani masyarakat, salah satunya melalui program bantuan ATENSI ini,” ujarnya.

Ia menegaskan program ATENSI sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Program ini merupakan bagian dari komitmen kita terhadap saudara-saudara di Kabupaten Subang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Ada pula bantuan yang ditujukan untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan merupakan faktor utama dalam kehidupan,” jelasnya.

Kang Asep berharap bantuan tersebut dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat penerima.

“Mudah-mudahan program ini bermanfaat, membawa keberkahan, dan menjadi sarana kebermanfaatan bagi kita semua,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa program ATENSI sudah sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Subang.

“Hal ini tentu sesuai dengan visi misi Kabupaten Subang yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang beserta jajaran, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kabag Kesra Setda Subang, jajaran Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor, Komisi Penanggulangan AIDS Subang, serta penerima manfaat program ATENSI.

1...535455...1,810Halaman 54 dari 1,810

Recent Posts

© 2023, SUARASUBANG.COM